The background of the research is the limited readiness of ships at the Jakarta Military Sea Lift Unit caused by the age of most of the ships more than 20 years. The purpose of the study was to analyze the strategy of maintaining ship readiness through system maintenance activities. The research method is quantitative with a survey approach with an analysis model based on Strength, Weakness, Opportunity, and Threat (SWOT). Research respondents are purposive sampling that have relevance in the field of ship maintenance. The results showed that to improve ship readiness through maintenance systems, was carried out by increasing the capabilities of human resources, Management Planned maintenance systems, The availability of spare parts, and the capability of the Ship Maintenance Facility Unit. The improvement of personnel capabilities and skills is carried out through training activities in collaboration with the original engine manufacturer (OEM). This ship maintenance system is based on a planned maintenance system supported by the availability of spare parts and the capability of Ship Maintenance Facility Units. Contribution of the research to maintain the readiness of ships to support operational activities, which has implications for the readiness and sustainability.
Upaya pemerintah dalam menangani IUU fishing melalui kebijakan penenggelaman kapal pelaku illegal fishing, merupakan bentuk sanksi terberat dan sudah sesuai dengan peraturan internasional dan nasional yang berlaku. Meskipun banyak yang menentang upaya tersebut, namun pemerintah tetap melaksanakan kebijakan itu sebagai salah satu bentuk kehadiran negara di laut untuk melindungi wilayah perairan Indonesia. Kajian ini menitikberatkan pada penyebab dan dampak negatif kegiatan illegal fishing dari perspektif pertahanan negara di laut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Studi ini menemukan bahwa illegal fishing memberikan dampak negatif bagi Indonesia baik dari sisi ekonomi maupun politik serta mengancam pertahanan negara di laut. Upaya penanganan IUU Fishing melalui kebijakan keras menjadi pilihan pemerintah untuk memberikan efek jera dan meminimalisir terjadinya illegal fishing di wilayah perairan Indonesia. Kebijakan pemerintah dalam penanganan illegal fishing tidak boleh menurun dan tidak sekali-kali mengakomodir kepentingan sesaat serta tetap harus berjalan sesuai koridor peraturan perundangan yang berlaku, dengan tetap mengupayakan diplomasi yang lebih intens guna mengurangi dampak negatif hubungan bilateral antar negara.Kata Kunci: Penangkapan Ikan Ilegal, Kebijakan, Kedaulatan, Pertahanan Laut, Perbatasan Laut
Pergeseran Geopolitik dari kawasan Eropa ke Asia Pasifik menjadikan kawasan ini sebagai kawasan yang memanas akhir-akhir ini. Meskipun terjadi perlombaan peningkatan kekuatan laut, namun belum dikatakan sebagai perlombaan senjata (Arms Race). Indonesia sebagai salah satu negara yang berada di kawasan ini memiliki posisi strategis dalam menerima dampak positif dan negatif terkait dinamika geopolitik yang terjadi akhir-akhir ini. Kajian penelitian ini menitikberatkan pada perkembangan geopolitik kawasan Asia Pasifik dan upaya Indonesia dalam rangka meminimalisir kesenjangan perimbangan kekuatan laut di kawasan ini. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan desain studi kepustakaan. Studi ini menemukan bahwa ada dampak positif dan negatif atas perkembangan geopolitik kawasan Asia Pasifik dan implikasinya terhadap Indonesia, baik dari sisi pertahanan dan keamanan (militer), ekonomi dan politik. Hegemoni China dan Amerika Serikat di kawasan ini merupakan penyumbang besar atas potensi-potensi konflik yang terjadi dan perlombaan peningkatan kekuatan laut negara-negara kawasan. Oleh karena itu Indonesia perlu melakukan bargaining dalam memperkuat kekuatan lautnya dengan tetap memperhatikan secara seksama geopolitik kawasan Asia Pasifik, agar nantinya tidak direndahkan dan diabaikan kepentingan nasionalnya di kawasan.Kata Kunci: Asia Pasifik, Geopolitik Kawasan, Keamanan Maritim, Kedaulatan dan Perlombaan Senjata.
Abstrak -- Kodim 0609/Kab. Bandung merupakan Satuan Komando Kewilayahan yang berada dibawah Korem 062/Taruma Negara, Kodam III/Siliwangi. Kodim 0609/Kab. Bandung memiliki wilayah tanggung jawab yang meliputi Kotamadya Cimahi, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Satuan Komando Kewilayahan ini bertugas untuk melaksanakan pembinaan teritorial dan menyiapkan pertahanan darat di wilayah tanggung jawabnya yang salah satunya adalah membantu pemerintah daerah dalam mencegah terjadinya konflik sosial. Tujuan penelitian, untuk menguji dan menganalisis pengaruh Komunikasi Sosial terhadap konflik sosial di wilayah Kodim 0609/Kab. Bandung. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data diperoleh melalui observasi, kuesioner dan dokumentasi. Data penelitian dihimpun melalui teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner dan studi pustaka. Hasil penelitian ini yaitu pada uji F hasilnya menyatakan ada pengaruh secara signifikan antara Komunikasi Sosial (X1) dan Deteksi Dini (X2) secara simultan terhadap Pencegahan Terjadinya Konflik Sosial. Pada uji t menunjukkan bahwa terdapat dampak yang signifikan dari Komunikasi Sosial (X1) dan Deteksi Dini (X2) secara Parsial terhadap Pencegahan Terjadinya Konflik Sosial. Hasil Koefisien Determinasi (R²) dimana kedua variabel secara bersama-sama mempengaruhi terhadap Pencegahan Terjadinya Konflik Sosial dengan besar pengaruh 60,0%.Kata kunci: komunikasi sosial, deteksi dini, konflik sosial Abstract -- Kodim 0609 / Kab. Bandung is a Regional Command Unit under the 062 / Taruma Negara Military Command, Kodam III / Siliwangi. Kodim 0609 / Kab. Bandung has an area of responsibility which includes the Municipality of Cimahi, Bandung Regency and West Bandung Regency. The Regional Command Unit is tasked with carrying out territorial guidance and preparing land defense in its area of responsibility, one of which is to assist regional governments in preventing social conflicts. The purpose of the study, to test and analyze the influence of Social Communication on social conflicts in the Kodim 0609 / Kab. Bandung. This research uses quantitative methods. Data obtained through observation, questionnaires and documentation. Research data is collected through data collection techniques through questionnaires and literature studies. The results of this study are in the F test the results state that there is a significant influence between Social Communication (X1) and Early Detection (X2) simultaneously to Prevent Occurrence of Social Conflict. In the t test shows that there is a significant impact of Social Communication (X1) and Early Detection (X2) Partially to Prevent Occurrence of Social Conflict. The results of the Determination Coefficient (R²) where the two variables together influence the Prevention of Occurrence of Social Conflict with a large influence of 60.0%.Keywords: social communication, early detection, social conflict
Security in the territorial waters of a country is one of the important elements in maintaining the sovereignty of a country which based on facts on the ground shows that the ALKI II region poses a threat to international shipping where the threats are in the form of smuggling of goods, human trafficking, as well as terrorism and the impact of Malaysia's expansionary politics. is the impact of the non-optimal security in the ALKI II area due to the non-optimal degree of TNI al strength and regulations that are still overlapping in overcoming violations in the ALKI II area, so this study aims to find out how the interoperability between TNI dimensions in the ALKI II area in supporting the sovereignty of the Republic of Indonesia. And how are the efforts in strengthening the strategy of the pattern of operations and deployment of TNI AL forces in the ALKI II region. Then this study uses a qualitative approach with descriptive analysis methods supported by literature studies as a method of data and fact tracking, where based on the results of the study it is known that interoperability between dimensions The TNI in the ALKI II area has not been well integrated and is still running independently and the pattern of operations and deployment of the TNI's combat force is not optimal yet with a centralized and regional nature so that optimization is needed. realizing the stability and security of Indonesian marine waters.
