Public Private Partnership (PPP) is an alternative solution for the government in order to provide public goods and services that the government cannot fulfill itself due to budget constraints. However, not all PPP implementations are successful. In this article, the determinants of the success of PPP implementation are examined. The analysis was carried out based on articles discussing the keys success factors of implementing PPP. These articles are taken from articles published in reputable journals. The results of the analysis show that organizational factors, interactional factors, structural factors and external factors are the key factors for the success of the implementation of PPP.
One of the government's policies is to break the chain of the spread of the coronavirus disease 2019 (Covid-19) in Indonesia. Work from home also includes Learning from Home. The implementation of online distance learning is a new thing and a challenge in itself, given the economic conditions, a geographical location that causes the internet network to become unstable, and the lack of mastery of technology. This research applies to learn with problem-based learning methods to increase student activity in learning, as well as increase student learning outcomes in class IV science subjects in the energy material. The subjects of this study were Class IV students in the even semester of the 2019/2020 school year. Is a class action research using two Proses. The increase in learning outcomes in Cycle 1 on cognitive values was 13.7%, affective values were 15%, psychomotor scores were 14%. Whereas in cycle II, there was an increase in cognitive scores, which was 10% from cycle 1. The percentage of student learning outcomes before PBL action was 60%, learning completeness in process 1 was 70%, and in cycle II 90%. So that the application of problem-based learning methods can improve student learning outcomes and student learning activities, even though learning is done online.
Tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500; (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan penghinaan ringan, berkaitan dengan banyaknya kasus Tindak Pidana Ringan yang yang terjadi di Indonesia, yang melibatkan masyarakat kecil yang dapat diakses oleh publik sehingga menimbulkan simpati masyarakat luas yang akhirnya memberikan advokasi. Latar belakang tulisan ini adalah penegakkan hukum Tindak Pidana Ringan ini mendapat reaksi yang keras dari masyarakat atas ketidak puasanpenyelesaian yangtidak memenuhi rasa keadilan.Tujuan dari penulisan ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam rangka menciptakan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum terutama bagi masyarakat, tersangka maupun para pencari keadilan dan kebenaran. Metode yang digunakan adalah normatif yuridis melalui kajian peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi perkara tindak pidana ringan. Tulisan ini membahas tentang pengertian tindak pidana ringan, hukum positif yang mengatur tindak pidana ringan dengan kesimpulan antara lain adalah bahwa pengaturan hukum tentang kejahatan ringan pada dasarnya telah diatur dalam KUHAP dan KUHP dan PERPU. bahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHAP.AbstractA misdemeanor is a case that shall be charged to imprisonment of up three years and/or to a maximum fine of seven hundred and fifty thousand rupiahs. Relating to a number of the misdemeanor in Indonesia, that involves the small communities which can be accessed by the public so that it make sympathy of society and then give them advocation. The background of this writing is law enforcement of misdemeanor that has a strong reaction from people in dissatisfaction of its adjudication because it is far from a sense of fairness. Whereas the purpose of this writing can be a guideline in order to create a legal certainty, orderliness and law protection especially society, the accused or the seekers of truth and justice. This method of writing is a normative juridical by legislation study, doctrine, and jurisprudence. It discusses the understanding of misdemeanor, a positive law that order it. It concludes that law arrangements about misdemeanor basically has been ruled in the Criminal Law Procedure Code (KUHAP) and the Criminal Code (KUHP) and government regulation in lieu of Law (PERPU), even in the regulation of Supreme Court Number 2, Year 2012 concerning The Adjustment Limitation of Misdemeanor and Fine in the Criminal Law Procedure Code (KUHAP.
Salah satu permasalahan yang dihadapi SMP Negeri 21 Semarang saat ini adalah rendahnya kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa, khususnya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Sebanyak 45,5% siswa kelas VIII H belum mencapai hasil belajar yang memenuhi kriteria ketuntasan minimal. Proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan belum baik kualitasnya yang ditandai dengan kurang terlibatnya siswa secara aktif, rendahnya gairah belajar dan tanggung jawab siswa secara individu maupun kelompok. Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah (1) Berapa besar penggunaan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar Pendidikan Kewarganegaraan pada standar kompetensi memahami pelaksanaan demokrasi bagi siswa kelas VIII H Semester 2 SMP Negeri 21 Semarang Tahun Pelajaran 2010/2011?, dan (2) Bagaimana penerapan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dalam meningkatkan kualitas pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada standar kompetensi memahami pelaksanaan demokrasi bagi siswa kelas VIII H Semester 2 SMP Negeri 21 Semarang Tahun Pelajaran 2010/2011?Pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah tersebut adalah melakukan penelitian tindakan kelas yang meliputi 2 siklus. Pada setiap siklus dalam penelitian tindakan ini ditempuh langkah-langkah sebagai berikut. (1) Langkah awal tindakan, (2) Langkah pelaksanaan tindakan, dan (3) Langkah pertanggungjawaban. Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar dan kualitas pembelajaran. Nilai rata-rata pada siklus II mengalami peningkatan sebesar 6,82 % dibandingkan nilai rata-rata pada siklus I, yaitu dari 73,86 menjadi 80,68 dan meningkat 8,63 % dibandingkan nilai rata-rata pada pra siklus, yaitu 72,05 menjadi 80.68. Jumlah siswa yang tuntas dan melampaui KKM 75 pada siklus II sebanyak 20 siswa atau 90,09%, meningkat sebanyak 7 siswa atau 31,82% dibandingkan pada siklus I dan jika dibandingkan dengan kondisi pra siklus maka meningkat sebanyak 12 siswa atau 54,54%. Nilai rata-rata sebesar 80,68 pada siklus II termasuk dalam kategori paham, artinya sebagian besar siswa, yaitu 20 siswa atau 90,09% siswa telah memahami kompetensi dasar menjelaskan pentingnya demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penggunaan Kualitas pembelajaran yang terlihat dari meningkatnya aktivitas siswa, meningkatnya sikap menghargai, keberanian berpendapat, kemauan bekerjasama, meningkatnya rasa tanggungjawab dan kemampuan mempresentasikan.Penulis menyarankan agar para guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) maupun mata pelajaran lainnya perlu melaksanakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Karena penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan hasil belajar dan kualitas pembelajaran. Hasil penelitian ini hendaknya perlu dilanjutkan untuk maksud verifikasi, penguatan, atau melawan temuan penelitian ini. Kata Kunci: Pembelajaran Kooperatif , Jigsaw, Diskusi Kelompok
Intellectual Property Rights is granted the exclusive rights to creators, inventors or designers for the creation or invention that has commercial value, either directly or through the automatic registration of the relevant agencies as awards, recognition should be given the protection of the rights of the community development law. Globally, the IPR will be used as collateral to obtain a bank loan internasional. In this law is necessary to realize the concept of legislation in each country who are willing to apply that regulate substance loading, binding, and registration of intellectual property as collateral. Key words: development of intellectual property rights, collateral, bank credit in Indonesia
BUMDes is social entrepreneurship owned by the village with the primary capital from allocating village funds, intending to manage the village's potential to gain profits and provide social benefits for the village community. This study aims to examine the effect of human resources, community participation, government participation, acceptance of technology, organizational culture, and business feasibility on the success of BUMDes in the Magelang Regency. The BUMDes studied were 151 BUMDes in Magelang Regency using the survey method. The results showed that factors other than human resources had a significant effect on the success of BUMDes in the Magelang Regency. In contrast, the human resource factor has no significant impact on the success of BUMDes in the Magelang Regency
The Covid-19 pandemic has changed the order of life and affected all sectors of life, including the livestock sub-sector. Minister of Agriculture Syahrul Yasin Limpo (2020) stated that the need for cattle farming in Indonesia reaches 700 thousand tons, while the existing livestock can only meet the needs of 400 thousand tons. This means that cattle farming still has a great opportunity to develop. Based on data, existing cattle farms are dominated by smallholder farms (97.7%). This study aims to see how the condition of smallholder cattle farms during the pandemic in terms of; 1. How is the level of cattle sales during the pandemic, 2. Maintenance system. The research design used in this study was a survey method conducted in the district of 50 cities of Lareh Sago Halaban. Sampling was carried out by purposive random sampling method. The results of research conducted on smallholder cattle farms during the pandemic on sales at the beginning of the pandemic in March-May 2020, are 56% in the following three months June-August 2020 as many as 52% in the third of Sept-Nov 2020 is 96% and at 52% for the month of Dec-Feb 2021. Sales are also influenced by policies taken by the government at the regional level. The cattle rearing system has been 72% intensively carried out by farmers, the availability of forage is still at a sufficient level for a cattle scale of 1-3 heads, but more than that amount if farmers do not have grass land is not sufficient. The cattle business during the pandemic can still run well and can be used as a business opportunity for youth.
Since 2003, a performance-based budgeting process has been implemented in local governments in Indonesia. This budgeting process requires participation from organizational members in submitting budget proposals. Commitments from members of the organization are also needed. With this performance-based budgeting, governance is expected to be efficient and effective. The performance of local governments in Indonesia has also increased in recent years. This study aims to analyze the effect of budget participation and organizational commitment on the performance of local governments. The research was conducted in the City Government of Bandung. The method used in this research is descriptive analytical method. In this study, organizational commitment became moderating variable, so that data analysis used moderating regression analysis. The sample in this research is all work units (Satuan Kerja Perangkat Daerah) in the Bandung City Government. The results showed that budgetary participation had a positive effect on the performance of local governments. While organizational commitment strengthens the positive influence of budget participation on the performance of local governments.
The ideology that is reflected in the discourse of Tempo Magazine in 2017 'the case of Mega Corruption e-KTP is seen from the text structure which includes the macrostructure. The global meanings studied are interrelated. The data obtained by journalists are used to discuss the topic of e-KTP case. "Fireball Corruption KTP". Superstructure discourse discussed based on the introduction, the contents, the cover, but not found conclusions. The preliminary section described has always supported the title of the discourse. The content section is the focus of journalist's study on e-KTP corruption issues. The closing section used by journalists always gives a settlement of the news presented. The microstructure of the discourse uses effective, straightforward and diction sentences. Ideology is seen from social cognition. There is a linkage of texts that journalists describe with the community. All perceptions and actions, and ultimately the production and interpretation of this discourse are based on the mental representation of every event that takes place. Events are presented based on a lot of evidence and believed to be true. Ideology is seen from the social context that includes the practice of power and access to affect the discourse. The practice of power in the discourse on the topic of mega corruption is related to the members of the People's Legislative Assembly and the Chief Judge of the Court. The Chief Justice used his power to reprimand the accused. Judging from the access that influences discourse then found a character who can use and or influence the discourse.
Sri Mulyani, Managing Director of the World Bank, and therefore No. 2 in this influential Washington, D.C.-based institution, was the Indonesian Minister of Finance for the five previous years. In this probing interview with Dan Raviv for Politique Internationale, Sri Mulyani draws on her wide-ranging experience to analyze some of today's most burning issues: have Western countries started an ineluctable decline? Are countries in the South in the process of replacing them? Is it possible for the poorest regions of the planet to believe in the future? Are there any economic 'recipes' that work in all cases? Sri Mulyani successively examines the lessons of the Asian crisis of 1997, global demographic trends and technological advances that are changing the shape of the world to drive home her message: perhaps the world isn't in such great shape, but it can always count on the World Bank! Adapted from the source document.
This study aims to determine the critical success factors in the implementation of village financial management. The research is a case study research that is conducted in three villages with different village status, namely developed villages, developing villages and underdeveloped villages in Talun Sub-District, Cirebon Regency. Data collection was carried out through interviews with village heads, secretaries, treasurers and the Village Consultative Body (BPD). The results showed that the implementation of village financial management (planning, implementation, administration, reporting and accountability) in the three villages studied, had been carried out under Regulation of the Minister of Home Affairs Number Number 113/2014 concerning guidance for village financial management, However, village financial administration, had not carried out following the rules. The study suggests that there three main factors for the successful implementation of village financial management, namely the competence of village government officials, commitment and support from leaders, and the role of the village consultative body. Secondary factors for the successful implementation of village financial management are the participation and support from the community and understanding in running the SISKEUDES application.
Background: Public health efforts in schools are carried out by implementing a program called the Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Government policy in implementing the UKS program is to form a UKS operational team and involve students' parents and the neighbouring community. The initial step to involve someone in a program is to know the level of knowledge and expectations toward the program. Only a few researches have evaluated the impact of parental involvement on the success of health programs in schools.Objective: To know the of parents' knowledge and expectations regarding the implementation of the UKS at the elementary school.Methods: This research was a descriptive study with a cross sectional design toward 352 randomly-chosen students' parents from five elementary school at Yogyakarta City. The survey method was applied using questionnaire based on UKS stratification sheet for elementary school level at Yogyakarta City. This sheet consists of 31 items for measuring knowledge level and 21 items for measuring expectations level.Results: Most of parents had high level of knowledge (92,3%), moderate levels of knowledge (7,1%), and low level of knowledge (0,6%). Parents had high expectations (mean value: 3,39) toward the implementation of the UKS.Conclusion: Parents of elementary school students have good knowledge and immensely hope that the implementation of the UKS will be better. ABSTRAKLatar Belakang: Upaya kesehatan masyarakat di sekolah diselenggarakan melalui program yang disebut Usaha Kesehatan Sekolah (UKS). Kebijakan pemerintah dalam melaksanakan program UKS adalah membentuk tim pelaksana UKS serta melibatkan orang tua siswa dan masyarakat sekitar. Langkah awal untuk melibatkan seseorang dalam suatu program yaitu dengan mengetahui tingkat pengetahuan dan harapan terhadap program tersebut. Saat ini masih sedikit penelitian yang mengevaluasi dampak keterlibatan orang tua terhadap keberhasilan program kesehatan di sekolah.Tujuan: Mengetahui pengetahuan dan harapan orang tua siswa mengenai pelaksanaan UKS di tingkat sekolah dasar.Metode: Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif menggunakan metode survei dengan desain penelitian cross-sectional terhadap 352 orang tua siswa di lima Sekolah Dasar di Kota Yogyakarta yang dipilih secara acak. Kuesioner yang digunakan mengacu pada lembar stratifikasi UKS tingkat SD di Kota Yogyakarta, yang terdiri dari 31 pernyataan untuk mengukur tingkat pengetahuan dan 21 unit pernyataan untuk mengukur harapan.Kesimpulan: Orang tua siswa memiliki pengetahuan yang baik mengenai pelaksanaan UKS dan sangat berharap pelaksanaan UKS dapat berjalan lebih baik.Hasil: Tingkat pengetahuan orang tua siswa mengenai pelaksanaan UKS sebagian besar (92,3%) dalam kategori baik, 7,1% dalam kategori cukup, dan 0,6% dalam kategori kurang. Harapan orang tua siswa mengenai pelaksanaan UKS termasuk dalam kategori sangat berharap (nilai rata-rata 3,39).Kata kunci:
The aim of this research to determine the Political Budget Cycle's (PBC) patterns in grants expenditure and capital expenditure before, during, and after the regional election in Indonesia in 2012. The method used in this research is a mixed-method, where the first testing used simple regression (quantitative approach) then followed by content analysis (qualitative approach) for getting more finding from the data. Sample method used in this research is based on a purposive sampling method. The results showed that there were Political Budget Cyle's patterns though there was no significant effect of Regional Election on Grants Expenditure and Capital Expenditure. The conclusion indicated that there were Political Budget Cycle's patterns in Indonesia on Grants Expenditure and Capital Expenditure.
This study aims to understand the management of village funds, especially in the planning and budgeting processes. The focus of the study was on the suitability of the planning and budgeting processes carried out by village governments with applicable regulations, namely the Minister of Home Affairs Regulation (Permendagri) No. 114 and 113 the year 2014. The study employed qualitative methods, and the collection of data was conducted using interview techniques. The study was taken place in Lumban Gaol Village and Parsuratan Village in Balige Subdistrict, South Toba of Indonesia. The results of the study indicate that the planning and budgeting process is not fully following the regulations, especially in Parsuratan Village. Several stages in the planning and budgeting process were not carried out in the village of Parsuratan. This mismatch of the planning and budgeting process is because village officials do not yet have sufficient understanding of the matter. There are also differences in the intensity of community involvement in the planning and budgeting process in those two villages. This difference results in the different quality of the planning documents and the budget. The competency of village officials and intense community involvement play a significant role in the better planning and budgeting process made by the village government
The development of risk management is not only for the private sector, the Ministry of Finance is one of the public sector organizations that has implemented risk management. The purpose of this research is to analyze risk management implementation process and its critical success factors in government agencies, particularly Ministry of Finance. This research uses a qualitative research method with a case study approach. Data collection was carried out by field research and literature study. Data analysis was performed using the Miles & Huberman data analysis model. The findings indicated the development of risk management in the Ministry of Finance as well as the critical success factors that affects the development of risk management. Of the 8 critical success factors identified, strong management commitment & leadership as well as risk management knowledge are required by government agencies when implementing risk management. Strengthening management commitment & leadership as well as risk management knowledge may facilitate government agencies in implementing risk management. Keywords: Risk management, Government agencies, Critical success factor
