Suchergebnisse

The purpose of this research is to identify and describe the transparency of the management of government procurement of goods / services electronically (e-procuremnet) in LPSE West Nusa Tenggara Province, and to find out how clear the information regarding the e-procurement process is presented by LPSE NTB. Using qualitative methods with a field study approach, literature studies and secondary and primary data processing from various existing sources. Data collection was also carried out by interviewing all parties involved and understanding the process of procuring government goods / services electronically (e-procurement). The research results show that procedurally the e-procurement process at LPSE NTB is good, because the public can access information related to the procurement of goods / services by the NTB Provincial Government on the LPSE NTB website. However, the information presented is not yet complete, there is information transparency regarding the auction process being carried out, such as 13 procurement packages that were not included Corrected Offer Value (Rp. 0) during 2017-2020 with a Budget Ceiling of Rp. 54,620,180,375. and there were 76 auction packages for the procurement of goods that failed so that a re-tender was carried out, but there was no clear information on why the auction could fail, there were also 76 auction packages that did not include the name of the winning company during 2017-2018 In the e-procurement system, one of the requirements that must be fulfilled is clarity of information regarding the entire process of procurement of goods / services from start to finish, clarity of information includes the type of procurement to be auctioned, budget ceiling value, value of HPS, corrected bid value, work unit conduct the procurement, the number of auction participants and the name of the winning company.

Information Communication Technologi (ICT) merupakan sarana yang sangat berperan atas perubahan kehidupan masyarakat. Kebisaan masyarakat kini bergeser masuk kedalam pemanfaatan TIK, meninggalkan cara lama menuju cara baru. Demokrasi digital adalah salah satu bentuk penggunaan TIK dalam area politik. Demokrasi digital merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan penggunaan media internet dalam ruang lingkup politik. Pemanfaatan media internet dengan beberapa jenis platform kini menjadi wadah bagi pelaku politik praktis untuk melakukan kampanye politik. Pengunaan media internet dalam ranah politik bukan hanya dilakukan oleh para kontestan politik melainkan juga dilakukan oleh para penyelenggara dan pengwas pemilihan seperti KPU, BAWASLU dan beberapa Lembaga lain dengan peran dan koridor masing-masing. Media internet dengan beberapa jenis platform media sosial adalah wadah dalam menyampaikan pesan politik kepada masyarakat. Penelitian ini menggunankan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data derskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektifitas pemasaran politik (pull marketing) terhadap kemenangan ABM-Enny. Hasil penelitian menunjukkan bahawa pemasaran politik Pull marketing ABM-Enny bersama timnya dalam kemenangan pada pemilihan gubernur Sulawesi Barat tahun 2017 cukup efektif. Hal itu tercapai karena kemampuan aktivitas pemasaran politik yang dilakukan, dengan menggunakan strategi pull marketing yang dikombinasikan dengan strategi pemsaran politik yang lainnya seperti startegi push marketing dengan pass marketing. Yaitu pemanfaatan media sosial dalam mobilisasi massa yang sebelum melakukan kunjungan langsung kelapangan (pull marketing). Pemasaran politik yang dilakukan melalui media sosial juga dimanfaatakna dengan strategi menghadirkan para figur yang dianggap berpengaruh sehingga dapat pula mempengaruhi pilihan masyarakat (pass marketing).

The Village Fund is one of the government policies that is prioritized to finance the development and empowerment of the community, the implementation of which is prioritized by using self-managed resources / local raw materials, and strived by absorbing more local workforce. This study aims to determine the use of village funds used in accordance with the program, the results of the use of village funds and community involvement in the Village of Poto Tano, District of Poto Tano, West Sumbawa Regency. The research approach used is descriptive qualitative. Using data collection techniques through interviews with informants who are considered to have the potential to provide information about the use of the Village Fund in the development of Poto Tano Village, Poto Tano Subdistrict, West Sumbawa Regency, also through observation and documentation of the results of the utilization of the Village Fund. The results showed that the Utilization of Village Funds in Improving the Welfare of Poto Tano Village, Poto Tano Subdistrict, West Sumbawa Regency, Based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages could not be said to be effective. This can be proven by the number of Community Empowerment programs that are still far different from the number of Village Development programs that have been realized in accordance with the plan of the program set by the Village Government through the Musrenbangdes. Community involvement in the implementation of the use of village funds in Poto Tano Village also cannot be said to be good, where the community is still not fully included in the preparation up to the implementation of the programs that were set at the time of the Musrenbangdes. Keywords: Implementation, Village Funds, Public welfare.

Political parties are not only an important part of the many functions they carry out such as representation, recruitment and outreach), but there are complex relationships between parties and form work systems in their political practice. Party system is an analysis to examine party behavior as part of a system, that is, how each party interacts with each other. the party system consists of single parties, dual parties and multiparty parties. This paper tries to identify various kinds of problems caused by the application of a multiparty system by using literature studies based on upstream research. Indonesia is a democratic country that adopts a multiparty system in its political activities which is characterized by the many parties competing for government power. A multiparty system when combined with a presidential government system raises various problems, such as the possibility of electing a minority president, too many parties joining the coalition to become a fat coalition, and the stability of the government is disrupted. Partai politik tidak hanya merupakan bagian penting dari banyak fungsi yang dilakukan seperti perwakilan, rekrutmen dan penjangkauan, tetapi ada hubungan yang kompleks antara partai-partai dan pembentukan sistem kerja dalam praktik politik. Sistem kepartaian adalah analisis untuk memeriksa perilaku partai sebagai bagian dari suatu sistem, yaitu bagaimana masing-masing pihak berinteraksi satu sama lain. sistem kepartaian terdiri dari partai tunggal, dwi-partai dan partai multipartai. Artikel ini mencoba mengidentifikasi berbagai jenis masalah yang disebabkan oleh penerapan sistem multipartai dengan menggunakan studi literatur berdasarkan penelitian terdahulu. Indonesia adalah negara demokratis yang mengadopsi sistem multipartai dalam kegiatan politiknya yang ditandai oleh banyak pihak yang bersaing untuk mendapatkan kekuasaan pemerintah. Sistem multipartai ketika digabungkan dengan sistem pemerintahan presidensial menimbulkan berbagai masalah, seperti kemungkinan memilih presiden minoritas, terlalu banyak partai yang bergabung dalam koalisi untuk menjadi koalisi yang gemuk, dan stabilitas pemerintahan terganggu.

Abstract: Muhammadiyah Youth of Mataram City is committed to printing a cadre of qualified youth, which will contribute positively to the development of the advanced and independent Mataram City Region. As a youth organization, the muhammadiyah youth of Mataram City consistently control social da'wah movements based on culture, middle political movements, and humanitarian movements that touch all levels of society. The purpose of this activity is to increase the value of Al-Islam and Kemuhammadiyahan through the application of Baitul Arqam for Muhammadiyah Youth of Mataram City. Baitul Arqam Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram activities were held from October 3-4, 2020 at the Same Hotel Mataram and Batu Layar Hotel. Participants of this activity are 33 members of Muhammadiyah Youth of Mataram City Period 2018-2022. The success of al-Islam and Kemuhammadiyahan value improvement activities through the application of Baitul Arqam for Muhammadiyah youth is seen from the spirit of participants following the activities to the end, the activeness of participants in discussions during the delivery of materials, and many participants said they began to understand further the material that had been delivered in Baitul Arqam.Abstrak: Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram berkomitmen untuk mencetak kader pemuda yang berkualitas, yang akan berkontribusi positif terhadap pembangunan Daerah Kota Mataram yang maju dan mandiri. Sebagai Organisasi kepemudaan, pemuda Muhammadiyah Kota Mataram konsisten mengawal gerakan dakwah sosial yang berbasis pada kultural, gerakan politik tengahan, dan gerakan kemanusiaan yang menyentuh seluruh level masyarakat. Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan melalui penerapan Baitul Arqam bagi Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram. Kegiatan Baitul Arqam Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram dilaksanakan dari tanggal 3-4 Oktober 2020 di Same Hotel Mataram dan Hotel Batu Layar. Peserta kegiatan ini adalah 33 anggota Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram Periode 2018-2022. Kegiatan telah melalui 3 tahapan, yaitu tahapan persiapan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi. Keberhasilan kegiatan peningkatan nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan melalui penerapan baitul arqam bagi pemuda Muhammadiyah terlihat dari semangat peserta mengikuti kegiatan hingga akhir, keaktifan peserta dalam diskusi saat penyampaian materi, dan banyak peserta mengatakan mulai memahami lebih jauh materi yang sudah disampaikan dalam Baitul Arqam.