Suchergebnisse

Tradisi perang berbasis keadilan dapat ditemukan dalam sejarah pemikiran politik Islam pada masa awal khalifah Islam. Dalam kajian ini, penulis menggunakan dua pisau analisis yaitu interpretasi tekstual terhadap Alquran dan Hadis, dan interpretasi sejarah perang suci dalam tradisi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menggali prinsip-prinsip dasar jihad, dan membandingkannya dengan teori perang berbasis keadilan untuk menemukan sisi persamaan dan perbedaanya, serta membangun argumentasi apakah jihad bisa dikategorikan sebagai bentuk perang yang memenuhi rasa keadilan masyarakat yang tertindas. Studi kasus dalam kajian ini adalah konsepsi jihad Imam Samudra dalam buku kontroversialnya "Aku Melawan Teroris". Dengan menggunakan analisa Jus Ad Bellum dan Jus In Bello, ditemukan bahwa apabila jihad dipandang sebagai sesuatu yang sakral dan suci, maka kesucian jihad tidak bisa dikotori dengan tindakan terorisme. Dalam perspektif teologi dan hukum Islam, penelitian ini membuktikan penyalahgunaan ayat-ayat jihad oleh Imam Samudra untuk menjastifikasi tindakan terorisme yang dilakukannya di Bali.

The transnational communities, or in other terms, the migrant communities whowent to the US and the UK, or to any other European states had strong belief intheir religion in which they might not be contaminated by the secular ideology inthe Western countries. In this respect, the phenomenology of religion in internationalrelations is a relatively new and surprising. Accordingly, this paper aims atinvestigating the implications of the emergence of trans-national religious groupsfor international relations. The paper will argue that the rise of trans-nationalreligious groups has produced a profound impact on international relations. Thefactors that influenced this transformation in international relations is the contemporaryprocesses of globalization which scholars argue, are pivotal to bringingreligion to the centre stage of international relations. In order to deepen theunderstanding of this process, two case scenarios will be analyzed, namely, theSikh Diasporas and the imagined Islamic community, the umma. In this paper, ithas been argued that the rise of trans-national religious actors may affect statesovereignty in one way or another. Under secular ideology, the role of religion ismarginalized from the public sphere, in particular, the domain of politics and religion is being obviously separated. This separation, according to both groups,is problematic. It is therefore, the emergence of Islamic and Sikh communities isconsidered by some liberal democratic countries like India as a peril to its statesovereignty. In Islamic doctrines, the Muslims hold a principle in din wa dawla,the unity of state and religion, while in Sikhism, the Sikhs have to trust miri andpiri, the unification of religious and political institution.Masyarakat transnasional atau dalam terma lain disebut juga sebagai masyarakatmigran yang menetap di Amerika dan Inggris, atau ke negara-negara Eropalainnya memiliki keyakinan yang kuat terhadap agama mereka dan tidakterkontaminasi oleh ideologi sekuler Barat. Pada konteks ini, fenomenologi ...

Pada era demokrasi dengan keterbukaan informasi publik dan kebebasan beraspirasi sehingga Negara menyediakan 30% quota pada kaum perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu legislatif 2014. Hal ini telah menjadi perhatian yang cukup lama dalam aspirasi-aspirasi bagi para pejuang kesetaraan gender termasuk menjadi cita-cita dan tuntunan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama khususnya dalam bidang politik. Dengan ketersedian quota yang dapat mendorong lebih jauh lagi perjuangan bagi kaum perempuan, posisi peran dan aktivitas perempuan Indonesia dalam dunia politik semakin meningkat dalam ukurannya sendiri dari waktu ke waktu di dalam sejarah Indonesia merdeka. Keterwakilan perempuan yang memadai setidaknya dapat memberikan, melengkapi, dan menyeimbangkan visi, misi, dan oprasionalisasi Indonesia selanjutnya yang objektif namun berempati dan berkeadilan gender (tidak mendiskriminasikan salah satu jenis kelamin saja) dan membuktikan bahwa Indonesia memiliki sistem demokrasi yang ramah bagi gender. Sebagai seorang perempuan yang akan maju dalam pilgub 2018 umi Rohmi mengontrol untuk mencapai target kemenangan menggunakan beberapa komunikasi karena perempuan masih dipandang sebagai mahluk second class mahluk kedua di daerah Nusa Tenggara Barat jadi umi Rohmi menggunakan beberapa cara seperti bentuk kampanye yang dilakukannya mulai dari memperkenalkan (mensosialisasikan) diri kepadaPada era demokrasi dengan keterbukaan informasi publik dan kebebasan beraspirasi sehingga Negara menyediakan 30% quota pada kaum perempuan untuk ikut berpartisipasi dalam pemilu legislatif 2014. Hal ini telah menjadi perhatian yang cukup lama dalam aspirasi-aspirasi bagi para pejuang kesetaraan gender termasuk menjadi cita-cita dan tuntunan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama khususnya dalam bidang politik. Dengan ketersedian quota yang dapat mendorong lebih jauh lagi perjuangan bagi kaum perempuan, posisi peran dan aktivitas perempuan Indonesia dalam dunia politik semakin meningkat dalam ukurannya sendiri dari waktu ke waktu di dalam sejarah Indonesia merdeka. Keterwakilan perempuan yang memadai setidaknya dapat memberikan, melengkapi, dan menyeimbangkan visi, misi, dan oprasionalisasi Indonesia selanjutnya yang objektif namun berempati dan berkeadilan gender (tidak mendiskriminasikan salah satu jenis kelamin saja) dan membuktikan bahwa Indonesia memiliki sistem demokrasi yang ramah bagi gender. Sebagai seorang perempuan yang akan maju dalam pilgub 2018 umi Rohmi mengontrol untuk mencapai target kemenangan menggunakan beberapa komunikasi karena perempuan masih dipandang sebagai mahluk second class mahluk kedua di daerah Nusa Tenggara Barat jadi umi Rohmi menggunakan beberapa cara seperti bentuk kampanye yang dilakukannya mulai dari memperkenalkan (mensosialisasikan) diri kepada

This paper explains about innovation of the local government which is part of the Population and Civil Registration (Dukcapil) service reform. Aklamasidansa is the policy of the West Aceh Regency in the matter of arranging birth certificates and death certificates that are integrated with village funds. The issue of legal identity is still a problem in Indonesia, many people do not have a legal identity so that it has an impact on all services provided by the government to the community. Aklamasidansa is an innovation that brings government and society closer. Aklamasidansa has been running since 2017 and operates in the assisted villages. This study used a qualitative method with a case study approach, the informants of this study were the community as recipients of services, the West Aceh government as an innovator. The results of the study show that the aklamasidansa policy has increased the coverage of legal identity ownership, especially birth certificates which increased from 70.25% percent (June 2017) to 93.90 percent (December 2018). Aklamasidansa as one of the service innovations to the community is running very well in improving the data administration of the village and make it easier for citizens to receive services in arranging birth certificates and death certificates.

Aceh as one of the special autonomous regions which has a large enough budget compared to other regions makes the Aceh regional government have more useful programs to help alleviate poverty with a variety of superior programs, many regional potentials from various sectors that can be developed. The purpose of this study is to analyze the implementation of community empowerment programs through the Aceh Kreatif program so far and how the conditions of opportunities and challenges can be utilized by local governments in developing products and services from community empowerment through the Aceh Kreatif program. The research method used is a qualitative method. descriptive with the literature study technique The Aceh Creative Program is one of the 15 flagship programs of the Aceh government which indeed aims to improve the community's economy by emphasizing innovation creativity and utilizing local potential that is spread throughout the region from cities to villages in Aceh, contained in Aceh Qanun No.1 of 2019 concerning the Aceh Medium Term Development Plan (RPJM) for 2017-2022. The performance of the implementation of community empowerment through the Aceh program can be said to be good. 115 Bumdes are developing and getting turnover and obtaining PAG, several businesses were born in the village from community empowerment through the Aceh Kreatif program. Communication of the implementing agency is carried out through Focus Group discussions (FGD) then coordination meetings which are held regularly at the beginning of the year. In addition, the PMG Aceh Office conducts monitoring and evaluation of several gampongs in Aceh. Opportunities and challenges faced include central government support, competition, advances in science and technology, limited advice and infrastructure, as well as the quality and quantity of human resources.