Search results

Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah atas dasar permasalahan yang terjadi di kalangan mahasiswa sebagai calon pemilih dalam Pemilu 2019. Hal ini dibuktikan dengan eksistensi media sosial (Twitter,Instagram) sebagai jejaring komunikasi massa yang diminati oleh generasi muda. Namun tampaknya media sosial sudah berperan sebagai sarana pendidikan politik digital karena di dalamnya sudah berisi narasi kampanye ataupun ajakan untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2019. Selain diskursus tentang politik, masih ditemukan beberapa berita bohong (hoax) yang memenuhi linimasa di media sosial. Hal inlah yang menjadi permasalahan bagaimana idealnya posisi media sosial sebagai sarana pendidikan politik yang memadai bagi warga negara. Rumusan masalah yaitu bagaimana peran media sosial sebagai sarana pendidikan politik untuk meningkatkan literasi digital warga negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan studi literatur, wawancara serta observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan metode. Hasil penelitian menunjukan bahwa media sosial memiliki peran sebagai sarana pendidikan politik digital bagi warga negara sekalipun masih dalam tahap eksplorasi data mengenai kandidat dan para calon yang akan dipilih dalam konstestasi pemilu 2019. Hal ini menunjukkan eksistensi media sosial mampu menarik minat para generasi muda sebagai warga negara yang ikut berpartisipasi dalam pemilu 2019.

Latar belakang dilakukannya penelitian ini adalah atas dasar permasalahan yang terjadi di SMA Negeri 8 Kota Serang yang berkaitan dengan perlu adanya peningkatan pengetahuan siswa tentang sikap demokrasi dan kesadaran untuk berpartisipasi secara langsung maupun tidak langsung, baik berupa penyampaian gagasan, ide bahkan suatu penolakan, salah satunya dalam kegiatan OSIS. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu : (1) Perlunya peningkatan pengetahuan tentang demokrasi yang termuat kedalam pelajaran PPKn, (2) Kurangnya kesadaran siswa untuk terlibat langsung maupun secara tidak langsung dalam praktik berdemokrasi di sekolah dan (3) Kurangnya partisipasi siswa dalam mengimplementasikan sikap demokrasi di sekolah salah satunya dalam pemilihan ketua OSIS. Rumusan masalah yaitu bagaimana hubungan PPKn sebagai pendidikan demokrasi terhadap partisipasi siswa di sekolah?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode korelasional dan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI yang berjumlah 314 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan menggunakan angket. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah teknik korelasi product moment untuk mengetahui tingkat hubungan PPKn Sebagai Pendidikan Demokrasi (X) sebagai variabel prediktor terhadap Partisipasi Siswa di Sekolah sebagai variabel terikat (Y). Hasil penelitian ini menunjukan hubungan PPKn sebagai pendidikan demokrasi terhadap partisipasi siswa di sekolah memiliki korelasi dengan tingkat hubungan sedang, hal tersebut berdasarkan pengujian korelasi product moment menggunakan aplikasi SPSS dan microsoft excel diperoleh nilai signifikan sebesar 0,00 hal tersebut lebih kecil dari nilai signifikasi sebesar 0,05 dan diperoleh nilai person korelasi sebesar 0,536. Hasil penelitian ini menunjukan pengaruh positif antara PPKn sebagai pendidikan demokrasi terhadap partisipasi siswa di sekolah, Hal ini berdasarkan nilai koefisien korelasi (R) sebesar = 0,536 dan koefisien determinan (R Square) sebesar = 0,287. Selanjutnya hasil penelitian ini menujukan pengaruh yang signifikan antara PPKn sebagai pendidikan demokrasi terhadap partisipasi siswa di sekolah. Hal ini berdasarkan nilai thitung = 4,994 > ttabel = 1,999 pada taraf signifikansi 0,05.

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan prinsip good governance terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Pandeglang. Penelitian ini merupakan penelitian korelasi dengan pendekatan kuantitatif, dimana variabel independen adalah penerapan prinsip good governance dan variabel dependen adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat penerima pelayanan di BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Pandeglang yang diambil 100 orang untuk dijadikan sampel penelitian. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan angket tertutup. Teknik analisis data yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah teknik analisis korelasi product moment dan analisis regresi linier sederhana untuk mengetahui pengaruh penerapan prinsip good governance (X) sebagai variabel bebas terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik (Y) sebagai variabel terikat. Hasil penenlitian ini menunjukan terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan prinsip good governance (X) terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik (Y) di BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Pandeglang. Hal tersebut berdasarkan pengujian analisis korelasi pearson product moment, nilai pearson correlation sebesar 1,000 dengan taraf signifikansi sebesar 0,000. Dimana, apabila nilai korelasi product moment yakni thitung lebih besar daripada ttabel atau taraf signifikansi kurang dari 0,05 dan koefisien determinasi bernilai menandakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Hasil penelitian ini juga diperkuat dengan uji t pada Analisis Linier Regresi Sederhana yang menunjukan bahwa thitung yaitu 4,910 lebih besar > ttabel yaitu 1,984.Kata Kunci : Good Governance, Kualitas Pelayanan Publik AbstractThis research is a correlation research with a quantitative approach, where the independent variable is the application of the principles of good governance and the dependent variable is the improvement of the quality of public services. The population in this study was the service recipient community at the BPN (National Land Agency) Pandeglang Regency, which were taken 100 people to be used as research samples. The data collection technique in this study used a closed questionnaire. The data analysis technique used to test the hypothesis is a product moment correlation analysis technique and simple linear regression analysis to determine the effect of applying the principles of good governance (X) as an independent variable to improving the quality of public services (Y) as the dependent variable. The results of this study indicate that there is a significant effect between the application of the principles of good governance (X) on improving the quality of public services (Y) at the BPN (National Land Agency) Pandeglang Regency. This is based on the Pearson product moment correlation analysis test, the Pearson correlation value is 1,000 with a significance level of 0.000. Where, if the product moment correlation value is tcount greater than ttable or the significance level is less than 0.05 and the coefficient of determination is worth indicating that there is a significant influence between the application of the principles of good governance on improving the quality of public services. The results of this study are also strengthened by the t-test on Simple Linear Regression Analysis which shows that tcount is 4.910 greater than ttable is 1.984.Keywords : Good Governance, Public Service Quality

AbstrakMelayani masyarakat merupakan tugas utama pemerintah, salah satu pelayanan pemerintah yaitu pembuatan E-KTP dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan serta keberlangsungan penyediaan data kependudukan secara nasional, pemerintah bertanggungjawab dalam menyediakan data kependudukan yang akurat dan terkini. Dalam hal ini peneliti memilih untuk meneliti Kualitas Pelayanan Pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih ditemukannya beberapa masalah dalam proses pembuatan KTP-El seperti waktu pengurusan yang lama, rendahnya sikap kedisiplinan pegawai, serta sarana dan prasarana kurang memadai. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan pembuatan KTP-El di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskrptif kuantitatif dengan menggunakan tabel frekuensi dan skala likert. Pengumpulan data dilakukan dengan pembagian kuesioner kepada 100 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Kualitas Pelayanan KTP-El di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kota Serang dengan menggunakan teori yang dikemukakan Zeithaml, Bitner dan Gremler yakni bukti langsung (Tangible), Keandalan (Reliability), Daya tanggap (Responsiveness), Jaminan (Assurance), Kepedulian/Empati (Empathy) sudah berkualitas.Kata kunci: Pelayanan, Kualitas Pelayanan, KTP-El AbstractServing the community is the main task of the government, one of the government services is the creation of an Electronic Cards ID in order to realize orderly population administration and the continuity of providing population data nationally, the government is responsible for providing accurate and up-to-date population data. In this case, the researcher chose to examine the Quality of Service for Making E-KTP at the Makassar City Population and Civil Registry Service. This research is motivated by the discovery of several problems in the process of making the Electronic Cards ID such as long processing time, low employee discipline, and inadequate facilities and infrastructure. The goal to be achieved in this study is to find out how the quality of service for making Electronic Cards ID at the Department of Population and Civil Registry of Serang City is. The method used in this research is quantitative descriptive using a frequency table and a Likert scale. Data was collected by distributing questionnaires to 100 respondents. The results showed that in general the Quality of Service of the Electronic Cards ID at the Department of Population and Civil Registry of Serang City by using the theory put forward by Zeithaml, Bitner and Gremler, namely direct evidence (Tangible), Reliability (Reliability), Responsiveness (Responsiveness), Guarantee (Assurance), Caring / Empathy (Empathy) is already qualified.Keywords: service, quality of service, Electronic ID Cards

Posisi partai politik dalam era demokrasi saat ini sangat berperan penting dan memiliki tugas strategis dalam meningkatkan efektifitas partisipasi politik warga negara sebagai pemegang kunci kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan modern. Di Indonesia, partai politik bukan hanya sebagai mesin dan kendaraan politik yang mengantarkan wakil rakyat duduk di parlemen dan pejabat politik dalam struktur kepemerintahan di Indonesia, namun bertransformasi menjadi institusi non pemerintah yang memiliki tugas dan kewajiban moral untuk meningkatkan kesadaran politik warga negara. Kesadaran inilah yang menjadi pemicu meningkatnya partisipasi politik warga negara yang hadir dalam setiap dinamika kehidupan warga negara, terutama dalam keikutsertaan warga negara untuk selalu terlibat di setiap aspek kehidupan berdemokrasi. Penelitian ini bertujuan mengetahui upaya dan peran partai politik sebagai lembaga non pemerintah untuk meningkatkan partisipasi politik warga negara khususnya masyarakat Prov. Banten dalam menggunakan hak pilihnya dalam Pemilukada Prov. Banten tahun 2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan instrumen pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, serta dokumentasi dan literatur. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa peran dan tugas partai politik sebagai sarana pendidikan politik warga negara masih kurang terlihat perannya. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya laporan warga atas maraknya kasus politik uang dan ketidaktahuan warga tentang visi dan misi dari partai politik yang diteliti.