Suchergebnisse

Tulisan ini akan mengkaji tentang Responsibilitas Penyelenggara Pemilu dalam Penanganan Pelanggaraan Pemilu. Adapun fokus tulisan ini yakni terkait dengan Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP) sebagai bentuk responsibilitas Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu dengan melihat pemilu 2014. Tujuan penelitian ini untuk melihat sejauhmana Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu ini mampu menunjang optimalisasi kinerja Bawaslu Propinsi DKI Jakarta dalam mengawal proses pemilihan umum, dan untuk menganalisis sisi lain dari GSRPP sehingga dari analisis ini akan dijadikan catatan penting bagi Bawaslu terkait bagaimana mengelola dan mengkoordinir Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP). Metodologi penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan datanya menggunakan library research. Intinya penelitian ini menjelaskan bahwa Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu merupakan gerakan pengawalan pemilu 2014 oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Gerakan ini merupakan terobosan yang dilakukan Bawaslu untuk meminimalisir pelanggaran pemilu. Namun, yang harus menjadi catatan, adalah keberadaan GSRPP ini harus dikoordinir dan dilatih dengan baik oleh Bawaslu. Jangan sampai sisi lain GSRPP ini dibuat karena bentuk ketidakmampuan dan ketidaksiapan Bawaslu bekerja dalam mengungkap berbagai pelanggaran pemilu di tingkat akar rumput. Sehingga pada akhirnya pelajar dan mahasiswa pengawas hanya sebagai tumbal demokrasi.

Pengabdian masyarakat ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan kepada siswa-siswi SMK Mathla'ul Anwar Kota Tangerang yang merupakan pemilih pemula. Pemilih pemula menurut Undang-Undang Pemilu yakni masyarakat yang berumur 17 tahun ke atas atau yang pernah menikah. Pengabdian ini ditujukan untuk meningkatkan partisipasi para pemilih pemula khususnya siswa-siswi SMK Mathla'ul Anwar Kota Tangerang karena berdasarkan observasi ditemukan masalah bahwa di SMK tersebut, siswa-siswinya masih rendah partisipasi politiknya dalam pemilu. Adapun alasannya karena mereka minim informasi tentang pemilu dan minimnya pendidikan politik bagi mereka. Berdasarkan masalah tersebut maka kami melaksanakan pengabdian masyarakat dengan harapan setelah diadakannya sosialisasi peningkatan partisipasi pemilih pemula maka pengetahuan mereka tentang pemilu dan politik bertambah sehingga akan berimplikasi pada tingginya tingkat partisipasi pemilih pemula pada pemilu 2019 mendatang. Kata Kunci : Partisipasi politik, pemilih pemula, pemilu

Penelitian ini membahas tentang pengaruh figur calon pemimpin terhadap partisipasi politik masyarakat Kelurahan Sunter Agung Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara pada Pemilukada DKI Jakarta 2012. Menariknya pilkada DKI Jakarta tahun 2012, dikarenakan para kandidat tidak hanya warga Jakarta saja namun kandidat dari luar Jakarta pun berkontestasi pada pilkada tersebut. Hal inilah kemudian yang mengakibatkan banyaknya figur pilihan yang akan menjadi pertimbangan warga Jakarta. Namun kembali lagi kepada masyarakat Jakarta mampu tidak memilih figur yang kredibel dan mempunyai kapasitas untuk memimpin Jakarta. Penelitian ini akan melihat apakah figur calon pemimpin yaitu credibility, dan capability mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat di Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara pada pilkada DKI Jakarta 2012; dan mengenai variabel kualitas figur calon pemimpin manakah yang mempunyai pengaruh dominan terhadap tingkat partisipasi politik masyarakat Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara pada pemilukada DKI Jakarta 2012. Metode Penelitian yang digunakan yakni kuantitatif. Dan hasil penelitian menjelaskan bahwa credibility dan capability mempunyai pengaruh yang positif signifikan terhadap partisipasi politik, dan credibility mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap partisipasi politik.

Tulisan ini akan mengkaji tentang Responsibilitas Penyelenggara Pemilu dalam Penanganan Pelanggaraan Pemilu. Adapun fokus tulisan ini yakni terkait dengan Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP) sebagai bentuk responsibilitas Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu dengan melihat pemilu 2014. Tujuan penelitian ini untuk melihat sejauhmana Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu ini mampu menunjang optimalisasi kinerja Bawaslu Propinsi DKI Jakarta dalam mengawal proses pemilihan umum, dan untuk menganalisis sisi lain dari GSRPP sehingga dari analisis ini akan dijadikan catatan penting bagi Bawaslu terkait bagaimana mengelola dan mengkoordinir Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP). Metodologi penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan datanya menggunakan library research. Intinya penelitian ini menjelaskan bahwa Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu merupakan gerakan pengawalan pemilu 2014 oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Gerakan ini merupakan terobosan yang dilakukan Bawaslu untuk meminimalisir pelanggaran pemilu. Namun, yang harus menjadi catatan, adalah keberadaan GSRPP ini harus dikoordinir dan dilatih dengan baik oleh Bawaslu. Jangan sampai sisi lain GSRPP ini dibuat karena bentuk ketidakmampuan dan ketidaksiapan Bawaslu bekerja dalam mengungkap berbagai pelanggaran pemilu di tingkat akar rumput. Sehingga pada akhirnya pelajar dan mahasiswa pengawas hanya sebagai tumbal demokrasi.

Tulisan ini akan membahas tentang analisis politik dari adanya keberadaan PMC Academi dalam Konflik Amerika Serikat dan Iraq, penulis memilih tema ini karena melihat bahwa adanya aroma bisnis dan kepentingan politik dari keberadaan PMC yang ada di Konflik Amerika Serikat dan Iraq tahun 2004-2007. Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendiri PMC Academi yakni Price dan Clark keduanya diketahui memiliki hubungan kedekatan dengan elit politik dan pemerintahan di Amerika Serikat saat itu. Hal inilah yang menjadi alasan kuat untuk menyatakan adanya kepentingan khusus diantara PMC Academi dan Pemerintah Amerika Serikat, sehingga tak heran mereka selalu hadir dalam setiap konflik Amerika khususnya di Iraq tahun 2004-2007. Kiprah PMC Academi dan PMC yang lain didukung oleh kebutuhan AS dan negara barat lain yang khususnya membutuhkan SDA seperti minyak bumi dan gas alam dikarenakan untuk mendapatkan itu, semua negara tersebut membutuhkan konflik dan perang dengan segala macam alasan. Kata Kunci: PMC Academi, Konflik Amerika Serikat dan Iraq

Tulisan ini mengkaji tentang penerapan sistem presidensial dalam demokrasi modern di dalam hubungan eksekutif dan legislatif pada era Presiden Joko Widodo 2014-2019. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Peneliti mengumpulkan data primer dalam bentuk wawancara mendalam, dan observasi. Adapun untuk data sekunder peneliti peroleh dari foto dan studi literatur. Dalam penelitian ini, menghasilkan studi bahwa implementasi hubungan eksekutif dan legislative di era kepemimpinan Jokowi 2014-2019 dapat dilihat dari semakin menguatnya eksekutif yang ditandai oleh dominannya partai pendukung pemerintah. Dengan kuatnya dukungan partai politik maka akan semakin mudah pemerintah dalam hal ini eksekutif menguasai parlemen. Lalu dampak hubungan eksekutif dan legislatif pada era kepemimpinan Joko Widodo periode 2014-2019 bagi sistem presidensial di era demokrasi modern, dapat kita ambil kesimpulan bahwa dampak menguatnya sistem presidensial yakni ketika eksekutif mendapat dukungan dari partai-partai mayoritas di parlemen dan kekuatan oposisi yang tidak seimbang, maka akan membentuk pola-pola oligarki, yang hanya menguntungkan sebagian elit politik di Indonesia. Lambat laun karena sudah tidak adanya budaya check and balance antara ekskutif dan legislatif, maka dampaknya adalah melemahnya Demokrasi di Indonesia.

This research is related to the implementation of central government assistance to villages, in Indonesia, since 2014 it has changed the village government system with significant assistance in development and empowerment in villages. This article examines the extent of the impact of development regulations and empowerment after the regulation of assistance from the central government to be managed by village governments. The method used in this study is to conduct in-depth interviews with village governments who are involved in village development and empowerment. The results of this study indicate that the use of Village funds in Dukuh Picung Village in 2018 is more focused on the development and empowerment sectors. Various implementations in the Village Law regulations cannot be carried out by villages. The development that occurs does not represent the wishes of the wider community because of the lack of responsiveness of the Village apparatus, there are still development and empowerment works that do not pay attention to the aspects of the stipulated regulations. The inadequate use of Village funds in Dukuh Picung Village is caused by several factors, such as the low quality of human resources. Village officials in Dukuh Picung and low sources of funds for empowerment as well as lack of village transparency in making decisions that many neglect the Village Development Plan Deliberation.