Suchergebnisse

This article is intended to examine the movement of political parties towards the castration of village democracy. Based on two studies conducted before and after the birth of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Marking the economy and the domination of the village elite are clearly illustrated in winning Pilkades. The dominance of clients who are concerned with the services of their parents or siblings who have been approved as village heads. Issues that will be the subject of discussion concern the role of party wings in the process of castration of village democracy. The selection of political parties is not seen in the castration of village democracy. It turns out that the people who control the candidates are those who are involved in political wing organizations. Political organizations have no restrictions as long as they do not prioritize political parties. This situation basically depicts my organization as indirect politics which has castrated village democracy. The organizational movement of the political wing in the village is a problem that is determined by the political parties which include its regulation. The election of village heads in the political process related to the political interests of the people, local politics regulates more influences on the daily life of national politics. The political wing organizations have unwittingly castrated democracy at the village level. Ideally, the village as a laboratory for national democracy should serve as a model and limit the excessive role of politics in achieving democracy nationally. ; Artikel bertujuan mengkaji gerakan sayap partai politik terhadap pengkebirian demokrasi desa. Berpangkal pada dua penelitian sebelum dan sesudah lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Ekonomi dan dominasi elite desa tergambar jelas dalam memenangkan Pilkades. Permasalahan dan pembahasan berkenaan dengan peran sayap partai politik dalam proses pengkebirian demokrasi desa. Keterlibatan partai politik tidak terlihat dalam pengkebirian demokrasi ...

ABSTRAK Penelitian dilatarbelakangi adanya surat pernyataan di larang menikah bagi siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama di kota Surakarta-Solo, kemudian di cabut kembali oleh pihak sekolah. Aturan sudah berlaku selama lima tahun, pencabutan dilatarbelakangi oleh keinginan dari orang tua murid. Faktanya tidak sedikit usia anak Sekolah Menengah Pertama saat sekarang sudah banyak yang menikah. Melalui metode penelitian hukum yang normatif mengkaji permasalahan berkenaan surat larangan menikah dan kemudian melihat alur kebijakan politik hukum yang melahirkan kebijakan terhadap batas usia perkawinan. Pembahasan memfokuskan pada politik hukum nasional tentang batas usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan dengan melihat fenomena di dunia Pendidikan. Dilihat dari usia minimal, kemudian seperti kegelisahan pemerintah melihat dunia pendidikan, lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi disambut oleh lahirnya undang-undang untuk membatasi usia pernikahan menjadi sembilan belas tahun. Peraturan dalam bentuk undang-undang berkenaan dengan pembatasan usia minimal pernikahan pada dasarnya bukan merupakan undang-undang Apabila ada yang kelihatanya tidak setuju dengan aturan dilarang menikah di tingkatan Sekolah Menengah Pertama juga pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yakni untuk mengantisipasi pernikahan dini. Kata kunci: kebijakan; perkawinan; politik hukum. ABSTRACT This research is based on the existence of a forbidden marriage for junior high school students in Surakarta-Solo City which was later withdrawn by the school. This rule has been in effect for five years, its repeal is motivated by the wishes of the parents of students. Facts in the field, many junior high school children are now married. Through the normative legal research method, it examines these problems and then looks at the flow of legal political policies that give rise to policies regarding the age limit of marriage. The discussion focused on legal policy that develops in society regarding the rules of marriage as seen from the minimum age, then like ...