Suchergebnisse

Spring 2011 was a historic year in the Middle East and was momentum for the rise of people power to overthrow the long-reigning authoritarian regime. This event is known as The Arab Spring. However, on the way, the Arab dream did not come easy. This book tries to capture the opportunities and challenges of democratization in Arab countries after the Arab Spring. There are three countries, namely Tunisia, Egypt, and Syria, which are the focus of this book's study. The interests of the United States (US) emerged as the trigger for democratization efforts. The US does not hesitate to hinder democratization in a country with leaders who are not pro-Western. It is not surprising that democratization in Arab countries is only seen as a US political project to safeguard its national interests. From this book, we can reflect on the situation in Indonesia. Does that also happen?

Dieng Kulon village is one of the villages which is located in Dieng Plateau Area, Banjarnegara regency. There is a tradition of ruwatan ritual procession that has been done by the residents since hundred years ago. The ruwatan then becomes the cultural tourism. This study aims at exploring the perceived impact of cultural tourism among the residents in Dieng Kulon village. Participant observation and in-depth interview are conducted to local residents in Dieng Kulon village and governmental officials who manage the tourism sector in the regency of Banjarnegara. The data is then comprehensively analyzed using descriptive qualitative method. The result of this study shows that based on the residents` perception, the presence of dreadlocks children bring the "berkah" or prosperity. The dreadlocks children in Dieng have the distinct characteristics, they have to conduct the ritual procession of ruwatan hair cutting. Some residents agree for projecting the public ruwatan into cultural tourism on the reason of cultural preservation while others do not agree because they worry about the decrease of sacredness and cultural value of that tradition. The subsistence of them also gradually change into the tourism activity.

Despite having rapid economic development, the ASEAN region is not completely stable and p eaceful. Conflicts have been going on since long before the ASEAN is established. They happen in Myanmar, Thailand, and Philippines. A smaller scale of conflict also takes place in Indonesia. The view that security comes first before the investment has made it difficult to achieve peace and stability based on economic instruments. In this article, the writer proposes a view that Foreign Direct Investment (FDI) can be utilized as an important instrument in boosting peace and stability provided that the civil society sustains it. Two case studies are presented to show the relationship between FDI, civil society, and peace development in the conflict area, Myanmar and Philippines. It is recommended that civil society actively makes efforts to encourage FDI to come to the conflict are and establish capital -intensive industries, especially in Rakhine and Mindanao.

Despite having rapid economic development, the ASEAN region is not completely stable and p eaceful. Conflicts have been going on since long before the ASEAN is established. They happen in Myanmar, Thailand, and Philippines. A smaller scale of conflict also takes place in Indonesia. The view that security comes first before the investment has made it difficult to achieve peace and stability based on economic instruments. In this article, the writer proposes a view that Foreign Direct Investment (FDI) can be utilized as an important instrument in boosting peace and stability provided that the civil society sustains it. Two case studies are presented to show the relationship between FDI, civil society, and peace development in the conflict area, Myanmar and Philippines. It is recommended that civil society actively makes efforts to encourage FDI to come to the conflict are and establish capital -intensive industries, especially in Rakhine and Mindanao.

Hasil referendum Brexit, terkait tetap bergabung atau berpisahnya Inggris dari Uni Eropa, telah menimbulkan turbulensi politik maupun ekonomi. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis bagaimana komunikasi yang dilakukan dalam proses negosiasi antar aktor politik dalam menyelesaikan masalh Brexit. Hasil dari referendum Brexit diumumkan 51,9% suara menginginkan Britania Raya untuk keluar dari Uni Eropa dan 48,1% mendukung Britania Raya untuk tetap tergabung dalam Uni Eropa. Konsekuensi dai komunikasi negosiasi politik yang terjadi yaitu Inggris akan kehilangan semua hak suara dan pengaruhnya Uni Eropa selama waktu itu, tetapi hak lainnya akan tetap sama, termasuk hak warga negara Eropa untuk tinggal dan bekerja di Inggris, pengawasan pengadilan Uni Eropa, dan pembayaran anggaran. Hubungan di masa yang akan datang masih harus dinegosiasikan secara penuh, tetapi Inggris dan UE bertujuan untuk menetapkan "kawasan perdagangan bebas" sebagai hubungan masa depan yang akan datang.

Australia merupakan salah satu negara yang menandatangani Konvensi Pengungsi Tahun 1951 sehingga mewajibkan Australia menerapkan prinsip Non-Refoulement dan mengharuskan Australia bersikap simpati dan membuka wilayahnya untuk pengungsi dan pencari suaka dari negara lain. Tulisan ini membahas perkembangan kebijakan politik luar negeri Australia yang semakin sensitif terkait penanganan pengungsi dan pencari suaka. Kebijakan yang menerapkan prinsip Non-Refoulement kemudian berkembang menjadi kebijakan sekuritisasi migrasi. Dilema kebijakan ini terkait karakteristik pemimpin nasional serta orientasi ideologis yang dianutnya. Pada umumnya Pendana Menteri dari Partai Buruh lebih progresif terhadap para pengungsi dan pencari suaka, dibandingkan kebijakan Perdana Menteri dari Partai Liberal yang konservatif. Australia juga sangat memperhitungkan dinamika lingkungan eksternal khususnya yang berkaitan dengan situasi keamanan regional di Asia Tenggara. Kebijakan Australia yang dianggap bertentangan dengan prinsip Non-Refoulement menuai banyak kritik dari dunia internasional.

Di Jakarta kepadatan penduduk, perkantoran, dan industri semangkin meningkat, namun tidak didukung dengan perkembangan infrastruktur dalam pengelolahan air limbah yang memadai. Untuk membangun pengelolahan air limbah, terjadi nota kesepakatan antara Jepang dan Indonesia dalam pembangunan Instalasi Pengelolahan Air Limbah (IPAL) di Jakarta. Nota kesepahaman tersebut berupa bantuan modal yang digelontorkan oleh Jepang melalui program bantuan luar negerinya yaitu Japan International Coorporation Agency (JICA). Sehingga bantuan tersebut menjadi landasan penelitian ini yang bertujuan untuk menelisik lebih jauh mengapa Jepang mengalokasikan dana bantuan lunak kepada Indonesia dalam upaya penanggulangan air limbah di Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pola eksplanatif dan analisis data sekunder yang kredibel, penelitian ini menemukan bahwa suatu bantuan bukanlah semata-mata bersifat altruistik, melainkan menggandeng kepentingan, oleh karena itu penelitian ini menemukan bahwa bantuan Jepang menggandeng beberapa kepentingan, yaitu politik, ekonomi, kemanusiaan serta adanya kontruksi opini dikawasan negara penerima bantuan.