Search results

The idissolution iof iCSOs, iwhich ican ibe icarried iout iunilaterally iby ithe igovernment, ifurther iemphasizes ithe iauthoritarian iattitude iand iopens iup ispace ifor iarbitrariness iagainst iall iforms iof imass iorganizations iin iIndonesia. iThis icertainly ithreatens ithe ifreedom iof iassociation, iassembly, iand iexpression iof iopinion ifor ithe icommunity. iactivities icarried iout ion ibehalf iof iFPI. iIn iwriting ithis iscientific ipaper, ithe iauthor iuses ia inormative ijuridical itype iof iresearch. iWith ithe iobject iof iresearch ior ian iapproach ifrom iIndonesian ilegal istudies ion iLaw iNumber i16 iof i2017 iconcerning iSocial iOrganizations iin iIndonesia, iwith ithe iaim iof iknowing iand iunderstanding iIndonesian ilegal istudies ion ithe iprohibition iof imass iorganizations iactivities iin iIndonesia iin ithe iperspective iof ilegal ipoliticsKeywords: iOrmas, iFPI, iProhibition iand iLegal iPolitics. Pembubaran iOrmas iyang idapat idilakukan isecara isepihak ioleh ipemerintah, ilebih imenonjolkan isikap iotoriter idan imembuka iruang i ikesewenang-wenangan iterhadap isegala ibentuk iormas idi iIndonesia. iHal iini itentu imengancam iterhadap ikebebasan iberserikat, iberkumpul, idan imengeluarkan ipendapat ibagi imasyarakat iKeberadaan iFront iPembelas iIslam i(FPI) idengan isegala i iaktifitasnya iyang idianggap imeresahkan i ioleh ibanyak ikalangan, iterutama ipasca ikepulangan iHabib iRizieq iShihab, imaka ipada itanggal i30 iDesember i2020 ipemerintah isecara iresmi imelarang isetiap ikegiatan iyang idilakukan iatas inama iFPI. ipenulisan ikarya iilmiah iini, ipenulis imenggunakan ijenis ipenelitian ibersifat iyuridis inormatif. iDengan iobyek ipenelitian iatau ipendekatan idari ikajian ihukum iIndonesia i iterhadap iUndang-Undang iNomor i16 iTahun i2017 itentang iOrganisasi iKemasyarakatan idi iIndonesia, idengan itujuan iuntuk imengetahui idan imemahami ikajian ihukum iIndonesia iterhadap ipelarangan ikegiatan i iormas idi iIndonesia idalam i iperspektif i ipolitik ihukum.Kata ...

The revision of the Corruption Crime Act is part of the government's legal politics in carrying out reforms to eradicate corruption in Indonesia. The authority of the KPK leadership as an investigator and the public prosecutor has been abolished in the latest regulation. The issues raised in this journal are How the Development of Amendments to the Corruption Eradication Commission Law and How the Legal Politics of the Elimination of Articles of KPK Leaders are Investigators and Public Prosecutors in the Revision of the Law on the Corruption Eradication Commission. The research used in this journal uses normative research methods. The development of Amendments to the Corruption Eradication Commission Law in Indonesian Legal Politics was marked by several changes to the Law, including Law Number 30 of 2002, Law Number 10 of 2015 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 the Year 2015, and Law Number 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission. The position of the KPK leadership must be understood wisely and completely, do not interpret it partially so that the KPK leadership remains authorized to carry out investigations and prosecutions. Keywords: Article Abolition, KPK Leaders, Investigators, Public Prosecutors

Artikel ini menganalisis mengenai Indonesia sebagai bangsa majemuk memerlukan kebersamaan yang harus menjadi komitmen seluruh pihak untuk meghindari berbagai tindakan yang tidak diinginkan. Akhir-akhir ini menguat isu tentang intoleransi, radikalisme yang menurut beberapa pihak meningkat dari tahun ke tahun. Isu tentang intoleransi, radikalisme dan terorisme secara khusus sampai batas tertentu dikaitkan dengan agama. Beragam isu yang negatif itu secara faktual terjadi di tubuh bangsa ini, yang tidak kita kehendaki terjadi di negeri ini. Kita tidak mentoleransi segala bentuk tindakan yang mengancam kehidupan kebangsaan. Indonesia harus terjaga dari segala bentuk distegrasi yang merusak kebersamaan dan sendi kehidupan kebangsaan karena hal itu mengancam eksistensi dan masa depan negeri ini. Namun perlu juga di cermati bahwa segala bentuk ancaman terutama dalam era demokrasi terhadap ke indonesiaan seyogyanya dicandra secara objektif dan komprehensif agar tidak bersifat parsial, tendensius, dan salah pandang. Sehingaa toleransi di dalam demokrasi ini berjalan dengan baik. Keyword : Kerukunan, Toleransi, Era Demokrasi

Dampak globalisasi semakin terasa dengan begitu banyaknya saluran informasi yang dapat diterima dalam berbagai bentuk media cetak maupun non cetak, broadcast maupun non broadcast elektronik maupun non elektronik seperti surat kabar, majalah, radio, TV, telepon, fax, komputer, internet, satelit komunikasi dan sebagainya. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang terus berkembang cenderung akan mempengaruhi segenap kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, serta pendidikan dan pelatihan akan semakin banyak diwarnai oleh TIK. Aplikasi TIK telah memungkinkan terciptanya lingkungan belajar global yang berhubungan dengan jaringan yang menempatkan siswa ditengah-tengah proses pembelajaran, dikelilingi oleh berbagai sumber belajar dan layanan belajar elektronik. Untuk itu, sistem pendidikan konvensional seharusnya menunjukkan sikap yang bersahabat dengan alternatif cara belajar yang baru, yang sarat dengan teknologi. Kondisi saat ini sangat dibutuhkan manusia yang berkarakter teknologi, memiliki pengetahuan tentang alat, sumber daya, dan proses, dimana pengetahuan tersebut dijadikan muatan hati nurani, dihayati dan dipraktekkan dalam kehidupan, sehingga dapat meningkatkan kinerja untuk peningkatkan kesejahteraan.Kata Kunci: Globalisasi, Pendidikan, Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pesantren adalah lembaga pendidikan islam tertua asli di Indonesiayang telah menapakkan kaki di bumi Indonesia sejak beberapa abadsilam. Sisi historis menunjukkan bahwa pesantren tidak hanyaindentik dengan makna keislaman, tetapi juga mengandung unsurkeaslian Indonesia. Wajah pesantren ini telah tumbuh dan berakar kuatdalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia.Keberadaan pesantren di Indonesia dengan segala aspekperjuangannya memiliki nilai strategis dalam ikut serta mencerdaskankehidupan bangsa. Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah bangsaIndonesia dimana darinya bermunculan para ilmuwan, politikus dancendekiawan muslim yang memasuki berbagai kancah percaturan disegala bidang sesuai dengan disiplin ilmu yang mereka miliki, baikdalam taraf lokal, regional maupun nasional bahkan sampai ke tarafinternasional. Tidak hanya itu, pesantren juga memainkan peranpenting dalam melakoni babak sejarah perjuangan bangsa Indonesiadalam mengusir penjajah. Sederet uraian tersebut, menekankanpentingnya menemukan kembali sitem tata nilai yang ada dalamtradisi pendidikan klasik di pesantren untuk mendialogkannya denganparadigma pendidikan modern agar tercapai akurasi metodologisdalam sistem pendidikan nasional yang lebih relevan dengan budayalokal dan kaya akan nilai religiusitas.Kata Kunci : pondok pesantren

Kemajuan bangsa dalam naungan NKRI didasarkan padapenegakan konsep empat pilar bangsa ini. Keempat pilar bangsatersebut menuntut adanya kemauan politik untuk kemajuanpendidikan dan perlu pula adanya pendidikan politik untukmencerdasakan bangsa. Mencerdaskan bangsa melalui pendidikanpolitik harapannya akan mengarahkan kemajuan bangsa. Artikel inidisusun untuk dapat mengurai salah satu gagasan untuk kemajuanbangsa dari dua sisi, yaitu pendidikan dan politik. Berdasarkan hasilyang berhasil penulis telusuri maka : 1) Kemauan politik untukmemajukan pendidikan belum konsisten dengan aksipolitik.Kepentingan politik (partai politik) lebih dominan darikeberpihakannya kepada kepentingan kemajuan bangsa melalui usahapendidikan yang maju dan berkualitas. Keberlanjutan kekuasaan(power sustainbalility) dan berbagai kekuasaan (power sharing) lebihmenjadi target praktisi politik di Indonesia. Semestinya, sistem politikdi Indonesia mengedepankan kepentingan rakyat dan bangsa agarmaju dan merdeka, menjadi tuan rumah sendiri dibawa panji-panjiUUD 1945 dan nilai inti Pancasila dengan menjujung tinggi usahapendidikan yang modern dan berkualitas; 2) Pendidikan dalam rangkamencerdaskan kehidupan bangsa sudah semestinya menjadi "sin quanon" dan prioritas nomor satu dalam ranking seleksi proses danproduk kebijakan politik pemerintah dan Negara Indonesia. Karena,bukti sejarah dunia dan amanat pendiri bangsa sudah cukup jelas dankuat untuk ditauladani dan diwujudkan dalam pembangunan bangsa dimasa depan; 3) Kemauan politik untuk memajukan pendidikan danpendidikan politik untuk kemujuan bangsa harus diawali denganpenempatan orang (pejabat) yang tepat orang dan tepat tempat, baikdijajaran eksekutif maupun dewan legislative. Ingat kata nabi "suatupekerjaan yang dikerjakan oleh bukan ahlinya, maka tunggulah masakehancuranya". Implikasinya, ahlik politik dan ahli pendidikanadadalah syarat mutlak untuk menduduki jabatan politik dan terutamajabatan pendidikan (Mendiknas, Eselon I dan II). Kemudian, takalahpentingnya, dukungan APBN dan APBD minimal 20% yang dikelolahdalam satu atap untuk biaya pendidikan nasional; 4) Dalam kontekspasar bebas dan kecanggihan teknologi komunikasi dan informasi,maka konsep dan model "knowledge networking industry" atauindustrialisasi pendidikan mesti dikedepankan dalam perancangansistem pendidikan nasional dengan tetap berasaskan pancasila danUUD 1945 sebagai karakter dan identitas bangsa Indonesia yang maju diantara bangsa-bangsa beradab dan berbudaya di dunia modernsekarang dan masa depan.Kata Kunci : Kemauan Politik, Pendidikan Politik, KemajuanPendidikan, Keemajuan Bangsa

Capital budgeting refered to a process of alocating the organization's financial resources best used to reach its all objetives. The appropiate financial resourced budgeting was very important to the firm's benefit. The need of capital budgeting would be very important if an organization had to choose some potentially advantageous projects of the available projects considering some capital obstacles. Normally the capital budgeting result effected the corporation operation for years. The capital expenditures limitation might be resulted from internal or external management's decisions such as duration, risks including political risks. So, the optimal combination of projects from sets of choises and the capital budgeting would be very significant because misassesed specualitions could effect the organization's profitability.

In the implementarion of the simultaneously post election in 2018, the Election Commission of Republic Indonesian issued regulation No.5/2017 concerning compaign funds for the participants of the Governor an Deputy Governon, regent and Deputy Regent, and/or Mayor and deputy Mayor. This research is directed at the determinants of the compliance with the implementation of the Election Commission regulation, both by candidate pairs and by the political parties, whichs aims to find out what factors influence the implementaion of that KPU RI regulation. The assessment process is carried out objectively, systematically, rationally, which is supported by empirical facts in order to find the truth, for the the purpose of developing science, especially regional finance, which is related to compaign funds. The research technique was carried out with descriptive fenomenology, with the location of the study being the election commission located in 11 districts and 2 municipalities in South Kalimantan province. The descriptive fenomenology approach was used by researcher to explore the phnomenon because the participants wanted to know about it (as many as 10 key person as related informants) and the researchers acted as instrumentes in teh ddata collection process. The results of the study indicate that there are several things that have the potential to be determinants of the suitability of the implementation of The RI Election Commision regulation No.5/2017 are the electoral system and compaign finance management, the existence of a high-cost compaign process, the content of ele toral policies and the context of policy implementation (in relation of the level human resources competence, the availability of adewuate human resources, the power of actors in influencing the effectiveness for political elite).

CC BY-NC-ND ; The purpose of this study is to describe the granting of village autonomy and the implementation of participatory democracy in Indonesia by observing the practice of village planning and budgeting in the Southeast Sulawesi province. This research uses the descriptive qualitative method alongside the data collection techniques of document study, observation, interviews, and focus group discussions. The results of the study show that, firstly, decision-making in village development planning is dominated by the village elite and the government. Second, the village budgeting process is closed, elitist, low-accountability, inefficient, and off-target. There are four things that cause village autonomy to fail to realise participatory democracy: weaknesses in regulatory aspects; overlapping institutions; budget dependence; and the low competence of village communities and civil society in supervising the implementation of autonomy. The implication of this research is that autonomy that is practiced in a smaller scope does not fully realise democratisation and citizen participation in its implementation.

The rise of sexual violence against children in Indonesia requires strict legal rules and a deterrent effect on perpetrators. So the government in the latest child protection law includes punishment for castration. The issues raised are how the application of criminal law against perpetrators of sexual violence against children (pedophilia) in Indonesia and how the additional criminal regulation of castration as a criminal law policy in the child protection law. The type of research used is normative research, which is research that focuses on a positive direction in the form of statutory regulations. Criminal application for perpetrators of sexual violence against children is regulated in the Criminal Code and the Child Protection Act. Castration is a new legal policy by the government in dealing with the perpetrators of sexual violence against children.Keywords: Castration, Legal Policy, Child Protection

The development of the Chinese city site area as a tourism potential in the city of Medan is very important considering the city of Medan does not yet have natural tourism objects that are well managed. The type of study used in this research is descriptive with a qualitative approach where research is carried out to create a tourism development using the Collaborative Management (Co-Management) method. To obtain data and to deepen the implementation of collaborative management, in-depth interviews were conducted with key informants and questionnaires so that the data needed in this study was complete. Data obtained in the field, both secondary data and primary data will be compiled, presented and analyzed with a qualitative approach in the form of exposure which will then be analyzed in accordance with the research problem undertaken. The results of research conducted show that the community has been involved in the development of tourism in the Chinese city site area. But the community is still walking alone in the development of tourism. With the concept of collaborative management, it will certainly be in developing tourism that is more focused and more targeted as desired. From this research it can be concluded that the area of the Chinese city site has a huge opportunity to be developed into the tourism sector that can provide benefits for both the government, the community and the parties involved in developing tourism.

This study aims to explain how the political dynamics in National Democratic party or Partai Nasional Demokrat (Nasdem) in the selection process of the candidates for the governor-deputy governor in pilkada of North Sumatera in 2018, and to explain what factors that affect the decision in that process. This study employed qualitative method. The location of this research was at the office of the regional representative council (RRC) of Nasdem party of North Sumatera. The technique of data collection was by using the interview method. The informants were the chairperson of the regional representative council and the chair of the winning team for the general election of the Nasdem party. The results of this study indicate that the candidcay in political recruitment or selection conducted by the RRC of Nasdem party of North Sumatera province uses an inclusive model. The determination of selectorate utilized exclusive model. The determination of where the candidate selection used centralistic pattern or model. The decision making procedure for determining the candidates was by using candidate pattern with more democratic selection principles. The factors behind the RRC of Nasdem party of North Sumatera province in supporting Eramas as the candidates of the governor-deputy governor of North Sumatera for 2018-2023 period are influenced by the strength of the large party and also the choice of the profit and loss vote in 2019 even though they had a process or mechanism in the party internal system.

This study aims to explain how the political dynamics in National Democratic party or Partai Nasional Demokrat (Nasdem) in the selection process of the candidates for the governor-deputy governor in pilkada of North Sumatera in 2018, and to explain what factors that affect the decision in that process. This study employed qualitative method. The location of this research was at the office of the regional representative council (RRC) of Nasdem party of North Sumatera. The technique of data collection was by using the interview method. The informants were the chairperson of the regional representative council and the chair of the winning team for the general election of the Nasdem party. The results of this study indicate that the candidcay in political recruitment or selection conducted by the RRC of Nasdem party of North Sumatera province uses an inclusive model. The determination of selectorate utilized exclusive model. The determination of where the candidate selection used centralistic pattern or model. The decision making procedure for determining the candidates was by using candidate pattern with more democratic selection principles. The factors behind the RRC of Nasdem party of North Sumatera province in supporting Eramas as the candidates of the governor-deputy governor of North Sumatera for 2018-2023 period are influenced by the strength of the large party and also the choice of the profit and loss vote in 2019 even though they had a process or mechanism in the party internal system.

Dalam penelitian ini penulis mengadakan penelitian pada kantor kecamatan Medan Labuhan. Masalah yang diteliti adalah peranan pengawasan camat dalam meningkatkan disiplin pegawai di kantor kecamatan Medan Labuhan. Untuk memperoleh data yang relevan dengan pokok permasalahan ,maka metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian perpustakaan, mengadakan pengamatan, wawancara, dan teknik kuesioner. Dari hasil penelitian terlihat adanya pengaruh peranan camat dalam melakukan pengawasan terhadap disiplin kerja perangkat kecamatan. Oleh karena itu penulis menyarankan bahwa agar disiplin kerja pegawai tetap tinggi, camat hendaknya terus meningkatkan motivasinya dengan tidak hanya berorientasi kepada golongan saja, melainkan juga memperhatikan hubungan baik dengan bawahan maupun antar sesama bawahan, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan tercipta suasana yang tetap harmonis diantara seluruh individu dilingkungan kerja kecamatan Medan Labuhan.