EFISIENSI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERINDUSTRIAN MEMPRODUKSI BARANG YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR NASIONAL INDONESIA
AbstractThis article examines what criminal policy chosen at each stage of law enforcement against criminal acts industrial production of goods that do not meet the Indonesian National Standards mandatory and research is an interdisciplinary law with the assumption (paradigm) legal research is not just seen as the rules / norms but also as a value containing economic calculations. The nature of the research is descriptive research with a form of evaluative research. The approach uses qualitative research approach secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques in this study using library research (literature study) and study the documentation. Data processing techniques in this study the data obtained is presented qualitatively then be analyzed using descriptive analysis. And data analysis techniques in the study of data reduction, data presentation and conclusion.The result of that criminal policy in law enforcement against criminal acts that violate the provisions of SNI started in the formation of legislation by the legislature, At the level of investigation and prosecution were carried out by investigators, police investigators and prosecutors of the Attorney as the authority of state government (executive), criminal policy in law enforcement against criminal acts that violate the provisions of SNI no special policies. The criminal policy of judicial power which is run by the Supreme Court and judicial bodies underneath, law enforcement against criminal acts that violate the provisions of SNI can be done in three (3) aspects of function invocations ultimum remedium criminal law, proof materially application for the goods and / or services are subjected to compulsory SNI and the imposition of criminal optimal.AbstrakTulisan ini mengkaji apa kebijakan kriminal yang dipilih pada setiap tahapan penegakan hukum terhadap tindak pidana perindustrian memproduksi barang yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia wajib kesejahteraan sosial masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian hukum interdisiplin dengan asumsi (paradigma) penelitian hukum tidak hanya dilihat sebagai aturan/norma tetapi juga sebagai nilai yang mengandung kalkulasi ekonomi.Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan bentuk penelitian evaluative.Pendekatannya menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan sumber data bahan pustaka di bidang hukum yakni bahan hukum primair, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier.Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan library research (studi kepustakaan) dan studi dokumentasi. Teknik pengolaan data dalam penelitian ini data yang diperoleh disajikan secara kualitatif kemudian akan dianalisis dengan menggunakan analisis diskriptif. Dan teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil bahwa Kebijakan kriminal dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang melanggar ketentuan SNI wajib dimulai dari tingkat pembentukan undang-undang oleh lembaga legislatif, Di tingkat penyidikan dan penuntutan yang dilaksanakan oleh PPNS, Penyidik Polri, dan Penuntut Umum pada Kejaksaan RI sebagai kekuasaan pemerintahan negara (eksekutif), kebijakan kriminal dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang melanggar ketentuan SNI wajib tidak ada kebijakan khusus. Kebijakan kriminal kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Mahkamah Agung RI dan badan peradilan di bawahnya, tercermin dari putusan hukum terhadap tindak pidana yang melanggar ketentuan SNI wajib dapat dilakukan dalam 3 (tiga) aspek yaitu penjalanan fungsi ultimum remedium hukum pidana, penerapan pembuktian secara materiil atas barang dan/atau jasa yang diberlakukan SNI wajib dan penjatuhan pidana yang optimal.
