Suchergebnisse

Mental health has globally been recognized as inalienable right for human being. Actually, in attaining the higest standard for living, mental health directly underpins the human dignity. It's really needed a new paradigm of State, particularly government to promote, protect and fulfill the rights of persons with mental disorder and mental illness with adequate treatments and services. Beside the ratification of CRPD through Law No. 9 of 2011, Indonesia also enacted Law No. 18 of 2014 concerning Mental Health and Law No. 8 of 2016 concerning Person with Disabilities. This article studies the development of mental health at national and international context. Furthermore, the implementation of human rights-based approach to mental health in Indonesia is main goal of this article.

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum, demikian dimaktubkan Pasal 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Kemerdekaan pers meniscyakan hadirnya kemerdekaan berita, baik bagi insan pers maupun masyarakat. Hal ini dikarenakan akses informasi adalah kunci bagi sehatnya demokrasi. Demokrasi tidak berjalan baik tanpa kemerdekaan pers. Tulisan ini secara khusus membahas dinamika kemerdekaan pers di Indonesia dan implementasinya dalam lingkup fungsionalisasi organisasi profesi pers di Indonesia. Bagaimana peran organisasi pers dalam hal ini PWI dan AJI dalam pendidikan HAM di Sumatera Utara, merupakan kajian utama dalam artikel ini.Kata Kunci: kemerdekaan pers, PWI, AJI