Suchergebnisse

This study seeks to make a deep, systematic analysis of the urgency of implementing elements in the implementation of public health policies, especially in the field of mother and child in West Java, Indonesia. This study is important in order to evaluate whether the government services on maternal and child health is sufficient or not. With descriptive-qualitative method this study presents a discussion of how the implementers interact with the community implementing public health programs in West Java province so that their presence is indispensable. With theories of implementation of policies and interactionism, the data was obtained and it showed that (a) the unity of the coordination and uniformity of information services, and a network of cooperation in public health institutions, in the Provincial Government of West Java have been performed well; (b) in implementing their obligations the implementers are highly motivated for the services of public health has become a major function in the duties and functions of the health department. However, the lack of health care workers who directly addressing maternal and child health were perceived by the public so well that this study recommend the convening of additional health workers in the community.

Penelitian ini membahas kinerja dewan perwakilan rakyat daerah dalam melayani penyaluran aspirasi masyarakat di Jawa Barat, Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan setting alamiah di mana ada banyak perilaku dan peristiwa yang terjadi. Penelitian ini juga menggali struktur, regulasi dan prosedur kelembagaan yang bisa memiliki dampak yang signifikan pada penyaluran aspirasi oleh masyarakat. Studi ini menemukan bahwa dalam rangka untuk melaksanakan fungsi mereka sebagai wakil-wakil terpilih, para anggota dewan provinsi selalu menyediakan diri mereka untuk melayani masyarakat. Dari segi dimensi sosial, semua layanan dilakukan dalam banyak cara yang merepresentasikan rakyat itu sendiri. Meski begitu, sebagian orang masih meragukan signifikansi cara-cara tersebut bagi perkembangan kondisi demokratis. Karena ketika di kantor DPRD, pihak penyalur suara rakyat hanya berhadapan dengan pihak secretariat DPRD, terutama bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol.

Potensi peran humas pemerintah di era milenial sangatlah tinggi seiring dengan kemajuan teknologi informasi, iklim demokrasi yang terbangun, serta masyarakat yang semakin kritis. Mewujudkan lembaga Humas Pemerintahan yang memiliki tata kelola informasi yang baik dan adaptif terhadap perubahan zaman sangatlah tidak mudah. Terdapat peluang dan kendala untuk mewujudkan aparatur pelaksana Humas Pemerintahan yang profesional tergantung pada visi, misi, strategi dan taktik pimpinan dalam memberdayakan peran, fungsi serta kewenangan lembaga kehumasan dalam mengelola informasi publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui unsur dan model mekanisme strategi humas pemerintahan di era milenial. Penelitian ini berdasarkan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data penelitian dilakukan secara primer, yaitu wawancara pada informan yang menjabat sebagai pengelola aktivitas lembaga kehumasan tingkat pemerintahan pusat, provinsi dan kabupaten/kota dan data sekunder melalui studi dokumentasi dan observasi non partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi humas pemerintah pada era milenial mengutamakan pada peningkatan aspek kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan melalui pemanfaatan platform media konvensional dan media digital guna mewujudkan layanan komunikasi dan informasi publik yang efektif dan berkualitas dalam mendukung tata kelola informasi publik yang terbuka. Simpulan penelitian menunjukkan bahwa penggunaan strategi pelibatan stakeholders, strategi pengemasan pesan narasi tunggal, strategi media konvensional, dan strategi media sosial dilakukan secara optimal dan terintegrasi dalam rangka mencapai transformasi lembaga kehumasan pemerintah yang dapat berperan aktif pada pengelolaan kebijakan komunikasi strategis pimpinan dan lembaga.

Gerilya sunyi digunakan sebagai strategi pemasaran politik oleh Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) sejak dideklarasikannya partai ini. Gerilya sunyi merupakan gerakan yang senyap dengan tidak mengutamakan pentingnya penggunaan media cetak, spanduk, poster, dan media elektronik dalam melakukan pemasaran kepada masyarakat. Gerilya sunyi dilakukan oleh kader partai dengan mengunjungi orang yang dikenal, pendekatan ke komunitas-komunitas anak muda, serta himpunan mahasiswa. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana strategi pemasaran politik melalui gerilya sunyi yang dilakukan Partai Garuda sebagai partai politik baru di Indonesia, alasan mengapa strategi ini dilakukan, dan hambatan dalam menjalankan strategi ini. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus menggunakan paradigma konstruktivisme dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pemasaran politik Partai Garuda melalui gerilya sunyi dipilih agar dapat membuktikan kepada masyarakat bahwa berpolitik harus apa adanya, tidak jemawa, dapat dilakukan dengan finansial yang terbatas, dan tanpa adanya tokoh tertentu. Pengurus partai melakukan gerilya sunyi dengan langsung mengunjungi masyarakat dan komunitas dengan pendekatan secara tatap muka dan membangun hubungan jangka panjang. Terbatasnya finansial, sumber daya yang dimiliki, pandangan buruk masyarakat mengenai politik, politik uang, dan menurunnya motivasi anggota partai menjadi hambatan dalam pemasaran politik. Perlu dilakukan riset perbandingan strategi pemasaran politik yang dilakukan oleh partai politik lain, tidak mengabaikan popularitas partai, dan tidak mengesampingkan penggunaan media-media yang ada sehingga dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.Kata Kunci: Partai Garuda; pemasaran politik; gerilya sunyi

This article discusses how public policy on transport can have the issues and the dynamics of its implementation in society. The study was conducted in Tasikmalaya City, West Java, Indonesia. It is important to the society because the development of transport services has a very close relationship with social welfare and economic growth of a region. It can be shown with an indication that the region has a complete transportation system that works better than the other regions, then these regions tend to have a better level of social welfare and economic growth. Conversely, the presence of transport less functioning properly will result in the emergence of social and environmental problems. The study used a multiple case study method. The cases consist of activities in the implementation of Tasikmalaya city government outreach programs to the community regarding transport. Interviews, observation and document analyses were used to collect the data. Face-to-face interviews using a list of questions had been developed for this study. The findings of the study indicate that in addition to designing their own and carry out the development plans of transport in Tasikmalaya City itself, there are also the plans involving the West Java provincial government, and even national government of Indonesia.

Perkembangan politik bagi generasi muda terkadang manjadi sesuatu yang tidak menarik untuk diikuti. Hal ini disebabkan oleh konotasi kegiatan politik yang selalu negatif. Berbicara politik pada generasi milenial, maka momentum yang paling mencolok ialah disaat Pemilihan Presiden, Anggota Legislatif, maupun Kepala Daerah, yang di mana generasi milenial dijadikan sasaran strategis untuk meraup suara rakyat. Padahal posisi dan peranan generasi milenial dalam kancah perpolitikan lokal dan nasional masih sedikit. Berdasarkan data dari Trans Media Sosial, karakteristik generasi milenial yang paling mencolok adalah sangat menguasai gawai, informasi teknologi serta aktif di media sosial Facebook, YouTube, Instragram, Line, WhatsApp dan Tiktok. Kebiasaan generasi milenial yang sering mengakses media sosial dilakukan dengan tujuan untuk mencari informasi hiburan, kuliner, agama, politik, olah raga dan gaya hidup kekinian. Hasil kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa generasi milenial dapat diedukasi mengenai pengetahuan politik dengan menggunakan pendekatan komunikasi penyuluhan yang berbasiskan media konvergensi, diantaranya melalui webinar politik.

Generasi millennials mulai terjun ke dunia politik dan memerlukan brand-nya masing-masing. Faldo Maldini merupakan salah satu politisi millennials yang masuk kedalam sepuluh politisi dengan brand otentik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran personal branding Faldo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa standar yang diterapkan Faldo dalam membentuk personal branding-nya terbagi menjadi dua yaitu standar teknis dan standar praktis. Standar teknis digunakan dalam mengelola akun sosial media dengan foto berkualitas dan juga selalu berusaha membalas komentar. Selanjutnya standar konten yang berkonsep berdasarkan data dan fakta, cara penyampaian yang bagus dan menambah wawasan setiap harinya. Standar praktis yang dilakukan adalah berinteraksi dengan masyarakat dengan berupaya tidak membangun benteng pembeda antara dirinya dengan masyarakat dan tidak menjadikan lawan politiknya menjadi musuh. Gaya yang dimiliki Faldo Maldini dalam personal branding-nya terbagi menjadi dua yaitu kepribadian dan penampilan. Penampilan Faldo Maldini dalam berpakaian yang santai dan tidak kaku serta sederhana. Adapun ciri khas Faldo yang mengkhususkan kompetensi yang dimilikinya yaitu cara ia berdialek, sikap kritis dan oposan. Hal yang menjadikannya berbeda yaitu berpegang teguh pada ideology dan juga sikap kedewasaan dalam berpolitik. Sedangkan kepribadiannya adalah ramah, bersinergi, orisinil dan sikap konfrontasi. Kata-kata Kunci: Personal Branding; Politisi; Generasi Milenial; Faldo Maldini

Penelitian ini membahas kinerja dewan daerah dalam melayani penyaluran aspirasi masyarakat di Jawa Barat, Indonesia. Demikian karena Provinsi Jawa Barat merupakan daerah otoritas otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan urusan pemerintah berdasarkan aspirasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pengaturan alam di mana ada banyak perilaku dan peristiwa terjadi. Penelitian ini juga menggunakan teori institusional (institusionalisme), karena teori ini dapat membimbing peneliti pada struktur, regulasi dan prosedur kelembagaan yang bisa memiliki dampak yang signifikan pada kebijakan publik dan tidak boleh diabaikan dalam analisis kebijakan. Studi ini menemukan bahwa dalam rangka untuk melaksanakan fungsi mereka sebagai wakil-wakil terpilih, para anggota dewan provinsi selalu menyempatkan diri untuk masyarakat. Untuk itu, para anggota dewan provinsi, antara lain, menyerap dan mengumpulkan aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja biasa; menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan; dan memberikan dorongan moral dan politik secara akuntabel kepada konstituen. Selain menerima keluhan yang datang ke kantor DPR, aspirasi masyarakat dilakukan pada kunjungan kerja secara teratur oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk setiap daerah pemilihan pada saat reses. Dalam hal akuntabilitas, semua layanan dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Meski begitu, beberapa orang masih meragukan kebenaran akuntabilitas tersebut.

Pada masa pandemi COVID-19 diperlukan optimalisasi penggunaan media komunikasi seperti sosial media oleh pemerintah, termasuk para anggota lembaga legislatif, baik di pusat maupun daerah. Padahal kegiatan ini bisa saja dilakukan dengan menggunakan sosial media dan tidak terdapat resiko dalam pelaksanaan komunikasi pada masa reses. Namun, masih terdapat keterbatasan penggunaan media komunikasi virtual yaitu sosial media oleh lembaga legislatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki penggunaan sosial media oleh anggota legislatif untuk berkomunikasi dalam masa reses pada masa pandemi dalam membentuk reputasi mereka di mata publik secara digital. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, populasi yang akan diteliti adalah anggota legislatif di provinsi Jawa Barat dengan sebanyak 106 orang responden. Hasil penelitian ini anggota legislatif menggunakan akun sosial media berinteraksi atau mengirim pesan kepada masyarakat luas tentang kegiatan politik untuk berkomunikasi secara terbuka dengan publik dengan pesan politik yang dikirim melalui akun sosial media mengundang komunitas untuk berpartisipasi memberikan dukungan dan komentar serta kritik. Penggunaan sosial media dalam komunikasi pemerintah, lebih mudah bagi pemerintah dan masyarakat serta pihak lain yang memiliki kepentingan untuk bernegosiasi dan mencapai sebuah konsensus. Pada penggunaan sosial media untuk berkomunikasi dengan publik, sebaiknya informasi yang disampaikan dengan sasaran informasi diklasifikasikan dengan jelas sehingga dapat menentukan sosial media jenis apa yang akan digunakan.

Indonesia, as a country fighting Covid-19 attacks, needs to gain comprehensive knowledge for all its citizens to be able to get out of times of health crisis in. One solution that needs to be communicated in the face of this virus outbreak is a healthy lifestyle according to the advice of health protocols issued by the WHO and Indonesian government authorities. Through community service activities (PPM) integrated with KKN Mahasiswa (KKNM) Universitas Padjadjaran during this pandemic, we strive to contribute optimally in various socialization and education activities regarding the handling of Covid-19. This method of implementation of PPM - KKNM is carried out using online and offline modes in each residence of KKNM students. The results show that public communication about healthy lifestyles in the pandemic era based on the utilization of social media can be a means of educating continuously about the handling of Covid-19. The conclusion of the activity shows that through the approach of public communication conducted offline and online can provide knowledge and understanding about the efforts of handling Covid-19. The advice is that synergy needs to be done in the management of public communication that implements various communication channels to gain the full and consistent public trust of the target audience. ; Indonesia sebagai negara yang sedang melawan serangan Covid-19 perlu mendapatkan pengetahuan yang komprehensif bagi seluruh warganya untuk dapat keluar dari masa krisis kesehatan ini. Salah satu solusi yang perlu terus dikomunikasikan dalam menghadapi wabah virus ini adalah pola hidup sehat sesuai anjuran protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh WHO maupun otoritas pemerintah Indonesia. Melalui kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM) yang terintegrasi dengan KKN Mahasiswa (KKNM) Universitas Padjadjaran pada masa pandemi ini berupaya berkontribusi secara seoptimal dalam sosialisasi dan edukasi mengenai penanganan Covid-19. Metode pelaksanaan PPM-KKNM ini dilakukan dengan menggunakan metode online dan offline di masing-masing tempat tinggal mahasiswa KKNM. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa komunikasi publik mengenai pola hidup sehat di era pandemi yang berbasiskan pada pemanfaatan media sosial khususnya dapat menjadi sarana mengedukasi secara berkelanjutan mengenai penanganan Covid-19. Simpulan kegiatan menunjukkan bahwa melalui pendekatan komunikasi publik yang dilakukan secara offline dan online dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai upaya penanganan Covid-19. Adapun sarannya adalah perlu dilakukan sinergisitas dalam pengelolaan komunikasi publik yang menerapkan berbagai saluran komunikasi untuk memperoleh kepercayaan publik secara utuh dan konsisten dari khalayak sasaran.