Suchergebnisse

ABSTRAKPekerjaan merupakan suatu hal yang sangat penting dan terkait langsung dengan kehidupan manusia. Setiap individu memiliki hak untuk dapat bekerja, memungkinkan dia untuk hidup bermartabat. Tulisan ini membahas mengenai aksessibilitas hak atas pekerjaan di sektor formal terhadap orang-orang atau kelompok transgender/transseksual di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang memberikan gambaran mendalam tentang suatu keadaan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya aksessibilitas hak atas pekerjaan disektor formal masih tertutup bagi transgender/transseksual, yang disebabkan identitas gender mereka yang selalu dipermasalahkan serta terdapatnya kebijakan yang diskriminatif terkait hak atas pekerjaan transgender/transseksual. Sebagai pemikul tanggung jawab terhadap hak asasi manusia, Negara wajib menetapkan langkah-langkah legislasi ataupun langkah lainnya untuk dapat memastikan akssesibilitas hak atas pekerjaan terbuka terhadap transgender/transseksual.Kata kunci: aksessibilitas; hak atas pekerjaan; transgender/transseksual. ABSTRACTWork is a very important and directly related to human life. Every individual has the right to work, enabling him to live in dignity. This paper discusses the accessibility of the right to work in the formal sector towards transgender/transsexual persons or groups in Indonesia. The research method used is normative juridical, with analytical descriptive research specification that gives deep picture about a condition related to the problem studied. The results show that basically the accessibility to the right to work in the formal sector remains closed to transgender/transsexual, due to their constantly questioned gender identity and discriminatory disclosure of rights to transgender/transsexual employment. State shall establish of legislation measures or other measures to ensure the accessibility of the right to employment is open to transgender/transsexual.Keywords: accessibility; right to wor; transgender/transsexual.

Problems of neutrality of civil servants will always occur when the meaning of neutrality is not in sync with the norms. In order to evaluate governance, the meaning of neutrality should be broader and more functional towards the legal relationship in the context of public official relation in the field of civil servants law. Substantially, the focus of Law Number 5 Year 2014 concerning Civil State Apparatus just make civil servants as an object of neutrality, regardless of the dynamic activity of practical politic intervention. It should be underlined that the role of civil servants in government always correlate with many interested parties. If neutrality is not matched by standard criteria and restrictions, it is very possible neutrality principle only be a slogan with minimum implementation.

ABSTRAK Jaminan Pensiun bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi pekerja dan ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Jaminan Pensiun sebagai Bentuk perlindungan tenaga kerja di Indonesia yang wajib di laksanakan oleh setiap pemberi kerja atau pengusaha. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang Pelaksanaan Jaminan Pensiun Bagi Pekerja Kontrak dan memperoleh pemahaman tentang Tanggung Jawab Pengusaha terhadap Jaminan Pensiun Bagi Pekerja Kontrak untuk Meningkatkan Kesejahteraan Pekerja Kontrak Ketika Memasuki Usia Pensiun. Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif analitis yang menggambarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang terdiri dari bahan dasar hukum primer (perundang-undangan), bahan hukum sekunder dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana, yang kemudian dianalisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan jaminan pensiun belum terlaksana sepenuhnya, pemberi kerja merasa sanksi hukum jaminan sosial tidak mengikat, aturan hukum yang lemah, dan kurangnya peran dari Pemerintah. Indonesia menganut paham Negara kesejahteraan belum mencerminkan sebagai Negara Kesejahteraan sehingga perlu ada perbaikan dan penegakan Hukum Sistem Jaminan Sosial Nasional di Indonesia. Kata kunci: negara kesejahteraan; pekerja kontrak; pelaksanaan jaminan pensiun. ABSTRACT Pension insurance to maintain a decent degree of life for workers and their heirs by giving participants after participation, increasing the total, permanent or world number. Pension insurance as a form of labor in Indonesia that must be carried out by every employer or employer. This study gained an understanding of the implementation of Pension Contracts for Contract Workers and gained an understanding of the Responsibilities of Employers to Workers 'Contract Pension Insurance to Improve Contract Workers' Welfare Entering Retirement Age. This research uses descriptive analytical research method that discusses facts consisting of secondary data consisting of legal basis material (legislation), secondary legal material and this research uses a normative juridical approach, namely a method that uses secondary data sources, namely legislation, legal theories and opinions of scholars, which are then analyzed. The results of this study indicate that the implementation of the Guarantee is not fully protected, the employer who is guaranteed the law Providing social security, weak legal ties, and reducing the role of the Government. Indonesia adheres to the notion of a welfare state that does not reflect the State of Welfare there must be improvement and enforcement of the Law on National Social Security Systems in Indonesia. Keywords: contract workers; implementation of pension insurance; welfare state.