Suchergebnisse

The implementation of learning in the new normal era that involves teachers and students is not running optimally due to the impact of the covid-19 pandemic. It causes learning not to run optimally. This study aimed to analyze the problems and solutions faced by teachers in implementing learning in the new normal era of covid-19. The type of research is descriptive qualitative. The subjects of this study were one principal, four teachers, and two students. This research uses interview, observation, and documentation data collection techniques. The method used is collecting, reducing, presenting, and drawing conclusions. Based on the research results obtained, face-to-face learning is carried out systematically and follows the guidelines for implementing face-to-face learning in the new normal. The school has implemented it according to the health protocol procedures. In terms of implementing the teaching and learning process in the classroom, the material delivery is quite condensed and only conveys the essential points. Face-to-face learning activities usually continue even though government regulations limit time availability.

ABSTRAKPenelitian ini menganalisis tentang peran pemerintah Indonesia dalam menangani masalah perdagangaan perempuan Indonesia ke Timur Tengah pada tahun 2016-2019. Namun di tengah upaya-upaya yang dilakukan, nyatanya pemerintah Indonesia juga memerlukan adanya sebuah elemen kerjasama dari sebuah lembaga ataupun organisasi, yang diharapkan mampu membantu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah perdagangan perempuan yang terjadi di Indonesia, salah satu upaya pemerintah yaitu dengan menjalin kerjasama bersama Internastional Organization for Migration (IOM). Karena mengingat kasus tersebut merupakan kejahatan lintas negara yang terorganisasi yang tidak hanya terjadi didalam negara tetapi telah melintasi batas negara. IOM tidak hanya memenuhi kebutuhan bantuan yang berkaitan dengan fisik, namun juga menjamin dan memelihara lingkungan tempat tinggal yang terjamin kebersihan, keamanan hingga kenyamanan nya. Pemerintah Indonesia dan IOM sudah sama-sama melakukan upaya dalam menangani masalah perdagangan perempuan yang terjadi di Indonesia ke Timur Tengah tersebut, namun bukan berarti upaya tersebut menjamin akan berkurangnya masalah perdagangan orang yang terjadi di Indonesia.Kata Kunci: Indonesia, Perdagangan Orang, Internastional Organization for Migration (IOM), Timur Tengah. ABSTRACTThis research analyzes the role of the Indonesian government in dealing with the problem of trafficking of Indonesian women to the Middle East in 2016-2019. However, in the midst of the efforts made, in fact, the Indonesian government also needs an element of cooperation from an institution or organization, which is expected to be able to assist the government's efforts to overcome the problem of trafficking in women that occurs in Indonesia, one of the government's efforts is to collaborate with international partners. Organization for Migration (IOM). Because considering that the case is an organized transnational crime that does not only occur within the state but has crossed national bordersIOM not only meets physical assistance ...

Social, economic factors, and utilization of posyandu towards stunting among toddlers of poor families of PKH recipients in PalembangBackground: Stunting is a nutritional problem caused by chronic malnutrition. Stunting can result in decreased concentration, memory damage, decreased learning, and school performance, decreased cognitive function, impaired motor development, and has a long-term impact on reducing productivity, thus inhibiting economic growth and causing intergenerational poverty. Stunting can be influenced by social, economic, and access to health services factors. Objective: To analyze the correlation of social, economic, and utilization of integrated services post (pos pelayanan terpadu/posyandu) with the incidence of stunting of under-fives in poor families in Palembang. Methods: This study used a quantitative method with a cross-sectional design in March-April 2019. The population was toddlers aged 24-59 months from poor families in Palembang, with the criteria receiving the cash transfer program from the Indonesian Government, called Program Keluarga Harapan (PKH). Samples were 100 people were chosen by proportional sampling. Data were analyzed by using the Chi-Square test and regression logistic test. Results: The proportion of stunting among toddlers in poor families of PKH recipients in Palembang was 29%. Multiple logistic regression test shows 4 (four) independent variables have a significant correlation to the incidence of stunting simultaneously. Those variable are maternal education (p=0.003, OR=7.278, 95% CI: 1.928-27.474), birth order (p=0.013, OR=0.144, 95% CI: 0.031-0.664), number of family members (p=0.013, OR=10.809, 95% CI: 1.639-71.278),irregular utilization of Posyandu (p=0.041, OR=3.524, 95% CI:1.055-11.768), and never using Posyandu (p=0.019, OR=5.282, 95% CI: 1.313-21.239). Low maternal education, huge family members (more than 4), irregularly and never use Posyandu increase risk of stunting 7.2 times, 10.8 times, 3.5, and 5.2 times, otherwise first or second birth order was a protective factor of stunting. Conclusions: Maternal education and utilization of Posyandu are protective factors, meanwhile huge family members (more than 4) and third or more birth order can increase stunting incidence among toddlers of poor families of PKH recipients.

Latar Belakang: Gizi menjadi hal penting dalam menjaga sistem kekebalan tubuh. Pasien COVID-19 memerlukan dukungan gizi yang menyeluruh untuk proses kesembuhan. Tujuan: Menganalisis implementasi kebijakan pelayanan gizi Rumah Sakit Rujukan COVID-19 di Kota Palembang. Metode: Penelitian kualitatif melalui wawancara mendalam pada 30 orang informan (5 Kepala Seksi Gizi, 5 Kepala Instalasi Gizi, 5 ahli gizi, 10 tenaga pengolahan, dan 5 pramusaji). Instrumen penelitian yaitu panduan wawancara dan observasi. Analisis data secara deskriptif dan triangulasi. Hasil: Implementasi kebijakan pelayanan gizi: (a) standar dan tujuan kebijakan direalisasikan dan diperkuat dengan Surat Keputusan Direktur, (b) Sumber dana, sumber daya manusia dan fasilitas memadai, (c) Karakteristik organisasi pelaksana sudah menerapkan kebijakan dengan pasti, (d) Komunikasi antar pelaksana dilakukan, tetapi hambatannya tidak patuhnya pelaksana tugas, (e) Sikap pelaksana sangat mendukung, namun terkendala kesenjangan pengetahuan, (f) Keadaan sosial ekonomi dan politik berjalan baik dan didukung semua aktor kebijakan (Kepala Seksi, Kepala Bidang, Direktur, Organisasi Profesi, dan Pemerintah pusat). Kesimpulan: Belum optimalnya implementasi kebijakan karena sikap pelaksana tidak konsisten. Diperlukan peningkatan pengetahuan COVID-19, terutama bagi tenaga gizi, pengolah, dan pramusaji, dan diperlukan peningkatan kerjasama seluruh lembaga terkait dan stakeholders untuk mendukung kebijakan pelayanan gizi, sehingga menjadi prioritas dalam proses penyembuhan pasien COVID-19.