Suchergebnisse

Social security administered by the Social Security provider of human resources (BPJS Employment) is a program created by the government as a legal protection effort for workers. Companies that register some of their workers with BPJS Ketenagakerjaan are deemed not in accordance with the provisions in Article 15 of Law Number 24 of 2011 about BPJS. Partial Registered Company (PDS) of Workers is one example of violations comitted in article 32 paragraph (3) of Government Regulation Number 44 of 2015 about the implementation of work accident and death insurance programs. As a result, the benefits of the social security program cannot be claimed by unregistered workers. This research aims to analyze the law enforcement that is applied by the BPJS Employment Surabaya Rungkut branch in dealing with companies that register some of their workers with BPJS Employment. This research is Empirical Juridical research with analysis using qualitative descriptive techniques. Based on the results, the implementation of administrative sanctions carried out by BPJS Employment Surabaya Rungkut branch is under applicable regulations, and the implementation of efforts to deal with PDS of workers has been carried out properly

Social security administered by the Social Security provider of human resources (BPJS Employment) is a program created by the government as a legal protection effort for workers. Companies that register some of their workers with BPJS Ketenagakerjaan are deemed not in accordance with the provisions in Article 15 of Law Number 24 of 2011 about BPJS. Partial Registered Company (PDS) of Workers is one example of violations comitted in article 32 paragraph (3) of Government Regulation Number 44 of 2015 about the implementation of work accident and death insurance programs. As a result, the benefits of the social security program cannot be claimed by unregistered workers. This research aims to analyze the law enforcement that is applied by the BPJS Employment Surabaya Rungkut branch in dealing with companies that register some of their workers with BPJS Employment. This research is Empirical Juridical research with analysis using qualitative descriptive techniques. Based on the results, the implementation of administrative sanctions carried out by BPJS Employment Surabaya Rungkut branch is under applicable regulations, and the implementation of efforts to deal with PDS of workers has been carried out properly

AbstrakUndang-undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut dengan UU Ketenagakerjaan) merupakan pengaturan yang mencakup tentang ketenagakerjaan pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Peraturan yang tercantum di dalam UU Ketenegakerjaan dibuat oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerja, hak dan kewajibannya sebelum ia bekerja, saat ia berstatus sebagai pekerja, dan saat masa kerjanya berakhir. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Selanjutnya disebut PP No. 50 Tahun 2012) merupakan peraturan pelaksanaan atas UU Ketenagakerjaan dan UU Keselamatan Kerja yang mengatur tentang keselamatan kerja para pekerja. Perusahaan wajib memberikan hak atas keselamatan sejak seseorang telah berstatus sebagai pekerja/buruh pada perusahaan tersebut. Keselamatan yang dimaksudkan ialah, yang mencakup kesejahteraan pekerja, dan keselamatan pekerja saat melakukan pekerjaan baik secara fisik maupun mental. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan keselamatan kerja bagi pekerja di SPBU Ngesong, dan untuk mengetahui dan memahami upaya yang dilakukan oleh pengusaha di SPBU Ngesong Surabaya dalam memenuhi hak keselamatan kerja bagi para pekerjanya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis sosiologis/empiris. Pendekatan sosiologis yang dilakukan melalui pengamatan terhadap perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapatkan melalui wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Hasil pembahasan dari skripsi ini menunjukkan bahwa Keselamatan kerja pada pekerja SPBU Ngesong Surabaya belum terlaksana dengan baik. Pekerja belum mendapatkan hak keselamatan kerja sesuai dengan UU yang berlaku. Hak keselamatan kerja bagi pekerja adalah suatu upaya untuk menciptakan perlindungan dan keamanan dari resiko kecelakaan dan bahaya baik fisik, mental maupun emosional terhadap pekerja, perusahaan, masyarakat dan lingkungan. Fakta di lapangan membuktikan bahwa kurangnya perhatian pihak perusahaan terhadap keselamatan kerja bagi para pekerjanya. Masih banyak perusahaan yang tidak memenuhi standar keselamatan kerja yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga banyak terjadi tindakan-tindakan yang merugikan pihak pekerja. Proteksi atau perlindungan akan semakin mengingkatkan kesejahteraan, kesehatan dan terutama keselamatan kerja pekerja. Keselamatan kerja menunjuk kepada kondisi-kondisi fisiologis-fisikal dan psikologis tenaga kerja yang diakibatkan oleh lingkungan kerja yang disediakan oleh perusahaan. Jika sebuah perusahaan melaksanakan tindakan-tindakan keselamatan yang efektif, maka akan menekan resiko terjadinya hal-hal yang dapat merugikan pihak pekerja, dan juga pihak perusahaan. Keselamatan pekerja nantinya juga berimbas pada hasil-hasil produksi perusahaan. Kata Kunci : Pelaksanaan, Keselamatan kerja, Surabaya Abstract Law Number 13 of 2013 concerning Labor (hereinafter referred to as the Manpower Law) is an arrangement that regulates employment at the time before, during, and during the period of employment. The regulations contained in the Manpower Law are made by the government with the aim of regulating everything that is related to the worker, his rights and obligations before he works, when he is a worker, and when his term ends. Government Regulation Number 50 of 2012 concerning the Implementation of an Occupational Safety and Health Management System (hereinafter referred to as PP No. 50 of 2012) is an implementing regulation on the Manpower Law and the Occupational Safety Act which regulates the safety of workers. The company must provide the right to safety since a person has the status of a worker at the company. Safety is intended to cover the welfare of workers, and the safety of workers when doing work both physically and mentally. The purpose of this research is to know and understand the implementation of work safety for workers at Ngesong gas stations, and to know and understand the efforts made by entrepreneurs at Ngesong Surabaya gas stations in fulfilling work safety rights for their workers. The type of research used in this study is a type of sociological / empirical legal research. The sociological approach is carried out through observation of human behavior, both verbal behavior obtained through interviews and real behavior is done through direct observation. The results of the discussion of this thesis show that work safety at the Ngesong Surabaya gas station workers has not been implemented properly. Workers have not received work safety rights in accordance with the applicable law. Workplace safety rights for workers are an effort to create protection and security from the risk of accidents and physical, mental and emotional hazards to workers, companies, communities and the environment. The facts in the field prove that the lack of attention of the company to work safety for its workers. There are still many companies that do not meet work safety standards in accordance with applicable laws and regulations, so that there are many actions that harm the workers. Protection or protection will further improve the welfare, health and especially work safety of workers. Work safety refers to the physiological conditions of the workforce caused by the work environment provided by the company. If a company carries out effective safety measures, it will reduce the risk of things that are not wanted that can harm the workers, as well as the company. Safety of workers will also have an impact on the companys products. Keywords: Implementation, Work Safty, Surabaya.

AbstrakPertikaian Bersenjata selanjutnya disebut PB tidak dapat dihilangkan dari peradaban manusia, sebab telah terjadi sepanjang sejarah manusia.Dalam pertikaian bersenjata dikenal Prinsip-Prinsip Pembedaan yang diatur dalam Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa 1949 Art. 57 dan 57 (1) CIHL Rules 15-21. Kemudian dijelaskan mengenai benda-benda kombatan dan non kombatan dalam Konvensi Jenewa IV Art. 33, Art. 52 (1, 2) dan CIHLRule 7. Kemudian aturan mengenai perlindungan terhadap benda-benda budaya yang diatur pada Protokol Tambahan 1 Konvensi Jenewa 1949, Art. 38, 53, 85 serta Prtokol Tambahan II Konvensi Jenewa 1949, Art. 16. PB selalu menggunakan senjata, senjata yang digunakan pada setiap zaman memiliki kriteria dan karakteristik yang berbeda-beda. Senjata yang dimaksud dalam penelitian ini adalah senjata Rudal Balistik Antar Benua (Inter Continental Ballistic Missile/ICBM). Dalam dunia internasional terdapat aturan terkait PB secara umum yaitu Konvensi Den Haag dan Konvensi Jenewa kemudian diatur dalam Hukum Humaniter Internasional selanjutnya disebut HHI. Dalam HHI terdapat larangan bahwa tidak boleh menyerang pihak non-kombatan atau diluar militer, baik orang maupun benda-benda yang tidak memiliki afiliasi dengan militer. ICBM memiliki kelemahan kemungkinan salah sasaran (CEP)merupakan sistem penghitungan yang menggunakan algoritma dengan kemungkinan error 1%, salah sasaran ICBMyang diakibatkan oleh jarak yang sangat jauh, sehingga senjata ini tidak dapat secara pasti diarahkan pada militer, yang berakibat pada kemungkinan mengancam pihak non-kombatan yang dilindungi oleh HHI, serta tidak dapat memenuhi aturan HHI yang mewajibkan setiap senjata harus dapat dipastikan membedakan pihak kombatan dengan non-kombatan. CEP yang dimiliki senjata ICBMberbanding lurus dengan jarak senjatanya, sehingga semakin jauh jarak senjata, maka akan semakin rentan ICBMmelanggar aturan pada HHI. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan merumuskan (1) urgensi aturan jarak maksimal jangkauan senjata ICBM. (2) Mengetahui bentuk sumber hukum pengaturan internasional yang seperti apa yang cocok untuk diterapkan pada permasalahan yang diteliti. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan historis, serta menggunakan teknik analisa preskriptif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer,bahan hukum sekunderdan bahan hukum tersier.Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan bahwa perkembangan dan penggunaan senjata ICBM dengan jarak jangkauan yang tidak terbatas kemudian memiliki CEP selain melanggar aturan-aturan yang disebutkan diatas, juga melanggar aturan Direct Attack yang diatur dalam Protokol Tambahan I Art. 49 (1), 51 (2) juga CIHL Rule 1. Juga dapat memberikan ancaman kedamaian pada dunia internasional yang diatur dalam UN Charter Art. 1.Kata Kunci: Pertikaian Bersenjata, ICBM,CEP,Prinsip Pembedaan, HHI. AbstractArmed conflictknownas PB cannot be eliminated from human civilization, causes have occurred throughout human history. In known armed conflicts the Principles of Distinction are set out in Additional Protocol 1 Geneva Convention 1949 Art. 57 and 57 (1) CIHL Rules 15-21. Then it is explained about combatant and non-combatant objects in the Geneva Art Convention IV. 33, Art. 52 (1, 2) and CIHL Rule 7. The rules regarding the protection of cultural objects are regulated in Additional Protocol 1 Geneva Conventions 1949, Art. 38, 53, 85 and Additional Protocol II of the Geneva Convention 1949, Art. 16. PB always uses weapons, weapons used in every era have different criteria and characteristics. The weapon referred to in this study is the Inter Continental Ballistic Missile (ICBM). In the international world there are PB related rules in general, namely the Hague Convention and the Geneva Convention then regulated in International Humanitarian Law, hereinafter referred to as IHL. In the IHLthere is a prohibition that it is not permissible to attack non-combatants or outside the military, both people and objects that have no affiliation with the military. ICBM has the possibility of misstarget weakness (CEP) is a calculation system that uses an algorithm with a possible error of 1%, missdirectICBM caused by very long distances, so that these weapons cannot be directed towards the military, which results in the possibility of threatening non-combatant,combatants protected by IHL, and unable to comply with IHLrules requiring each weapon to be able to be sure to distinguish combatants from non-combatants. The CEP possessed by ICBM weapons is directly proportional to the distance of the weapon, so that the farther the distance of the weapon, the more vulnerable the ICBM is to violate the rules on IHL. The purpose of this study was to analyze and formulate (1) the urgency of the rules for maximum distance of ICBM weapons range. (2) Knowing what form of international regulatory law is suitable for applying to the problem under study. The type of research in this study is normative juridical research. The research approach used to answer legal issues in this study is the legislative approach, conceptual approach, and historical approach, and uses prescriptive analysis techniques. Legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of the study and discussion explained that the development and use of ICBM weapons with unlimited range and then had CEP in addition to violating the rules mentioned above, also violated the Direct Attack rules stipulated in Additional Protocol I Art. 49 (1), 51 (2) also CIHL Rule 1. It can also provide a threat to peace in the international world as stipulated in the UN Charter Art. 1.Keywords:Armed Conflict, ICBM, CEP, Principle of Distinction, IHL.

Irna Rahmawati(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya) irnarahmawati.235.ir@gmail.comArinto Nugroho, S.Pd., S.H., MH. (S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Univeritas Negeri Surabaya) arintonugroho@unesa.ac.idAbstrak Perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas berarti membahas mengenai hak-hak pekerja/buruh setelah melaksanakan kewajibannya. Selama ini pihak perusahaan masih melihat pihak pekerja harian lepas sebagai pihak yang lemah. Sementara itu, pihak pekerja harian lepas sendiri kurang mengetahui apa-apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Dengan kata lain, pihak pekerja harian lepas turut saja terhadap peraturan yang dibuat oleh perusahaan. Padahal dalam suatu hubungan kerjasama yang baik tidak ada pihak yang lebih penting karena pengusaha dan pekerja harian lepas saling membutuhkan. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas haruslah sesuai dengan Perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 beserta peraturan pelaksananya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perjanjian secara lisan kedua belah pihak sesuai dengan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan dan mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja harian lepas. Penyusunan skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang digunakan adalah perundang-undangan. Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Studi kasus pekerja harian lepas di PT. Pillar Permata Surabaya. Pekerja harian lepas di PT. Pillar Permata dilihat dari perjanjian kerja masih dibuat secara lisan yang disepakati kedua belah pihak, isi dari perjanjian tersebut mengenai waktu kerja dan upah kerja.hal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dalam hal ini tentunya berdampak pada lemahnya posisi pekerja harian lepas jasa konstruksi yang mana mereka bekerja dengan resiko tinggi akan bahaya. Bentuk perlindungan hukumnya yaitu berkaitan dengan perjanjian kerja, jam kerja, upah kerja untuk pekerja harian lepas diberikan berdasarkan kehadiran dan volume pekerjaan. Selain itu juga pemberian THR (Tunjangan Hari Raya) sebagai bentuk apresiasi perusahaan terhadap pekerjanya, serta upaya keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang belum maksimal dalam penerapannya. Dapat disimpulkan bahwa nasib pekerja harian lepas di PT. Pillar Permata kurang mendapat perhatian dari pihak pengusaha. Keadaan tersebut dapat ditinjau dari bentuk pelaksanaan perlindungan hukumnya, baik dari segi perjanjian kerja, jam kerja, upah kerja, tunjangan lainnya serta upaya K3.Kata kunci: perlindungan hukum, pekerja harian lepas, perjanjian kerja secara lisan.AbstractLegal protection of freelance workers are dealing with the rights of the workers after accomplishing the obligations that the company required. All this time the company still see the freelance workers as a weak party. Meanwhile, the independent freelance workers are less aware of the rights and obligations they hold. In other words, the day-to-day freelance worker is merely obeying the rules that the company made. Whereas in well-cooperated relationship every party is as important as another which means that the company and freelance workers need each other. In the implementation of legal protection over freelance workers should be in accordance with the application Laws employment, namely Law Number 13 Year 2003 and the regulation it follows. This study aims to find out whether the verbal agreement between the company and freelance workers is in accordance with the law of employment and to know the form of legal protection of freelance worker which is based on verbal aggreement. Preparation of this thesis using the type of juridical normative research, research approach used is legislation. The types of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Case study of casual workers in PT. Pillar Permata Surabaya. The results showed that freelance workers at PT. Pillar Permata as seen from the work agreement is still verbally made and agreed upon both parties, the contents of the agreement concerning the working time and wages It is clearly contradictory to Article 57 Law Number 13 Year 2003. In this case the freelance workers position in the construction service are legally weak compare to the work they have to deal with, where they have to work at high risk. The form of legal protection that is related to the agreements are , working hours, wages that are given based on attendance and volume of work. In addition, the freelance workers also receive provision of THR (Allowance Hari Raya) as a form of appreciation of the company to freelance workers and a form of work safety and health (K3) which is not applied maximally. Based on the above research can be concluded that the freelance workers at PT. Pillar Permata received less attention from the company. The circumstances can be reviewed from the form of implementation of legal protection, both in terms of employment agreements, working hours, wages, other benefits and works safety and health ( K3) Keywords: legal protection, freelance worker, verbal agreement.

Pasal 69 ayat (2) huruf b UUK tentang perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali, artinya pekerja anak tidak boleh menandatangani perjanjian kerja dan yang mewakili untuk menandatangani perjanjian kerja dengan pengusaha adalah orang tua atau wali. Pasal 1 Angka 26 UUK memberikan penjelasan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Permasalahan hukum timbul ketika pekerja anak yang berusia 16 tahun sampai dengan 17 tahun hendak menandatangani suatu perjanjian kerja dan bagaimana akibat hukum atas tidak sahnya perjanjian kerja yang ditandatangani oleh subyek yang tidak cakap hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian perundang-undangan terkait kecakapan hukum dan untuk mengetahui akibat hukum pekerja anak usia 16 tahun sampai dengan 17 tahun dalam menandatangani perjanjian kerja dengan pengusaha. Metode penelitian yang digunakan terdiri dari penelitian normatif, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian berdasarkan argumentum per analogiam, maka unsur anak berumur 13 tahun sampai dengan 15 tahun dianalogikan termasuk pekerja anak yang berusia 16 tahun sampai dengan 17 tahun. Analogi dilakukan karena sesuai dengan teori hukum tentang kriteria usia anak dan teori hukum tentang cakap hukum. Dapat disimpulkan bahwa Pasal 69 UUK dapat diterapkan juga bagi pekerja anak usia 16 tahun sampai dengan 17 tahun, maka orang tua atau wali adalah pihak yang mewakili pekerja anak dalam menandatangani perjanjian kerja dengan pengusaha agar syarat sahnya suatu hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja anak usia 16 tahun sampai dengan 17 tahun telah memenuhi yang diwajibkan dalam UUK. Kata kunci: pekerja anak, perjanjian kerja, cakap hukum.Article 69 paragraph (2) letter b UUK concerning work agreements between employers and parents or guardians, meaning that child workers may not sign work agreements and who represent to sign work agreements with employers are parents or guardians. Article 1 Number 26 UUK provides an explanation that the child is every person under the age of 18 (eighteen) years. Legal problems arise when child workers aged 16 years to 17 years want to sign a work agreement and how the legal consequences of the illegality of the employment agreement are signed by subjects who are incapable of law. This study aims to determine the certainty of legislation related to legal skills and to find out the legal consequences of child workers aged 16 years to 17 years in signing work agreements with employers. The research method used consisted of normative research, legislative approaches, conceptual approaches, and case approaches. The results of the study are based on argumentum per analogiam, so the elements of children aged 13 years to 15 years are analogous to including child workers aged 16 years to 17 years. The analogy is done because it is in accordance with the legal theory of the criteria for child age and legal theory about competent law. Can be concluded that Article 69 UUK can also be applied to workers of children aged 16 years up to 17 years, then the parent or guardian is the party representing child laborers in signing a work agreement with the employer so that the terms of the legal relationship between employers and child laborers ages 16 years to 17 years meet the requirements of the Law. Keywords: child worker, employment agreement, legal capability.

Abstrak Berlakunya Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan (PP Pengupahan) menimbulkan berbagai dampak, salah satunya tentang penggunaan formula dalam penetapan Upah Minimum Kota (UMK) Surabaya sehingga beberapa pihak yang khawatir bahwa PP Pengupahan akan menghilangkan peran dari Dewan Pengupahan Kota Surabaya dalam menentukan UMK Surabaya yang akan merugikan pekerja di Kota Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui implementasi peran Dewan Pengupahan Kota (Depeko) Surabaya dan Proses penetapan UMK Surabaya setelah berlakunya PP Pengupahan. Penelitian berjenis penelitian yuridis sosiologis, melalui teknik wawancara dan observasi. Informan dari pihak Dewan Pengupahan Kota Surabaya dan juga pihak Serikat Pekerja Kota Surabaya dengan menggunakan metode deskriptif, artinya peneliti akan memberikan sebuah pemaparan secara faktual atas hasil penelitiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berlakunya PP Pengupahan mempermudah kinerja Depeko Surabaya dalam memberikan usulan UMK Surabaya kepada Walikota Surabaya. Kalau sebelum keluar PP Pengupahan, penentuan UMK Surabaya harus melalui tahapan panjang, setelah keluar PP Pengupahan, proses tersebut dapat dipersingkat melalui survei Komponen Hidup Layak (KHL) yang awalnya 1 tahun sekali menjadi 5 tahun sekali dan menggunakan formula yang telah ditentukan di PP Pengupahan. Proses penetapan UMK Surabaya setelah keluarnya PP Pengupahan tidak berbeda dari Proses sebelum berlakunya PP Pengupahan. Perbedaan hanya ada pada proses penggunaan survei KHL sebagai acuan penetapan UMK Surabaya yang diganti dengan formula pada PP Pengupahan. Kata kunci : Peran Dewan Pengupahan kota Surabaya, Penetapan UMK Surabaya, Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan Abstract The enactment of the Government Regulation number 78 of 2015 concerning Wages have various impacts, one of them is that using of formulas in the determination of the Surabaya minimum wages so that parties are concerned that the Government Regulation number 78 of 2015 Preliminary will eliminate the role of the Surabaya`s City Wage Council in determining Surabaya Minimum Wages. The aims of the study are to Know the Implementation difference of role of the Surabaya city wages council after the enactment of the government regulation number 78 of 2015 concerning wages and to know the process determination Surabaya minimum wages after the enactment of that regulation.This research was using sociological juridical research with the techniques of the interview and observation. The informants of the interview were from the Surabaya City Wage Board and the Surabaya City Workers Union. The results of the interview of the four informants were analyzed by using the descriptive method. That means the researcher give a presentation in factual on the results of his research. The results of the study explained that the Applicability of the Government Regulation number 78 of 2015 concerning Wages made it easier for the Surabaya`s City Wage council to provide Surabaya Minimum wages proposal to the Mayor of Surabaya. Before the regulation, the determination of the Surabaya minimum wages must go through a long stage, after issuing that regulation, the process can be shortened through a survey of Decent Living Components which initially once a year becomes 5 years and uses the formula specified in of the Government Regulation number 78 of 2015 concerning Wages. The process of determining the Minimum wages of Surabaya after the issuance of the of the Government Regulation number 78 of 2015 concerning Wages is not different from the Process before the enactment of the Wages PP. The difference is only in the process of using the Decent Living Components survey as a reference for determining the Surabaya Minimum wages which is replaced with a formula that was placed in the Government Regulation number 78 of 2015 concerning Wages. Keywords : The Role of the Surabaya`s city wages council, Determination of the Surabaya Minimum wages. the Government Regulation number 78 of 2015 concerning Wages.

Pengelolaan Flight Information Region (FIR) Kepulauan Riau masih dikuasai oleh Singapura hingga saat ini. Pengelolaan FIR Kepulauan Riau oleh Singapura didasari dengan perjanjian delegasi pengelolaan FIR Kepulauan Riau, yaitu Agreement between Government of The Republic of Indonesia and Government of The Republic of Singapore on The Relignment of The Boundary Between The Singapore Flight Information Region and The Jakarta Flight Information Region. Perjanjian tersebut memiliki masa berlaku yang telah berakhir pada tahun 2001. Berakhirnya masa berlaku perjanjian membuat tidak adanya dasar hukum yang jelas pada pengelolaan FIR Kepulauan oleh Singapura. Berdasarkan UNCLOS 1982 serta Pasal 1 Konvensi Chicago 1944, dapat diketahui bahwa Kepulauan Riau adalah wilayah kedaulatan teritorial Indonesia, sehingga Indonesia memiliki kewajiban untuk mengelola FIR di wilayah tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, dirumuskan dua masalah yaitu keabsahan pengelolaan FIR Kepulauan Riau oleh Singapura berdasarkan hukum internasional serta bentuk penyelesaian sengketa pengelolaan FIR Kepulauan Riau antara Indonesia dengan Singapura berdasarkan hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian yuridis-normatif atau penelitian hukum normatif. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini dibedakan menjadi sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode preskripsi. Hasil Penelitian menyatakan bahwa pengelolaan FIR Kepulauan Riau oleh Singapura berdasarkan hukum internasional dapat dikatakan tidak sah karena perjanjian delegasi pengelolaan FIR Kepulauan Riau tidak sah berdasarkan teori berlakunya dan berakhirnya perjanjian internasional. Selanjutnya, penyelesaian sengketa perebutan kekuasaan pengelolaan FIR Kepulauan Riau antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura dapat diselesaikan melalui mahkamah internasional karena merupakan putusan pihak ketiga yang berdasarkan data fakta yang telah dihasilkan oleh tim Mahkamah Internasional sendiri, sifat putusan final dan mengikat tanpa banding, serta para pihak yang telah mengikatkan diri sebelumnya tanpa paksaan. Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu .Indonesia bersama Singapura perlu melakukan peninjauan ulang format perjanjian delegasi pengelolaan FIR Kepulauan Riau Tahun 1995 beserta MoD harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Selanjutnya, pihak ICAO diharapkan lebih meningkatkan peranannya dalam penyelesaian sengketa antar negara anggota serta melakukan kembali atas prosedur penyelesaian sengketa Kata Kunci : Flight Information Region, Perjanjian Internasional, Keabsahan, Kedaulatan, Penyelesaian Sengketa.

ABSTRAKPengangguran menjadi persoalan yang kompleks dan seakan tidak ada habisnya. Jumlah pencari kerja dengan jumlah lowongan kerja yang tidak seimbang menjadikan pengangguran meningkat setiap tahunnya. Program pemerintah untuk mengurangi pengangguran menjadi hal yang harus digiatkan secara serius untuk menanggulanginya. Salah satu program adalah mengadakan pameran kesempatan kerja yang telah diatur dalam Permenaker 39/2016 yang mengatur spesifik tentang persyaratan penyelenggaraan kegiatan Job Fair. Pada Pasal 54 ayat (3) Permenaker 39/2016 bahkan mengatur tentang larangan adanya pungutan biaya dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan kegiatan Job Fair. Namun terselenggaranya kegiatan Job Fair kerap menemui beberapa masalah yang berdampak dan merugikan masyarakat. Permasalahan tersebut adalah adanya pembebanan biaya atau tiket masuk yang harus dikeluarkan oleh peserta atau pencari kerja untuk dapat mengikuti kegiatan Job Fair yang tentunya hal tersebut dapat merugikan pencari kerja. Dengan adanya permasalahan tersebut sudah seharunya dalam hal ini pengawas ketenagakerjaan melakukan tugasnya sebagai penegak aturan untuk melakukan pengawasan terkait dengan kasus Job Fair berbayar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai pengawasan penerapan Pasal 54 ayat (3) Permenaker 39/2016 dan mengetahui apa kendala pengawas ketenagakerjaan dalam melakukan pengawasan penerapan Pasal 54 ayat (3) Permenaker 39/2016. Metode penelitian yang dipakai dalam penilitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis sosiologis/empiris, melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Informan berasal dari pihak pengawas ketenagakerjaan Disnakertrans Jatim beserta kepala BKK SMK Negeri 8 dan BKK SMK Negeri 1 Surabaya dan diolah dengan teknik deskriptif kualitatif, artinya peneliti akan memberikan sebuah pemaparan secara faktual atas hasil penelitiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pengawasan Pasal 54 ayat (3) yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan Disnakertrans Jatim berkordinasi dengan Disnaker Surabaya adalah meninjau secara keseluruhan dari awal persyaratan mengenai perijinan unntuk menyelenggarakan kegiatan Job Fair sampai turun ke lapangan untuk meninjau ada atau tidaknya pelanggaran terkait berkas ataupun adanya pungutan biaya. Kendala yang dialami oleh pengawas ketenagakerjaan dalam melakukan pengawasan terbagi menjadi dua, yakni kendala internal dan eksternal. Kendala internal terkait sumber daya manusia yang terbatas, anggaran dan sarana prasarana. Sedangkan kendala eksternal adalah keterbatasan informasi yang didapat terkait dengan informasi terselenggaranya kegiatan Job Fair yang tidak patuh pada aturan yang berlaku.Kata kunci: tenaga kerja, pencari kerja, pengawasan, kendala, job fair, tiket masuk. ABSTRACT Unemployment becomes a complex and endless problems. The disparity of quantity of job seeker and job opportuinites make the situation even worse. Government programs to diminish unemployment are things that must be seriously intensified to execute in order to overcome that situation. One of them is Job Fair, that have been regulated in Ministery of Manpower's Regulation 39/2016 which specifically regulates the requirements for organizing Job Fair activities. In Article 54 paragraph (3) of the Minister of Manpower Regulation 39/2016 even regulates the prohibition on fees in any form in the implementation of Job Fair activities. However, the implementation of Job Fair activities had several problems to be found that had an impact and were damnify the society. The problem is the imposition of fees or entry tickets that must be issued by participants or job seekers to be able to participate in Job Fair activities, which of course can harm job seekers. With the existence of these problems, in this case the Ministry of Manpower must carry out his duties as enforcer of the rules to conduct supervision related to the case of the paid Job Fair. The purpose of this study was to find out about the control of the application of Article 54 paragraph (3) of Ministry of Manpower's Regulation 39/2016 and to find out what the constraints of Ministry of Manpower are in supervising the implementation of Article 54 paragraph (3) of Minister of Manpower's 39/2016. The research method used in this research is a social legal research method, through interview techniques and documentation. The informants came from the Ministry of Manpower of the East Java Disnakertrans along with the heads of BKK SMK Negeri 8 and BKK SMK 1 Surabaya and were processed with qualitative descriptive techniques, meaning the researchers would provide a factual explanation of the results of their research. The results showed that the application of supervision of Article 54 paragraph (3) carried out by Ministry of Manpower at the Ministry Manpower and Transmigration Office of East Java in coordination with the Surabaya Manpower Office was to review the initial requirements regarding licensing to carry out Job Fair activities to the field to review whether or not there were file breach related to fees. Constraints experienced by inspectors from Ministry of Manpower in carrying out supervision are divided into two, namely internal and external constraints. Internal constraints related to limited human resources, budget and infrastructure. While external constraints are limited information obtained related to information on the implementation of Job Fair activities that do not comply with the applicable rules. Keywords: employment, job seeker, ascendancy, contraints, job fair, entrance ticket.

Abstrak Mogok kerja yang dilakukan oleh pekerja/buruh yang tergabung dalam serikat pekerja/serikat buruh PUK SPL FSPMI PT Smelting merupakan akibat dari gagalnya perundingan PKB-8 yang dilaksanakan oleh pihak perusahaan PT Smelting dengan pihak serikat pekerja/serikat buruh PUK SPL FSPMI PT Smelting dan SKS. Batas waktu yang telah disepakati oleh para pihak dalam Tata Tertib Perundingan PKB-8 telah terlewati, sehingga berakibat pada perbedaan penafsiran antara para pihak. Pihak serikat pekerja menilai terlewatinya batas waktu merupakan sebuah deadlock dan berakibat pada melakukan Mogok Kerja, sementara pihak perusahaan itu belum deadlock karena pihak perusahaan masih mau berunding berakibat pada PHK sepihak dan pengggantian pekerja secara sepihak oleh perusahaan. Penelitian ini khusus mengkaji mogok kerja yang dilakukan oleh pihak pekerja/buruh serta meneliti PHK serta penggantian pekerja secara sepihak yang dilakukan oleh pihak perusahaan dan apa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak pekerja/buruh yang di-PHK dan digantikan sepihak oleh pihak perusahaan. Tujuan penelitian untuk mengetahui kesesuaian mogok kerja yang dilakukan oleh pihak pekerja/buruh dan PHK serta penggantian pekerja secara sepihak oleh pihak perusahaan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UUK. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum terdiri bahan hukum primer, sekunder, dan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan teknik studi kepustakaan serta wawancara. Teknik analisis metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan mogok kerja yang dilakukan oleh pihak pekerja/buruh yang tergabung dalam serikat pekerja/serikat buruh PUK SPL FSPMI PT Smelting adalah sah menurut peraturan perundang-undangan. Tindakan PHK serta penggantian pekerja secara sepihak yang dilakukan oleh pihak perusahaan PT Smelting bertentangan dengan ketentuan Pasal 144 UUK. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak pekerja, baik lingkup litigasi maupun non litigasi sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Rekomendasi peneliti adalah penaatan segala peraturan Perundang-undangan yang ada sebelum melakukan tindakan yang akan berakibat kepada para pihak, serta untuk mengupayakan Perundingan Bipartit terlebih dahulu bilamana terjadi perselisihan. Kata Kunci: PT Smelting, mogok kerja, PHK, penggantian pekerja sepihak. Abstract The strike action carried out by workers / labor unions incorporated in the labor union / labor union PUK SPL FSPMI PT Smelting is the result of the collapse of the PKB-8 negotiations conducted by PT Smelting company with the union / labor union PUK SPL FSPMI PT Smelting and SKS. Deadlines approved by the parties to the PKB-8 Bargaining Rule have been passed, resulting in different interpretations between the parties. Unions argue that endorsement approval is deadlock and leads to work strikes, while the company has not reached a dead end because the company is still willing to negotiate resulting in unilateral dismissal and unilateral reimbursement of workers by the company. . This study specifically examines strikes by workers / workers and checks for unemployment and unilateral worker reimbursement by companies and what remedies can be taken by workers who are dismissed and reimbursed unilaterally by the company. The purpose of this research is to know the suitability of strike done by worker / labor and dismissal and unilateral worker replacement by company side with provisions as regulated in UUK. The type of research is normative law research using approach of legislation and case approach. Types of legal materials comprise primary, secondary, and non-legal legal materials. Techniques of collecting legal materials with literature study techniques and interviews. Prescriptive method analysis technique. The result of the research shows strike conducted by the workers / laborers who are united in the union / labor union PUK SPL FSPMI PT Smelting is valid according to the laws and regulations. Acts of unemployment and unilateral reimbursement by the company of PT Smelting are wrong for violating the provision of Article 144 of UUK. Legal efforts that can be done by the workers, both the scope of litigation and non litigation as in the provisions of Law Number 2 Year 2004 on Industrial Relations Dispute Settlement. The researchers recommendation in relation to this case is to comply with all existing legislation prior to committing an act which would result to either party or both parties, and to seek the first bipartite negotiation in the event of a dispute. Keywords: PT Smelting, strike, layoffs, replacement of unilateral workers.

AbstractThe real contribution of fish farmer in the development of the national economy through the amount of fisheries production is not followed by the level of welfare of the fish farmer. That the welfare of fish farmers to be able to fulfill their needs with the income they obtain is still very limited. This article aims to analyze the legal empowerment model of fish farmer through the triple helix model development approach. This research is a sociolegal research which is a mixed method between legal research methods and social science. The data used are primary data and secondary data. The results showed that normatively, the role provisions of the government and fish breeders have been clearly regulated, but the provisions for tertiary institutions have not been regulated, even though the role played by universities is no less important. Higher education as one of the elements in the triple helix has human resources who are able to provide knowledge and understanding related to production sharing agreements through legal assistance and mentoring workshops. The government is responsible for the welfare of its citizens, not only acting as a regulator, but also as a facilitator, dynamist and catalyst. Keywords : Legal Empowerment, Fish Farmer,Triple Helix