Suchergebnisse

Nowadays, we watch and read on public media so many government officers were indicated to corrupt. The writer suggests that it is due to the failed methods of selection. There are many methods of competency assessment that can be used to select employees for a position, unfortunately the interdependencies between the selection criteria is less considered, so there is certainly a missing link between those criteria, they do not act as an integrated element. In this article, the writer proposes a method, in which some selection criteria are integrated, to obtain better results of competency assessment. This method is preceded by the determination of selection criteria, and then the interconnection between the criteria developed in a model of decision-making. The measurement of each criterion is done using a tool called the Analytic Network Process (ANP). The result is the value of the total weight of all criteria, and then it is ranked to get the top participants for selection.

AbstrakPemerintah Desa sebagai penyelenggara pemerintahan di desa melaksanakan funginya diberikan kewangan untuk mengatur pemerintahan sendiri yang termuat dalam Undang-Undung Nomer 34 Tahun 2004 Tentang pemerintahan daerah. Namun dalam pelaksanaan terdapat kesenjangan yang berarti diantaranya adalah berobahnya sekretaris desa yang menjadi Pegawai Negeri Sipil yang telah mengakibatkan posisi otonomi desa tidak independent lagi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa dalam kenangka otonomi desa, untuk mengotalui pelaksanaan tugas pemerintah desa yang dijalankan di kabupaten Kudus, dan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban atas kewenangan pemerintah desa kepada bupati dalam kerangka otonomi desa di kabupaten Kudus. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Jenis data berbentuk data primer dan data sekunder Sedangkan teknik analisis delam penelitian ini terdiri dari tehnik analisis deskriptif dan analisis interaksi. Hasil penelitian menunjukan bahwa kewenangan pemerintah desa dalam hal ini adalah hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan maayarakat setempat sesual dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanan otonomi desa di Kabupaten Kudus, belum ada upaya maksimal di setiap desa dalam menjalankan tugas dan fungsi pokok secara baik. Diantara permasalahan belum maksimal adalah karena terjadinya status sekretaris desa menjadi PNS yang membuat kesenjangan yang berarti. Pertanggung jawaban kewenangan desa kepada bupati dipahami sebagai pertanggung jawaban keuangan sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat (1) huruf I PP No. 72 Tahun 2003 tentang Desa. Kesimpulan yang diperoleh bahwa konsep otonomi desa memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk mengatur serta mengelola pemerintahannya sendiri sedikit dikebiri dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana pemerintah hanya ditempatkan sebagai bawahan dari pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa yang tordiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa muncul permasalahan yaitu Sekretaris Desa yang harus di isi oleh PNS sehingga memunculkan perangkat desa yang lan. Berangkat dari hasil penelitian teraebut maka pemerintah diharapkan dapat melakukan beberapa penguatan terhadap pelaksanaan otonomi di desa dengan jalan melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2004. Bahwa perkembangan sosial kemasyarakatan yang sangat pesat menuntut pemerintah desa turut berkembang dan semakin terbuka guna terciptanya pelayanan terhadap publik yang maksimal.AbstractThe Village Government as the administrator of the village administration in carrying out its functions is given the authority to regulate self-government as contained in Law Number 34 of 2004 concerning regional government. However, in the implementation there are significant gaps, including the change of the village secretary who became a Civil Servant which has resulted in the position of village autonomy being no longer independent. The purpose of this study was to determine the authority that is the responsibility of the village government in regard to village autonomy, to coordinate the implementation of village government tasks carried out in Kudus district, and to find out how to account for the village government's authority to the regent within the framework of village autonomy in Kudus district. The approach method used in this study is an empirical juridical approach. The research specification is descriptive analysis. The type of data is in the form of primary data and secondary data. Meanwhile, the analytical techniques in this study consist of descriptive analysis techniques and interaction analysis. The results of the study indicate that the authority of the village government in this case is the right to regulate and manage the interests of the local community in accordance with their origins, prevailing customs and not contrary to statutory regulations. In implementing village autonomy in Kudus Regency, there has not been a maximum effort in each village in carrying out its main duties and functions properly. Among the problems that have not been maximized is the occurrence of the status of the village secretary to become a civil servant which creates a significant gap. The accountability of village authority to the regent is understood as financial responsibility as regulated in Article 15 paragraph (1) letter I PP No. 72 of 2003 concerning Villages. The conclusion is that the concept of village autonomy gives the village government the authority to regulate and manage its own government, which is slightly neutered by the existence of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government where the government is only placed as a subordinate of the district/city government, the village government which is independent from the Head Village and Village Apparatus problems arise, namely the Village Secretary which must be filled in by PNS so that other village officials appear. Departing from the results of this research, the government is expected to be able to carry out some strengthening of the implementation of autonomy in the village by making changes to Law Number 32 Tabun 2004. That very rapid social development requires the village government to develop and be more open in order to create services to the public that are maximum.

AbstrakUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan amandemen Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah merupakan sebuah kebijakan dari pemerintah sebagai upaya untuk memperoleh sebuah pemerintahan yang bijak, karena dalam undang-undang tersebut secara eksplisit dijelaskan bagaimana dengan kewenangan otonom yang diberikan kepada Pemerintah Daerah bisa dikelola menjadi pemerintahan yang bijak sehingga bisa mewujudkan pemerintahan daerah yang baik dengan masyarakat yang semakin sejahtera. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Aspek Hukum Pemerintahan yang Baik dan Bijak, Konsepsi Dasar Negara Hukum, dan Kaidah Dalam Implementasi Otonomi Desa. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Jenis data berbentuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sedangkan teknik analisis delam penelitian ini adalah interpretasi, yaitu dengan penggunaan metode yuridis dalam membahas suatu persoalan hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa kewenangan otonomi daerah yang diberikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Daerah adalah sebagai wujud kewenangan yang diterima oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan maayarakat setempat sesuai dengan asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kesimpulan yang diperoleh bahwa konsep otonomi daerah Pada prinsipnya aspek hukum pemerintahan yang baik dan bijak telah terangkum dalam kaidah pokok yang diantaranya adalah tata kelola yang baik. Karena good governance berhubungan erat dengan pengelolaan kebijakan pembangunan (khususnya bidang hukum), lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang merupakan amandemen dari undang-undang pemerintahan daerah sebelumnya di harapkan bisa menjadi dasar bagi pengelolaan pemerintahan daerah, maka Kelahiran kebijakan pemerintah khususnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintah Daerah telah membawa harapan baru bagi perjalanan bangsa ini ke masa depan yang lebih baik.AbstractLaw Number 23 of 2014 concerning Regional Government which is an amendment to Law Number 32 of 2014 concerning Regional Government is a policy of the government as an effort to obtain a wise government, because in the law it is explicitly explained how the authority The autonomy granted to the Regional Government can be managed into a wise government so that it can realize good regional government with an increasingly prosperous society. The purpose of this study was to determine the legal aspects of good and wise governance, the basic conception of the rule of law, and the rules for implementing village autonomy. The approach method used in this research is a normative juridical approach. The research specification is descriptive analysis. The types of data are in the form of primary legal materials and secondary legal materials. While the analysis technique in this research is interpretation, namely by using the juridical method in discussing a legal issue. The results of the study show that the regional autonomy authority granted by Law Number 23 of 2014 (Regarding Regions) is a form of authority received by the regional government to regulate and manage the interests of the local community in accordance with origins, prevailing customs and not contrary to regulations (legislation). The conclusion is that the concept of regional autonomy In principle, the legal aspects of good and wise governance have been summarized in the main principles, which include good governance. Because good governance is closely related to the management of development policies (especially in the field of law), the issuance of Law Number 23 of 2014 which is an amendment to the previous regional government law is expected to be the basis for the management of regional government. Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government has brought new hope for this nation's journey to a better future.

During the Soeharto Era corruption was considered to grease the wheels of growth in Indonesia, a country once considered to be the most corrupt country in the world. Indonesia began to experience instantaneous decentralization and democratization after the Soeharto Era abruptly ended. While vastly celebrated, these episodes have their unintended consequence: coercive regulation. We employed the extensive firm-level Large and Medium Manufacturing (Industri Besar Sedang/IBS) census data combined with the Indonesian Democracy Index (Indeks Demokrasi Indonesia/IDI) at provincial level spanning from 2009 to 2015 and found that bribery hampered Indonesian firm output and productivity growth by 9.8% and 12.6%, respectively. These results suggest that the greasing effect has now diminished. Interestingly, we also found that firms located in a province with a better democracy index may experience less damaging effects of corruption. In other words, two firms paying the same value of bribe may obtain different effects depending on where they are located.

This study aims to explain in detail how the obstacles experienced by class VIII students in learning during the Covid-19 pandemic. This study uses a qualitative approach. Because this study explains the phenomena that occur in the field by collecting data obtained from research informants. The data collection technique used in this research is interview, where the researcher conducts direct interviews with research informants, by means of question and answer while face to face between interviewers and research informants. The type of interview used is an unstructured interview. Documentation is a way of collecting data that produces important notes related to the problem under study, so that complete, valid and not based on estimates will be obtained. The results of the study found by researchers were the obstacles experienced by students, namely the lack of a network, the ability of parents to be categorized as economically weak, only some students who had smartphones, and the absence of electricity facilities. Concrete steps taken by educational institutions are, continue to carry out the process of teaching and learning activities but by having to follow the health protocol that has been made by the government. This research is expected to be an evaluation of various parties in conducting online learning in junior high schools, especially those involving obstacles in them, this research is also expected to be a study material for other researchers in analyzing and knowing student learning barriers in online learning during an emergency in high school first.

Bureaucracy is often seen as an obstacle, a burden, and all negative things related to public services. The government through the regulation of the Minister of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform Number 28 of 2019 concerning Equalization of Administrative Positions into Functional Positions seeks to overcome bureaucratic problems by trimming the hierarchy and level of office in making a decision. The aim is to examine the effect of the implementation of the equalization policy on administrative positions on employee job satisfaction. This study uses a quantitative approach with data collection methods through a questionnaire instrument. The results showed that 65.5% or 79 people felt that there was an effect of the implementation of the policy of equalizing administrative positions into functional positions on employee job satisfaction, while the remaining 34.5% or 41 people thought otherwise.

This research background is property tax management authority transfer by center government to local government according to the laws of local tax number 28 in 2009. The purpose is to make government financial independently and increase local revenue in property tax sector. Problem of that condition is local government must be set up many supporting factors, that is human resources especially property appraisal, computer and server tools, operating system and data base, compatibel files and service room, and exist budget to implement intensification and extensification tax program. Readiness of supporting factors are very influence optimization level of property tax revenue. According that condition, this research purpose is to analyse property tax management in Blora Regency so that from result of analysing can be arrange scenario planning which is consider uncertainty situation in future. Collecting data method of this research use Miles, Huberman, and Saldana method (2014), while scenario planning analysis use TAIDA method from Lindgren and Bandhold (2003). Result of this research is Government of Blora Regency has not maximaly implement property tax management yet. That condition based on empirical fact which is only one man appraisal to analyse NJOP with more than 500 thousand property tax object in Blora Regency. That situation cause property tax revenue not accordance with real potension.

Speaking skill is affected by two factors, the internal and external factors. The two external factors are instructional methods and learning resources. The complete and incomplete learning resources will surely affect the instructional process. As well as with instructional methods, it will affect the achievement of learning objectives. This research is aimed to get the empirical data and to find out the effect of instructional method and learning resources towards students' speaking skill at state senior high schools in Bekasi. The research was conducted at SMA Negeri 1 and SMA Negeri 2 Sukatani-Bekasi. The total sample of this research is 40 students. The experiment was done from 17 Juli – 02 December in 2017. The technique of collecting data of instructional method and learning resources used questionnaires. Otherwise, the speaking skill was acquired from the test. The result of the research identifies there is the significant effect of instructional method and learning resources towards students speaking skill. Thus, the schools and the government should increasingly work hard in fulfillment of the completeness of learning resources and using an appropriate instructional method for the achievement of learning objectives. References Abdullah, M. (2013). Students' speaking abilitythrough community language learning. ELITE:English and Literature Journal, 1(1), 97-125.http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/elite/article/view/3353/3167 Brown, H. D. (2004). Language assessment, principle, and classroom practice: Fourth edition. New York: Pearson Education, Inc. Cameron, L. (2001). Teaching language to young learners. Cambridge: Cambridge University Press. Chaney, A. L., & Burk, T. L. (1998). Teaching oral communication in grades K-8. Boston: Allyn and Bacon. Hughes, D. (2007). Public speaking. Jakarta: Gramedia Widiasarana. Keown, M. P. (1976). Reading a basic guide for parents and teacher. Singapore: Routledgeand Kegan Paul Ltd. Masbiran, G. & Fauzi, A. (2017). Speaking skill in using community language learning (CLL). IJIELT, 3(2), 198-205. doi: http://dx.doi.org/10.24014/ijielt.v3i2.4844 Muhroji, dkk. (2004). Fasilitas belajar mengajar. Jakarta: Rineka Cipta. Nurhayati & Mufliharsi, R. (2016). Perencanaan dan pengajaran bahasa Inggris. Jakarta: UNINDRA PRESS. Nurmalia, E. (2010). Pengaruh fasilitas dan lingkungan belajar terhadap prestasi belajar siswa kelas XI IPS MAN Malang 1. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Richards J.C., & Rodgers. (1986). Approaches and methods in language teaching. Cambridge: Cambridge University Press. Sudjana. (1996). Metode statistika. Bandung: Tarsito. Setiyadi, B. (2006). Teaching english as foreign language. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Science Program for Wiayah (IbW) is intended to empower the community to form Kademangan Sub-district in Probolinggo City which is more advanced, more prosperous and more faithful. This objective will be achieved by empowering communities through the development of science and technology based areas with a planned approach, in which communities are involved in the planning, implementation, evaluation and utilization of results. In particular the IbW Program is: (1) To identify potential, realistic, realistic, real, and realistic human resources, condition, and resources in Kademangan sub-district, Probolinggo Municipality; (2) To formulate the potential of human resources and natural resources so that it can be used as a commodity of superior territory; (3) Conducting training activities in the framework of technology transfer produced by Higher Education to the community. The methods used in this Program are survey, and observation. Preparation of action programs conducted through workshop activities. The results of the IbW program are: (1) The socialization of IbW Program with the Local Government of Probolinggo Municipality and the Pohsangit Kidul and Pilang Village Farmer Groups; (2) Counseling on the Benefits and Use of Pesticide Neighbors; (3) Training and practice of Mimba Leaf Processing Becoming Plant Pesticide. The conclusion of the IbW program is that it is very potential to develop bio-pesticide biological agents from neem. To cultivate vegetable pesticides especially from neem by farmers still needed the process and time because farmers are still familiar with chemical pesticides.

Redesigning the model of independent community empowerment program can be performed by (1) reviewing the factors to develop independent empowerment for household craftsmen in Surakarta, (2) identifying various government policy that support the development of household craftsmen's independency in Surakarta, and (3) formulate the redesigned model of independent community empowerment for household craftsmen in Surakarta. The subject of this study is household craftsmen in Surakarta, Central Java Province. This study is a research and development type, started with survey and need assessment for developing craftsmen's independency in entrepreneurship based on community's characters and values, media to implement the proposed model, action, and evaluation. This study will be conducted in Banjarsari sub-district in Surakarta municipality. Observation, interview, demonstration, and simulation will be employed in this study to collect the data. The data will be analyzed using mixed technique between descriptive and quantitative technique. Through FGD we will formulate the concept of redesigned model for developing independent community empowerment for household craftsmen. In this study we have collected the data on the potency of studied area; the data on the problems and supporting factors for the implementation of household craftsmen's independency development program, (2) the data on the number of prevalent entrepreneurs, (3) performing need assessment of household craftsmen in Surakarta, which will enable us to formulate the redesigned model of independent community empowerment for household craftsmen. The final aim of this study is applying the redesigned model of independent community empowerment for household craftsmen in order to achieve entrepreneurs' business independency.

Abstract
SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) is a school at the SD, SMP and SMA levels under the auspices of the government. The majority of SKB students do not continue to study due to special needs such as financial problems, disability conditions or reasons of academic ability. SKB in its work has carried out extracurricular and intracurricular-based learning. This is intended to collect and increase their potential in other sectors. Skills outside the field of education or academics are competitiveness that need to be considered because many SKB alumni are pursuing careers as entrepreneurs. Therefore, to improve the skills of SKB students, a training in marchandise design is held as a technopreneur capital and increases the competitiveness of graduates. The method used in carrying out this training is the workshop method or direct practice. An important point in this training is the mug design that is printed directly on the mug that has been provided. The method used to print the design onto a mug is a mug press. The reason for using this method is due to its practicality and ease of use by various groups compared to screen printing techniques. Besides the majority of SKB students, the training participants were also attending SKB teachers and practitioners of entrepreneurs. Through this training, creative and innovative designs were produced and each participant was given the opportunity to do their own printing using a mug press tool. As a continuation of this service activity, the participants were given offers of cooperation in mug printing with mug business practitioners in the hope that the abilities they have achieved can be of economic value.

Keywords: Press Mug, technopreneur, Sanggar Kegiatan Belajar, Design, Marchandise

Abstrak
SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) merupakan sekolah tingkat SD, SMP dan SMA dibawah naungan pemerintah. Mayoritas siswa SKB tidak melanjutkan ke jenjang perkuliahan dikarenakan kebutuhan khusus seperti masalah finansial, kondisi disabilitas maupun alasan kemampuan akademis. SKB dalam kiprahnya telah mengusung pembelajaran berbasis ekstrakurikuler maupun intrakurikuler. Hal ini dimaksudkan untuk menghimpun dan mendongkrak potensi mereka di sektor yang lain. Keterampilan diluar bidang pendidikan atau akademis menjadi daya saing yang perlu dipertimbangkan dikarenakan banyak alumni SKB yang meniti karirnya sebagai pengusaha. Oleh karena itu, untuk meningkatkan keterampilan siswa-siswi SKB diselenggarakan suatu pelatihan desain marchandise sebagai modal technopreneur dan meningkatkan daya saing lulusan. Metode yang digunakan dalam menjalankan pelatihan ini yaitu dengan metode workshop atau praktik secara langsung. Adapun poin penting dalam pelatihan ini yaitu desain mug yang langsung dicetak pada bahan mug yang telah disediakan. Metode yang digunakan untuk mencetak desain ke mug yaitu dengan alat press mug. Alasan digunakannya metode ini dikarenakan kepraktisannya dan mudah dilakukan oleh berbagai kalangan dibandingkan dengan teknik sablon. Peserta pelatihan selain mayoritas siswa-siswi SKB juga turut hadir juga guru SKB dan praktisi pengusaha UMKM. Melalui pelatihan ini dihasilkan desain-desain yang kreatif dan inovatif serta setiap peserta diberi kesempatan untuk melakukan pencetakan sendiri menggunakan alat press mug. Sebagai kelanjutan dari kegiatan pengabdian ini, para peserta diberikan penawaran kerjasama pencetakan mug dengan praktisi bisnis mug dengan harapan kemampuan yang telah mereka raih dapat menjadi bernilai ekonomis.
Kata kunci: Press Mug, technopreneur, Sanggar Kegiatan Belajar, Desain, Marchandise

Abstract SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) is a school at the SD, SMP and SMA levels under the auspices of the government. The majority of SKB students do not continue to study due to special needs such as financial problems, disability conditions or reasons of academic ability. SKB in its work has carried out extracurricular and intracurricular-based learning. This is intended to collect and increase their potential in other sectors. Skills outside the field of education or academics are competitiveness that need to be considered because many SKB alumni are pursuing careers as entrepreneurs. Therefore, to improve the skills of SKB students, a training in marchandise design is held as a technopreneur capital and increases the competitiveness of graduates. The method used in carrying out this training is the workshop method or direct practice. An important point in this training is the mug design that is printed directly on the mug that has been provided. The method used to print the design onto a mug is a mug press. The reason for using this method is due to its practicality and ease of use by various groups compared to screen printing techniques. Besides the majority of SKB students, the training participants were also attending SKB teachers and practitioners of entrepreneurs. Through this training, creative and innovative designs were produced and each participant was given the opportunity to do their own printing using a mug press tool. As a continuation of this service activity, the participants were given offers of cooperation in mug printing with mug business practitioners in the hope that the abilities they have achieved can be of economic value. Keywords: Press Mug, technopreneur, Sanggar Kegiatan Belajar, Design, Marchandise Abstrak SKB (Sanggar Kegiatan Belajar) merupakan sekolah tingkat SD, SMP dan SMA dibawah naungan pemerintah. Mayoritas siswa SKB tidak melanjutkan ke jenjang perkuliahan dikarenakan kebutuhan khusus seperti masalah finansial, kondisi disabilitas maupun alasan kemampuan akademis. SKB dalam kiprahnya telah mengusung pembelajaran berbasis ekstrakurikuler maupun intrakurikuler. Hal ini dimaksudkan untuk menghimpun dan mendongkrak potensi mereka di sektor yang lain. Keterampilan diluar bidang pendidikan atau akademis menjadi daya saing yang perlu dipertimbangkan dikarenakan banyak alumni SKB yang meniti karirnya sebagai pengusaha. Oleh karena itu, untuk meningkatkan keterampilan siswa-siswi SKB diselenggarakan suatu pelatihan desain marchandise sebagai modal technopreneur dan meningkatkan daya saing lulusan. Metode yang digunakan dalam menjalankan pelatihan ini yaitu dengan metode workshop atau praktik secara langsung. Adapun poin penting dalam pelatihan ini yaitu desain mug yang langsung dicetak pada bahan mug yang telah disediakan. Metode yang digunakan untuk mencetak desain ke mug yaitu dengan alat press mug. Alasan digunakannya metode ini dikarenakan kepraktisannya dan mudah dilakukan oleh berbagai kalangan dibandingkan dengan teknik sablon. Peserta pelatihan selain mayoritas siswa-siswi SKB juga turut hadir juga guru SKB dan praktisi pengusaha UMKM. Melalui pelatihan ini dihasilkan desain-desain yang kreatif dan inovatif serta setiap peserta diberi kesempatan untuk melakukan pencetakan sendiri menggunakan alat press mug. Sebagai kelanjutan dari kegiatan pengabdian ini, para peserta diberikan penawaran kerjasama pencetakan mug dengan praktisi bisnis mug dengan harapan kemampuan yang telah mereka raih dapat menjadi bernilai ekonomis. Kata kunci: Press Mug, technopreneur, Sanggar Kegiatan Belajar, Desain, Marchandise