Suchergebnisse

ABSTRAKAnak adalah anugerah Allah Yang Maha Kuasa sebagai harapan masa depan bangsa. Sedangkan demonstrasi adalah hal yang lazim dilakukan oleh negara-negara yang menggunakan sistem demokarasi. Belakangan ini terjadi aksi demonstrasi yang melibatkan anak di bawah umur. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia dan juga menjelaskan tentang keikutsertaan anak di bawah umur dalam aksi demonstrasi menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekaatan konseptual (conseptual approach). Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan fenomena yang ada di masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa prinsip demokrasi di Indonesia yaitu Demokrasi Pancasila. Keikutsertaan anak di bawah umur dalam aksi demonstrasi yaitu tidak diperbolehkan karena seorang anak belum memenuhi syarat sebagai seorang mukallaf sehingga belum dapat diberikan pembebanan (taklif). Kata Kunci : Anak di Bawah Umur, Aksi Demonstrasi, Demokrasi ABSTRACTChildren are a gift from Allah the Almighty as the hope for the future of the nation. Meanwhile, demonstrations are common in countries that use a democratic system. Recently there was a demonstration involving minors. This journal aims to find out about the implementation of democracy in Indonesia and also explain the participation of minors in demonstrations according to Islamic Law and Positive Law. The author uses a qualitative method and a statue approach and a conceptual approach. Sources of data in this study are law and phenomenon of data sources. Based on the research results, it is concluded that the principle of democracy in Indonesia is Pancasila Democracy. The participation of minors in demonstrations is not allowed because a child has not met the requirements as a mukallaf so that he cannot be charged with taklif.Keywords : Underage Children, Demonstrations, Democracy

AbstrakSalah satu tantangan terbesar dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur) di Jawa Tengah adalah rendahnya tingkat partisipasi politik. Tingkat partisipasi masyarakat Jawa Tengah yang rendah menjadi hambatan bagi penyelenggara pemilu tingkat daerah. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh KPUD Kab. Temanggung dalam Pilkada Jateng 2013 dan 2018. Penelitian ini menggunakan teori Organizational Information Theory dan strategi Komunikasi Politik dengan pendekatan merawat ketokohan, memantapkan kelembagaan politik, menciptakan kebersamaan, dan membangun konsensus, sehingga penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi perkembangan kajian strategi komunikasi politik di tingkat kelembagaan penyelenggaraan pemilihan umum. Jenis penelitian ini kualitatif deskriptif dengan minat studi kasus intrinsik. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, studi dokumen serta observasi yang berperan pasif. Kriteria pengambilan data didasarkan pada pemilihan informan dengan kriteria tertentu. Teknik analisis data menggunakan analisis penjodohan pola. Uji validitas data dilakukan dengan cara serentak menggunakan data dengan karakter sama. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kohesivitas dalam strategi komunikasi politik tidak hanya diletakkan dalam aspek membangun kebersamaan dalam mencapai tujuan politik penyelenggaraan Pilkada, namun diletakkan juga pada merawat ketokohan, membangun konsensus dan memantapkan kelembagaan. Dengan demikian hasil dari strategi komunikasi politik akan memiliki nilai optimal untuk mencapai tujuan politik kelembagaan. Kata kunci: Ambiguitas informasi, Kebersamaan, Kohesivitas ketokohan, Partisipasi politik, Strategi komunikasi politik AbstractThe biggest challenge in organizing an election of the regional heads (Pilkada), including the election of Governor and Deputy Governor in Central Java, Indonesia, is because of the low levels of public' political participation. That case has become a challenge ...

This paper analyzes the solidity of two Islamist parties in contemporary Southeast Asian elections, the Prosperous Justice Party (PKS) in Indonesia and the Malaysian Islamist Party (PAS) in Malaysia. The aim is to discover the best model of party solidity, and, in turn, other Islamist parties can adopt the electoral performance of those two Islamist parties. Indeed, each party has its strengths and weaknesses. Therefore, it is fundamental to compare both of them. Methodologically, this study is qualitative research by employing appropriate literature studies, including news channels and social media platforms as the data collection. The findings demonstrated that PAS' solidity was good in conflict resolution, as it could successfully govern the intra-party conflict between the conservative and the progressive factions. In the meantime, the PKS' solidity tended to have a good performance in the party ideology. Overall, PAS had a better performance than PKS.