The main problem in this study was the principle of transparency in conducting auction in Makassar City andlack of ability to develop properly based on the Regulation of the Ministry of Administrative Reform and Bureaucracy,Number 13, 2014 specifically related to the preparation and establishment of vacant job competency standards.Competency standards used in official recruitment were not still based on merit system. For instance, organizational, job,and field competencies were less clearly measured and based on nepotism. As a result, government services were notoptimally performed and thus customers were generally unsatisfied with these services. Data collection from informantsthat conducted by in-depth interviews with several officials who took part in the promotion as well as observeationobtained from promotion documents (2015–2017). It was recommended to develop a policy development model, officialsdevelopment model as the result of public service auction and service development models as a consequence of previouscompetency development.
Covid 19 sebagai sebuah pandemi global memiliki signifikansi terhadap berbagai aspek dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Begitu banyaknya sektor- sektor terdampak covid-19 menyebabkan lumpuhnya perekonomian masyarakat yang kemudian memantik semakin meningkatnya angka kemiskinan dan pada akhirnya berpotensi menjadi bom waktu untuk tumbuh kembangnya praktek money politic sampai kepada masyarakat bawah (grassroot) jika tidak diatasi mulai sekarang. Berdasarkan data Bawaslu RI dan olahan data Nvivo 12 plus, Sulawesi Selatan tercatat sebagai daerah dengan dugaan penyimpangan praktek politik uang terbanyak di Indonesia. Masyarakat cenderung permisif terhadap money politic disebebakan beberapa faktor antara lain kemiskinan, pendidikan dan kebudayaan. Demikian halnya permasalahan yang terjadi pada lokasi mitra Desa Buakkang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa antara lain minimnya pengetahuan tentang pemilu dan demokrasi yang diakibatkan karena rendahnya tingkat pendidikan dimana sebagian besar masyarakat tidak tamat pendidikan dasar (62,64%). Disamping itu, rata-rata pekerja masyarakat adalah petani, buruh tani, tukang batu, buruh bangunan (blue collar employee) yang tidak membutuhkan pendidikan dan keterampilan khusus, serta kondisi infrastruktur pedesaan jalan, pasar dan jaringan internet yang tidak memadai. Kondisi inilah yang rawan menumbuhkembangkan praktek money politic, sehingga diperlukan suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya money politic dari persepektif komunikasi dan islam. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk menemukan sebuah resolusi dalam mengatasi fenomena berkembangnya praktek Money politic di masyarakat bawah yang seringkali muncul menjelang pesta demokrasi baik di tingkat Nasional maupun Daerah bahkan di tingkat desa. Dengan melakukan kegiatan pengabdian Peningkatan Kapasitas Masyarakat melalui Penguatan Civic Literacy dalam mewujudkan Desa Anti Money Politic di Masa Pandemi Covid-19 diharapkan akan meningkatkan kesadaran perilaku politik masyarakat meskipun dengan sumber daya masyarakat yang masih rendah. Kegiatan yang dilakukan antara lain dengan memberikan Pendidikan politik atau sosialisasi politik di setiap perkumpulan warga masyarakat bahwa praktek Money politic merupakan salah satu penyebab rusaknya demokrasi. Selain itu, melakukan penguatan civic literacy berbasis forum warga yang dilakukan sekali dalam sebulan; Melakukan pendampingan tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan dan menyiapkan posko pengaduan apabila mendapati praktek politik uang; melakukan pembentukan dan pembinaan majelis taklim untuk penguatan nilai- nilai spiritual masyarakat; serta memberikan pelatihan pemanfaatan TIK dalam mempermudah masyarakat mengakses informasi tentang kepemiluan.
ABSTRACT The present study aims to understand and analyze implementation of sustainable food agriculture land protection policies in Makassar city. This study uses qualitative method through case-study approach, and uses observation instruments, interviews and documentation to collect data. Informants were selected by purposive sampling, which is furthermore analyzed by data reduction, data presentation, and drawing conclusion. The result obtained from this research figures out that Makassar city government does not have a Regional Regulation (PERDA), that organize spatial planing of Makassar city (RTRW) regarding the protection of sustainable agricultural food land in Makassar City. Meanwhile, there is Regional Regulation number 4 of 2015 concerning regional spatial planning of Makassar city which explains that there is an area in Makassar for agricultural area, as regulate in article 72 paragraph (2) that some of the Biringkanaya sub-districts with an area 168,79 hectares is only as a planed or as a cultivated agricultural area which is still in the planning stage, and can be transferred or managed to other things later. The Makassar city government is still in the process of ownership of agricultural land in Makassar city, and is still in the stage of budgeting and formulating a plan to procure a sustainable agricultural food protection area in Makassar City which will be included in the preparation of the new Makassar City regional regulations.Keywords: Policy, Land conservation, Agriculture
Implementing the zoning system in the 2019/2020 school year imposed by the Makassar city government through the Education Office caused various problems. This study's specific purpose is (1) To examine the characteristics of the New Student Acceptance problem of the zoning system, (2) explore the supporting capacity of the regulations, 3. non-regulatory environmental factors that affect the implementation of the PPDB zoning system. 4. Implementation trap of policy. The Research Method used is a qualitative method, and the appropriate type of research is a case study. The results showed that the New Student Acceptance problem zoning system characteristics, among others: Infrastructure readiness problems for online registration, Lack of socialization of PPDB system to prospective students and parents, thus confusing. The implementation trap of policy, the policy objective is too vague or broad to be converted into action, the target specification is not clearly defined due to weak guidelines on how goals can be achieved, or undefined standards or actions to be taken, either in implementing, or the target community. Finally, problems also arise when the chain of responsibility for implementing a policy is unclear.Penerapan sistem zonasi pada tahun ajaran 2019/2020 yang diberlakukan pemerintah kota Makassar melalui Dinas Pendidikan menimbulkan berbagai permasalahan. Tujuan khusus penelitian ini adalah (1) Untuk meneliti karakteristik masalah Penerimaan Siswa Baru dari system zonasi, (2) mengeksplorasi daya dukung peraturan, 3. Factor lingkungan non-regulasi yang mempengaruhi penerapan system zonasi PPDB. 4. Perangkap implementasi kebijakan. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dan jenis penelitian yang sesuai adalah studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik system zonasi masalah Penerimaan Siswa Baru antara lain: Masalah kesiapan infrastruktur untuk pendaftaran online, Kurangnya sosialisasi sistem PPDB kepada calon siswa dan orang tua, sehingga membingungkan. Jebakan implementasi kebijakan , tujuan kebijakan terlalu kabur atau luas untuk dikonversi menjadi tindakan, spesifikasi target tidak didefinisikan dengan jelas karena pedoman yang lemah tentang bagaimana tujuan dapat dicapai, atau standar atau tindakan yang tidak terdefinisi untuk diambil, baik dalam menerapkan, atau komunitas target. Akhirnya, masalah juga muncul ketika rantai tanggung jawab untuk menerapkan kebijakan tidak jelas.
The research aimed to measure capability of government and the agency related, how did people satisfy, the exactness objective Birth Assurance (Jampersal) program, and public service was received by society. This research used qualitative research through 8 informants. The data collection were deep interview, direct observation and documentation. This research showed the principal case in Jampersal was improvement the quality access of birth, the role government also can give more influence in this program, increasing the human resource for realization that policy, especially they can work professionally in public service. Kewords : Evaluation, Birth Assurance (Jampersal). Penelitian ini bertujuan untuk melakukan pengukuran kinerja pemerintah dan aparat yang terkait. kepuasan masyarakat dan ketepatan sasaran program jaminan persalinan serta pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat. Penelitian ini mengunakan tipe penelitian kualitatif dengan informan sebanyak 8 orang. Teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi langsung, dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hal yang sangat pokok dalam kebijakan jaminan persalinan adalah pembenahan akses kualitas pelayanan persalinan. Peran pemerintah juga berpengaruh besar dalam program ini, peningkatan sumber daya manusia yang mempuni untuk mensukseskan kebijakan tersebut, terutama dalam sumber daya manusia yang dapat bekerja dengan profesionalitas dalam melakukan pelayanan publik. Kata kunci: Evaluasi, Program Jaminan Persalinan (Jampersal).
AbstrakKorporasi atau perusahaan berkontribusi secara wajar di dalam pembangunan daerah sebagai implementasi tanggung-jawab sosialnya melalui Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL/CSR) yang selain mengejar keuntungan juga harus memperhatikan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan wilayah kerja perusahaan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Corporate Sosial Responsibility PT. Sukses Mantap Sejahtera Terhadap Pemberdayaan Masyarakat. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, tipe penelitian ini fenomologi sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sementara informan dalam penelitian ini adalah Pemerintah, Perusahaan Dan Masyarakat. Teknik analisa data yang digunakan adalah data kualitatif, dan pengabsahan data yang digunakan adalah perpanjangan masa penelitian, pencematan pengamatan dan triangulasi. Hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa perusahaan memang benar telah menjalankan kewajiban mereka terkait tanggung jawab sosial perusahaan untuk mencapai suatu kesejahteraan masyarakat namun hal tersebut belum maksimal dikarenakan perusahaan yang masih dalam keadaan berkembang. Terkait masalah limbah yang meresahkan masyarakat sampai saat ini sedang ditanggulangi agar tidak menganggu masyarakat yang ada di desa Doropeti. AbstractCorporations or companies contribute fairly in regional development as the implementation of their social responsibilities through the Community Development Partnership Program which in addition to pursuing profits must also pay attention to the welfare of the communities around the area of the company's work area. The purpose of this study was to find out how the Implementation of Corporate Social Responsibility Policies of PT. Sukses Mantap Sejahtera towards Community Empowerment. The method used is descriptive qualitative research method, this type of research is fenomology while the data collection techniques used by researchers are interviews, documentation, and observation. While the informants in this study were Government, Company and Society. The data analysis technique used is qualitative data, and the validation of the data used is the extension of the research period, the acquisition of observations and triangulation. The results of this study can be seen that companies have indeed carried out their obligations related to corporate social responsibility to achieve a community welfare but this has not been maximized because the company is still in a developing state. Related to the problem of waste, which is troubling the community, is currently being addressed so as not to disturb the people in Doropeti village.
Various phenomena related to women both in the political, economic, social, cultural and existential creates differences between men and women. Who gave birth to the idea that the position of women and men differ, women tend to be subordinate in the household. Therefore, in this paper want to see the role of the Family Planning and Women's Empowerment in improving the quality of women. Peneliian uses descriptive research is data collected kualitatiff dideskriptifkan based on direct interviews and direct observation in the field. Role of the Family Planning and Women's Empowerment in Women's Empowerment is to socialize the business group to participants empowerment, mentoring ranging from the preparation, implementation and evaluation, and the latter is training, which includes the training of making traditional snacks, training party bag and training dressmaking , in the event that serves as the implementing agency ie Family Planning and women's empowerment assisted by NGOs (Non Governmental Organization) as well as the PKK, while functioning as a participant that will empower women. With the passage of the role women can already malakukan Access, Control, Benefits and Participation Berbagai fenomena terkait dengan perempuan baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya menciptakan perbedaan eksistensial antara laki-laki dan perempuan. Hingga melahirkan pemikiran bahwa kedudukan perempuan dan laki-laki berbeda, perempuan cenderung sebagai subordinat dalam rumah tangga. Untuk itu, dalam tulisan ini hendak melihat peran Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam meningkatkan kualitas perempuan. Peneliian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatiff yaitu data yang dikumpulkan dideskriptifkan berdasarkan hasil wawancara langsung dan pengamatan langsung di lapangan. Peran Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan dalam Pemberdayaan Perempuan yaitu dengan melakukan sosialisasi tentang kelompok usaha kepada peserta pemberdayaan, pendampingan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan hingga evaluasi, dan yang terakhir yaitu pelatihan yang didalamnya berisi pelatihan pembuatan jajanan pasar, pelatihan tas pesta dan pelatihan penjahitan, dalam kegiatan tersebut yang berfungsi sebagai pelaksana yaitu Badan Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan yang dibantu oleh LSM ( Lembaga Swadaya Masyarakat) serta tim penggerak PKK, sedangkan yang berfungsi sebagai peserta yaitu perempuan yang akan melakukan pemberdayaan. Dengan berjalannya peran tersebut perempuan sudah bisa malakukan Akses, Kontrol, Manfaat dan Partisipasi.
This article analyze about policy influence of Family Hope Program toward reduce the poverty in Bontolebang Village, North Galesong Subdistrict. The methodology of this research is mix methods that combine quantitative and qualitative approach with questionnaire and interview instrument. The determination of sample in this research uses probability sampling techniques, the category of sample is beneficiary participant of the Family Hope Program but because the spectrum of population is too large so it just takes 80 people and 3 informants. Data collection technique are observation, questionnaire, interview, and documentation. Data analysis technique use regression analysis. Data validity technique are validity and reability testing. The result of this research indicate that policy influence of Family Hope Program in Bontolebang Village, North Galesong Subdistrict went very well. This is based on the average score obtained from statement item amounts 266,9 or 83,41% which indicate that implementation of Family Hope Program occupies on the very good category. Afterwards, this research indicate that policy of Family Hope Program has positive and significant effect on poverty reduction amounts 62,7% and the rest amounts 37,3% caused by other programs from the government.
The spirit of the Election Organizing Honorary Council in supporting the disclosure of public information in terms of handling violations of the election organizers' code of ethics has been seen since 2017. This study aims to determine the transparency carried out by the Election Organizers Honorary Council in Enforcement of the Code of Ethics for Election Organizers in Indonesia. The research method used is descriptive qualitative by conducting in-depth interviews with several key informants from election organizers in Indonesia with data analysis techniques using nvivo 12 plus software. The results of the study show that the Opennes of the honorary election organizers council has maximized the disclosure of public information in the implementation of the trial for violations of the election organizers' code of ethics by doing live streaming in every trial process. Furthermore, informative indicators have also been applied in implementing the transparency of election organizers by providing easy and complete access to information. Then the indicator of disclosure or disclosure of the results of the court's decision on the enforcement of the code of ethics is carried out in real time according to the day the case decision is issued
CC BY-NC-ND ; Crisis management is one of the government's primary responsibilities, and it therefore needs to be properly administered. The purpose of this research is to analyze the ability of local government to handle crisis management during the COVID-19 pandemic in South Sulawesi, Indonesia. This study also determines the numerous risks that interfered with crisis management in response to handling COVID-19. The coordination of provincial government was carried out with various stakeholders – local government, the army, the police, and universities – to properly manage the crisis. These results show that the strongest aspects of local government regulation in response to the COVID-19 pandemic were control and surveillance, while the weakest element was auditing.
