Suchergebnisse

The backrgound of research is from Parson in Hettne, the statement is transition between capitalist ecology with socialist ecology of the nature management by state. This suggests is country through the government is required to issue a public policy in the environmental field. In Indonesia, this is already happening, the exsistance of environmental regulations 4/1982 until now to the preservation and protection of environmental regulations 32/2009. Location of the study was conducted in the Batu City. Where the famous BatuCitywas a rich natural potential of mountains, and in the upper Brantas river basin have great influence on other parts of East Java region. This study have qualitative methods and use spiral analysize of Craswell. Produce the following findings: the environmental office more than likes to use regulations 32/2009, without base on local act 16/2011; actions carried out by the implementing actors, environmental management, supervision and control of the environment and the conservation and rehabilitation of the activities undertaken by the implementer of the environmental policy in Batu city.

The consistency between planning and budgeting is important because it is a marker for local governments in assessing the performance of all government programs and activities, whether they are running well and according to the goals set. The difference in consistency in the Pangkalpinang City Government occurs from year to year. Still, there is a commitment from the Regional Head to build consistency between planning and budgeting to realize community welfare. This research has a purpose: to find out and analyze how the consistency between planning and budgeting in the 2018 to 2020 fiscal year is through an analysis of the planning process and the budgeting process to see what factors support this consistency. The research method used uses a qualitative approach and analysis through the Interactive Model of Miles and Huberman. The results obtained from the research are planning and budgeting process in the Pangkalpinang City Government is still not consistent. The research locus is at the Regional Development Planning and Research Agency of the Pangkalpinang City, Regional Finance Agency of Pangkalpinang City, and Regional House of Representatives Budget Agency of Pangkalpinang City. Each year, the consistency that occurs is different in the Regional Government Work Plan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah or RKPD). The highest consistency is found at the end of the Regional Medium-Term Development Plan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah or RPJMD), which in this research falls on the 2018 Regional Government Work Plan (RKPD).

The consistency between planning and budgeting is important because it is a marker for local governments in assessing the performance of all government programs and activities, whether they are running well and according to the goals set. The difference in consistency in the Pangkalpinang City Government occurs from year to year. Still, there is a commitment from the Regional Head to build consistency between planning and budgeting to realize community welfare. This research has a purpose: to find out and analyze how the consistency between planning and budgeting in the 2018 to 2020 fiscal year is through an analysis of the planning process and the budgeting process to see what factors support this consistency. The research method used uses a qualitative approach and analysis through the Interactive Model of Miles and Huberman. The results obtained from the research are planning and budgeting process in the Pangkalpinang City Government is still not consistent. The research locus is at the Regional Development Planning and Research Agency of the Pangkalpinang City, Regional Finance Agency of Pangkalpinang City, and Regional House of Representatives Budget Agency of Pangkalpinang City. Each year, the consistency that occurs is different in the Regional Government Work Plan (Rencana Kerja Pemerintah Daerah or RKPD). The highest consistency is found at the end of the Regional Medium-Term Development Plan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah or RPJMD), which in this research falls on the 2018 Regional Government Work Plan (RKPD). ; Konsistensi yang terjadi antara perencanaan dan penganggaran menjadi hal yang penting untuk diperhatikan karena menjadi penanda bagi pemerintah daerah dalam menilai kinerja seluruh program dan kegiatan pemerintah, apakah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Perbedaan konsistensi di Pemerintah Kota Pangkalpinang terjadi dari tahun ke tahun. Namun tetap ada komitmen dari Kepala Daerah untuk membangun konsistensi antara perencanaan dan penganggaran untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini memiliki tujuan: untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pada tahun anggaran 2018 hingga 2020 melalui analisis proses perencanaan dan proses penganggaran untuk melihat faktor-faktor apa saja yang mendukung konsistensi tersebut. Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis melalui Model Interaktif Miles dan Huberman. Hasil yang diperoleh dari penelitian adalah proses dan penganggaran di Pemerintah Kota Pangkalpinang masih belum konsisten. Lokus penelitian berada di Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Pangkalpinang, Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang dan Badan Anggaran DPRD Kota Pangkalpinang. Konsistensi yang terjadi berbeda pada setiap tahun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Konsistensi tertinggi terdapat pada bagian akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dalam penelitian ini jatuh pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018.

Abstrak: Seluruh informasi yang terkait dengan pengelolaan negara harus berani dipublikasikan secara transparan, terkecuali di dalamnya terdapat rahasia negara yang memang tidak boleh diketahui publik dan diatur di dalam UU. Masalah yang ditemui di Desa Arjowilangun adalah kurangnya pemahaman aparatur desa terhadap UU KIP 2008 dan SLIP Desa, kedua adalah kurangnya pemanfaatan sistem informasi untuk menyediakan informasi public desa. Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk berkontribusi terhadap upaya pemerintah desa Arjowilangun dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik desa. Kegiatan ini difokuskan kepada pemahaman aparatur desa serta masyarakat terhadap UU KIP 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang SLIP Desa serta peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pemanfaatan system informasi manajemen. Terdapat tiga program yang dilakukan adalah sosialisasi, pelatihan dan focus group discussion (FGD). Peserta terbukti memahami materi mengenai UU KIP 2008 dan SLIP Desa dari sesi tanya jawab dan diskusi yang dilakukan setelah penyampaian materi. Selain pemahaman materi, peserta juga terbuki mampu menjalankan website dengan baik. Abstract: All information related to state management must dare to be published in a transparent manner, unless it contains state secrets which are not publicly known and are regulated in law. The problem encountered in Arjowilangun Village is the lack of understanding of the village apparatus towards the Information Disclosure law year 2008 and Village SLIP, the second is the lack of use of information systems to provide village public information. Based on this background, this service activity aims to contribute to the efforts of the Arjowilangun village government in realizing village public information disclosure. This activity focus on understanding the village apparatus and the community towards the 2008 KIP Law and Information Commission Regulation Number 1 of 2018 concerning Village SLIP and increasing the capacity of village officials in the use of management information systems. There are three programs carried out: socialization, training and focus group discussions (FGD). Participants proved to understand the material regarding Information Disclosure law year 2008 and Village SLIP from the question and answer session and discussion that was held after the presentation of the material. In addition to understanding the material, participants were also shown to be able to run the website well.

Abstrak: Diberlakukannya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik membuat penyelenggara badan publik mempunyai kewajiban untuk menunjuk Pejabat Pengelola Infomasi dan Dokumentasi (PPID). Kondisi tersebut pada akhirnya menuntut pemerintah termasuk aparat pemerintahan kelurahan untuk mampu menjawab tantangan perubahan tersebut. Permasalahan yang muncul adalah kurangnya pemahaman bahwa kewajiban Badan Publik adalah menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan dengan cara sederhana serta kurangnya kesadaran akan keterbukaan informasi public di Kota Malang, khususnya pada perangkat/pegawai Kelurahan Merjosari. Kegiatan pengabdian masyarakat di Kantor Kelurahan Merjosari dilakukan oleh Tim Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya melalui kegiatan berbagi pengalaman melalui agenda kegiatan sosialisasi dan pelatihan. Hasil dari kegiatan ini diketahui dari dialog dan tanya jawab secara langsung yang dilakukan setelah materi sosialisasi diberikan dan para peserta dapat menjawab pertanyaan yang diberikan tim pengabdian kepada masyarakat dengan baik dan benar. Selain itu, website yang dimiliki oleh Kelurahan Merjosari menjadi lebih update dan transparan dalam memberikan informasi yang seharusnya diketahui oleh masyarakat luas sesuai Undang-Undang yang berlaku. Implementasi nilai – nilai keterbukaan informasi sudah dijalankan oleh Kelurahan Merjosari salah satunya melalui website resmi kelurahan, namun perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan terkait keterbukaan informasi publik.Abstract: The enactment of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure makes public agency administrators have the obligation to appoint Information and Documentation Management Officers (PPID). This condition ultimately requires the government, including village government officials, to be able to respond to the challenges of these changes. The problems that arise are the lack of understanding that the obligation of the Public Agency is to provide and serve requests for information quickly, on time, at low cost/proportionately, and in a simple way and the lack of awareness of public information disclosure in Malang City, especially in Merjosari Sub-district. Community service activities at the Merjosari Sub-district Office are carried out by the Community Service Team, Faculty of Administrative Sciences, Universitas Brawijaya through experience sharing activities through the agenda of socialization and training activities. The results of this activity are known from the dialogue and direct question and answer conducted after the socialization material is given and the participants can answer the questions given by the community service team properly and correctly. In addition, the website owned by the Merjosari Sub-district has become more updated and transparent in providing information that should be known by the wider community according to the applicable law. The implementation of information disclosure values has been carried out by Merjosari Sub-district, one of which is through the official village website, but it is necessary to improve the quality of services related to public information disclosure.

The Regional Development Planning Agency as a regional technical institution in the field of development planning is demanded for its technical capabilities in accommodating and accommodating the aspirations of the community in order to realize community welfare. This study aims to find out the organizational Ability of the Regional Development Planning Agency in absorbing the aspirations of the community in development planning and factors support and hinder the Organizational Ability of the Regional Development Planning Agency to absorb the aspirations of the community in Regional Development Planning. This research uses qualitative research by taking the setting or research location in Gorontalo District. The data collection technique is done by using interview, observation and documentation methods. Data analysis in this study used an interactive pattern analysis technique. Data collection, data condensation, data presentation, drawing conclusions or verification. The results showed that the Development Planning Agency Organization is still having difficulties in accommodating and accommodating people's aspirations through the development planning system so that the results have not been able to fulfill all existing aspirations, this is triggered by the ability of the apparatus owned by the Regional Development Planning, Research and Development Agency (BAPPEDA) either Technically, administrative, conceptual and communication have not been able to support the management of community aspirations running well. As for the supporting and inhibiting factors of the Regional Development Planning Agency in absorbing the aspirations of the community, namely as a Supporting Factor, there is extensive authority owned by Bappeda in coordinating, the availability of information technology, the presence of stakeholder participation, while the Inhibiting Factors are the ability and skills of officials, political intervention from authorities, as well as the low ability of Bappeda to identify quality proposals.

Entertainment tax is one of the source of Local Revenue in Batu City along with the development of Batu City as tourism city. Therefore, Batu City government tries to optimize entertainment tax revenue by discharging the entertainment tax policy. The success or failure of this policy will be determined by the step of implementation. Unfortunately, policy implementation of entertainment taxes in Batu City still faces a problem, that is tax receivable problem. The aims of this research is to explain and analyse policy implementation of entertainment tax collection in Batu City through four important aspects in the policy implementation and analyse the factors exist in these policy implementation. This research uses qualitative method with case study approach. This research focused on (1) policy implementation of entertainment tax collection in Batu City, and (2) factors exist in the policy implementation of entertainment tax collection in Batu City. This research found that policy implementation of entertainment tax collection in Batu City has not been optimal. It's showed by the increasing of entertainment taxes that fluctuates and the lowest percentages of entertainment tax evenue on the Local Revenue in Batu City. Besides, there are four factors exist in this policy implementation there are communication, resources, disposition/attitudes, and beureaucratic structures. Unfortunatelly only communication factors that support this policy implementation. Keywords: policy implementation, entertainment taxes

ABSTRACT Sustainable palm oil governance in Indonesia becomes part of the work governance perspective. This type of research is a qualitative one, historical patterned with descriptive analysis. Data collection methods used are observation, interviews, and documentation. Data analysis was performed by using the model of Miles, Huberman, and Saldana consisting of four activities, namely combining data, condensing data, displaying data, and gathering conclusions and verification. There are many actors involved in the implementation of indonesian sustainable palm oil. Local people who agree with the law can accept or reject the development of oil palm on the land they claim.RESUMEN La gobernanza sostenible del aceite de palma en Indonesia forma parte de la perspectiva de la gobernanza laboral. Este tipo de investigación es una investigación cualitativa, histórico-modelada con análisis descriptivo. Los métodos de recopilación de datos utilizados son la observación, las entrevistas y la documentación. El análisis de los datos se ejecutó utilizando el modelo de Miles, Huberman y Saldana el cual consta de cuatro actividades, a saber, combinar datos, condensar datos, mostrar datos y recopilar conclusiones / verificación. Hay muchos actores involucrados en la implementación del aceite de palma sostenible de Indonesia. La población local que esté de acuerdo con la ley puede aceptar o rechazar el desarrollo de la palma aceitera en la tierra que reclaman.

Abstract
This research was conducted using the qualitative method so that the researcher can thoroughly and comprehensively elaborate on the phenomenon being studied. The research was focused on the process of e-Budgeting policy implementation in the government of Jakarta Province, as well as the supporting and obstacle factors of the process of e-Budgeting policy implementation in the Government of Jakarta Province. The process of e-Budgeting policy implementation is a part of the process of budget planning in the Regional Revenue and Expenditure Budget, therefore, the implementation process follows the APBD budgeting, which is started from the preparation of the General Budget Policies and Provisional Budget Ceiling and Priorities to the stipulation of the APBD. The implementation of the e-Budgeting policy is conducted to facilitate the effective and efficient establishment of APBD. The effectiveness of the e-budgeting policy implementation is influenced by the human resources capacity in the mastery of information and communication technology, budgeting politics, and the opposing interests of the executives and legislatures. The supporting and obstacle factors of the process of e-Budgeting policy implementation are in the factors of commitment and executives' interests, coordination and communication between the executives and legislatures, competence and commitment of the legislatures, coordination and competence of the OPD, as well as the factor of law. Additionally, the allocation of budget by the executives in the discussion of RAPBD, beside the inadequate planning in the initial preparation, there are also attempts to prioritize interests. Meanwhile, the issues in the SKPD in planning the budget based on working achievements, as mandated in the RKA-SKPD, is actually still related to the competence of the SKPD.

The purpose of this paper is to identify problems and construct a conceptual model related to the local fiscal health condition. The local fiscal health condition is highly dependent on many factors, indicating that local finance is a complex, systemic and unstructured process. The main emphasis in this research is that the researchers attempt to explore the problem situation with the interpretive and naturalistic approach toward the local fiscal health condition and to study, understand, and interpret the meaning of phenomenon. This study uses a soft system methodology (SSM) that is a systemic approach to describe unstructured issues with a structured approach. The successful conceptual model constructed in this research is the survival mechanism of revenues and expenditures model. The results of this study indicate that the main problem of fiscal health condition is from both revenues and expenditures. Revenues problem is indicated by the low local fiscal independence, while expenditures problem is by the high indirect personnel expenditures. The location taken as the unit of analysis was Bondowoso Regency, East Java, Indonesia with the consideration that Bondowoso Regency is one of the four underdeveloped regencies in East Java Province.