Suchergebnisse

28 Ergebnisse

Sortierung:

Open Access#12021

KAJIAN YURIDIS PROSEDUR PEMBENTUKKAN UNDANG-UNDANG OMNIBUSLAW

BASE

Open Access#22021

IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI WISATA DAN KEBERSIHAN TEMPAT WISATA DIKOTA PADANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

BASE

Open Access#32022

PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK ATAS PENDIDIKAN TERHADAP ANAK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA MASA PANDEMI DI KOTA PADANG

BASE

Open Access#42015

Pelaksanaan Sanksi Administrasi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Bidang Usaha Pertambangan Emas Yang Menggunakan Alat Berat Di Kabupaten Sijunjung

BASE

Open Access#52015

Implementasi Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau – Pulau Kecil Dalam Pengelolaan Ekosistem Mangrove Di Jorong Mandiangin Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat

BASE

Open Access#62015

PROSEDUR PEMEKARAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DI TINJAU DARI ASPEK OTONOMI DAERAH DI DESA SIGAPOKNA KECAMATAN SIBERUT BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PROPINSI SUMATERA BARAT

BASE

Open Access#72015

KONSERVASI SUMBER DAYA PERIKANAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 60 TAHUN 2007 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA IKAN DI DAERAH PESISIR KOTA PARIAMAN

BASE

Open Access#82014

Pelaksanaan Perizinan Angkutan Kota Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Padang

BASE

Open Access#92014

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DARI APBN/APBD PASCA DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK

BASE

Open Access#102014

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA LEGISLATIF PADA PEMILU TAHUN 2009 PASCA DIKELUARKANNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 22-24 / PUU-IV/2008 TERHADAP NOMOR URUT CALON LEGISLATIF

BASE

Open Access#112014

Peranan pajak parkir Bandara Internasional Minangkabau sebagai salah satu sumber penunjang dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Padang Pariaman (Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009)

BASE

Open Access#122014

IMPLEMENTATION OF FUNCTIONS AND DUTIES VILLAGE CONSULTATIVE BODY ( BPD ) IN THE IMPLEMENTATION OF THE VILLAGE IN THE VILLAGE SALIGUMA MENTAWAI ISLANDS Of WEST SUMATERA PROVINCE

BASE

Open Access#132014

Peranan Pemerintah Kota Padang Dalam Myelenggarakan Anggaran Pendidikan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisitem Pendidikan Nasional

BASE

Open Access#142014

Eksistensi Organisasi Greenpeace Sebagai Subjek Hukum Lingkungan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Dalam Rangka Penyelamatan Hutan Di Provinsi Riau

BASE

Open Access#152013

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAM TERHADAP ANAK YANG MENJALANKAN HUKUMAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK TANJUNG PATI PAYAKUMBUH

BASE