Indonesia has been implementing a more in-depth decentralization system encouraging village governance since 2014. Since then, village governments have been given more autonomy on governing village funds to promote village development further. This paper aims to compare two forms of the Village (desa and nagari) in terms of the practice of village governance. This study mainly uses a qualitative descriptive method to compare the implementation of village governance in both traditional form (desa) and cultural form (nagari). With further Lowndes and Sullivan's analytical framework of neighbourhood governance, this study suggests all types of neighbourhood governance have been practiced in both forms. Although village government type is more significant in both forms, the social rationale is more significant in nagari because of the cultural aspect. Finally, based on the comparison of both forms of Village, this paper advocates some implications in the implementation of village governance.
Global competition among universities in the world has become more challenging over years. This makes it demanding not only for universities in Indonesia to create positive improvements but also for the government to adapt with its innovations and policy initiatives. Meanwhile, New Public Management approach which was initially introduced in 1990s has been proposing administrative reforms on the old inefficient bureaucracy. In response to this, universities along with the government have been incorporating some aspects of The New Public Management theory in order for them to strive in global competition. This study seeks to analyze the changing status of Indonesian universities. It further discusses how some aspects of New Public Management are incorporated in university's administration. This Indonesian case study argues that NPM values has influenced the changing system of universities in Indonesia. NPS still exists partially if not fully, in Indonesian universities despite the problem of public acceptance responding to the government's policy on university reforms.
Abstract. Jalaluddin Rakhmat (Kang Jalal) is a bachelor's degree in communication science, a graduate of Pajajaran University (Unpad), Bandung, and a master of science in communication research from State University, Ames, Iowa, and a doctorate in political science, a graduate of the Australian National University in Australia(Rahmat, Bridging, p. 144). Jalal is a brilliant Muslim scholar and intellectual, he can speak across disciplines, not only in communication and political sciences, but he can engage in various disciplines of Islam in detail and depth, even his uniqueness gained recognition from Muslim intellectuals and scholars in Indonesia. As a Muslim, Jalal was very interested in studying various Islamic sciences, including Sufism. Keywords: Kang Jalal's Motivation, Sufistic Thinking.
Jalaluddin Rakhmat, known as Kang Jalal, is a brilliant Muslim intellectual and intellectual, has sharp reasoning and can speak across disciplines, not only in communication, but also in various other disciplines such as political science, philosophy and Islamic sciences in detail and in depth. The ideas and thoughts put forward by Jalal on various occasions have become the attention and study material of various groups, including Muslim scholars, bureaucrats, politicians and intellectuals themselves. Jalal's ability to adopt various scientific disciplines has received recognition from other Muslim scholars and intellectuals, including the younger generation who want to broaden their horizons in various fields of human life, especially in the field of Islamic science. Jalal is considered as an ideal Muslim intellectual figure, with many ideas, forward thinking and his ideas become valuable discourses and contributions in solving problems and fostering a society that is developing widely.Keywords: Jalaluddin Rakhmat, Sufistik.
Sejarah mencatat, Indonesia untuk pertama kalinya melaksanakan Pemilu secara serentak di tahun 2019. Sebagai yang pertama, wajar jika dalam pelaksanaan Pemilu serentak tersebut banyak terdapat kekurangan baik dalam proses maupun aturannya yang mengatur. Pentingnya melakukan evaluasi adalah agar Pemilu tidak hanya dimaknai sebagai rutinitas periodik untuk melakukan sirkulasi kekuasaan. Sehingga tujuan substantif Pemilu sebagai jalan mewujudkan demokrasi yang dari, oleh dan untuk rakyat. Makalah ini fokus pada evaluasi terhadap undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu sebagai payung hukum dalam pelaksanaan Pemilu serentak yang pertama. Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah dengan cara observasi dan studi pustaka dengan merumuskan solusi sederhana terkait rumusan evaluasi terhadap undang-undang Pemilu. Dalam makalah ini dirumuskan 4 poin krusial yang perlu menjadi prioritas utama dalam melakukan evaluasi undang-undang Pemilu. Keempat poin tersebut adalah terkait keserentakan Pemilu, sistem proporsional terbuka, aturan parliamentary threshold dan kewenangan lembaga pengawasan terutama dalam hal pemutusan pelanggaran politik uang dalam Pemilu
Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan peran pengawas pemilihanumum dalam mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas dan beradab. DiIndonesia, sejumlah potensi masalah dalam menciptakan ketidakstabilan politik,termasuk di dalamnya maalah-masalah pemilihan umum. Pada dasarnya, kasuskasuspemilihan umum di Indonesia banyak disebabkan oleh rendahnya integritas penyelenggara pemilihan umum dan kepribadian penyelenggara yang bermasalah, dalam hal ini KPU dan bawaslu. Dalam sejumlah masalah, aspek karakter penyelenggara pemilihan umum sangat penting diantara sejumlah aspek, karena aspek karakter melekat pada diri seseorang penyelenggara pemilu. Aspek kapasitas dapat dilatih melalui berbagai workshop dan pelatihan.
Sejak diberlakukannya Pilkada langsung, ruang partisipasi rakyat dalam sistem politik di Indonesia semakin terbuka lebar. Rakyat semakin sadar akan peran pentingnya dalam mengambil sikap politiknya, tidak terkecuali komunitas tarekat Qadiriyah di Sulawesi Barat yang mengambil sikap untuk banyak mendukung pasangan Anwar Adnan Saleh – Amri Sanusi. Penelitian ini memfokuskan kajian pada apa alasan tarekat Qadiriyah cenderung mendukung pasangan Anwar Adnan Saleh – Amri Sanusi serta bagaimana peran tersebut dijalankan. Untuk tujuan tersebut, penelitian ini didasarkan pada penelitian studi kasus, dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Pemilihan informan yang akan diwawancarai pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Data yang dikumpulkan yaitu data primer dengan melakukan wawancara langsung kepada informan yang dipilih sebagai pedoman pengumpulan data yang kemudian dianalisis, sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber informasi terkait dengan masalah yang diteliti. Sumberinformasi yang dimaksud dapat berupa buku, jurnal, koran, dan situs-situs atau website yang diakses untuk memperoleh data yang akurat.Hasil penelitian ini kemudian menunjukkan bahwa terdapat 3 faktor yang menjadi alasan tarekat Qadiriyah mendukung pasangan Anwar Adnan Saleh – Amri Sanusi pada Pilkada Sulawesi Barat. Pertama, faktor sejarah yaitu adanya pengalaman pimpinan tarekat Qadiriyah pada masa lalu yaitu Syekh K. H. Muhammad Shaleh berpartisipasi sebagai juru kampanye partai Golkar. Kedua,, faktor kedekatan antara mursyid tarekat dengan Anwar Adnan Saleh. Ketiga, faktor nilai yang berlaku pada tarekat yang mewajibkan para pengikutnya untuk senantiasa patuh terhadap mursyidnya. Sedangakan dalam upaya untuk memenangkan pasangan Anwar Adnan Saleh – Amri Sanusi, tarekat Qadiriyah secara garis besarnya melakukan 2 metode upaya, yaitu perjuangan di Internal maupun perjuangan di eksternal komunitas tarekat itu sendiri. Perjuangan di internal komunitas tarekat merupakan upaya yang dilakukan oleh elemen tarekat itu sendiri untuk mensosialisasikan tujuan tarekat Qadiriyah terlibat untuk mendukung salah satu calon pada Pilkada Sulawesi Barat sekaligus memaksimalkan dukungan dari komunitas tarekat itu sendiri. Perjuangan di eksternal komunitas tarekat merupakan upaya dari elemen tarekat Qadiriyah yang mempunyai pengaruh dalam masyarakat sehingga memungkinkan untuk dapat menjadi pendulang massa bagi Anwar Adnan Saleh – Amri Sanusi. Elemen tarekat yang dimaksud di sini secara garis besarnya dibagi dalam 4 kelompok, yaitu imam mesjid, pejabat/mantan pejabat birokrasi, politisi dan pengusaha.
One of the succesful indicator of political party to conduct the forming of cadres is by seeing its ability in preparing its cadresin every momentum of political dispute. In accordance with those matters, each political party certainly have characteristic itself in the lineof struggle and ideology in cases where just people who had passed the forming of cadres process that moreunderstandthe character of its political party. Therefore, it can be irony if there is political party who carry the candidate of district head that not derive from its cadres. Whereas, the ideology and the principle lineof struggle ideally become compulsory orientation for each political party toundergo its strategic role in political system.The focus is to identify the phenomenon of DPD PAN at Majene Regency who carrycandidate pair for regent and deputy of regent Rizal Sirajuddin-Mulyadi Bintaha that not derive from the cadres of PAN. Ironically, considering that PAN constitutesthe party by a majority chair in DPRD (Legislative Assembly at Regency)of Majene Regency all at once its cadres are the head of DPRD. That fact precisely describe PAN as the greatest partyin Majene that surely have proper infrastructure and very suitable if in General Election of the District Head jointly in Majene to carry its cadres itself. From the focus of this Problem, it will be arranged theoretical framework and the writer idea in looking at formulation till mechanism ofthe forming of cadresthatproperly be operated for political party. Moreover, at the process of political rectruitment to becarried in General Election of the District Head, it will be also reviewedthe expectation and itschallenge for political party.The aim is become alternativereferencein seeing the dynamic of political party at the local degree, especially khusunya kabupaten Majene. Accordingly, it become recomendation for political partyin order that the function of the forming of cadresand its political rectruitment canfare well properly for the sake of the process of ideal democracy consolidation in Indonesia.
Lexikon der Städte, Dörfer, Flüsse, Berge etc. Palästinas mit Angaben über Geographie, Demographie, Geschichte, Wirtschaft etc. Mit längerer Einleitung über Geschichte und Geographie des Landes. (DOI)
AbstrakTulisan berusaha mengeksplorasi ungkapan iktilāfu ummatī raḥmah dari segi originalitas dan validitasnya. Tetapi apakah benar ungkapan tersebut hadis Nabi? Perbedaan pendapat merupakan fenomena yang telah terjadi sejak Nabi masih hidup, dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti sosial, budaya, ekonomi, politik, bacaan dan intelektualitas seseorang. Sebenarnya iktilāfu ummatī raḥmah bukan hadis karena tidak memiliki sanad yang jelas, ia dinilai lemah oleh ulama kritikus hadis. Ungkapan tersebut masuk dalam kategori "hadis-hadis bermasalah". Karena itu, seharusnya seseorang harus berhati-hati dalam menisbatkan sebuah ungkapan kepada Nabi.Kata Kunci: Iktilāfu Ummatī Raḥmah, Originalitas, Validitas, dan Hadis-Hadis Bermasalah.
This paper attempts to explain the phenomenon of hadith studies during the Ṣiffīn war. In the history of Islamic civilization, conflict is always there, one factor that raises conflict is political associated with leadership issue. Even the first conflict occurred in Islam had it after the Prophet Muhammad died. This factor influenced relatively to the study of hadith. Islamic history has experienced "bitter notes" since many wars deployed many companions of the Prophet (ṣaḥābah). They, who are considered fair in the Hadith narration, seemed to have desire to rule, and for the sake of power, they were willing to fight each other. Despite various reasons of religious importance and doctrines, this historical accident has affected to even our recent study of the source. This was renewed after the occurrence of the al-fitnah kubrā, which culminated in the battle of Ṣiffīn between 'Alī bin Abū Ṭālib and Mu'āwiyah ibn Abū Sufyān in 37 AH. Atleast after this war, the study of hadith experienced quite rapid development with the emergence of various kinds of the sect, group or current flow in Islam.
The interfaith dialogue movement in the top-down current as described above, namely the movement originating from the state, was welcomed by various communities in Indonesia as a bottom-up current, namely the interfaith dialogue movement originating from the people. At least in this bottom-up flow, there are two communities, namely dialogue developed in academic institutions, and dialogue conducted or facilitated by civil society institutions, such as NGOs (Non-Governmental Organizations), both focusing on dialogue and raising issues. -Other issues related to dialogue. In this research, the researcher focuses only on two groups, namely the state (top-down current) and academic institutions (bottom-up current) trying to examine religious movements in the realm of inter-religious dialogue using social movement theory. There are three key concepts in social movement theory which usually play a very important role in determining the success of collective action. The three concepts include (1) political opportunity structure, (2) mobilizing structures, and (3) framing of action.
The policy of issuing Law Number 6 of 2014 concerning Villages is the basis for allocating funds for development and empowerment of villages, which are the basis of society and the nation at the lowest level of government called Gampong. The funds allocated for the Gampong come from the APBN, Provincial APBD or Regency / City APBK. Through this policy, it is hoped that the Gampong will develop into an independent Gampong that is able to organize and take care of itself. The allocation of Gampong funds is directed to finance government activities, development and community empowerment. Specifically for the economic sector in Gampong, the government established a Village-Owned Enterprise (BUMG) which is a strategic business driver for collective economic development in order to improve the quality of life and create a prosperous society. BUMG is a form of Gampong economic independence with financial support through APBK as a capital to move strategic and potential business units based on local wisdom, with the final hope that there will be a transformation from a helpless village to a more capable and government driven village to a capable independent village organize and take care of itself. BUMG must be able to compete in today's global era with the right strategy, and BUMG must act as a social entrepreneur who not only prioritizes profit but pays more attention to the welfare of the community. To determine the potential business berkearifan riel local businesses, conducted through a SWOT analysis with a focus on internal factors BUMG ie Strength (Strength) and weakness (Weakness) owned and external factors that are Opportunities (Opportunities) and Challenge (Threats).With a SWOT analysis, it finally makes it easier to apply the concept of a plan as a step to develop a future BUMG model.
In playing their political roles, each social and religious organization in Indonesia has their own values and ideals to apply and to maximize within the context of their socio-political life in the country. Nahdhatul Ulama (NU) of Majene Regency has inevitably been in this circumstance. This article is intended to observe the role of Nahdhatul Ulama in Majene Regency played for political education. The research was qualitatively conducted in Majene and descriptively analyzed. The samples were purposively chosen among the Syuriah and Tanfidziah board of this local Nahdhatul Ulama. This is due to the fact that the dynamic of Nahdhatul Ulama in Majene is centralized among the roles of the ulamas themselves. The meaning of politics for the majority of NU members in Majene has been reduced to something negative. This in turn needs the language of religious figures to provide the right meaning. In this case, the political language of the ulamas of NU is needed in order to convey the message of political education which is in line with the values and ideals of NU itself. The deliverance of such message in the language of NU influential figures in the area is believed to be rightly conveyed and easily accepted by its members.
The production areas of food crops reported fluctuating during 2005 to 2009 reported by Mitra Usaha Tani. The datas showed that the production areas of rice was decresed. In contrast, its corn, cassava and sweet potato were decreased. It is necessary to increase the food production area through government policy. Analysis of land suitability for crops with a Geographic Information System (GIS) is one of the basic for policy-making and the development of technical suggestions in the agricultural sector. This research used grid-type survey method. In this case, the soil properties compared to the factor class of land suitability for particular plant based on modifi ed of FAO 1976) and Sys et. al. (1993) according to the local conditions of Madiun. The aim of this research was to evaluate the land in Madiun. It could be recomand to increase the production area of rice, corn, peanuts, bean, soybean, cassava and sweet potato. The result showed that land suitability for areas of rice production was 41.347 ha, corn 42.909 ha, peanut 41.547 ha, bean 42.909 ha, soybean 41.927 ha, cassava 41.537 ha, and sweet potato 41.537 ha.
