Suchergebnisse

Abstrak -- Pada awal diselenggarakannya Pemilu dan Pilkada secara langsung, media iklanlah yang banyak dipilih para kandidat. Media iklan tersebut di antaranya media cetak, media elektronik, dan media luar ruang. Kemajuan teknologi komunikasi kemudian dimanfaatkan dalam kampanye Pilkada untuk mendapatkan simpati dari masyarakat. Perkembangan yang terjadi dalam Media sosial, sebagai bagian dari inovasi teknologi informasi, memberikan ruang bagi seseorang untuk menyuarakan pikirannya yang sebelumnya mungkin tidak pernah bisa terdengar. Facebook, Youtube, Blogspot, Google+, WhatsApp dan lain-lain tidak hanya bisa digunakan sebagai alat pemasaran, namun juga bisa digunakan sebagai alat kampanye politik dalam Pilkada. Penelitian ini menggunakan metode kulitatif, dengan pendekatan deskriptif, yaitu mengumpulkan data-data yang diperoleh dari hasil interprestasi di lapangan. Pada tahun 2017, agenda politik Indonesia adalah diselenggarakannya Pilkada serentak baik ditingkat Propinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota. Dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tersebut terdapat wilayah yang menjadi pusat perhatian masyarakat Indonesia yaitu Pilkada Propinsi DKI Jakarta. Namun, masifnya penggunaan media sosial pada kampanye Pilgub DKI 2017, menimbulkan kegaduhan yang sulit dihindari di media sosial. Maraknya hoax atau berita bohong menjadi fenomena yang mewarnai Pilkada Jakarta 2017 sejak putaran pertama. Media sosial menjadi disfungsi dikarenakan berita dan pesan-pesannya menimbulkan kegaduhan dan mengancam stabilitas. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini mengeksplor fenomena Dinamika Fake News dan Hoax Sebagai Sumber Potensi Konflik Pilkada Propinsi DKI Tahun 2017, selain itu penelitian ini juga bersifat induktif dan hasilnya lebih menekankan makna. Data yang terkumpul ialah melalui proses wawancara dengan atau opini dan observasi melalui media masa terkait dengan proses kampanye pada Pilkada DKI 2017. Selain itu data yang digunakan juga dari berbagai literatur. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan Teori dan Konsep seperti Teori Komunikasi Massa, Teori Konflik Sosial dan Konsep Keamanan Nasional. Penelitian ini menunjukan tiga hal yakni: Pertama, Menganalisis merebaknya berita palsu dan hoax dalam Pilkada DKI 2017; Kedua adalah Menganalisis berita palsu atau hoax dalam Pilkada DKI 2017, apakah dapat menggiring masyarakat pada tindakan yang menimbulkan konflik horisontal secara massif; dan ketiga Menganalisis sikap pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi berita palsu atau hoax pada Pilkada DKI 2017 agar tidak menggangu keamanan nasional.Kata Kunci : Fake News, Hoax, Konflik Sosial, Pilkada DKI 2017Abstract -- At the beginning of direct election and elections, advertisement media are chosen by many candidates. Advertising media such as print media, electronic media, and outdoor media. The advancement of communication technology is then utilized in the Pilkada campaign to gain sympathy from the community. The development that takes place in Social media, as part of information technology innovation, provides a space for a person to voice his thoughts that previously may never be heard. Facebook, Youtube, Blogspot, Google+, WhatsApp and others can not only be used as a marketing tool, but can also be used as a political campaign tool in Pilkada. This research uses the method of leather, with descriptive approach, that is collecting data obtained from result of interpretation in field. In 2017, Indonesia's political agenda is the simultaneous regional elections at both Provincial and District / City levels. In the implementation of the local elections there is a region that became the center of attention of the people of Indonesia, namely the Regional Head Election DKI Jakarta. However, the massive use of social media in the Jakarta Pilgub campaign in 2017, caused an unavoidable commotion in social media. The rise of hoax or false news is a phenomenon that colored elections Jakarta 2017 since the first round. Social media becomes a dysfunction because of the news and its messages causing noise and threatening stability. Researchers use descriptive qualitative research method, where this research explores the phenomenon of Fake News and Hoax Dynamics as the Source of Potential Conflict of Regional Head Election of DKI Province in 2017, besides that this research is also inductive and the result is more emphasize the meaning. The data collected is through the process of interviewing with or opinion and observation through the media associated with the campaign process in elections DKI 2017. In addition, the data used also from various literature. Data analysis in this research is done by Theory and Concept like Mass Communication Theory, Social Conflict Theory and Concept of National Security. This study shows three things: First, Analyzing the outbreak of false news and hoax in elections DKI 2017; Second is Analyzing false or hoax news in the elections of DKI 2017, whether it can lead people to actions that cause horizontal conflict massively; and third Analyze the attitude of government and society in facing the false news or hoax in elections DKI 2017 so as not to interfere with national security.Keywords: Fake News, Hoax, Social Conflict, Pilkada DKI 2017

Abstrak -- Sistem pertahanan semesta mengintegrasikan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter. Diaspora Indonesia yang berada di luar negeri memiliki potensi untuk membantu mencapai kepentingan negara baik dari sisi politik, ekonomi pertahanan, dengan menempatkan diaspora sebagai bagian dari strategi pertahanan dan diplomasi Indonesia. Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui peran diaspora Indonesia khususnya di Belgia dalam mendukung sistem pertahanan negara. Penelitian dilakukan dengan metode kualitiatif, dengan sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data penelitian didapat dari proses wawancara dan studi pustaka terhadap dokumen yang terkait dengan permasalahan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diaspora Indonesia di Belgia melalui berbagai kegiatan yang dilakukan bersama-sama dengan KBRI Belgia telah melaksanakan delapan kemampuan pertahananan nirmiliter. Kemampuan tersebut yaitu Kemampuan kewaspadaan dini melalui kemampuan komunikasi yang baik dengan masyarakat lokal dapat membantu mengidentifikasi penganut paham-paham ekstrim sebagai early warning system. Kemampuan bela negara dengan mengikuti program-program dari KBRI. Kemampuan diplomasi dimana diaspora menjadi ujung tombak dalam hal people-to-people contacts karena mereka bersinggungan langsung dengan masyarakat lokal. Kemampuan iptek yang dilakukan oleh kelompok Indonesia Integrated. Kemampuan ekonomi berupa potensi investasi melalui kerjasama kedua negara. Kemampuan sosial ditunjukkan dengan perayaan hari keagamaan dan pengenalan budaya Indonesia kepada diaspora dan warga negara Belgia. Kemampuan moral ditunjukkan dengan aktif dalam mempromosikan budaya kerukunan, keramahtamahan, serta persatuan Indonesia sebagaimana tekad sumpah pemuda. Kemampuan dukungan penyelenggaraan pertahanan negara ditunjukkan dengan adanya kerjasama Sister City antara Kota Bandung dengan Kota Namur di Belgia. Ditinjau dari teori peran, diaspora Indonesia di Belgia masih berada di posisi sebagai alat komunikasi, dimana diaspora menjadi alat bagi pemerintah Indonesia untuk menyampaikan pesan bagi warga asli Belgia dan diaspora yang ada di Belgia. Kata Kunci: Peran, Diaspora, dan Pertahanan Nirmiliter. Abstract -- The universal defense system integrates military and non-military defense. Indonesian diaspora abroad have the potential to help achieve the interests of the state both from the political side, defense economy, by placing the diaspora as part of Indonesia's defense and diplomacy strategy. This research was designed to know the role of Indonesian diaspora especially in Belgium in supporting the state defense system. The research was conducted by qualitative method, with primary and secondary data sources. The research data collection is obtained from the interview process and literature study on the documents related to the research problem.The results show that the Indonesian diaspora in Belgium through various activities undertaken together with the Indonesian Embassy in Belgium has implemented eight nirmiliter defense capabilities. Such capability: Early alertness through good communication skills with local communities can help identify extremists as early warning systems. Ability to defend the country by following the programs of the Embassy. The ability of diplomacy where diaspora spearheads in terms of people-to-people contacts because they are in direct contact with local communities. The ability of science and technology conducted by Indonesian Integrated group. Economic capability in the form of investment potential through the cooperation of both countries. Social capability is demonstrated by the celebration of religious day and the introduction of Indonesian culture to the diaspora and Belgian citizens. Moral ability is demonstrated actively in promoting a culture of harmony, hospitality, and unity of Indonesia as is the resolve of the youth oath. The capability of support for the implementation of state defense is shown by the cooperation of Sister City between Bandung City and Namur City in Belgium. Judging from the role theory, the Indonesian diaspora in Belgium is still in a position as a communication tool, where diaspora is a tool for the Indonesian government to deliver messages for indigenous Belgians and diasporas in Belgium.Keywords: Role, Diaspora, and Nirmiliter Defense.

Abstrak – Penelitian ini berupaya menjawab bagaimana diplomasi pertahanan Indonesia Didalam Pengiriman Pasukan Garuda Dalam rangka peningkatan Alutsista Tentara Nasional Indonesia. Indonesia merupakan salah satu pengirim Pasukan Perdamaian PBB, merupakan 10 besar dalam pengiriman personil dan kontribusi pasukan. Kebutuhan setiap negara untuk meningkatkan alutsista adalah suatu yang wajar guna memperkuat pertahanan dalam negerinya. Menurut Permenlu No 1 Tahun 2017 tentang Visi dan Misi Indonesia dalam Roadmap 4000 peacekeepers pada 2019 tentang pengiriman Pasukan Garuda sebagai alat proyeksi Alutsista Indonesia dan Dunia. Indonesia juga memiliki beberapa alutsista berupa peralatan tempur utama (major equipment) yang dikagumi negara lain, seperti Senapan Laras Panjang SS1 dan Kendaraan Taktis Panser Anoa. Dengan demikian diperlukan penelitian tentang tantangan dan peluang bagaimana pengiriman pasukan Garuda dapat meningkatkan alutsista TNI untuk menunjang pertahanan Indonesia. Untuk menganalisis penelitan ini, peneliti menggunakan Teori Diplomasi, Deterrence, Damai Resolusi Konflik, Alutsista, Pengiriman Pasukan. Metode penelitian ini adalah Metode Kualitatif dengan pendekatan deskripsi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Indonesia berpotensi besar didalam meningkatkan alutsista dan memproyeksikan persenjataanya di mata dunia melalui misi Perdamaian PBB. Walaupun demikian kebutuhan dari Pasukan Perdamaian PBB bukan hanya peningkatan persenjataan utama, melainkan juga adanya kebutuhan Uninformed Capabilities yaitu adanya kerjasama antara sipil militer dan para professional dibidangnya untuk membangun perdamaian di daerah tersebut. Peningkatan Alutsista yang dilakukan Indonesia penting ditingkatkan melalui pengiriman pasukan garuda yang lebih banyak jumlahnya.Kata Kunci: Pengiriman Pasukan, Alutsista, Pasukan Perdamaian Garuda Abstract – This research attempts to answer how Indonesia's defense diplomacy In the Garuda Troop Deployment In order to increase the Weapon Major Equipment system of the Indonesian National Army. Indonesia is one of the senders of the UN Peacekeeping Force, representing the top 10 in dispatching personnel and troop contributions. The need of each country to increase the defense equipment is a natural thing to strengthen its internal defense. According to the Minister of Foreign Affairs No. 1 of 2017 on the Vision and Mission of Indonesia in the 4000 peacekeepers Roadmap in 2019 about the deployment of Garuda troops as a tool of projection Alutsista Indonesia and the World. Indonesia also has several major defense equipment (major equipment) that other countries admire, such as the SS1 Long Barrel Rifle and Anoa Tactical Tactical Vehicle. Thus it is necessary to research the challenges and opportunities of how the dispatch of Garuda troops can increase the TNI Major Equipment Systen to support Indonesia's defense. To analyze this research, researchers use Diplomacy Theory, Deterrence, Peace of Conflict Resolution, Major Equipment System konsep, Deployment of Forces. This research method is Qualitative Method with Description aprroaches. The results of this study show that Indonesia has great potential in improving defense equipment and projecting its weapon in the eyes of the world through the UN Peace mission. However, the need of the UN Peacekeeping Force is not only a major weapon increase, but also the need for Uninformed Capabilities that is the cooperation between military civilians and professionals in their field to build peace in the area. Increased Major Equipment System by Indonesia is important to be improved through the sending of more garuda troops.Key words: Strategy, Defense Diplomacy, Deployment, Major Equipment Sistems

Abstrak -- Perkembangan organisasi masyarakat di Indonesia menimbulkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh ormas, diantaranya adanya organisasi masyarakat yang memiliki ideologi bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Salah satu organisasi masyarakat tersebut adalah Hizbut Tahrir Indonesia. Berdasarkan permasalahan tersebut, pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi masyarakat sebagai pengganti UU Nomor 17 tahun 2013. Adanya Perppu nomor 2 tahun 2017 menimbulkan adanya gejolak di masyarakat. Tesis ini ditujukan guna melakukan analisis perumusan masalah kebijakan dan pemantauan hasil kebijakan terhadap kebijakan Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam Perspektif Peperangan Asimetris dengan Studi Kasus Hizbut Tahrir Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi pustaka, dan studi dokumen, sementara analisa data menggunakan model dari Miles and Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teori yang digunakan adalah teori kebijakan publik, analisis kebijakan publik, hukum administrasi negara, sistem politik, ilmu pertahanan, peperangan asimetris, dan gerakan sosial. Hasil dari penelitian ini adalah perumusan masalah analisis kebijakan Perppu nomor 2 tahun 2017 adanya permasalahan terkait undang-undang yang tidak dapat mengakomodir permasalah keormasan. Pemantauan hasil kebijakan dalam analisis kebijakan adalah kebijakan Perppu nomor 2 tahun 2017 menimbulkan sebuah ancaman baru bagi pertahanan negara yaitu munculnya gerakan pemberontakan.Kata kunci: analisis kebijakan, perppu nomor 2 tahun 2017, peperangan asimetris, HTI Abstract -- Government Regulation in Act number 2 of 2017 concerning social organizations is ratified by the government as a follow-up to the existence of community organizations that have ideologies contrary to Pancasila and the 1945 Constitution. One of those odd community organization is Hizbut-Tahrir Indonesia. The existence of Perppu number 2 of 2017 raises turmoil in the community. This thesis is intended to conduct an analysis of the formulation of policy issues and monitoring the results of policies on the policy of Perppu number 2 of 2017 concerning Community Organizations in the Perspective of Asymmetric Warfare with the Case Study of Hizbut-Tahrir Indonesia. The research method which has been used is a qualitative method with a case study approach, with data collection techniques through interviews, literature studies, and document studies, while data analysis uses models from Miles and Huberman which consist of data reduction, data presentation and conclusion drawing. Theories which are referenced are public policy theory, public policy analysis, state administration law, political system, defense science, asymmetric warfare, and social movements. The results of this study are the formulation of the problem of policy analysis Perppu number 2 of 2017 is legislation that cannot accommodate the issue of community organizations. Monitoring the policy results in policy analysis is that the policy of Perppu number 2 of 2017 poses a new threat to national defense such as civil disobedience.Keywords: policy analysis, government regulation in act number 2 of 2017, assymetric warfare, HTI

Abstrak - Penelitian ini membahas tentang diplomasi pertahanan dan diplomasi HAM yang dilakukan Indonesia sebagai penanggulangan kejahatan perdagangan manusia, khususnya di industri perikanan. Dalam upayanya memberantas IUU fishing di Indonesia, pemerintah menemukan fakta bahwa ternyata aktivitas tersebut tidak hanya tentang pelanggaran kedaulatan wilayah negara saja, tetapi juga tentang pelanggaran HAM. Jadi, alih-alih hanya menggolongkan IUU fishing sebagai ancaman bagi keamanan maritim, Indonesia juga menggolongkannya sebagai transnational organized crime yang mengancam keamanan individu. Beberapa wawancara dan tinjauan pustaka adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini. Diplomasi pertahanan yang diiringi dengan diplomasi HAM menjadi langkah Indonesia untuk memberantas praktik perdagangan manusia dan segala bentuk perbudakan di industri perikanan. Melalui upaya-upaya diplomasi tersebut, dari tingkat bilateral, regional, hingga multilateral, Indonesia memperoleh jalinan kerja sama keamanan dengan berbagai negara lain dan berbagai organisasi internasional. Dari sisi diplomasi pertahanan, kerja sama keamanan yang dilakukan sesuai dengan alur kebijakan strategis Indonesia. Sedangkan diplomasi HAM yang dilakukan menelaah kedua aspek utama penanganan perdagangan manusia, yakni aspek HAM itu sendiri dan aspek hukumnya. Rumusan peningkatan kemampuan 3A + 1A (the ability to detect ,the ability to respond, the ability to punish, dan the ability to build perception) menjadi sasaran pencapaian upaya-upaya tersebut. Pada akhirnya, penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa diplomasi pertahanan dan diplomasi HAM yang dilakukan pemerintah sudah cukup efektif, namun masih ditemukan beberapa kekurangan dalam implementasinya. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan masukan, baik kepada para stakeholders maupun kalangan akademisi, yang sama-sama memiliki tujuan untuk membersihkan industri perikanan dari segala bentuk kejahatan kemanusiaan.Kata kunci: perdagangan manusia, IUU fishing, diplomasi pertahanan, diplomasi HAM Abstract - This research examines defense diplomacy and human rights diplomacy done by Indonesia as countermeasures to eradicate human trafficking, specifically in fishing industry. Through its war on combatting IUU fishing, the government found the fact that the crime activities were not about violation to Indonesia's territory only, but about violation to humanity as well. So, instead of only to consider IUU fishing as threat to maritime security, Indonesia also chooses to consider it as transnational organized crime which threatens human security. Several interviews and literature reviews are the techniques used for data collection in this research. Defense diplomacy and human rights diplomacy are the actions taken by Indonesia to combat human trafficking and all slavery practices in fishing industry. Through those efforts, from bilateral, regional, to multilateral levels, Indonesia has gained several security co-operations with other countries and several international organizations. From the defense diplomacy perspective, the security co-operations are corresponding with the strategic policy of Indonesia. Whereas the human rights diplomacy focuses on its two main aspects, they are the human rights itself and the legal aspect of it. Sets of ability improvement called 3A + 1A (the ability to detect, the ability to respond, the ability to punish, and the ability to build perception) become the indicator of accomplishment. In the end, both of diplomacies have been quite effective, but some deficiensies are still found in their implementations. It is expected that this research can provide benefits and inputs, both to stakeholders and academics, who have a goal to cleanse our fishing industry from all crimes against humanity.Keywords: human trafficking, IUU fishing, defense diplomacy, human rights diplomacy

Abstrak -- Perdagangan manusia telah menjadi salah satu isu utama dalam hubungan internasional saat ini. Isu ini menjadi ancaman serius bagi keamanan global, termasuk Indonesia, karena tidak hanya menyangkut persoalan kriminalitas saja, namun juga terkait dengan masalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Selain menjadi negara sumber, saat ini Indonesia juga menjadi negara transit dan tujuan dalam tindak kejahatan ini. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menangani masalah ini, baik di dalam negeri, maupun kerjasama dengan negara lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis diplomasi pertahanan Indonesia dalam mendukung upaya penanganan perdagangan manusia di perbatasan Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini disusun dengan menggunakan teori kerjasama internasional, konsep diplomasi pertahanan, konsep perdagangan manusia, konsep transnational organized crime, dan konsep human security. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi pertahanan Indonesia dalam mendukung upaya penanganan perdagangan manusia di perbatasan Indonesia dan Malaysia dilakukan melalui kerjasama pertahanan secara bilateral, yaitu melalui forum General Border Committee (GBC) Malindo yang diketuai oleh Menteri Pertahanan kedua negara. Melalui forum GBC ini Menteri Pertahanan kedua negara sepakat untuk mengedepankan peran kepolisian dalam menangani berbagai bentuk tindak pelanggaran hukum di perbatasan kedua negara, termasuk dalam hal penanganan perdagangan manusia dengan membentuk Joint Police Cooperation Committee (JPCC).Kata Kunci: Diplomasi Pertahanan, Perdagangan Manusia, Perbatasan Indonesia-Malaysia, GBC Malindo, JPCC Abstract -- Human trafficking has become one of the main issues in international relations today. This issue becomes a serious threat to global security, including Indonesia, because it is not only a matter of criminality, but also related to the problem of violations of human rights. In addition to being a source country, Indonesia is also a transit country and destination for this crime. Indonesian government with its various efforts to prevent and eliminate this issue not only domestically but also making cooperation with other countries. The purpose of this research is to analyze Indonesian defense diplomacy in supporting to eliminate human trafficking in Indonesia and Malaysia border. This research was compiled using international cooperation theory, and several concepts; defense diplomacy, human trafficking, transnational organized crime, and human security. This research was conducted using a qualitative-descriptive method. Data collection techniques used were interviews and literature studies. The results of this research shows that Indonesia defense diplomacy in supporting to eliminate human trafficking in Indonesia and Malaysia border by making bilateral cooperation, through General Border Committee (GBC) Malindo forum chaired by Indonesia and Malaysia Defense Ministers. Indonesia and Malaysia Defense Ministers agreed to put forward the role of the police in dealing with the problem in Indonesia and Malaysia border, including human trafficking by forming Joint Police Cooperation Committee (JPCC).Keywords: Defense Diplomacy, Human Trafficking, Indonesia-Malaysia Border, GBC Malindo, JPCC

Abstrak -- Artileri Medan merupakan salah satu unsur bantuan pertempuran (banpur), kecabangan TNI AD, yang menjalankan fungsi serangan artileri dan bantuan tembakan terhadap sasaran di darat maupun permukaan secara tepat dan kontinyu. Gelar kekuatan Satuan Artileri Medan TNI AD, merupakan bagian integral dari upaya pertahanan negara. Penggelaran kekuatan TNI AD didasarkan kepada strategi pertahanan dan strategi militer yang ditujukan untuk mewujudkan daya tangkal pertahanan negara serta dapat didayagunakan secara terpadu dengan matra laut dan udara (trimatra terpadu). Pelaksanaan gelar kekuatan TNI AD diarahkan pada terwujudnya totalitas efek tangkal dan tersedianya kekuatan penangkal awal terhadap setiap ancaman. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk merumuskan bagaimana strategi gelar satuan Armed dalam rangka menunjang tugas pokok TNI AD. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Lokasi penelitian di Pussenarmed TNI AD si Kota Cimahi. Hasil menunjukkan bahwa pertama Gelar satuan Armed yang sudah ada saat ini masih belum cukup atau belum optimal dalam menunjang tugas pokok TNI AD. Kedua, Kondisi satuan dan Alutsista Armed yang ada saat ini telah berkembang dengan pesat dengan adanya modernisasi Alutsista Armed TNI AD. dan perlu sekali untuk menggelar satuan Armed di seluruh kawasan Indonesia, termasuk kawasan Indonesia bagian timur yang saat ini belum ada satuan Armednya.Kata kunci: Strategi, Ancaman, Artileri Medan, TNI AD, Militer, Petahanan Absract - Field artillery is one of the elements of combat assistance, the obscurity of the Indonesian Army, which carries out the function of artillery strikes and fire supports against targets on land and surface appropriately and continuously. The power of the Field Artillery Unit is an integral part of the national defense effort. The deployment of the Indonesian Armed Forces is based on a defense strategy and military strategy aimed at realizing the defenses of the national defense and can be utilized in an integrated manner with the sea and air dimensions (integrated three-dimensional). The implementation of the title of the Indonesian Armed Forces was directed at the realization of the totality of the deterrent effect and the availability of an initial deterrent to every threat. The general purpose of this research is to formulate how the Armed unit's strategy is in order to support the main task of the Indonesian Army. This study uses a qualitative method. Data obtained through interviews, observation, and literature studies. The research location in Field Artillery Center, in Cimahi City. The results show that, first, the existing Armed unit title is still insufficient or not optimal in supporting the main tasks of the Army. Second, The existing Field Artillery unitts Gun and conditions have grown rapidly with the modernization of Armed Forces. And third, it is very necessary to hold Field Artillery units in all regions of Indonesia, including the eastern part of Indonesia which currently has no Armed units.Keywords: Strategy, Threat, Field Artillery, Indonesian Army, Military, Detention

Abstrak - Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara dari segala ancaman asing yang ingin merusak tatanan kehidupan NKRI, salah satu cara yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah melakukan kontra propaganda atas propaganda yang dilakukan oleh OPM. Propaganda yang dilakukan oleh OPM mencakup empat isu-isu non-tradisional, yaitu HAM, Demokrasi, Kerusakan Lingkungan, dan Kesamaan Ras dan Latar Belakang. Isu-isu tersebut dilakukan melalui 3 jalur, yaitu media online, diskusi dan kampanye politik, dan pendekatan secara personal ke tokoh-tokoh strategis di MSG. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia ini bertujuan untuk mengurai persoalan dalam strategi kontra propaganda serta bagaimana pemerintah Indoensia memelihara hubungan diplomatik dengan negara-negara anggota MSG. Metode yang digunakan ialah metodologi kualitatif deskriptif analitik, kemudian teori yang digunakan ialah teori strategi dan teori diplomasi publik. Hasil Penelitian menemukan bahwa Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa langkah konkrit. Ada 3 langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, yaitu menguatkan pembinaan teritorial oleh TNI AD di Papua, meng-counter isu-isu yang dipropagandakan oleh OPM melalui dukungan tekhnologi dan informasi, dan melalui jalur diplomasi. Upaya pemerintah Indonesia melakukan diplomasi terhadap negara-negara MSG, terutama Republik Vanuatu, dilakukan dengan menggunakan pendekatan diplomasi total. Dalam prakteknya Pemerintah Indonesia telah melakukan 4 upaya diplomasi, antara lain diplomasi bilateral, diplomasi budaya, diplomasi ekonomi kemaritiman, dan Bali Democracy Forum. Meskipun demikian, strategi Pemerintah Indonesia masih belum berhasil dikarenakan Indonesia minim menggunakan ­non-state actor sebagai bagian garda terdepan dalam melakukan kontra-propaganda.Kata Kunci : Strategi, Kontra Propaganda, OPM, MSG Abstract – Indonesia has a responsibility to safeguard the sovereignty of the nation and state from all foreign threats that want to undermine the order of life of the Republic of Indonesia, one way that the Indonesian government does is counter propaganda for the propaganda carried out by the OPM. Propaganda carried out by the OPM includes four non-traditional issues, namely Human Rights, Democracy, Environmental Damage, and Racial Similarities and Background. These issues are carried out through 3 paths, namely online media, political discussions and campaigns, and a personal approach to strategic figures at the MSG. Indonesia has a responsibility to safeguard the sovereignty of the nation and state from all foreign threats that want to undermine the order of life of the Republic of Indonesia, one way that the Indonesian government does is counter propaganda for the propaganda carried out by the OPM. Indonesian Government strategy aims to unravel the problem in counter-propaganda and how the Indonesian Government's strategy in dealing with Propagada OPM towards MSG. This study uses descriptive analytical qualitative methodology, with data sources from interviews and literature. In analyzing, using strategy theory and public diplomacy theory as an analytical knife. The results of this study found that the Indonesian Government had taken several concrete steps. There are 3 steps taken by the Government of Indonesia, namely strengthening the defense posture in Papua, counteracting the issues propagated by OPM through technology and information support, and through diplomatic channels. The efforts of the Indonesian government to conduct diplomacy towards the MSG countries, especially the Republic of Vanuatu, were carried out using a total diplomacy approach. In practice the Indonesian Government has carried out 4 diplomatic efforts, including bilateral diplomacy, cultural diplomacy, maritime economic diplomacy, and the Bali Democracy Forum. Nevertheless, the Indonesian Government's strategy is still not successful because Indonesia has minimal use of non-state actors as part of the front guard in counter-propaganda.Key Words: Strategy, Counter-Propaganda, OPM, MSG

The development of the strategic environment has an impact on the rapid development of asymmetrical threats. The Southeast Asian region is one that faces this threat. Indonesia, as one of the countries in the Southeast Asian Region, has conducted a Trilateral Cooperation Arrangement to prevent the asymmetrical threat, especially in the Sulu Sea. This study aims to analyze the Trilateral Cooperation Arrangement strategy as Indonesia's defense strategy in overcoming asymmetrical threats in the Southeast Asian Region. The research method used is a qualitative research method with a phenomenological approach. This study uses the theory of defense science, the concept of strategy, counter terrorism, asymmetric warfare, defense cooperation, cooperative security, and deterrence theory. The results of this study can be divided into three namely, first, the asymmetrical threat that occurs in Southeast Asia, especially the Sulu Sea continues to grow and specifically divided into terrorism; transnational crime namely armed piracy and kidnapping for ransom; and illegal migration. Second, in its implementation, the Trilateral Cooperation Arrangement (TCA) in the Sulu Sea consists of Coordinated Sea Patrol, Air Patrol, Information and Intelligent Sharing and Land Exercise. The four patrols are strategic cooperation which constitutes a unity so that they cannot be separated in parts or functions. However, in its implementation, there are opportunities and challenges that need to be a concern of both policy makers or operational parties. Third, the Trilateral Cooperation Arrangement is a strategy that can overcome the asymmetrical threats that have occurred in Southeast Asia, especially in the Sulu Sea since 2016-2018, but in 2019 the asymmetrical threats in the Sulu Sea have increased. The strategy used is to use defense cooperation as well as using soft power and hard power which provide deterrence effects for asymmetric threat actors. In addition, it strengthens the collaboration of Ministries and Institutions as policy makers, as well as the military army and local governments as operational implementers and supporting rules such as operational procedure rules.Keywords: Asymmetric threats, strategy, Trilateral Cooperation Arrangement (TCA)