Suchergebnisse

Penelitian ini berfokus pada kajian tentang akomodasi isu gender dalam pemerintahan dan tata kelola tambang di Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten ini dipilih sebagai lokasi penelitian dengan dua alasan, pertama bahwa sejak tahun 2018 Bojonegoro dipimpin oleh bupati perempuan dan kedua, Bojonegoro juga merupakan daerah pertambangan minyak dan gas bumi. Kepemimpinan Anna Mu'awanah di Bojonegoro menarik untuk dikaji, mengingat isu gender diangkat sebagai salah satu visi pada saat pemilihan kepala daerah berlangsung. Melalui metode penelitian kualitatif yang dipadukan dengan perspektif feminisme sebagai pisau analisis, penelitian ini memperoleh hasil antara lain bahwa transisi kepemimpinan Suyoto ke Anna Mu'awanah tidak menampakkan perubahan signifikan, terhadap transformasi kebijakan perempuan dan tata kelola tambang. Suyoto sebagai bupati laki-laki, ternyata lebih banyak menghasilkan produk kebijakan pro-perempuan dan pengendalian dampak tambang seperti peraturan daerah Dana Abadi Migas, sebaliknya Anna belum memiliki satupun peraturan daerah terkait tata Kelola tambang. Dalam konsep keterwakilan politik, kepemimpinan Anna Muawanah dapat dikategorikan sebagai kepemimpinan formalistik dan simbolik. Meskipun dalam penunjukan pimpinan dinas dan badan di lingkungan Pemerintah Bojonegoro, Anna banyak memilih perempuan, namun kebijakan Anna yang spesifik mempertimbangkan perempuan belumlah banyak. Kalaupun ada, secara kualitatif kebijakan tersebut tampak lebih memasukkan kebutuhan gender praktis dibandingkan kebutuhan gender strategis.

Theoretically and empirically, the presence of women in politics is believed to reduce corruption behaviour. Unfortunately, in Indonesia, such essential categorization is not proven to reduce corrupt behavior considering that women can also be an executor, connoisseur, and even intermediaries of corrupt behavior. Women, as one category of sex, is not sufficient to analyze the role of women in corruption act, because woman is bounded by culture, religion, ethnicity and social class. Based on this background, this study attempts to find the root of the problem and the solution for woman politician in corruption act. By using electoral system theory and political party as theoretical analysis and literature study as the method, this study identifies that behavior of women corruptor cannot be separated from the power of elites in political parties and parliaments. The strong power of the oligarchic elite in political parties and parliaments itself is the result of an open proportional election system which has an impact on the high competitiveness of parties, so that led to high cost of political to be beared by women. Ultimately, to improve such conditions, the engineering of electoral and party systems is most likely to be a solution, as both are easy to intervene by state actors and civil society groups. In conclusion, this paper shows that political parties have to be responsible in promoting gender equality, and willing to review the quota and zipper system in relation to the proportional systems

This research aims to reveal the relations between democracy and customary power in handling the East Timorese ex-refugees in Belu Regency, East Nusa Tenggara Province, Indonesia, related to democratic practices More specifically, democracy is limited to the context of potential exclusion access of the Village Fund for new residents. This research used a qualitative and case studies approach to reveal democratic practices related to the implementation of Village Funds that are intertwined with the local culture. The subjects in this research were new residents in Fatuba'a Village which is geographically close to the cross-border between Indonesia and East Timor. Nearly half of Fatuba'a's populations are new residents who are East Timorese ex-refugees. A large number of new residents have become a complex social problem for Fatuba'a Village. The data collection techniques consist of observation, in-depth interviews, and focus group discussions. The results showed that customary institutions play a significant role in distributing power both in aspects of government and village development, including the distribution of village funds-use. The Liudasik tribe is a successful dominant tribe obtaining legitimacy of the new residents by granting customary land as a place to live and farming for their contribution to elect the village head from the Liudasik tribe. In the context of the Village Fund, its use also shows the interdependence between new residents and the Liudasik tribe. Consequently, the new residents have an access to village funds. There is no exclusion of new residents for the Fatuba'a's Village Fund-use. The dependence of new residents on customary institutions has perpetuated the customary power of the Liudasik tribe.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap keterkaitan demokrasi dengan kekuasaan adat dalam menangani eks pengungsi Timor-Leste di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia, terkait dengan praktik demokrasi. Lebih spesifiknya, demokrasi dibatasi pada konteks potensi eksklusi akses Dana Desa bagi penduduk baru. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus untuk mengungkap praktik demokrasi terkait implementasi Dana Desa yang terjalin erat dengan budaya lokal. Subjek dalam penelitian ini adalah penduduk baru di Desa Fatuba'a yang secara geografis berdekatan dengan perbatasan antara Indonesia dan Timor-Leste. Hampir separuh dari penduduk Fatuba'a adalah penduduk baru eks pengungsi Timor-Leste. Banyaknya penduduk baru telah menjadi masalah sosial yang kompleks bagi Desa Fatuba'a. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, dan diskusi kelompok terfokus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat memiliki peran yang signifikan dalam mendistribusikan kekuasaan baik dalam aspek pemerintahan maupun pembangunan desa, termasuk dalam penyaluran penggunaan dana desa. Suku Liudasik merupakan suku dominan yang berhasil mendapatkan legitimasi penduduk baru dengan memberikan tanah ulayat sebagai tempat tinggal dan bercocok tanam atas kontribusi mereka untuk memilih kepala desa dari suku Liudasik. Dalam konteks Dana Desa, penggunaannya juga menunjukkan adanya saling ketergantungan antara penghuni baru dengan suku Liudasik. Dengan demikian, penduduk baru memiliki akses ke dana desa. Tidak ada eksklusi terhadap penduduk baru untuk penggunaan Dana Desa Fatuba'a. Ketergantungan penduduk baru pada lembaga adat telah melanggengkan kekuasaan adat suku Liudasik. ; This research aims to reveal the relations between democracy and customary power in handling the East Timorese ex-refugees in Belu Regency, East Nusa Tenggara Province, Indonesia, related to democratic practices More specifically, democracy is limited to the context of potential exclusion access of the Village Fund for new residents. This research used a qualitative and case studies approach to reveal democratic practices related to the implementation of Village Funds that are intertwined with the local culture. The subjects in this research were new residents in Fatuba'a Village which is geographically close to the cross-border between Indonesia and East Timor. Nearly half of Fatuba'a's populations are new residents who are East Timorese ex-refugees. A large number of new residents have become a complex social problem for Fatuba'a Village. The data collection techniques consist of observation, in-depth interviews, and focus group discussions. The results showed that customary institutions play a significant role in distributing power both in aspects of government and village development, including the distribution of village funds-use. The Liudasik tribe is a successful dominant tribe obtaining legitimacy of the new residents by granting customary land as a place to live and farming for their contribution to elect the village head from the Liudasik tribe. In the context of the Village Fund, its use also shows the interdependence between new residents and the Liudasik tribe. Consequently, the new residents have an access to village funds. There is no exclusion of new residents for the Fatuba'a's Village Fund-use. The dependence of new residents on customary institutions has perpetuated the customary power of the Liudasik tribe.