Keberadaan hukum Islam telah berlaku di Indonesia sejak zaman kerajaankerajaan Nusantara hingga saat ini, bahkan hukum Islam sudah menjadi sumber hukum utama bagi mayoritas penduduk Indonesia. Namun secara konstitusional Indonesia tidak menyatakan diri sebagai negara Islam, meskipun mayoritas peduduknya beragama Islam. Indonesia menganut bukan negara agama, namun juga bukan negara sekuler, tetapi secara filosofis adalah negara religius meskipun secara bentuk kelembagaan adalah sekuler. Sehingga norma-norma hukum agama, termasuk norma hukum Islam, dapat menjadi salah satu sumber materiil dalam pembentukan regulasi hukum atau peraturan perundang-undangan. Fenomena terintegrasinya beberapa prinsip, nilai dan ketentuan formal hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional tentu tidak muncul secara tiba-tiba. Namun proses ini terjadi melalui pergulatan yang panjang, serta di dalamnya sarat dengan kepentingan politik. Dari sekian rezim yang berkuasa di Indonesia, semuanya memiliki karakteristik yang berbeda dalam memberlakukan hukum Islam yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Peran politik hukum terhadap pembangunan hukum nasional di Indonesia tidak bisa lepas dari konteks sejarah. Sepanjang sejarah Negara Republik Indonesia telah terjadi perubahan-perubahan politik secara bergantian (bedasarkan periodisasi sistem politik) antara politik yang demokratis dan politik otoriter. Sejalan dengan perubahan-perubahan politik itu, karakter produk hukum juga akan berubah. Terjadinya perubahan itu karena hukum merupakan produk politik, maka karakter produk hukum berubah jika politik yang melahirkannya berubah.
Keberadaan hukum Islam telah berlaku di Indonesia sejak zaman kerajaankerajaan Nusantara hingga saat ini, bahkan hukum Islam sudah menjadi sumber hukum utama bagi mayoritas penduduk Indonesia. Namun secara konstitusional Indonesia tidak menyatakan diri sebagai negara Islam, meskipun mayoritas peduduknya beragama Islam. Indonesia menganut bukan negara agama, namun juga bukan negara sekuler, tetapi secara filosofis adalah negara religius meskipun secara bentuk kelembagaan adalah sekuler. Sehingga norma-norma hukum agama, termasuk norma hukum Islam, dapat menjadi salah satu sumber materiil dalam pembentukan regulasi hukum atau peraturan perundang-undangan. Fenomena terintegrasinya beberapa prinsip, nilai dan ketentuan formal hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional tentu tidak muncul secara tiba-tiba. Namun proses ini terjadi melalui pergulatan yang panjang, serta di dalamnya sarat dengan kepentingan politik. Dari sekian rezim yang berkuasa di Indonesia, semuanya memiliki karakteristik yang berbeda dalam memberlakukan hukum Islam yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Peran politik hukum terhadap pembangunan hukum nasional di Indonesia tidak bisa lepas dari konteks sejarah. Sepanjang sejarah Negara Republik Indonesia telah terjadi perubahan-perubahan politik secara bergantian (bedasarkan periodisasi sistem politik) antara politik yang demokratis dan politik otoriter. Sejalan dengan perubahan-perubahan politik itu, karakter produk hukum juga akan berubah. Terjadinya perubahan itu karena hukum merupakan produk politik, maka karakter produk hukum berubah jika politik yang melahirkannya berubah.
Perkembangan pertumbuhan sistem ekonomi syariah, menuntut terhadap adanya penyesuaian-penyesuaian aturan hukum yang diberlakukan, khususnya terkait dengan penyelesaian sengketa yang terjadi. Baik secara litigasi maupun secara non litigasi. Termasuk bagian upaya penyelesaian ekonomi syariah, adalah melalui badan arbitrase syariah. Namun dalam perspektif yuridis, aturan mengenai kewenangan memberikan putusan eksekusi dan pembatalan terhadap putusan arbitrase syariah masih terjadi dualisme antara Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Hal ini mencerminkan adanya ketidakpastian hukum dalam masalah tersebut. Melalui penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal ini, penelitian ini bertujuan untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan melakukan pembuktian kebenaran yang dicari dari preskripsi-preskipsi hukum yang tertulis dalam kitab Undang-Undang serta sumber hukum lainnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan historis (historical approach). Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma norma dalam hukum positif tentang kepastian hukum pelaksanaan eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah, khususnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Pertentangan norma hukum tentang kewenangan pelaksanaan eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase tersebut, meskipun secara yuridis terdapat pertentangan, namun Mahkamah Agung telah melakukan langkah politik hukum untuk menyelesaikan dualisme kewenangan tersebut yang dapat menyelesaikan dalam jangka waktu pendek. Namun untuk penyelesaian jangka panjang, perlu adanya pembenahan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, guna menjamin kepastian hukum bagi para pencari keadilan.The development of the growth Islamic economic system requires the adjustments to the rule of law applied, particularly related to the settlements of disputes that occur, both litigation and non-litigation. One of the parts of efforts to solve sharia economics is through Islamic ...
Embodiment of the mandate of 1945 constitution is the enactment of Law No. 20 Year 2003 on National Education System, which is a product of the first education law in the early 21st century. This law became the legal basis to establish a national education by applying the principles of democracy, decentralization, autonomy and education that upholds human rights. This law is the basis to develop a national education law by applying the principles of democracy, decentralization, autonomy and education that upholds human rights. Since the Declaration of Independence August 17, 1945, the law on the national education system has undergone several changes.Of the many elements of educational resources, the curriculum is one element that can make a significant contribution to the development process of realizing the potential quality of the learners. There is no doubt that the curriculum, which was developed with based on competence is indispensable as an instrument to guide learners who are able to become a qualified human being and proactively meet the challenges of the times which always change and evolving.Conceptually, the curriculum is an educational response to the needs of society and nation in developing its young generation. Pedagogically, educational curriculum is designed to give learners the opportunity to develop his or her potential in a fun learning environment and in accordance with his ability to have the desired quality of society and nation. Legally, the curriculum is a public policy that is based on the philosophical foundations of the nation and judicial decisions in the field of education.
Embodiment of the mandate of 1945 constitution is the enactment of Law No. 20 Year 2003 on National Education System, which is a product of the first education law in the early 21st century. This law became the legal basis to establish a national education by applying the principles of democracy, decentralization, autonomy and education that upholds human rights. This law is the basis to develop a national education law by applying the principles of democracy, decentralization, autonomy and education that upholds human rights. Since the Declaration of Independence August 17, 1945, the law on the national education system has undergone several changes.Of the many elements of educational resources, the curriculum is one element that can make a significant contribution to the development process of realizing the potential quality of the learners. There is no doubt that the curriculum, which was developed with based on competence is indispensable as an instrument to guide learners who are able to become a qualified human being and proactively meet the challenges of the times which always change and evolving.Conceptually, the curriculum is an educational response to the needs of society and nation in developing its young generation. Pedagogically, educational curriculum is designed to give learners the opportunity to develop his or her potential in a fun learning environment and in accordance with his ability to have the desired quality of society and nation. Legally, the curriculum is a public policy that is based on the philosophical foundations of the nation and judicial decisions in the field of education.
In the big state structure of Indonesian, there are two kinds of state structure. The firstone is Infrastructure which is a political life that unseen from the outside yet real and has dynamics, since infra structure is on the society prosperous, so that the action is just seen by observing deeper in the society. While the second one is supra structure (the government sphere) that is a governmental politics life, which can be seen from the outside, because supra structure is more felt and more included in its action. Life pulse of supra structure can be felt in plain view by anyone. Because this supra structure which directly taking care the society. In this sector, there is state institutes which has role in the process of political life (government).
In the big state structure of Indonesian, there are two kinds of state structure. The firstone is Infrastructure which is a political life that unseen from the outside yet real and has dynamics, since infra structure is on the society prosperous, so that the action is just seen by observing deeper in the society. While the second one is supra structure (the government sphere) that is a governmental politics life, which can be seen from the outside, because supra structure is more felt and more included in its action. Life pulse of supra structure can be felt in plain view by anyone. Because this supra structure which directly taking care the society. In this sector, there is state institutes which has role in the process of political life (government).
Amid the hectic new social space (virtual space), mediated reality, and an era of disruption, the truth of information spread via media is hard to determine, especially with the outbreak of hoaxes that have become a trending issue the past few decades. Hoaxes are a virtual crime, an act committed via the spread of false stories. Hoaxes can be in the form of accusations of another person committing an immoral act and defamation (assassination character), in this case, accusing another person doing adultery. The author argues that the issue of the criminal act of accusing adultery (qadzaf) in positive Indonesian law is significant to be studied since provisions of positive Indonesian law, as stated in Criminal Code, do not specifically discuss the criminal act of accusing adultery (qadzaf). This study aimed to analyze the problem of the criminal act of accusing adultery (qadzaf) in positive law by using maqa>s{id al-Sharia. The study is library research conducted by examining materials from the main book relating to problems and other supporting qualitative research studies. This research employed a descriptive-analytical method by describing the legal materials obtained, and then they were analyzed using maqa>s{id al-Sharia. The research results showed that punishment for the perpetrator of a criminal act of accusing adultery (qadzaf) as regulated in Article 310 paragraph (1) of the Criminal Code is a maximum imprisonment of nine months and or a maximum fine of four thousand and five hundred rupiahs. The aspect of d{arūriyyāt about punishment for perpetrators of accusing adultery (qadzaf) is the protection of honor (ḥifz{ al-'ir{{d). This aspect relates to everyone's honor that must be protected. Through the legislative institution, a country needs to reconstruct the Criminal Code into a better law, such as revising a particular chapter that has not fulfilled a sense of justice in eradicating crime very disturbing society since a policy must righteously be able to settle the problems in society. Based on the changes in law, following the development of social life and technology today is inevitable.Di tengah riuhnya ruang sosial baru (ruang virtual), realitas yang termediasi, era disrupsi, kebenaran informasi yang tersebar via media sangat sulit ditentukan, apalagi dengan menyeruaknya hoax yang sejak beberapa dekade belakangan menjadi tren isu. Hoax menjadi bentuk kejahatan virtual; suatu tindakan yang dilakukan via penyebaran cerita palsu, dapat berupa tuduhan orang lain melakukan tindakan buruk, dan pencemaran nama baik (assassination character); dalam hal ini menuduh orang lain berbuat zina. Penulis berpendapat bahwa persoalan tindak pidana menuduh zina (qadzaf) dalam hukum positif Indonesia penting dikaji mengingat dalam ketentuan hukum positif Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam KUHP tidak membahas secara khusus mengenai tindak pidana menuduh zina (qadzaf). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persoalan tindak pidana menuduh zina (qadzaf) dalam hukum positif dengan menggunakan maqa>s{id al-Sharia. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan dari buku utama yang berkaitan dengan masalah dan buku penunjang lainnya yang berkaitan dengan kajian penelitian yang bersifat kualitatif. Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis dengan cara menguraikan bahan hukum yang diperoleh, selanjutnya menganalisis dengan menggunakan pisau analisis maqa>s{id al-Sharia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi bagi pelaku tindak pidana menuduh zina (qadzaf) sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP adalah pidana penjara paling lama sembilan bulan dan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Aspek d{arūriyyāt yang berkenaan dengan hukuman bagi pelaku menuduh zina (qadzaf) adalah aspek perlindungan terhadap kehormatan (ḥifz{ al-'ir{{d). Aspek ini berkaitan dengan kehormatan setiap orang yang harus dilindungi. Negara melalui lembaga legislatif perlu melakukan restrukturisasi KUHP kepada hukum yang lebih baik agar dapat tercipta suatu hukum yang baik, seperti melakukan revisi terhadap pasal tertentu yang dianggap masih belum memenuhi rasa keadilan dalam rangka memberantas kejahatan yang sudah sangat meresahkan masyarakat, karena sebuah kebijakan selayaknya harus mampu menjawab masalah dimasyarakat. Pada dasarnya perubahan undang-undang merupakan sebuah keniscayaan dalam rangka mengikuti perkembangan kehidupan sosial masyarakat dan teknologi saat ini.
