Efektivitas Kinerja Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelamatan Aset Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kejaksaan Negeri Makassar
Tujuan penelitian menganalisis efektivitas kinerja jaksa pengacara negara dalam penyelamatan aset pemerintah daerah dan menganalisis. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melaui wawancara sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen, jurnal-jurnal ilmiah maupun artikel ilmiah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Efektivitas kinerja Jaksa Pengacara Negara dapat dikatakan masih kurang efektif dikarenakan masih ada kasus sengketa terkait aset pemerintah daerah yang tidak ditangani langsung oleh jaksa pengacara negara, banyaknya perkara yang sedang berjalan di pengadilan negeri Makassar tetapi terlepas dari peran jaksa pengacara negara dan sampai pada saat ini belum ada perkara yang sampai pada putusan akhir (2) faktor yang mempengaruhi keefektifan dari Jaksa Pengacara Negara ialah kendala berupa bukti formilnya, karena sudah terdaftar jadi aset di pemerintah daerah tapi tidak punya dasar hak berupa sertifikat dalam kepemilikan aset. The research objective is to analyze the effectiveness of the performance of state attorneys in salvaging local government assets and to analyze. This study uses primary data and secondary data. Primary data was obtained through interviews while secondary data was obtained through documents, scientific journals and scientific articles. The results of this study indicate that: (1) The effectiveness of the performance of the State Attorney's Attorney can be said to be still less effective because there are still dispute cases related to local government assets that are not handled directly by the state attorney general, the number of cases that are currently ongoing in the Makassar District Court but regardless of the role state attorney general and until now there has been no case that has reached a final decision (2) the factor that affects the effectiveness of the state attorney is the obstacle in the form of formal evidence, because it has been registered as an asset in the regional government but does not have a basic ...