Suchergebnisse

This research is motivated by a thought that domestic violence is every act against a person, especially a woman, resulting in physical, sexual, psychological, and / or neglect of the suffering or suffering of the household. Seeing the fact, should not be much more domestic violence, but the reality of proving domestic violence is increasing. The purpose of the study: first, to know and analyze the violence in the household that the reason for the occurrence of divorce. Second, to know and analyze the authority of the Religious Courts in handling divorce cases caused by domestic violence. Thirdly, to know and analyze the legal conse­quences of the decision of the Religious Courts in divorce cases caused by domestic violence. Researchers use normative juridical approach method. The research specification used qualitative analytical descriptive research. Sources of data in this study are some judges of the Religious Courts. As the primary data are Law Number 1 Year 1974 About Marriage, KHI and interview guidelines in a structured manner. Against secondary data, the data collection method is done by library research. The results show that domestic violence is the reason for divorce. The reasons for divorce caused by cruelty or severe maltreatment have been set forth in the following provisions: a) provided for in Article 39 paragraph (2) of the explanation of Law Number 1 Year 1974 con­cerning Marriage; b) is regulated in Article 19 point (d) of Government Regulation Number 9 Year 1975 concerning the imple­mentation of Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage; c) is regulated in Article 116 point (d) KHI (Compilation of Islamic Law). These reasons are included in the category of domestic violence. In other words, domestic violence is part of cruelty or severe abuse. The authority of the Religious Courts to handle divorce cases caused by domestic violence has been regulated in the Compilation of Islamic Law (KHI). The legal consequences of the decision of the Religious Courts in divorce cases caused by domestic violence are stipulated in Article 156 of KHI._________________________________________________________Penelitian ini didorong oleh pemikiran bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap tindakan terhadap seseorang, ter­utama wanita, yang mengakibatkan fisik, seksual, psikologis, dan/atau pengabaian penderitaan atau penderitaan rumah tangga. Melihat kenyataan, seharusnya tidak lebih banyak kekerasan dalam rumah tangga, namun kenyataan membuktikan kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat. Tujuan penelitian ini: pertama, untuk mengetahui dan menganalisa kekerasan di rumah tangga yang menjadi alasan terjadinya perceraian. Kedua, untuk menge­tahui dan menganalisis kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tan­g­ga. Ketiga, untuk mengetahui dan menganalisa konsekuensi hukum dari keputusan Pengadilan Agama dalam kasus perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian meng­gunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi pe­nelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitik kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah beberapa hakim Peng­adilan Agama. Sebagai data utama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI dan pedoman wawancara secara terstruktur. Terhadap data sekunder, metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah alasan perceraian. Alasan perceraian yang disebabkan oleh kekejaman atau penganiayaan berat telah diatur dalam ketentuan berikut: a) yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; b) diatur dalam Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pe­laksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Per­kawin­an; c) diatur dalam Pasal 116 huruf d (d) KHI (Kompilasi Hukum Islam). Alasan ini termasuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga. Dengan kata lain, kekerasan dalam rumah tangga adalah bagian dari kekejaman atau penganiayaan berat. Kewenangan Peng­adilan Agama untuk menangani kasus perceraian akibat ke­kerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Konsekuensi hukum dari keputusan Pengadilan Agama dalam kasus perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 156 KHI.

Sejarah politik Islam adalah sejarah dakwah, yakni berbagi amar ma`ruf nahi munkar. Pemerintahan Islam merupakan kepemimpinan moral yang sangat peduli dalam perwujudan keadilan dan kesejahteraan. Pemerintahan ini adalah sebuah upaya penegakan kebajikan pada muka bumi, khususnya terhadap perempuan. Tujuan berdasarkan penulisan ini merupakan menganalisa mengenai bagaimana persepsi ulama mengenai keterlibatan perempuan pada bidang politik yang merujuk pada keadilan, kesetaraan, dan kepemimpinan, dan bagaimana keterlibatan perempuan pada bidang politik di masa Rasulullah, Khalifah, dan peran perempuan Indonesia pada masa pra Kemerdekaan sampai masa kini. Studi ini memakai jenis penelitian kepustakaan, bersifat kualitatif pada pendekatan sejarah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari beberapa kajian literatur dan pendapat ulama, tidak ada nash dalam islam yang melarang keterlibat perempuan dalam politik, utamanya dalam pemerintahan suatu negara. Perempuan juga bertanggung jawab membangun pemerintah sebagaimana yang disinyalir dalam Surat at-Taubah ayat 71. Salah satu bukti yang bisa dipaparkan melalu konteks lintas sejarah, mulai dari jaman Rasulullah SAW, hingga saat ini, khususnya di Indonesia terlihat peran serta aktif beberapa tokoh perempuan dalam dunia politik dan pemerintahan.

Abstract: Various efforts have been made by the Government in collaboration with universities to reduce the spread of Covid-19 in the campus environment. Rector of Walisongo Islamic State University Semarang has also responded to the government's instruction, one of which is by implementing online learning. This research is a descriptive qualitative study that aims to obtain an overview of online learning during the Covid-19 pandemic at the Faculty of Da'wa and Communication. Data is collected through the Google Form. Data analysis was performed usinginteractive analysis techniques Miles & Huberman. The results showed that onlinelearning made students feel more comfortable to ask questions and express their opinions compared to face-to-face lectures. The effectiveness of online learning was related to the availability of internet services and low-cost e-learning platforms. This is evidenced by the Whatsapp Group (WAG) platform that ranks first, followed by Line, Google Classroom, Google Meet, Zoom,then platforms other than this, and Webex ranks last.Abstrak: Berbagai usaha dilakukan Pemerintah bekerjasama dengan perguruan tinggi demi mengurangi penyebaran Covid-19 di lingkungan kampus. Rektor UIN Walisongo Semarang menanggapi himbauan Pemerintah, salah satunya dengan melaksanakan pembelajaran online. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran pembelajaran online masa pandemi Covid-19 di Fakultas Dakwah dan Komunikasi,.Data dikumpulkan melalui aplikasi Google Form. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis interaktif Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran online membuat mahasiswa merasa lebih nyaman untuk bertanya dan mengemukakan pendapatnya dibanding perkuliahan tatap muka, Efektivitas pembelajaran online berkaitan dengan ketersediaan layanan internet dan platform e-learning berbiaya rendah. Hal ini terbukti dengan platform Whatsapp Group (WAG) menempati urutan pertama diikuti Line, Google Classroom, Google Meet, Zoom, kemudian platform selain ini, dan Webex menempati urutan terakhir.