Suchergebnisse

Gratification has been practiced by Muslim since centuries ago untill now. Basically, gratification is a paying a tribute from one to another. But today, there is a legislation rule ban gratification practice. Therefore, this study will be examined the concept of gratification based on Islamic law. This study used descriptive-analytic method and normative approach, which means gratification concept is observed as according to al-Qur'an, hadist and opinion of theologians. The result of this study shows that, gratification has a very broad meaning in Islam, which may take forms in any kinds of tributes or charity. The gratification concept sometimes means shadakah, hibah, gift and risywah. The sort of gratification in Islam is classified to positive categories and negative categories. Shadakah, hibah and gift are including to positive dividend, these are recommended in Islam. Yet, it will be negative dividend if state officials are as receivers. While risywah and gift (state officials) are including to negative gratification, these practices are prohibited and immoral (maksiat) based on al-Qur'an, hadist and opinion of theologians. Risywah and gift (state officials) are categorized to jarimah ta'zir, the doer can be punished with ta'zir penalty, ranging from the heaviest to it should be heaviest and lightest punishment.

Di negara berkembang, hukum memiliki peran yang besar untuk turut memberi peluang pembangunan ekonomi. Pelaksanaan roda pemerintahan yang demokratis, dan menggunakan hukum sebagai instrumen untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang komprehensirf, akan membawa negara ini menuju masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang dicita-citakan. Agar hukum dapat tetap memainkan perannya dalam menunjang perekonomian suatu daerah, maka hukum juga harus beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi dalam bidang bisnis. Peran hukum sangat penting dalam pembangunan ekonomi daerah. Kemajuan dalam berbagai bidang terutama dalam bidang biotechnology dan teknologi informasi berakibat pada perubahan cara pengelolaan bisnis, dan bahkan mengakibatkan terjadinya globalisasi dalam berbagai bidang termasuk hukum. Agar hukum dapat tetap memainkan perannya dalam menunjang perekonomian suatu daerah, maka hukum juga harus beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi dalam bidang bisnis.

Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara (Wiryono Projodikoro, 1989:10). Istilah constitution bagi banyak sarjana ilmu politik merupakan sesuatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis, maupun yang tidak, yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat (Miriam Budiardjo, 2001:95)Konstitusi tertulis yang pernah berlaku di Indonesia mulai dari UUDNRI Tahun 1945, Konstitusi RIS, dan UUDS dalam perspektif HAM. Dalam Konstitusi RIS dan UUDS mengatur Hak tidak diancam hukumam berupa rampasan semua barang kepunyaan yang bersalah dan hukuman yang mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala hak-hak kewargaan, diatur Pasal 15.

Kerajaan Balanipa dikuasai secara utuh oleh Belanda pada tahun 1909. Periode tersebut merupakan awal terbentuknya Afdeling Mandar. Terbentuknya Afdeling Mandar tentu mengalami proses yang cukup panjang. Artikel ini, mengkaji tentang tonggak awal dari penguasaan Mandar. Proses tersebut tidak hanya melibatkan Belanda sebagai penjajah tetapi juga elit-elit Kerajaan Balanipa. Elit-elit tersebut secara tidak langsung mendorong terjadinya penguasaan tersebut karena Elit-elit inilah menyetujui perjanjian atau kontrakkontrak politik Kerajaan Balanipa dan Belanda. Kontrak tersebut kemudian mendorong terciptanya kebijakan politik di Mandar. Pertanyaan adalah, kebijakan apa yang ditempuh oleh I Mandawari dalam periode kepimpinannya ? Bagaimana kebijakan-kebijakan itu dijalankan ? dan apa dampak dari kebijakan tersebut ? untuk menjawab pertanyaan tersebut maka artikel ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.

Hadis merupakan salah satu sumber terpenting dalam menggali ajaran Islam, Para ulama' telah menghimpun hadis menjadi banyak kitab yang memberikan informasi berbagai hal mengenai sabda Nabi Muhammad saw. kemudian himpunan kitab hadis itupun menjadi berbagai macam bentuk dan model. Di antaranya adalah apa yang disebut dengan kitab musnad Ahmad Ibn Hanbal yang memiliki corak atau karakteristik tersendiri yang berbeda dengan kitab-kitab hadis lainnya. Hadis yang telah ditulis oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal mengambil bentuknya tersendiri yang merupakan sebuah proses panjang dari karier akademik seorang Ahmad Ibn Hanbal, dan sudah barang tentu hal itu sangat dipengaruhi oleh latar belakang kultur, sosial politik yang mengitarinya di mana seorang Ahmad Ibn Hanbal hidup pada masa itu. Dari kehidupannya semenjak ia kecil yang telah ditinggal (wafat) oleh orang tuanya, hidup dalam keadaan serba kekurangan secara ekonomi, kemudian harus berusaha untuk survive di saat-saat yang sulit serta teguh dan berani menghadapi presure dan intimidasi politik yang dilakukan oleh penguasa menjadikan seorang Ahmad Ibn Hanbal semakin memiliki kharisma tersendiri, sehingga dalam kitab musnadnya pun memiliki manhaj tersendiri yang berbeda dengan ulama ahli hadis lainnya.

Focus dari penelitian ini sebenarnya terletak pada model penelitian kualitatif dengan pendekatan feminis. Fokusnya berupaya membawa perbedaan tersebut ke dalam keterbukaan untuk menunjukkan posisi subordinat kaum perempuan dan untuk menjelaskan sistem ekonomi dan politik dunia tidak mengistimewakan posisi perempuan. Feminisme dalam teori ini bisa dilihat sebagai proyek oleh kaum feminis untuk mem­pengaruhi perubahan sosial baik sebagai serangkaian penerapan maupun sebagai kumpulan teori. Feminisme mengadopsi gabung­an tematik dan struktur kronologis, menyatukan koleksi karya tokoh-tokoh yang tak terbantahkan dalam proyek ini, serta penelitian penting dari generasi sarjana baru. Fokusnya kemudian akan membuka wacana kehidupan sosial pada tradisi teori sosial yang lebih luas dan peduli dengan studi tentang kekuatan sosial dan emansipasi manusia.

Tulisan ini membahas polarisasi dalam politik elektoral di Indonesia, yang dalam banyak aspek sangat ditentukan oleh framing media dan interaksi para aktor dalam media sosial. Sejak tahun 2014, Indonesia mengalami polarisasi politik dalam derajat yang cukup mengkhawatirkan setiap kali berlangsung pemilihan pimpinan eksekutif ditingkat nasional maupun di ibukota Jakarta. Polarisasi ini cenderung belum memperoleh perhatian yang memadai dalam kajian politik Indonesia. Tulisan ini menyajikan pengamatan awal tentang polarisasi politik itu, dengan tujuan untuk mengidentifikasi peluang-peluang pendalaman riset. Mengingat polarisasi politik itu kemungkinan besar akan tetap hadir dalam sejumlah peristiwa elektoral utama di Indonesia (khususnya pemilihan presiden tahun 2019), penelitian-penelitian yang cukup intensif tentang fenomena ini masih sangat ditunggu dalam studi politik.

This brief article discuss on how the seals that were used on the official Malay letters incorporated and displayed the identity of the senders, whether they are individual dignitaries or governments. The early Malay seals are among the symbol and identity of the sender. In the traditional Malay society the seal was not something that anyone can own and use indiscriminately. The seals were used as personal symbols by the individual rulers and dignitaries and subsequently became something that was passed on as part of their inheritance. For an individual sultan or dignitary, the seal represented and displayed his identity. The concept of identity in relation to the early Malay official letters is actually the Malay identity. This article also discuss the shape and form of seal, the language used, and .calligraphy or artistic writing style.

This study is about the background, dynamics, and chonges of Islam in Indonesian politics. It tries to explain comprehensively the position ond problems of Islamic politics in the political setting of modern Indonesia. It will be argued here that there are at least three specific characteristic of Islam in Indonesia. First character is the existence of a myth about the crack between Islam and the State – which has beenfound since the age of Mataram. The second character is a double-standard strategy used by the state. Such strategy make the Islam is obtained differently as a social phenomenon and as a political power. As a social phenomenon Islam is one of the most important base of legitimation for the state. While as a political power, it becomes a target of repressive political restriction by the state. The third character is that the Muslim scholars and activists still have different perceptions on the way Islam contribute and act in the context of the nation politics. Those three characterislics have been the basis of problems and challenges toward Indonesian Islam in the political context.

English teachers in Bangladesh have undergone numerous training programs. Both government-initiated and donor-sponsored training programs have been in operation in Bangladesh. Government initiated institutions to train teachers are Primary Training Institutes (PTIs) and Teacher Training Colleges (TTCs). However, researchers seemed to label training provided by PTIs and TTCs as inadequate. Bridging the gaps intrigued government of Bangladesh to devise donor-aided training programs, including English Language Teaching Improvement Project (ELTIP), English for Teaching, Teaching for English (ETTE), Secondary Education Quality and Access Enhancement Project (SEQAEP), Teaching Quality Improvement in Secondary Education Project (TQI-SEP). Studies reported their potential failure to bring changes in English teachers' classroom practices. English in Action (EIA) was the last donor-funded project that incorporated school-based training program. The aim of the study was to examine the impact of EIA training program on secondary-school English teachers' classroom practice in Bangladesh, drawing the questions in relation to the elements learned in the training program and the elements practiced in the training program. The present study undertook the Integrated Approaches to Teacher Development suggested by Hargreaves and Fullan (1992) and Reflective Model developed by Wallace (1991). This study adopted phenomenological approach since it subsumed the experience of an activity or concept from the participants' perspective. Eight Participants were selected who had been trained from EIA training program and who had experience of participating in other donor-aided program, in the spirit of yielding the uniqueness of EIA which informed the sustainability of this program. It had been divulged that teachers learned a lot of activities that were related to English language teaching. However, the present studies observed limited practice of such activities in the classroom.

Kemajemukan bangsa ini, disatu sisi merupakan aset kekayaan khasanah budaya bangsa, namun disisi lain dapat menjadi potensi konflik tatkala tidak dapat dikelola dengan baik dan tidak memiliki sikap yang proposional terhadap kemajemukan ini. Kemajemukan yang memiliki potensi konflik tinggi dan sentral yaitu isu yang berkenaan dengan kemajemukan beragama.Agama merupakan isu yang sangat sentral dan cepat menimbulkan konflik dikalangan masyarakat. Maka dari itu, artikel ini ditulis guna untuk mencoba menggagas wacana tentang pendidikan agama islam dengan membawa misi pluralisme agama, humanisme, dan demokrasi. Dan memberikan solusi serta pencerahan dalam menuju suatu perubahan yang signifikan terhadap pendidikan agama islam dalam segala aspeknya, sehingga pendidikan agama islam menjadi pendidikan yang inklusif dan dinamis.