Search results

Asphalt, which is the result of lubricating coal minerals (non-renewable), requires effective management from the government which is realized through rational policies. Efficient policy planning is needed to overcome policy problems without causing major consequences. This research aims to develop selected policy alternatives through selecting alternative policies for managing Buton asphalt mines in Buton Regency. The focus of this research is public policy analysis, namely methods for identifying problems, determining goals, evaluating alternative options, selecting alternatives, and measuring policy performance. This research, only focusing on the best alternative for management policies for the Buton asphalt mine in Kab. Buton. This research aims to analyze and identify: selected policy alternatives to be recommended in the management of asphalt mines in Kab. Buton. The approach used is mixed method. In problem formulation, using descriptive qualitative, to project policy alternatives using public policy analysis techniques through three stages (I), problem formulation techniques (hierarchy), developing into the Projection Forecasting method (extrapolative), ending with alternative selection based on Franklin's criteria. Alternative method looks at the consequences of each policy are equivalent to scoring based on technical, economic, financial and administrative feasibility. The research results show that there are three alternatives developed based on projection forecasting (extrapolative) assessments, namely: structuring institutional authority in asphalt mining management (2.36), strengthening Buton asphalt policy as a leading sector in Buton Regency (2.82), consistency policy in the preparation of Buton asphalt mine management policies (3.18). The selection of consistent alternatives for developing Buton asphalt mine management policies is the most prominent and has a fairly high probability of success and can be carried out. Where policy consistency through social mapping and domestic policy obligations increasing a larger portion for optimal domestic use (distribution to regions for use of State roads) can encourage the use of Buton asphalt nationally. If this condition continues, economic growth can continue. Alternative consistency in preparing Buton asphalt mine management policies in making Buton asphalt mine management policies is the best alternative choice for Buton asphalt mine management policies in Buton Regency.

ABSTRAKLatar Belakang: Kemandirian anak dalam melakukan personal hygiene dapat meningkatkan derajat kesehatan pada anak usia prasekolah. Pola Asuh merupakan salah satu cara orang tua dalam mengasuh anak untuk melakukan personal hygiene secara mandiri dengan berbagai type pola asuh. Tujuan: Mengetahui hubungan antara pola asuh orang tua dan tingkat kemandirian personal hygiene anak usia prasekolah di TK Wonua Morini kelurahan Tobimeita Kota Kendari. Metode: Penelitian ini menggunakan rancangan observasional dengan pendekatan cross sectional. Penelitian ini dilakukan di TK Wonua Morini Kelurahan Tobimeita. Populasi pada penelitian ini berjumlah 60 orang. Teknik pengambilan sampling dengan simple RandomSampling, Jumlah sampel sebanyak 52 responden. Instrument penelitian berupa questioner, etika penelitian dengan memberikan informed consent pada responden. Analisis dilakukan dengan uji statistic Chi Square. Hasil: Dari 52 responden, berdasarkan pola asuh orang tua demokratis, memiliki anak dengan kemandirian cukup sebanyak 15 responden (28,8%), dan kemandirian kurang sebanyak 4 responden (7,7). pola asuh orang tua otoriter, anak yang memiliki kemandirian cukup 7 responden (13,5%) dan kemandirian kurang sebanyak 14 responden (26,9%), berdasarkan pola asuh orang tua yang permisif, anak dengan kemandirian cukup sebanyak 0 responden (0) dan anak dengan memiliki kemandirian kurang sebanyak 12 responden (23,1%). Hubungan pola asuh orang tua dengan tingkat kemandirian personal hygiene anak usia prasekolah diperoleh nilai ρ = 0,000 (ρ < 0,05). Simpulan: Ada hubungan antara pola asuh orang tua dan tingkat kemandirian personal hygiene anak usia prasekolah di TK Wonua Morini kelurahan Tobimeita Kota Kendari. Kata Kunci: Anak usia prasekolah, Kemandirian personal hygiene, Pola asuh orang tua.

ABSTRAKLatar Belakang: Kemandirian anak dalam melakukan personal hygiene dapat meningkatkan derajat kesehatan pada anak usia prasekolah. Pola Asuh merupakan salah satu cara orang tua dalam mengasuh anak untuk melakukan personal hygiene secara mandiri dengan berbagai type pola asuh. Tujuan: Mengetahui hubungan antara pola asuh orang tua dan tingkat kemandirian personal hygiene anak usia prasekolah di TK Wonua Morini kelurahan Tobimeita Kota Kendari. Metode: Penelitian ini menggunakan rancangan observasional dengan pendekatan cross sectional. Penelitian ini dilakukan di TK Wonua Morini Kelurahan Tobimeita. Populasi pada penelitian ini berjumlah 60 orang. Teknik pengambilan sampling dengan simple Random Sampling, Jumlah sampel sebanyak 52 responden. Instrument penelitian berupa questioner, etika penelitian dengan memberikan informed consent pada responden. Analisis dilakukan dengan uji statistic Chi Square. Hasil: Dari 52 responden, berdasarkan pola asuh orang tua demokratis, memiliki anak dengan kemandirian cukup sebanyak 15 responden (28,8%), dan kemandirian kurang sebanyak 4 responden (7,7). pola asuh orang tua otoriter, anak yang memiliki kemandirian cukup 7 responden (13,5%) dan kemandirian kurang sebanyak 14 responden (26,9%), berdasarkan pola asuh orang tua yang permisif, anak dengan kemandirian cukup sebanyak 0 responden (0) dan anak dengan memiliki kemandirian kurang sebanyak 12 responden (23,1%). Hubungan pola asuh orang tua dengan tingkat kemandirian personal hygiene anak usia prasekolah diperoleh nilai ρ = 0,000 (ρ < 0,05). Simpulan: Ada hubungan antara pola asuh orang tua dan tingkat kemandirian personal hygiene anak usia prasekolah di TK Wonua Morini kelurahan Tobimeita Kota Kendari. Kata Kunci: Anak usia prasekolah, Kemandirian personal hygiene, Pola asuh orang tua.

Abstract In the times at the moment where people are growing increasingly progressing to become an advanced society and modern, and in any social development is closely linked to the changes that occurred in the midst of society, especially in the decisions and policies set by the State Administration. This is because the community is part of a large organization called the state, so that the life of the nation cannot be separated from the interference of the state in regulating the public interest. One form of government participation in managing public interests is the Public Administration (State). Administration is not limited to the activities of writing, but covers a wider field. Administration was not a familiar thing in everyday life. In addition, we also often find him anywhere and anytime in the aspects of our lives. However, many people do not know and understand the meaning and significance of what is true about the administration Administration is not new that exist in modern times, but it has existed since time immemorial. The basics of the administration is in the time is now there at the time of the Prophet first. As the distribution of zakat, inheritance, registration of accounts payable, the distribution of alms to the people around who are less able, it is already included in the activities of the administration. The sources are contained in the Qur'an, the Sunnah and Hadist. Islam has the concept of the state administration and administration of comprehensive government as exemplified by the Prophet for leading the community in Medina. In Islam the state institutions cannot be separated from the collective concept that exists in a moral foundation and Islamic law. Keywords: Role of the State Administration in the Life of Nation and State in Islam Perspecti Abstrak Pada saat-saat di saat orang-orang tumbuh semakin maju untuk menjadi masyarakat yang maju dan modern, dan dalam setiap perkembangan sosial sangat terkait dengan perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, terutama dalam keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Administrasi Negara . Ini karena masyarakat adalah bagian dari organisasi besar yang disebut negara, sehingga kehidupan berbangsa tidak dapat dipisahkan dari campur tangan negara dalam mengatur kepentingan publik. Salah satu bentuk partisipasi pemerintah dalam mengelola kepentingan publik adalah Administrasi Publik (Negara). Administrasi tidak terbatas pada kegiatan menulis, tetapi mencakup bidang yang lebih luas. Administrasi bukanlah hal yang lazim dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kita juga sering menemukannya di mana saja dan kapan saja dalam aspek kehidupan kita. Namun, banyak orang tidak tahu dan mengerti arti dan arti dari apa yang benar tentang administrasi administrasi bukanlah hal baru yang ada di zaman modern, tetapi sudah ada sejak dahulu kala. Dasar-dasar administrasi adalah pada waktunya sekarang ada pada zaman Nabi pertama. Sebagai distribusi zakat, pewarisan, pendaftaran hutang, distribusi sedekah kepada orang-orang sekitar yang kurang mampu, itu sudah termasuk dalam kegiatan administrasi. Sumber-sumbernya terkandung dalam Al Qur'an, Sunnah dan Hadist. Islam memiliki konsep administrasi negara dan administrasi pemerintahan yang komprehensif sebagaimana dicontohkan oleh Nabi untuk memimpin masyarakat di Madinah. Dalam Islam, institusi negara tidak dapat dipisahkan dari konsep kolektif yang ada dalam landasan moral dan hukum Islam. Kata Kunci: Peran Administrasi Negara dalam Kehidupan Bangsa dan Negara dalam Perspektif Islam

This article discusses the relationship and legitimacy of the king as the highest authority of the kingdom with the ulama in the Islamic government system in the kingdom of bone. For clarity in this study, the author uses historical and anthropological studies as "scalpels" to find the desired information. The results of the study showed that between the king and the ulama indeed built a harmonious relationship, the king as the ruler of the region and the ulama as religious authorities. This was seen at least in two respects, namely: first the ulama as an advisor to the king in the government, second kinship ties through marriage. In addition, although the election of the king was built on the line of "mangkau" or original blood, "to manurung" the king as the holder of the highest legitimacy still coordinated with the ulama as an advisor for the election of a new king.Artikel ini membahas tentang relasi dan legitimasi Raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi kerajaan dengan klien (ulama) dalam sistem pemerintahan Islam pada kerajaan Bone. Untuk mencapai titik terang dalam kajian ini, penulis menggunakan telaah historis dan antropologi sebagai pisau bedah dalam mencari informasi yang diinginkan. Hasil penelitian ini terungkap bahwa antara raja dan ulama memang terbangun relasi dan harmonis antara raja sebagai penguasa wilayah dengan ulama sebagai otoritas keagamaan. Hal ini dapat dilihat sekurang-kurangnya dalam dua hal. Pertama, posisi ulama sebagai penasehat raja dalam pemerintahan. Kedua, hubungan kekerabatan melalui pernikahan. Selain itu, meskipun pemilihan raja dibangun atas garis keturunan mangkau atau berdarah asli dari to Manurung raja sebagai pemegang legitimasi tertinggi tetap berkoordinasi dengan ulama sebagai penasehat dalam hal pemilihan raja baru.

Rahmawati (2018). Effect of Government Expenditures on the Gross Regional Domestic Product of Regency / City in South Kalimantan Province. Advisor: M. Rusmin Nuryadin, SE, M.Si. This study was conducted to (1) Find out what's happening in the gross regional districts / municipalities in the province of South Kalimantan; (2) online factors that are more specific to the gross domestic product of the district / city in the province of South Kalimantan. The study was conducted in 13 districts/ cities in the province of South Kalimantan. Data is processed using panel data regression analysis with Fixed Effect Model (FEM) as the best model.Based on the analysis, the results of the study are simultaneously related to and a positive relationship between regional expenditure money to the GRDP of the district / city in the province of South Kalimantan. And in general it can be used for direct spending in the previous year has a very significant influence on the GRDP of districts / cities in South Kalimantan Province. Keywords: GRDP, direct shopping (direct shopping and indirect shopping).

Rahmawati 2019. :Analisis faktor-fa ktor penyebab kredit bermasalah pemilikan rumah (KPR) pada Bank Sultra Cabang Utama Kendari. (Dibimbing oleh Akyar Abdullah, dan S a h r u n,). Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor Penyebab kredit bermasalah pada kredit pemilikan rumah (KPR) (debitur) yaitu: faktor internal dan faktor eksternal terhadap kredit bermasala pada Bank Sultra Cabang Utama Kendari. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Kendari Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah survei lapangan dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi kepada pengawai Kredit pemilikan rumah (KPR) dalam status debitur bermasalah. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa faktor penyebab kredit bermasalah yaitu, Pembinaan nasabah, persaingan antar lembaga keuangna, Debitur diberhentikan,Nasabah diturunkan dari jabatan,Sisi Agunan, Nasabah Menunggak dan Nasabah mempunyai masalah keluarga.

This paper examines the system of Islamic government according to al-Mawardi and its application in Indonesia. The first study focused on the early history of government in the history of Islamic politics since the Prophet built the State of Medina until it developed until the Abbasid dynasty. Al-Mawardi, who lived in the Middle Ages when the political situation at that time was very unstable and led to the decline of the Abbasid dynasty, gave birth to a concept of a government system based on the political reality of his day. Imam al-Mawardi's political thinking was then poured in the work of al-Ahkam al-Sulthaniyyah and became a basic concept for the development of political thought and its application in the modern era including in Indonesia. In Indonesia, the application of al-Mawardi's theory of social contracts explains the relationship between ahl al-halli wal aqdi and ahl Imamah. This concept was then embodied and developed in the system of governance in Indonesia into 3 boards, namely: legislative institutions, executive institutions, and judicial institutions. ; Tulisan ini mengkaji tentang sistem pemerintahan Islam menurut al-Mawardi dan aplikasinya di Indonesia. Diawali dengan kajian sejarah pemerintahan awal sejarah politik Islam sejak Nabi membangun Negara Madinah hingga mengalami perkembangan sampai pada masa dinasti Abbasiyyah. Al-Mawardi yang hidup pada abad pertengahan dimana situasi politik pada saat itu sangat tidak stabil dan mengarah pada masa kemunduran dinasti Abbasiyyah telah melahirkan sebuah konsep sistem pemerintahan yang didasarkan realitas politik pada zamannya. Pemikiran politik Imam al-Mawardi kemudian dituangkan dalam karya al-Ahkam al-Sulthaniyyah dan menjadi konsep dasar bagi pengembangan pemikiran politik dan penerapannya di era modern termasuk di Indonesia. Penerapannya di Indonesia tampak pada teori al-Mawardi mengenai kontrak sosial yang menjelaskan hubungan antara ahl al-halli wal aqdi dengan ahl Imamah. Konsep ini kemudian diejawantahkan dan dikembangkan dalam sistem pemerintahan di Indonesia menjadi 3 lembaga, yaitu: lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif.

Good governance adalah istiah yang digunakan ditentukan dalam literatur pembangunan untuk menggambarkan bagaimana lembaga-lembaga publik melakukan urusan publik dan mengelola sumber daya publik untuk menjamin realisasi hak asasi manusia. Pemerintahan menggambarkan "proses pengambilan keputusan dan proses dengan mana keputusan diimplementasikan (atau tulak diimplementasikan)'. Good Governance Ini dapat berlaku untuk perusahaan, internasional, nasional, pemerintahan lokal atau interaksi antara sektor-sektor lain dari masyarakat. Konsep "good governance' sering muncul sebagai model untuk membandingkan ekonomi (yang) tidak efektif atau lembaga politik dengan ekonomi yang layak dan juga lembaga politik. Karena pemerintah yang paling "sukses" dalam dunia kontemporer adalah negara demokrasi liberal yang terkonsentrasi di Eropa dan Amerika negara-negara 'lembaga senng menetapkan standar yang digunakan untuk membandingkan negara-negara lain institusi Karena pemerintahan yang baik panjang dapat difokuskan pada suatu bentuk pemerintahan, organisasi bantuan dan otoritas negara-negara maju sering akan fokus arti pemerintahan yang baik untuk satu sel persyaratan yang sesuai dengan agemla organisasi, membuat "good governance" menyiratkan banyak hal yang berbeda dalam konteks yang berbeda

AbstrakAdministrasi dalam makna sempit adalah tata kelola teknis suatu tata usaha yang meliputi pengetikan konsep, surat dan sejenisnya serta menyimpan, menata dokumen dan arsip dalam sebuah tata usaha organisasi. Sedangkan pelayanan publik adalah pelayanan yang diberikan oleh badan publik seperti birokrasi pemerintah, BUMN, dan sebagainya baik pelayanan barang dan jasa yang dikelola pemerintah yang bersumber dari anggaran dan belanja negara atau daerah.Tulisan ini bertujuan mengungkap pentingnya perbaikan administrasi dalam kaitan dengan pelayanan publik. Sebab, tidak jarang badan publik mulai dari kelurahan, kecamatan kota/kabupaten, serta organisasi aparatur sipil negara (ASN) melalaikan tugasnya. Misalnya, soal pelayanan KTP, KK, Akta kelahiran, akta warisan, hibah, wakaf, sertifikat tanah, pajak, retribusi, IMB, SITU, SIUP, Izin Gannguan (HO), Akta pernikahan, dan sebagainya masih sangat lemah. Bahkan terkadang ada di antara badan publik yang memenuhi standar minimal pelayanan publik, atau pelayanan tidak memuaskan atau cenderung mengecewakan warga.Simpulan dari tulisan ini adalah bagaimana badan pelayanan publik dapat memberikan pelayanan yang maksimal terhadap warga negara, sehingga Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Di antara indikator pelayanan publik yang baik adalah kecepatan, ketepatan waktu, biaya murah, dan administrasi yang memadai.Kata kunci: efektif, efisien, ASN, barang publik, jasa publik dan administration,transparancy.good coorporate government.

Pluralisme se­lalu menjadi problem, baik ketika menyangkut sistem eko-nomi, ideologi-politik maupun struktur sosial, apalagi masalah agama­-agama. Agama memiliki potensi integratif sekaligus disintegratif, maka perlu selalu diwaspadai sebagai sumber pemicuh Untuk itu, diperlukan pandangan teologis yang dapat dipertanggungjawabkan secara filo-sofis, dan dapat dilaksanakan dalam tataran etis, sebagai 'bekal hidup'. Konsep pluralisme agama dalam al-Qur'an adalah: Tidak adanya paksaan dalam beragama, pengakuan atas eksistensi agama-agama. kesatuan kenabian, dan kesatuan pesan ketuhanan.

These research purposes for knowing the influence change of inflation rate and nontax revenue (PTKP) to the state income from tax revenue (PPh 21). Data that has used in this research are primary and secondary which has taken from DJP, BPS and other relevant sources. This data used classic assumption test and multiple linear regressions. Research result showed that the changing of inflation rate and changing of nontax revenue (PTKP) had a significant effect to state income. Although mathematically the increasing of nontax revenue (PTKP) should decrease state income from tax, according to this research, the increasing of nontax revenue (PTKP) otherwise also increasing state income from tax. These mean that the government policy for increasing nontax revenue (PTKP) already correct policy.DOI:10.15408/sjie.v2i1.2374

The islamization in Tunisia applied Maliki School, a sect that has existed in 8 century. Anyhow, most of ulama also adhered Asy'ariyah theology and eternalize religious tradition such Maulid ceremony, reciting sufistic rite. However, the Islamic progress in this country decreased following the political waves happening in Tunisia, notebly in Franch colony. Along the Franch protectoral, there had been two religious movement namely, traditional and modern.

In public service, a very strong orientation of power during the New Order has made the bureaucracy became increasingly distant from its mission to provide public services. Bureaucracy and its officials more authority than the position itself as a public servant. Negative image of public bureaucracy today is inseparable from the history of the formation factor bureaucracy itself. In addition to that, the culture of the people of Indonesia are more patterned paternalistic make public bureaucracy as a "collection of" family who protect each other. Corruption, collusion, and nepotism is firmly attached to the cirri of the bureaucracy. It makes public bureaucracy into an organization that is difficult to be touched by the people, especially who have no kinship. Negative image of bureaucracy can be eliminated if the government is serious to fix the personnel management of public bureaucracy, empowering communities to supervise the administration and enforcement of strict laws. It is expected to be generated employees of public organizations qualified, competent, clean and free from corruption, collusion and nepotism.