Suchergebnisse

Jalan Panjang konstitusional untuk menemukan format pemerintahan telah mengantarkan pada titik pilihan terhadap sistem presidensil dengan sistem multi partai yang diperhadapkan pada realitas politik tentang koalisi dalam mengusung sekaligus memenangkan calon presiden. Keberhasilan dari presiden terpilih dalam menjalankan tugas konstitusionalnya kedepan salah satunya akan ditentukan dari keberhasilan presiden dalam memilih Menteri-menterinya, presiden yang tidak kuat dan berani, akan sangat rentan dikendalikan oleh partai pengusung dalam bingkai koalisi, termasuk dalam hal pengangkatan menteri, sehingga akan mereduksi hak prerogatif presiden. Tujuan tulisan ini hendak mengurai konsep pengisian kabinet yang ideal guna mewujudkan pemerintahan yang berkualitas konstitusi. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah pendekatan sejarah dan statute dengan Teknik analisis preskriptif. Hasilnya, secara yuridis ketentuan tentang persyaratan pengangkatan menteri oleh presiden masih memiliki "ruang kosong" terkait persyaratan kualifikasi, kompetensi atau pun keahlian seseorang dalam pengangkatan sebagai menteri. Kondisi ini tak jarang menyebabkan pengangkatan menteri lebih berdasar pada bagi-bagi "voucer hadiah" oleh presiden terhadap partai politik sebagai balas budi atas "keringat" partai yang bercucuran saat pemenangannya menjadi presiden. Pilihan untuk menapaki jalan konstitutional menuju zaken kabinet merupakan pilihan yang tepat, dengan mekanisme pengangkatan yang menciptakan kultur kompetisi, selektif dan objektif, dimana semua dapat mengusulkan orang-orang yang dianggap baik dan kompoten, dan tim kecil bentukan presiden yang akan menelusuri rekam jejak keahlian serta integritas calon menteri, dan hasilnya berbuah pada rekomendasi kepada presiden yang akan menentukan siapa-siapa saja menteri yang akan membantunya mewujudkan pemerintah yang berkualitas konstitusi, pemerintah yang mampu menunaikan janji konstitusi pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, sekaligus juga melakukan pemenuhan hak konstitusional warga negaranya. Kata Kunci : Presidensial; Zaken Kabinet; Konstitusi

Perubahan UUD 1945 yang telah dilakukan MPR membuktikan, bahwa ada benturan kepentingan sehingga menjadikan perubahan konstitusi yang 'tambal sulam' dan tidak berorientasi kepentingan jangka panjang, serta jauh dari kata memuaskan karena 'elitis' dan kurang partisipatif, maka perubahan konstitusi seharusnya tidak dilakukan oleh satu lembaga saja yang dalam hal ini adalah MPR. Oleh karna itu, penting kirannya melibatkan Mahkamah Konstitusi agar tercipta hasil perubahan UUD NRI 1945 yang partisipatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang apa urgensi pelibatan mahkamah konstitusi dalam perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bagaimana prospektif pelibatan mahkamah konstitusi dalam perubahan undang undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini mengunakan Jenis penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Urgensi pelibatan MK dalam perubahan Undang Undang Dasar di dasarkan pada beberapa hal, antara lain: Pertama, terdapat banyak kelemahan dalam amandemen pertama sampai dengan amandemen ke-empat; Kedua, Eksistensi MPR sebagai lembaga politik; ketiga, Pelakasanaan prinsip Checks and Balance System; Keempat, Perwujudan MK sebagai The Guardian Of Consitution. Bahwa Prospektif pelibatan MK dalam perubahan UUD NRI 1945 adalah dengan menekankan pada political good will dari MPR untuk menyusun Mekanisme perubahan UUD NRI 1945 dengan melibatkan MK sebagai lembaga negara yang memberikan Sertfikasi Konstitusi dari hasil kajian perubahan yang dilakukan oleh Komisi konstitusi sebelum mendapatkan persetujuan dari MPR untuk ditetapkan sebagai hasil perubahan UUD 1945 yang baru. hasil dari mekanisme perubahan konstitusi dengan melibatkan MK ini ditujukan untuk menghasilkan perubahan konstitusi yang bersifat the people of the constitution.The amendments of the 1945 Constitution that the MPR has done proves that there is a conflict of interest that makes constitutional changes 'patchy' and not oriented to a long term interest and far from satisfying because ...

The purpose of this research is to know and analyze the Legal Regulation of The Impeachment of Regional Heads and/or Deputy Heads of Regions according to The Provisions of Law No. 23 of 2014 on Local Government and the effectiveness of impeachment against the deputy Regent of Gorontalo Regency. The type of research used by researchers in the preparation of this study is to use normative research types that are supported by the existence of field data (empirical) using 2 (two) approaches, namely the Legislative And Case Approach. The results of this study show that the effectiveness of impeachment against the deputy Regent of the Gorontalo Regency is influenced by 3 (three)factors that affect the effectiveness of dismissal against the deputy Regent of the Gorontalo Regency, namely: the legal factor. alone, where there is no normative framework that regulates the law of dismissal events in the head of the region, second, law enforcement factors, namely regarding the competence of judges in the break the case and the unclear involvement of legal counsel (advocate), third, the legal culture factor characterized by the disobedience of the Ministry of Home Affairs to the deadline which has been made imitatively in Law 23 of 2014 concerning Local Government.

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menjadi penyebab penyalahgunaan narkotika oleh pegawai negeri sipil dikota gorontalo serta upaya penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika oleh pegawai negeri sipil di kota gorontalo. Jenis Penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun Penelitian ini adalah jenis Penelitian normatif-empiris, Adapun pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini adalah, antara lain: Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach); Pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa faktor-faktor terjadinya penyalahgunaan narkotika yang melibatkan pegawai Negeri Sipil di Kota Gorontalo di akibatkan oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal, faktor internal yaitu dengan mencoba-coba untuk menyalahgunakan narkotika, dan faktor eksternal yaitu dengan faktor lingkungan tempat tinggal dan lingkungan pergaulan. Dan upaya-upaya dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika oleh Pegawai Negeri Sipil dilakukan mulai dari upaya preventif yang dilakukan dengan cara penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya narkoba, upaya Represif yang bersifat tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Gorontalo Kota dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo, dan melakukan upaya Rehabilitasi secara sosial dan secara fisik, selain itu melakukan tes urine secara berkala disetiap instansi, harus adanya sosialisasi secara rutin dan penindakan hukum secara tegas bagi PNS yang melakukan penyalahgunaan Narkotika. Kata kunci: Kriminologi; Pegawai Negeri Sipil; Narkotika ABSTRACT The purpose of this study was to determine and analyze the factors that cause narcotics abuse by civil servants in the city of Gorontalo and efforts to combat drug abuse by civil servants in the city of Gorontalo. The type of research used by researchers in compiling this research is a type of normative-empirical research. The approaches used by researchers in compiling this research are, among others: the statutory approach (Statue Approach); The case approach (case approach). The results of this study indicate that the factors in the occurrence of narcotics abuse involving civil servants in Gorontalo City are caused by several factors, both internal and external factors, internal factors, namely trying to abuse narcotics, and external factors, namely environmental factors. place of residence and social environment. And efforts in overcoming narcotics abuse by civil servants are carried out starting from preventive efforts carried out by means of counseling and socialization about the dangers of drugs, repressive efforts that are law enforcement actions carried out by the Gorontalo City Police and the National Narcotics Agency of Gorontalo Province, and carrying out Rehabilitation efforts socially and physically, apart from conducting regular urine tests in every agency, there must be routine outreach and firm legal action for civil servants who commit narcotics abuse.

72 years independent of Indonesia, the regulation of culture became a "fragmented norm" into various laws, then in 2017 Indonesia has a special law regulating the promotion of culture, as if it was an oasis in the midst of "extinction" the protection against extinct regional languages including Bonda and Bulango languages. This research is intended to examine the prospects of the policies that need to be taken by the Bone Bolango District Government in protecting and sustaining the Bonda and Bulango languages as a form of fulfillment Indonesia Constitution promises that are leerplicht. The scientific method used in this study is a type of normative research with a statute approach, case aproach and conseptual approach. The results showed that the reality of the protection of Bonda and Bulango Languages was far from the maximum word, it can be seen from the lack of documentation about the Bulango Language morphology and the condition of the use of Bulango language which only leaves one speaker, while Bonda Language is even a Bonda dictionary but its use is still limited to the Suwawa peoples only, with the condition of its speakers diminishing. The policy prospects that can be carried out by the local government in protecting and preserving the Bonda and Bulango languages include the establishment of a regional regulation on the protection and preservation of Bonda and Bulango as the basis for the Bone Bolango district Government which will regulate the obligations of educational institutions both formal and informal Primary and Secondary level in the protection and preservation of Bulango and Bonda languages, village government obligations, peoples obligations, and the role of the council of custom or duango lo lipu, including the source of the budget for the protection and preservation of Bonda and Bulango languages, and followed by technical policies others as a real form of preservation of the two languages.

Tujuan Penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui urgensinya pembentukan peraturan daerah tentang majelis penyelesaian sengketa Pilkades di Wilayah Kabupaten Pohuwato, dan materi muatan tentang urgensi pembentukan peraturan daerah tentang majelis penyelesaian sengketa Pilkades di Wilayah Kabupaten Pohuwato. Penelitian ini meggunakan jenis Penelitian hukum normative, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach); pendekatan historis (historical approach); pendekatan komparatif (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). hasil Penelitian ini menujukkan bahwa; pertama, Urgensi pembentukan majelis penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa di kabupaten pohuwato yang mengedepankan musyawarah sesuai asas otonomi asli desa ini harus diterapkan oleh pemerintah. Pada intinya dalam proses penyelesaian sengketa pilkades adalah lembaga mana yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut tanpa ada campur tangan dari pihak ke tiga yaitu pemerintah daerah. Kedua, Terkait dengan materi muatan penting mengenai peraturan daerah tentang majelis penyelesaian sengketa pilkades di wilayah Kabupaten Pohuwato yang untuk diperhatikan dalam proses pelaksanan Pilkades yaitu; (1) Pada Tahap Pra Pemungutan Suara, (2) Pada Tahap Pemungutan Suara, (3) Paska Pilkades yang harus disesuaikan dengan ketentuan pembentukan peraturan perudang-undangan yang ada di UU. ; The research objectives to be achieved are to determine the urgency of establishing regional regulations regarding Pilkades dispute settlement assemblies in the Pohuwato Regency area, and content material on the urgency of forming regional regulations regarding Pilkades dispute resolution assemblies in the Pohuwato Regency Region. This research uses a type of normative legal research, using a statute approach (statue approach); historical approach (historical approach); a comparative approach (comparative approach), and a conceptual approach (conceptual approach). The results of this study indicate that; First, the urgency to form a dispute settlement assembly resulting from the election of village heads in the pohuwato district that prioritizes deliberation according to the principle of original village autonomy must be implemented by the government. In essence, the Pilkades dispute resolution process is which institution has the authority to resolve the dispute without interference from a third party, namely the regional government. Second, related to the important content of regional regulations regarding the Pilkades dispute settlement council in the Pohuwato Regency area which must be considered in the Pilkades implementation process, namely; (1) At the Pre-Voting Stage, (2) At the Voting Stage, (3) Post Pilkades which must be adjusted to the provisions of the formation of statutory regulations in the Act.