Suchergebnisse

Street children choose life on the road caused by lack of economic factors, family factors that are not harmonious always fight, children feel stressed so that they have a way to live, and their activities on the streets such as busking, begging, and many other activities. The main objective is to describe advocacy role model non-government organization handling street children dealing with law in Indonesia. The research method used is normative juridical with a descriptive-analytic approach and literature study equipped with primary and secondary data sources. Data collection used observation and analysis of documents. Data analysis uses qualitative analysis methods. This study's results indicate that street children in Indonesia have a variety of character problems, primarily economic, family, social, and legal issues. Therefore, the role of community and government institutions is needed to provide complete protection to realize human rights. The role of NGOs in advocating for street children in dealing with the law maximized. The productivity of legal aid institutions has resulted in various forms of legal assistance to street children involved in criminal acts; besides, aid is also in developing interests and talents of street children. The condition is that government assistance is needed to provide a particular budget for NGOs so that the process of advocating for street children carried out correctly. An evaluation of the role of NGOs in advocating for street children requires an in-depth study of other aspects.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan pendidikan karakter terhadap efektifitas penggunan kurikulum 2013 dalam persepektif moral bangsa dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi guru dalam penerapan kurikulum 2013. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan snowball sampling. Informan kunci dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, waka kurikulum, wali kelas, guru dan siswa. Data penelitian diperoleh melalui tehnik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang sudah terkumpul dianalisis melalui langkah reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) penerapan pendidikan karakter dalam penggunaan kurikulum 2013 sudah diterapkan secara efektif. Hal ini terlihat dari pengintegrasian pendidikan karakter oleh guru dalam setiap mata pelajaran. (2) dipandang dalam persepekif moral bangsa bahwa karakter yang dimilki siswa terindikasi sudah bermoral bangsa yang baik. Hal ini terbukti dari beberapa karakter yang diterapkan siswa dalam lingkungan sekolah seperti karakter religius, jujur, toleransi, peduli sosial, tanggung jawab, peduli lingkungan, bersahabat dan demokratis. (3) kendala yang dihadapi guru dalam penerapan pendidikan karakter yang utama adalah sarana dan prasarana dan minimnya waktu dalam kegiatan pembelajaran. Ini terlihat dari kurangnya sarana misalnya seperti LCD sebagai penunjang kegiatan pembelajaran dan ketidak tuntasan dalam penyampaian materi pembelajaran.The purpose of this study was to determine the application of character education to the effectiveness of the use of the 2013 curriculum in the nation's moral perspective and to find out the obstacles faced by teachers in the implementation of the 2013 curriculum. The sampling technique using snowball sampling. The key informants in this study were the principal, curriculum committee, homeroom teacher and students. The research data was obtained through observation, interview and documentation techniques. Data that has been collected is analyzed through data reduction steps, data presentation and verification. The results of the study show that (1) the application of character education in the use of the 2013 curriculum has been applied effectively. This can be seen from the integration of character education by teachers in each subject. (2) seen in the nation's moral perspective that the character possessed by students is indicated to have good moral values. This is evident from some of the characters applied by students in the school environment such as religious character, honesty, tolerance, social care, responsibility, caring, friendly and democratic. (3) constraints faced by teachers in implementing the main character education are facilities and infrastructure and the minimum time in learning activities. This can be seen from the lack of facilities such as LCD as supporting learning activities and incompleteness in the delivery of learning material.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan mitra pemerintah desa yang solid dalam membangun dan mensejahterakan rakyat. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa diharapkan bisa membawa kemajuan dengan memberikan pengarahan dan masukan dalam membangun pemerintahan desa menjadi baik. Fungsi BPD sebagai lembaga yang menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Tujuan penelitian untuk menejelaskan fungsi kinerja BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, hambatan-hambatan yang dihadapi BPD dalam mengoptimalkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dan upaya-upaya yang dilakukan BPD untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam rangka optimalisasi kinerja BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlansung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa BPD telah menjalankan kedua fungsinya dengan baik. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh BPD dalam melaksanakan fungsinya disebabkan oleh hambatan internal dan eksternal, telah disikapi secara positif oleh BPD. Namun secara umum BPD sudah berjalan dengan baik,komunikasi yang baik antara BPD dan Pemerintahan Desa, dan masyarakat yang cukup puas dengan kinerja pemerintahan desa.The Village Consultative Body is a solid village government partner in building and prospering the people. The Village Government and the Village Consultative Body are expected to be able to bring progress by providing direction and input in developing a good village government. The function of the BPD is an institution that establishes Village Regulations with the Village Head, and accommodates and channeles community aspirations. The research objective is to explain the function of BPD performance in the implementation of Village Government, the obstacles faced by the BPD in optimizing its performance in the administration of village governance, and the efforts made by the BPD to overcome the obstacles that arise in order to optimize BPD performance in implementing village governance. The method used in this study is a qualitative research method with a descriptive approach. The method of data collection in this study is the method of observation, interviews, and documentation. The method of qualitative data analysis is carried out interactively and runs continuously until complete, so that the data emphasizes more on aspects of deep understanding of a problem. The results of the study show that the BPD has carried out both functions well. The obstacles faced by the BPD in carrying out its functions caused by internal and external barriers, have been responded positively by the BPD. But in general the BPD has been running well, good communication between the BPD and the Village Government, and the community is quite satisfied with the performance of the village administration.

Abstrak: Gempa bumi tektonik gerakan atau hentakan bumi secara tiba-tiba akibat pelepasan energi yang terakumulasi disebabkan oleh tumbukan lempeng litosfer, pergeseran sesar dari lepasan akumulasi energi di dalam bumi yang sifatnya sangat merusak, untuk suatu jangka waktu tertentu yang berasal dari suatu wilayah yang terbatas. Tujuan penelitian ini untuk menghasilkan pendidikan penanganan bencana gempa bumi yang telah dilakukan lembaga Muhammadiyah Disaster Management Centre (MDMC) dan respon masyarakat Lombok terhadap peran lembaga Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Nusa Tenggara Barat dalam penanganan bencana gempa bumi di Lombok Timur dan Lombok Utara. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan evaluative program, dibutuhkan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan inventory checklist. Analisis data menggunakan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan penanganan bencana oleh MDMC kepada relawan telah dilaksanakan dengan baik, MDMC bersinergi dengan pemerintah dalam merehabilitasi, mitigasi kebencanaan, menggunakan pendekatan struktural dan non struktural dalam menghadapi bencana gempa bumi. Adanya Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) sangat membantu masyarakat Lombok dalam melayani berbagai kebutuhan masyarakat. Respon masyarakat terhadap Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) sangat positif, karena organisasi Islam milik Muhammadiyah ini fokus dalam melayani bidang pendidikan, social dan kesehatan.Abstract: Earthquake tectonic earthquake or sudden pounding due to the release of accumulated energy caused by a collision of lithospheric plates, shifts of faults from the release of accumulated heat in the earth which is very destructive, for a specified period originating from a limited region. The purpose of this research is to produce a disaster Management education that has been undertaken by the institution of Muhammadiyah Disaster Management Centre (MDMC) and Lombok Community response to the role of Muhammadiyah Disaster Management Centre (MDMC) West Nusa Tenggara in the handling of earthquake disaster in East Lombok and North Lombok. The research method uses qualitative research with a descriptive and evaluative program approach, primary and secondary data required. Data collection techniques to used are interviews, documentation, and inventory checklist. Data analysis to used descriptive-analytical. The results showed that MDMC's disaster-handling education to volunteers was well implemented, MDMC synergizes with governments in rehabilitating, disaster mitigation, using structural and non-structural approaches In the face of an earthquake disaster. The existence of the Muhammadiyah Disaster Management Centre (MDMC) is beneficial to the people of Lombok in serving various needs of society. The public response to the Muhammadiyah Disaster Management Centre (MDMC) is very positive because the Islamic organization belonging to Muhammadiyah was focused on serving the field of education, social and health.

ABSTRAKPajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber pendapatan negara. Sedangkan pajak daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan untuk pembiayaan daerah sebagai badan hukum public. Tindak lanjutnya, ditetapkan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi landasan hukum dalam pengenaan Pajak daerah. Untuk itu perlu adanya sosialisasi tentang betapa pentingnya masyarakat memiliki kesadaran dalam melakukan kewajiban untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Karena dalam kenyataannya masyarakat masih banyak yang belum menyadari hal tersebut. Sosialisasi ini mengambil lokasi di Kecamatan Mataram Timur, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Lokasi ini berada di dalam kota Mataram. Adapun tujuan pengabdian pada masyarakat ini, adalah sebagai berikut: Untuk memberikan pemahaman dan pendidikan tentang : tata cara pembayaran pajak bumi dan bangunan , cara mengajukan keberatan penetapan pajak bumi dan bangunan, cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak bumi dan bangunan oleh wajib pajak. Metode kegiatan ini dilaksanakan dengan metode ceramah , diskusi dan Tanya jawab. Tata cara Pembayaran dan Penagihan Pajak adalah sebagai berikut: Pajak yang terhutang berdasarkan SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak, Pada saat jatuh tempo pembayarannya tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap untuk jangka waktu paling lama 15 bulan sejak saat terhutangnya pajak. Tata cara mengajukan keberatan pajak yang ditentukan oleh walikota. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas sesuatu tentang: SPPT; SKPD;SKPDLB); dan SKPDN. Keberatan harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat. Cara pengembalian Kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota. Kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak perlu ditingkatkan, hal ini harus diperhatikan dan dimaksimalkan oleh pemerintah daerah Kota Mataram dan instansi terkait, karena masih banyak masyarakat belum menyadari alangkah pentingnya peran dan fungsi pajak badi pembangunan daerah.Hasil pengamatan dan Tanya jawab pada saat pelaksanaan Pengabdian masyarakat Faktor kesadaran masyarakat yang masih rendah, informasi tentang batas akhir pembayaran pajak kurang jelas dari instansi yang terkait. Kesulitan lainnya adalah tempat pembayaran pajak juga menjadi kendala Karen jarak tempuh kurang lebih 3-4 km dari tempat tinggal. Biasanya masyarakat baru membayar pajak saat terjadinya jual beli terhadap obyek pajak. Kata Kunci: pajak; bumi, bangunan; perkotaan; pedesaan. ABSTRACTTaxes are the transfer of wealth from the people to the state treasury to finance routine expenses, and the surplus is used for public saving, which is a source of state income. Meanwhile, regional taxes are state taxes submitted to the regions to be collected based on statutory regulations used for regional financing as public legal entities. As a follow-up, the Mataram City Regional Regulation Number 15 of 2018 concerning Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) has been stipulated. This Regional Regulation is expected to become a legal basis in the imposition of regional taxes. For this reason, there is a need for socialization about how important it is for people to have awareness in carrying out their obligations to pay land and building taxes. Because in reality, there are still many people who are not aware of this. This socialization took place in the East Mataram District, Mataram City, West Nusa Tenggara. This location is in the city of Mataram. This community service's objectives are as follows: To provide understanding and education regarding procedures for paying land and building taxes, how to file objections to the determination of land and building tax, how to return overpayments of land, and to build tax by taxpayers. This activity's method is carried out using lecturing, discussion, and question and answer sessions. Procedures for Payment and Collection of Taxes are as follows: Tax payable based on the SPPT must be paid not later than 5 (five) months from the date of receipt of the SPPT by the taxpayer. At the due date, the payment is not paid or underpaid, shall be subject to administrative sanctions in the form of interest in the amount of 2% for a period of no later than 15 months from the time the tax became due. The Mayor determines the procedure for filing a tax objection. The taxpayer can file an objection to the Mayor or the appointed official regarding SPPT, SKPD, SKPDLB), and SKPDN. Objections must be made within a maximum period of 3 (three) months from the letter's date. To return the overpayment of Land and Building Tax Excess Payment upon tax overpayment, taxpayers can apply for a refund to the Mayor. Public awareness in paying taxes needs to be improved. This must be considered and maximized by the regional government of Mataram City and related agencies, because there are still many people who do not realize the importance of the role and function of taxes for regional development. The results of observations and discussions during the implementation of community service, this problem is caused by public awareness factors that are still low and lack of information about the deadline for tax payments from the relevant agencies. Another difficulty is where to pay taxes which is a constraint because the distance is approximately 3-4 km from the place of residence. Usually, people only pay taxes when the tax object is bought and sold. Keywords: tax; land; building; urban area; rural area

ABSTRAK Perkawinan adalah ikatan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sayangnya, ikatan tersebut kerap berujung pada perceraian. Tanggung jawab suami dan istri terhadap utang piutang bersama setelah terjadinya perceraian dibedakan menjadi dua, yaitu utang pribadi dan utang persatuan. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu dilaksanakan penyuluhan untuk memberikan pemahaman dan pendidikan bagi masyarakat yang akan melakukan perceraian terutama dalam masalah hukum yuridis utang piutang. Lokasi kegiatan adalah di kecamatan Sekarbele, Kota Mataram. Metode yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah ceramah dan tanya jawab. Dari hasil diskusi, diketahui bahwa Masyarakat Kecamatan Sekarbela belum mengerti dengan masalah tersebut karena belum pernah adanya sosialisasi dari pemerintah terkait. Umumnya, apabila terjadi perceraian, pihak perempuan tidak terlalu memikirkan hak – hak mereka. Begitu ada putusan perceraian, mereka pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa apa yang bisa mereka bawa (pakaian dan perabot rumah tangga). Hal ini disebabkan karena masyarakatnya masih sangat sederhana kehidupannya. Disamping itu, pengaruh sistem kekerabatan patrilinial turut berperan dalam permasalahan ini. Jika pihak perempuannya yang menyebabkan terjadinya utang, maka keluarga pihak laki-laki (suaminya) yang menanggung utang tersebut dengan menceraikan istrinya (dengan kesepakatan), sebaliknya kalau yang membuat utang suami jelas itu adalah tanggung jawab sang suami. Kata Kunci: utang; piutang; perceraian ABSTRACTMarriage is a bond between husband and wife to form a happy and eternal family. Unfortunately, these bonds often lead to divorce. The responsibility of husband and wife for joint debts after the divorce is divided into two, namely personal loan and union loan. In this regard, it is necessary to conduct counseling to provide understanding and education for people going to divorce, especially in legal matters of debt and debt juridical. The location of the activity is in the Sekarbele sub-district, Mataram City. The method used in this activity is lecture, question, and answer. The discussion results show that the people of Sekarbela District do not understand this problem because there has never been any socialization from the government. Generally, when a divorce occurs, the women do not think about their rights. Once a divorce verdict happens, they return to their parents' house with what they can bring (clothes and some household furniture). This situation occurs because the people are still naive in doing their life. In addition, the influence of the patrilineal kinship system also plays a role in this problem. If the woman causes the debt, then the man's family (husband) bears the debt by divorcing his wife (by agreement). On the other hand, it is the husband's responsibility if the husband makes the debt clear. Keywords: debt; receivable; divorce

ABSTRAKKesadaran hukum merupakan sikap yang perlu ditanamkan kepada seluruh warga masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk meningkatkan kesadaran hukum, seyogyanya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar rencana yang mantap, misalnya mengenai Undang-Undang No I Tahun 1974 tentang Perkawinan. Uraian di atas jika dihubungkan dengan realitas di lapangan, masih banyak masyarakat yang belum mematuhi hukum, hal ini dapat dilihat dalam kepemilikan akta perkawinan, yang merupakan kewajiban bagi kelangsungan kehidupan suatu rumah tangga. Peran dari Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan juga Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama diluar Islam, selaku yang membuat akta perkawinan sangat penting. Lokasi pengabdian pada masyarakat ini dilakukan di kecamatan Pemenang, berjarak sekitar 9 km dari kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun tujuan kegiatan ini adalah : untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikan akta perkawinan. Metode yang dipergunakan dalam kegiatan ini adalah: penyuluhan dan tanya jawab. Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan Akta Perkawinan di kecamatan Pemenang, kabupaten Lombok Utara merupakan suatu hal yang harus ditingkatkan, ini membuktikan bahwa peran serta Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil sangatlah diperlukan dengan melihat hasil pengamatan dan Tanya jawab pada saat dilaksanakan pengabdian pada masyarakat bahwa peran serta pemerintah belum maksimal, karena metode penyuluhan yang dilakukan selama ini belum mampu meningkatkan kesadaran masyarakat secara keseluruhan dengan melihat kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Faktor ekonomi yang masih rendah membuat masyarakat tidak memiliki akta perkawinan, biaya merupakan faktor yang menjadi kendala masyarakat dalam membuat akta perkawinan, faktor lain yang menghambat masyarakat dalam kepemilikan akta perkawinan, yaitu faktor kesadaran masyarakat yang masih rendah dengan melihat tingkat pendidikan masyarakatnya. Kata kunci : kesadaran hukum; kepemilikan; akta perkawinan ABSTRACTLegal awareness is an attitude that needs to be instilled in all community members of the nation. Regular information and legal counseling based on a solid plan need to have existed to increase legal awareness, for example, regarding Law No. I of 1974 concerning Marriage. If the description above is related to the reality on the ground, many people have not obeyed the law. This matter can be seen in the ownership of a marriage certificate, which is an obligation for each household. The role of the Office of Religious Affairs (KUA) for those who are Muslim and also the Civil Registry Office for those who are non-Muslim, as the one who makes marriage certificates, is critical. This community service is carried out in Pemenang district, about 9 km from North Lombok district, West Nusa Tenggara Province. This activity aims to increase legal awareness of the community towards ownership of a marriage certificate. The methods used in this activity were: counseling, along with questions and answers session. In increasing public awareness of ownership of a Marriage Certificate in Pemenang, the Office of Religious Affairs and the Civil Registry Office of North Lombok Provence is needed by looking at the results of observations and questions and answers during community service. The government's participation has not been maximized because the counseling methods so far have not been able to increase public awareness as a whole by looking at the reality that occurs in society. Economic factors that still low make people not have a marriage certificate; the cost is a factor that becomes a constraint for society in obtaining a marriage certificate. These other factors hinder people from having a marriage certificate, namely the factor of community awareness that is still low by looking at the community's level of education. Keywords: legal awareness; ownership; marriage certificate

Terjadinya kejahatan tersebut adalah kurangnya kontribusi penegak hukum dalam melakukan pengawasan dilingkungan sekolah, masyarakat, keluarga, dan diri pribadi dalam melakukan interaksi baik di media online maupun offline. Selain itu, kurangnya pemahaman aparat kepolisian dalam mengimplementasikan esensi Surat Edaran Hate Speech Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tujuan yang akan dicapai dalam artikel ini adalah kebijakan hukum pidana terhadap kejahatan cyber-bullying di Indonesia, dan kebijakan hukum kriminal untuk era revolusi industri 4.0 dalam menyelesaikan kejahatan cyber-bullying. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative yang bersifat kualitatif. Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang- undangan, meneliti bahan pustaka, dan sumber-sumber bahan hukum lainnya. Teknik analisis isu hukum (legal issue) dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir campuran. Maksudnya penalaran (hukum) yang merupakan gabungan dari pola pikir induktif (inductive) dan deduktif (deductive) dalam persoalan hukum faktual yang konkrit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana dalam menyelesaikan kejahatan cyber-bullying dapat terapkan oleh aparat penegak hukum berupa KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2018 tentang Informasi Teknologi Elektronik dengan melihat isi penjelasan pasal demi pasal dan konten kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Kebijakan hukum Pidana di era revolusi industry 4.0 tetap mengacu pada aturan yang berlaku di Indonesia. The occurrence of such crimes is the lack of law enforcement contributions in conducting supervision in school, community, family, and personal self in the interaction of both online and offline media. In addition, the lack of understanding of police officers in implementing the essence of circular Hate Speech of the Republic of Indonesia, the Criminal Code of Law (PENAL). The objectives to be achieved in this article are the policy of criminal law against cyber-bullying crimes in Indonesia, and the policy of criminal law for the era of the 4.0 industrial revolution in resolving cyber-bullying crimes. This research uses normative juridical research that is qualitative. The collection of legal materials is done by identifying and invarizing the legislation, examining the library materials, and other sources of legal materials. Technical analysis of legal issues in this study used mixed-thinking logic. It means reasoning (the law) which is a combination of inductive (inductive) and deductive mindset in the case of a concrete factual law. The results showed that criminal law policies in resolving cyber-bullying crimes could be applied by law enforcement officers in the form of penal CODE and law No. 8 year 2018 on electronic technology information by looking at the contents Article-by-article explanations and crime content committed by the perpetrator. The criminal Law policy in the 4.0 Industrial Revolution era continues to refer to the prevailing rules in Indonesia

Abstract: At the beginning of 2020, humanity around the world was shaken by the Covid-19 pandemic which caused panic everywhere. The government has appealed to the public to tackle this outbreak so that it runs effectively and efficiently. But in reality, there are still many Indonesians who do not listen to this call. Therefore, this study aims to analyze why some people lead to such behaviors and how to overcome them. The research method used in this study is a literature study with a descriptive analysis approach. The results showed that the behavior and attitudes in the policy were related to the background of political behavior, trust in the government's ability to handle Covid-19, employment status, income, education, religion, and gender. The people of Mataram City will not be effective because the number of residents who have to work outside the home is very large. On the contrary, subsidizing citizens from working during the pandemic but it is not clear when it will end, is certainly not a realistic policy. For this reason, the policy of changing the people of Mataram City by allowing residents to work again as before the Covid-19 period and accompanied by strict health protocols is a more realistic solution. Socialization of the urgency of health protocols must be carried out through various community groups and through influential figures because they tend to be heard more.Abstrak: Di awal tahun 2020, umat manusia di seluruh dunia diguncang oleh pandemi Covid-19 yang menyebabkan kepanikan di mana-mana. Pemerintah telah menghimbau kepada masyarakat untuk mengatasi wabah ini agar berjalan efektif dan efisien. Namun kenyataannya masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak mendengarkan seruan ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengapa sebagian orang mengarah pada perilaku tersebut dan bagaimana cara mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukan perilaku dan ...

Abstrak: Kepala Sekolah memegang peranan penting dalam mengelola sekolah yang dipimpinnya. Oleh sebab itu, pemerintah telah melakukan terobosan baru guna meningkatkan kemampuan dan profesionalisme kepala sekolah melalui penguatan kepala sekolah dengan melibatkan lembaga penyelenggara diklat baik dari perguruan tinggi, pemerintah, maupun lembaga terkait lainnya. Kegiatan diklat dilakukan dengan metode diskusi kelompok berbasis lembar kerja yang harus dituntaskan oleh para peserta dengan menilai aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Hasil penilaian kinerja penyelenggaraan rata-rata sebesar 3,80, dengan nilai rata-rata sebesar 3,80, dan (4) evaluasi terhadap narasumber dan tengajar, dengan nilai rata rata sebesar 3,98.Kata Kunci: Kepala Sekolah; Peningkatan Profesionalisme; Diklat Penguatan.Abstract: The headmaster played an important role in managing the school he led. Therefore, the Government has made a new breakthrough to improve the ability and professionalism of the headmaster through the strengthening of the school principal by involving training institutions from universities, governments, and institutions other related. Training activities are conducted by a method of discussion of worksheet-based groups that must be completed by the participants by assessing aspects of knowledge, attitudes, and skills. The results of the average maintenance performance assessment of 3.80, with an average value of 3.80, and (4) evaluation of the resource and center, with a average value of 3.98.Keywords: Headmaster; Increased professionalism; Training.

Abstract: Muhammadiyah Youth of Mataram City is committed to printing a cadre of qualified youth, which will contribute positively to the development of the advanced and independent Mataram City Region. As a youth organization, the muhammadiyah youth of Mataram City consistently control social da'wah movements based on culture, middle political movements, and humanitarian movements that touch all levels of society. The purpose of this activity is to increase the value of Al-Islam and Kemuhammadiyahan through the application of Baitul Arqam for Muhammadiyah Youth of Mataram City. Baitul Arqam Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram activities were held from October 3-4, 2020 at the Same Hotel Mataram and Batu Layar Hotel. Participants of this activity are 33 members of Muhammadiyah Youth of Mataram City Period 2018-2022. The success of al-Islam and Kemuhammadiyahan value improvement activities through the application of Baitul Arqam for Muhammadiyah youth is seen from the spirit of participants following the activities to the end, the activeness of participants in discussions during the delivery of materials, and many participants said they began to understand further the material that had been delivered in Baitul Arqam.Abstrak: Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram berkomitmen untuk mencetak kader pemuda yang berkualitas, yang akan berkontribusi positif terhadap pembangunan Daerah Kota Mataram yang maju dan mandiri. Sebagai Organisasi kepemudaan, pemuda Muhammadiyah Kota Mataram konsisten mengawal gerakan dakwah sosial yang berbasis pada kultural, gerakan politik tengahan, dan gerakan kemanusiaan yang menyentuh seluruh level masyarakat. Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan melalui penerapan Baitul Arqam bagi Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram. Kegiatan Baitul Arqam Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram dilaksanakan dari tanggal 3-4 Oktober 2020 di Same Hotel Mataram dan Hotel Batu Layar. Peserta kegiatan ini adalah 33 anggota Pemuda Muhammadiyah Kota Mataram Periode 2018-2022. Kegiatan telah melalui 3 tahapan, yaitu tahapan persiapan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi. Keberhasilan kegiatan peningkatan nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan melalui penerapan baitul arqam bagi pemuda Muhammadiyah terlihat dari semangat peserta mengikuti kegiatan hingga akhir, keaktifan peserta dalam diskusi saat penyampaian materi, dan banyak peserta mengatakan mulai memahami lebih jauh materi yang sudah disampaikan dalam Baitul Arqam.