Suchergebnisse

This article discusses the political conspiracy in the death of Marsinah, a female labor of PT. Catur Putra Surya (PT. CPS) Porong Sidoarjo in 1993-1995. Marsinah death associated with an active role in labor demonstrations of PT. CPS Porong on 3-4 May 1993, and was associated with the repression of the New Order government in achieving national stability in order to support economic development. Irregularities contained in the disclosure show that there was a conspiracy of the military and law enforcement to prevent Marsinah killer from being punished. In order to analyze the political conspiracy in the death of Marsinah, the theory of hegemony as well as the concept model of bureaucratic authoritarian state are employed. The research method used in this article is historical method which has four steps: heuristics, appraising them critically, interpretation, and historiography. Keywords: Marsinah, Political Conspiracy, New Orde ABSTRAK Artikel ini membahas tentang konspirasi politik yang terjadi dalam kematian Marsinah, seorang buruh perempuan PT. Catur Putra Surya (PT. CPS) Porong Sidoarjo pada tahun 1993-1995. Kematian Marsinah dihubungkan dengan peran aktifnya dalam demonstrasi buruh PT. CPS Porong pada 3-4 Mei 1993, serta dikaitkan dengan represifitas pemerintah Orde Baru dalam mewujudkan stabilitas nasional guna menunjang pembangunan ekonomi. Kejanggalan-kejanggalan yang terdapat dalam proses pengungkapan kasusnya menunjukkan adanya konspirasi dari pihak militer dan penegak hukum untuk menghindarkan pembunuh Marsinah dari jeratan hukum. Guna menganalisis konspirasi politik dalam kematian Marsinah, diperlukan teori konspirasi politik, teori hegemoni serta konsep model negara Otoriter Birokratik (OB). Metode penelitian yang digunakan penulis dalam artikel ini adalah metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Kata Kunci: Marsinah, Konspirasi Politik, Orde Baru

Artikel ini membahas konflik internal PDI Perjuangan saat pelaksanaan Kongres II di Bali tahun 2005. Permasalahan yang dikaji dalam artikel ini menyangkut beberapa faktor penyebab konflik internal, proses konflik antara PDI Perjuangan dengan Gerakan Pembaharuan serta dampak yang ditimbulkan dari terbentuknya PDP terhadap hasil perolehan suara PDI Perjuangan pada Pemilu 2009. Sumber penulisan yang menjadi dasar pembahasan dalam artikel ini berasal dari buku bacaan, surat kabar serta hasil wawancara dengan sumber primer dan sekunder.Setelah gagal menuntut hasil Kongres II, Gerakan Pembaharuan PDI Perjuangan membentuk PDP untuk bersaing di Pemilu 2009, namun hanya memperoleh kurang dari 1% suara. Selain itu PDI Perjuangan juga mengalami penurunan suara, bahkan tidak mempu mengusung Megawati kembali sebagai presiden. Artikel ini menunjukkan bahwa keberadaan oligarki politik berdampak pada proses konflik internal yang berakibat pada perpecahan partai dan kemerosotan suara hasil pemilu. Kata kunci: Oligarki, konflik, perpecahan. ABSTRACT This article discusses the internal conflict of PDI Perjuangan during the implementation of Congres II in Bali, 2005. The problems investigated in this article are: factors causing internal conflict, the conflict process between PDI Perjuangan with Gerakan Pembaharuan as well as the impact of PDP formation on the voting results of PDI Perjuangan in the 2009 election. The sources which become the basis of discussion are books, newspapers and interview results with primary and secondary sources. After failing to prosecute the results of Congres II, Gerakan Pembaharuan PDI Perjuangan formed PDP to compete in the 2009 election, but only gaining less than 1% of the voters. In addition, PDI Perjuangan also got a decreasing number of voters and was unable to promote Megawati as a president once more. This article showed that the existence of a political oligarchy had impact on the process of internal conflict that caused the disintegration of the party the decline in number of voters in the election. Keyword: Oligarchy, conflict, disintegration

Artikel ini berisi pembahasan mengenai rezim Orde Baru pada tahun 1990-1996. Berjayanya Orde Baru selama 32 tahun disebabkan karena kakuatan politik yang didapatkan dari proses konsolidasi politik mulai rezim ini muncul. Orde Baru memperoleh kejayaannya sejak era 1970-an, ditandai dengan penyelesaian Peristiwa Malari pada tahun 1974 oleh kekuatan militer dan jaringan politik Suharto lainnya. Memasuki era 1990-an, proses konsolidasi yang telah mapan sebelumnya menjadi berantakan dan berujung pada transisi rezim Orde Baru pada tahun 1998. Oleh karena itu, dinamika politik yang terjadi pada era pratransisi menjadi permasalahan utama untuk melakukan kajian ini. Penelitia skripsi ini menggungakan metode sejarah melalui empat tahapan meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi. Kajian skripsi yang berbasis kebijakan politik nasional yang terkandung dalam strategi politik Orde Baru telah banyak diteliti di dalam teks buku, artikel dan surat kabar, oleh karenanya penelitian dalam skripsi ini lebih memakai studi pustaka. Perkembangan politik era pratransisi ditandai dengan gerakan prodemokrasi dan hak asasi manusia yang ternyata menuntut rezim Orde Baru untuk melakukan inovasi dalam strategi politiknya. Sistem otoriter dan tindakan represif rezim Orde Baru, ternyata malah membuat soliditas gerakan oposisi makin mapan. Bahkan, stigma komunis yang menjadi struktur ide Orde Baru paling ampuh, telah terdistorsi melawan arus demokrasi dan hak asasi manusia. Akhirnya, hampir semua strategi politik Orde Baru malah membuat gerakan oposisi makin kuat dengan adanya musuh bersama yang harus ditumbangkan.

This article examines the dynamics of power relations in the Brantas River sand mining and its influences on the fate of the most important river of East Java. By relying on archival sources, contemporary newspapers, and oral history interviews, it is argued that the Brantas river crisis occurred due to the acceleration of sand extractions facilitated by improved extraction technology in the form of mechanical sand extracting machines and the growing demand for sand for infrastructure development. Automated sand mining caused damage to infrastructure and settlements in various places along the river from downstream areas that continue to creep upstream, as well as the loss of biodiversity richness. The search for a solution has been going on for some time but failed to stop mining and bring the Brantas River out of the crisis. The failure occurred not because of the absence of a legal protection, but the difficulty of implementing regulations in the field due to the involvement of unscrupulous officials and politicians in the Brantas sand business, as well as the temptation of large and comfortable profits from mining that lured sand miners amid the limited available alternative sources of livelihood. Artikel ini membahas dinamika relasi kuasa dalam penambangan pasir Sungai Brantas dan pengaruhnya terhadap nasib sungai terpenting di Jawa Timur in. Dengan mengandalkan sumber arsip, surat kabar kontemporer, dan wawancara sejarah lisan, diargumentasikan bahwa krisis sungai Brantas terjadi karena percepatan ekstraksi pasir yang difasilitasi oleh perubahan teknologi ekstraksi dalam bentuk mesin diesel penyedot pasir mekanis dan meningkatnya permintaan akan pasir untuk pengembangan infrastruktur. Penambangan pasir mekanis menyebabkan kerusakan infrastruktur dan permukiman di berbagai tempat di sepanjang sungai dari daerah hilir yang terus merambat ke hulu, serta hilangnya kekayaan keanekaragaman hayati. Pencarian solusi telah berlangsung selama beberapa waktu, tetapi gagal menghentikan penambangan dan membawa Sungai Brantas keluar dari krisis. Kegagalan itu terjadi bukan karena tidak adanya payung hukum, tetapi kesulitan menerapkan peraturan di lapangan karena keterlibatan pejabat dan politisi yang tidak bermoral dalam bisnis pasir Brantas, serta godaan keuntungan besar dan mudah dari penambangan. memancing para penambang pasir di tengah sumber mata pencaharian alternatif yang tersedia terbatas.Â