Suchergebnisse

ABSTRAKTesis ini membahas tentang Efektifitas Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 (Studi Di Perbatasan Entikong-Malaysia). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini ialah menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Pola kerja satuan kerja tugas sapu bersih pungutan liar menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di perbatasan Entikong-Malaysia dengan Aturan hukum untuk cara dimana warga negara diatur oleh aturan hukum dan bukan dengan kekuatan orang lain. Hukum adalah proposisi hukum yang memperlakukan sama terhadap semua orang yang berada dalam situasi yang sama. Hukum diperlukan baik untuk individu sebagai bagian dari Negara sebagai orang yang mempunyai hak dan kewajiban. Pola kerja satuan kerja tugas sapu bersih pungutan liar menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dengan Peraturan Presiden ini dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar di perbatasan Entikong-Malaysia yang selanjutnya disebut Satgas Saber Pungli. Satgas Saber Pungli berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasaran, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.Kata Kunci : Sapu Bersih, Pungutan Liar. AbstractThis thesis discusses the Effectiveness of the Wild Sweep Clean Duty Task Force According to the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 87 of 2016 (Study on the Entikong-Malaysia Border). The research method used in writing this thesis is to use normative and sociological legal research methods. From the results of this thesis research, it was concluded that the work pattern of the work unit is the task of sweeping illegal levies according to the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 87 of 2016 concerning the Clean Sweep Task Force on the Entikong-Malaysia border with the rule of law for the way in which citizens are governed by the rule of law. and not with the strength of others. Law is a legal proposition that treats all people who are in the same situation. Law is needed both for individuals as part of the State as people who have rights and obligations. The work pattern of the work unit on the task of extortion of illegal fees according to the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 87 of 2016 concerning the Clean Sweep Task Force on Illegal Charges with this Presidential Regulation was established the Clean Sweep Task Force on the Entikong-Malaysia border hereinafter referred to as the Saber Pungli Task Force. The Saber Pungli Task Force is located under and is responsible to the President. The Saber Pungli Task Force has the task of carrying out the eradication of illegal levies effectively and efficiently by optimizing the utilization of personnel, work units and infrastructure facilities, both in the ministries / institutions and local governments.Keywords: Clean Sweep, Wild Levies.

Peradaban masyarakat Lombok pada realitas sekarang, lahir dan berangkat dari revolusi yang diprakarsai oleh para Tuan Guru dan aristokrat di tahun 1819 melawan penjajahan atas masyarakat Sasak (Lombok) oleh kekuatan politik luar, suatu fenomena yang mencerminkan awal mula sejarah civil society dan berpijak pada kekuatan ideologis serta pengukuhan integritas masyarakat Lombok. Di awal tahun 1953, munculnya organisasi Nahdlatul Wathan (NW) mungkin saja dapat dikatakan sebagai salah satu tanda perkembangan civil society, akan tetapi klaim tersebut harus selalu diinterogasi dengan ada tidaknya penegasan identitas politik organisasi NW, di tengahtengah keberadaannya sebagai identitas sosial masyarakat Lombok. Hingga dengan saat ini, NW masih memerlukan berbagai rekonstruksi teologi politik dan restorasi nilai civil society, beberapa tuntutan proses yang akanmenentukan signifikansi NW sebagai suatu gerakan sosial keagamaan yang seutuhnya berpihak pada masyarakat sipil, mulai dari equilibrium politik sampai arsitektur sosial masyarakat Lombok.