Suchergebnisse

Abstrak -- Konflik sosial yang terjadi memiliki bentuk yang menggambarkan adanya ketidakpastian pada aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.Berbagai permasalahan sosial yang berujung pada terjadinya konflik sering muncul di berbagai wilayah tidak terkecuali Kabupaten Bogor.Dapat di pahami seharusnya dengan kemampuan komunikasi sosial serta penguasaan wilayah yang di miliki serta regulasi dan peraturan yang ada dapat menjadi harapan bahwa konflik sosial dapat dicegah dengan penanganan konflik yang telah di rencanakan dan di siapkan, namun saat ini kondisi nyata di lapangan konflik sosial masih kerap saja terjadi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan menguji pengaruh komunikasi sosial dan kemampuan penguasaan wilayah serta pengaruhnya secara simultan terhadap kinerja penanganan konflik sosial.Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan 2 variabel independen dan satu variabel dependen.Lokus penelitian berada di Kodim 0621/Kab Bogor.Hasil penelitian yang diperoleh setelah di laksanakan uji-t adalah terdapat dampak yang signifikan dari komunikasi sosial dan kemampuan penguasaan wilayah terhadap kinerja penanganan konflik sosial. Hasil koefisien Determinasi (R2) di mana kedua variabel secara bersama-sama mempengaruhi terhadap Kinerja Penanganan Konflik Sosial Kodim 0621/Kab Bogor sebesar 46%.Dan hasil Pada Uji f yang menyatakan bahwa ada pengaruh secara signifikan antara Komunikasi Sosial dan Kemampuan Penguasaan Wilayah secara simultan terhadap kinerja penanganan Konflik Sosial Kodim 0621/Kab Bogor.Kata kunci: Komunikasi Sosial, Kemampuan Penguasaan Wilayah dan Kinerja Penanganan Konflik sosial Abstract -- Social conflicts that occur have a form that describes the uncertainty in the aspects of the life of the nation and state. Various social problems that lead to conflict often arise in various regions, including Bogor Regency. It can be understood should be with the ability of social communication and control and the existing regulations and regulations can be hoped that social conflicts can be prevented by handling conflicts that have been planned and prepared, but now the real conditions in the field of social conflict still occur frequently. The purpose of this study was to analyze and examine the effect of social communication and regional mastery ability and its effect simultaneously on the performance of handling social conflicts. The research method used in this study used a quantitative research method with 2 independent variables and one dependent variable. The research focus was at Kodim 0621 / Kab Bogor. The results of the research obtained after the t-test were carried out were significant impacts of social communication and regional mastery ability on the performance of handling social conflicts. The results of the Determination coefficient (R2) where both variables jointly influence the Performance of Social Conflict Management Kodim 0621 / Kab. Bogor by 46%. on the performance of handling the Social Conflict of the 0621 Kodim / Bogor District Military Command.Keywords: Social Communication, Regional Mastery Ability and Social Conflict Management Performance.

Abstrak – Indonesia sebagai negara maritim memandang bahwa keamanan maritim merupakan aspek penting dalam tata kelola domain kemaritiman. Stabilitas dan tatanan yang baik pada semua domain kemaritiman Indonesia menjadi tujuan akhir yang ingin dicapai. Insiden kekerasan maritim terhadap Kapal Tunda TB Brahma 12 – Kapal Tongkang BG Anand 12 merupakan catatan penting dalam tata kelola domain kemaritiman Indonesia meski tempat kejadian perkara (locus delictie) insiden tersebut bukan di perairan Indonesia, tetapi Indonesia berkepentingan terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan berbagai upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh pemangku kepentingan (stakeholder) keamanan maritim Indonesia agar insiden kekerasan maritim seperti yang menimpa TB Brahma 12 – BG Anand 12 tidak terjadi kembali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam (indepth interview) dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa sepanjang tahun 2016 kawasan perairan Laut Sulawesi – Sulu merupakan jalur pelayaran paling rawan se-Asia karena ketidakmampuan negara pantai mengontrol wilayah perairannya sehingga memungkinkan pelaku kekerasan maritim menggunakan perairan tersebut melakukan aktivitas ilegal yang mengganggu keamanan maritim. Penelitian ini menyimpulkan beberapa upaya yang dapat dilakukan aksi kekerasan maritim tidak terjadi kembali adalah penyelesaian konflik dalam negeri Filipina, penyelesaian sengketa batas maritim Indonesia-Malaysia dan Malaysia-Filipina, mengimplementasikan segera Patroli Maritim Trilateral Indomalphi yang telah disepakati, mengaktifkan dengan segera Pusat Komando Militer yang telah terbentuk didukung sistem pengawasan dan monitoring yang terintegrasi dan Tim Reaksi Cepat dengan kesiapsiagaan tinggi dan menggagas kemungkinan pelaksanaan cross border pursuit antara ketiga negara.Kata Kunci: Keamanan Maritim, Kekerasan Maritim, Kelompok Abu Sayyaf, Perompakan Bersenjata Di laut, Jalur Pelayaran Laut Sulawesi – Sulu, Kapal Tunda TB Brahma 12 - Kapal Tongkang BG Anand 12 Abstract - Indonesia as an archipelagic state considers that maritime security is an important aspect of maritime domain governance. Stability and good order at sea on all maritime domains of Indonesia become final goal to be achieved. Maritime violence incident against Tug Boat TB Brahma 12 - Barge BG Anand 12 is an important note in Indonesia maritime domains governance although the location of incident is not on the Indonesian water but Indonesia is concerned about the incident. This study aims to find the various prevention efforts that can be done by the Indonesia maritime security stakeholders so that the incident of maritime violence like TB Brahma 12 incident doesn't recur. This research uses qualitative research method with case study approach. The data used are primary and secondary data with data collection techniques using indepth interview and documentation study. This study finds that throughout 2016 the Sulawesi – Sulu Sea is the most vulnerable sea lane in Asia because of the inability of coastal states to control their waters so as to enable perpetrators of maritime violence to use these waters to engage illegal activities that disrupt maritime security. This research conclude that the efforts can be taken to prevent the similar incidents do not recur are the settlement of domestic conflicts of the Philippines, the settlement of maritime boundary disputes between Indonesia – Malaysia and Malaysia – Philippines, implementing the agreed Trilateral Maritime Patrol Indomalphi immediately, activating the already established Military Command Center supported with the integrated Control and Monitoring System and Quick Response Team with high readiness, initiating the possibility of cross border pursuit between the three countries. Keywords: Maritime Security, Maritime Violence, Abu Sayyaf Group (ASG), Armed Robbery At Sea, Sea Lane of Sulawesi – Sulu Sea, Tug Boat TB Brahma 12 – Barge BG Anand 12

Abstrak -- Strategi penjagaan perbatasan laut Indonesia-Filipina di Kepulauan Nusa Utara selama ini pelaksanaannya dalam pencegahan, penindakan dann pemulihan belum optimal dikarenakan kurang mengidentifikasi ancaman nyata, tidak nyata dan hibrid. Penggunaan strategi yaitu pencegahan, penindakan dan pemulihan serta kerjasama mengatasi ancaman ini berupa kerjasama intelijen, diplomasi dan operasi terhambat adanya keterbatasan personel, persenjataan, perlengkapan, alat komunikasi, bahan bakar minyak dan anggaran dalam pembangunan kekuatan, kemampuan dan gelar pasukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mewujudkan strategi pencegahan ancaman insurjensi di sulawesi utara baik insurjen Filipina maupun Indonesia. Teknik analisis data menggunakan reduction, displays dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan: Pertama, faktor ancaman insurjensi di sulawesi utara berupa ancaman nyata dari militer Filipina, ancaman tidak nyata dari insurjen Filipina dan Indonesia serta kegiatan illegal masyarakat sapi pisang kedua negara, ancaman hybrid dari negara ketiga yang mendukung insurjensi. Kedua, strategi pencegahan melakukan tukar informasi, strategi penindakan hukum terhadap pelanggar kedaulatan dan kegiatan illegal serta penenggelaman kapal / penembakan langsung. Strategi pemulihan melakukan penjagaan terhadap pembangunan nasional dan stabilitas keamanan wilayah. Ketiga, kerjasama intelijen dengan meningkatkan peran forum kominda, kerjasama diplomasi meningkatkan diplomasi secara internasional dan nasional, kerjasama operasi dengan melakukan patroli keamanan bersama, pengiriman pendidikan, latihan dan personel yang bertugas di bawah Persatuan Bangsa – Bangsa (PBB).Kata kunci: Strategi, Perbatasan, Ancaman dan Insurjensi. Abstract -- Indonesia-Philippines marine border guarding strategy in the Nusa Tenggara Islands has been implemented in prevention, recovery and recovery has not been optimal due to lack of identifying real, unreal and hybrid threats. The use of strategies such as prevention, prosecution and restoration and cooperation to overcome these threats in the form of intelligence, diplomacy and operations are hampered by the limitations of personnel, weaponry, equipment, communication equipment, fuel oil and budget in the development of force, capability and degree of troops. The purpose of this research is to realize the prevention threat insurrency strategy in North Sulawesi, both Filipino and Indonesian insurers. The results of this study conclude: First, insurrection threat factor in north Sulawesi in the form of real threat from the philippine military, the unreal threats of philippine and Indonesian insurers as well as the illegal activity of banana cattle community of both countries, hybrid threat from third countries that support insurrency. Second, prevention strategies for information exchange, legal action strategies against sovereign offenders and illegal activities as well as sinking of ships / direct shootings. The recovery strategy safeguards national development and regional security stability. Third, intelligence cooperation by enhancing the role of the forum of kominda, diplomacy cooperation to increase diplomacy internationally and nationally, cooperation cooperation by conducting joint security patrol, delivery of education, training and personnel under UN duty.Keywords: Strategy, Border, Threat and Insurgency.

Abstrak -- Latar belakang penelitian ini adalah bahwa e-government merupakan sebuah sistem administrasi pemerintahan yang sangat vital peranannya dalam komunikasi global internasional, dan sangat menentukan kemajuan dari sebuah negara. Namun demikian, sistem administrasi pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi tersebut juga mengundang ancaman terutama ancaman yang berasal dari ranah siber. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan menganalisis strategi E-government Brunei Darussalam dalam menanggulangi ancaman siber. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif disertai data-data yang didapatkan dari hasil paparan dan juga wawancara selama kunjungan Kuliah Kerja Luar Negeri di Brunei Darussalam oleh perwakilan Ministry of Foreign Affairs and Trade (MOFAT), IT Protective Security Services (ITPSS), dan Prime Ministre Office (PMO) Brunei Darussalam, yang merupakan subjek penelitian terkait strategi e-government Brunei Darussalam dalam menanggulangi ancaman siber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi e-government Brunei Darussalam dalam menanggulangi ancaman cyber ancaman cyber dilaksanakan secara bertahap yaitu diawali dengan penetapan aturan hukum mengenai penyalahgunaan komputer pada tahun 2000, diikuti dengan pendirian Tim Tanggap Darurat Komputer Nasional Brunei (BruCERT) pada tahun 2004, pengenalan Program Kewaspadaan Etika Internet dan Cyber Security pada tahun 2009, dan pengembangan kerangka keamanan siber nasional pada tahun 2014. Semua terintegrasi dalam satu kebijakan bersama yang disebut sebagai Wawasan Brunei 2035. Sehingga, peran serta aktif dan juga strategi yang berkesinambungan dari pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan e-government tersebut akan sangat menentukan masa depan Indonesia di masa yang akan datang. Kata kunci: e-government, Brunei, ancaman siber Abstract -- The background of this study is that e-government is a government administration system that is vital to its role in international global communication, and greatly determines the progress of a country. However, the government administration system that utilizes Information and Communication Technology also invites threats, especially threats originating from cyberspace. This research was carried out with the aim of analyzing Brunei Darussalam's E-government strategy in overcoming cyber threats. This study uses descriptive qualitative research methods accompanied by data obtained from the presentations and interviews during the overseas field study visits in Brunei Darussalam by the representatives of the Ministry of Foreign Affairs and Trade (MOFAT), IT Protective Security Services (ITPSS), and the Prime Ministers Office (PMO) of Brunei Darussalam, which is the subject of research related to Brunei Darussalam's e-government strategy in overcoming cyber threats. The results of this study indicate that the Brunei Darussalam e-government strategy in overcoming cyber threats was carried out in stages, beginning with the establishment of a legal rule on computer abuse in 2000, followed by the establishment of the Brunei National Computer Emergency Response Team (BruCERT) in 2004, introduction of the Internet Ethics and Cyber Security Awareness Program in 2009, and the development of a national cyber security framework in 2014. All are integrated into a common policy called as Wawasan Brunei 2035. Thus, active participation as well as a sustainable strategy of the Indonesian government in implementing e-government will determine the future of Indonesia in the future.Keywords: e-government, Brunei, cyber threat

E-Government is a government administration system that plays a vital role in the international global communication, and greatly determines the progress of a state. However, the government administration system that utilizes Information and Communication Technology may be exposed to threats, especially threats originating from cyberspace. This research was carried out with the aim to analyze Brunei Darussalam's E-Government strategy in overcoming cyber threats. This study uses descriptive qualitative research methods accompanied by data obtained from the presentations and interviews during the overseas field study visits in Brunei Darussalam by the representatives of the Ministry of Foreign Affairs and Trade (MOFAT), IT Protective Security Services (ITPSS), and the Prime Minister's Office (PMO) of Brunei Darussalam, as part of a research related to Brunei Darussalam's e-Government strategy in overcoming cyber threats. The results of this study indicate that the Brunei Darussalam's e-Government strategy in overcoming cyber threats was carried out by focusing on citizen-centric service delivery in stages. It begins with the establishment of a law on computer abuse in 2000, followed by the establishment of Brunei National Computer Emergency Response Team (BruCERT) in 2004, introduction of Internet Ethics and Cyber Security Awareness Program in 2009, and the development of a national cyber security framework in 2014. All are integrated into a common policy coined as Brunei Insight 2035. This can be an input for the implementation of e-Government in Indonesia, in order to improve the equality and openness of access to information and communication in Indonesia, without neglecting the principles of security and comfort in communicating and obtaining information.