The existency of college in the country is very strategic. College has provided contributive role to the development and sustainable government. The future generation will be born from there. The generation which is capable of moving wheels of government and development. Therefore, policy for development will be very important, besides the consistency of policy implementation and continuous evaluation.
From an organizational perspective, the existence of the Secretariat of the KPU in the regional (provincial, district / city) as the operating core as well as the support staff will determine the sting of the realization of a qualified election. This is relatedto organizational effectiveness with which the task will affect the quality of KPU and Regency / City KPU as the holder of the authority of the election of regional head and vice regional head (election). Important to know how the implementation oforganizational roles, the constraints facing the organization and affectiveness of the sekretariat as building an organization, so the achievement of objectives will determine the election as one of the important tasks of government.
The nomination policy of local parliament members in general election is regulated in various policies by the Central Parliament, the President and the Election Commission. In order to improve the election quality, policy evaluation is required. This study uses legal research/normative methods and library/documentary study of the policies content. It is found out that there are some different aspects in managing the nomination of local parliament members in Law No. 8 of 2012 and some Election Commission/KPU's regulations. Substantively, there are several provisions that are ambiguous, multi-interpretative, contradictious, and are not implementable. This problem causes local election commissions cannot optimally perform theirs tasks. Therefore, it is recommended to have policy revision in several aspects, such as education qualification, physical and spiritual health, authorized health agency, political liaison officers, resignation certificate or decree from certain positions at public agencies (such as civil servant, military, police, etc.) and other institutions to avoid conflict of interest, nomination forms, and several errors/ inconsistencies terms.Keywords: policy evaluation, local parliament nomination, general election.Pencalonan anggota DPRD dalam pemilu diatur dalam berbagai kebijakan yang ditetapkan DPR, Presiden dan KPU. Untuk penyelenggaraan yang makin berkualitas di masa yang akan datang, diperlukan evaluasi kebijakan. Dengan metode penelitian hukum/hukum normatif dan teknik studi kepustakaan/dokumenter terhadap isi/substansi kebijakan diketahui adanya berbagai aspek pengaturan pencalonan anggota DPRD, yang termuat dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 dan beberapa produk kebijakan KPU yang pada dasarnya merupakan kebijakan publik. Secara substantif terdapat beberapa ketentuanyang bersifat tidak jelas, multiinterpretatif, kontradiktif dan tidak implementatif. Kondisi ini mengakibatkan para penyelenggara pemilu di daerah tidak dapat melaksanakan tugas pelayanan pencalonan secara lebih optimal. Untuk itu, direkomendasikan perlu adanya penyempurnaan terhadap substansi beberapa aspek pencalonan anggota DPRD, yang meliputi ijazah/STTB, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, institusi pemberi surat keterangan sehat, petugas penghubung parpol dengan penyelenggara pemilu, surat keterangan atau surat keputusan pemberhentian dalam kedudukan/jabatan tertentu (PNS, TNI, Polri, dan sebagainya), surat pernyataan pengunduran diri, badan lain yang anggarannya dari keuangan negara, pekerjaan lain yang tidak menimbulkan konflik kepentingan, beberapa contoh formulir/model pencalonan dan beberapa kesalahan/ inkonsistensi peristilahan.Kata kunci: evaluasi kebijakan, pencalonan anggota DPRD, pemilihan umum.
Beberapa undang-undang terkait pemilu yang terbit pada era pemerintahan pasca-Orde Baru telah memberi landasan kuat bagi pemilu yang makin demokratis, dan penyelenggara pemilu merupakan aspek strategis bagi keberlanjutannya. Karena itu, penting adanya analisis komparatif pengaturan dimensi-dimensi organisasi penyelenggara dalam undang-undang tersebut. Dengan metode deskriptif kualitatif dan teknik kepustakaan, studi dokumenter dan analisis isi, penelitian ini menyimpulkan bahwa sembilan undang-undang yang pernah dan masih berlaku pada era pemerintahan pasca-Orde Baru memuat pengaturan dimensi organisasi, baik dimensi struktural maupun kontekstual. Dimensi struktural meliputi formalisasi, spesialisasi, sentralisasi, standardisasi, hirarki kewenangan, kompleksitas, profesionalisme, sedangkan dimensi kontekstual meliputi ukuran organisasi, teknologi organisasi dan lingkungan. Dua undang-undang tentang Penyelenggara Pemilu yaitu UU Nomor 22 Tahun 2007 dan UU Nomor 15 Tahun 2011 lebih lengkap dan memadai memuat berbagai dimensi organisasi dibandingkan dengan tujuh undang-undang lainnya (UU Nomor 3 Tahun 1999, UU Nomor 12 Tahun 2003, UU Nomor 23 Tahun 2003, UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 10 Tahun 2008, UU Nomor 42 Tahun 2008, dan UU Nomor 1 Tahun 2015).Ada tiga dimensi organisasi yang terkandung penuh dalam kesembilan undang-undang tersebut, yaitu spesialisasi, teknologi organisasi dan lingkungan, sehingga oleh karenanya jauh lebih lengkap dibandingkan dengan dimensi lainnya, khususnya dimensi profesionalisme, dimensi sentralisasi dan konfigurasi. Terdapat beberapa inkonsistensi dan permasalahan substantif terkait penyelenggara pemilu dalam UU Nomor 15 tahun 2011 yang saat ini menjadi pedoman pengaturan berbagai dimensi organisasi penyelenggara pemilu. Penelitian ini merekomendasikan agar UU Nomor 15 Tahun 2011 disempurnakan untuk lebih mengakomodasi beberapa dimensi organisasi yang pengaturannya belum memadai. Diantaranya berkaitan dengan ukuran organisasi (kesesuaian jumlah anggota dengan kondisi geografis), profesionalisme (tingkat pendidikan dan kesesuaian bidang ilmu) dan sentralisasi (proses, bentuk, dan jenis keputusan organisasi).Kata kunci : organisasi, dimensi organisasi, pemilu
Keberadaan lembaga-lembaga negara sebagaimana termaktub dalam konstitusi sangat penting bagi terwujudnya kepentingan publik. Demikian pula kehadiran beberapa lembaga/komisi negara independen di bidang tertentu pada era reformasi ini akan makin mengokohkan posisi Indonesia sebagai negara demokratis sekaligus negara hukum modern. Dari perspektif politik terdapat tuntutan besar agar kesemua lembaga tersebut benar-benar berperan fungsional, yang salah satu masalahnya berupa ketidakjelasan kedudukan dan status jabatan anggotanya. Terkait dengan ini diperlukan penataan dan kejelasan kedudukan kelembagaan dan status jabatan anggota/komisionernya. Penataan ini merupakan bagian dari pembangunan politik dan akan berkontribusi positif terhadap makin kokohnya bangunan sistem politik Indonesia.
Education plays an important role in shaping the character of the nation, especially religious education. Islamic religious education is part of general compulsory courses, including in non-religious universities. Its existence is regulated through laws and regulations at various levels of government. The implementation of the learning is faced with several challenges and problems. Through the data obtained by juridical normative, qualitative and literature methods, it is known that the challenges are related to the globalization era, students' perceptions of religious subjects, student educational background, the amount of SKS and learning time.
Abstract The education curriculum is an important part of the national education system. This has been regulated in several state / government regulations which are basically public policies. Educational innovation, especially the curriculum is needed to always be in accordance with the demands of the changing times. With library study and normative juridical research methods, it is known that the curriculum of Islamic education has been established and structured as part of the education policy system through various state / government regulations. This policy is a product and the authority of state / government institutions in responding to public interests in the form of a curriculum that is always in harmony with the changing times. The concepts of innovation in general and educational innovation, especially curriculum innovation is outlined by experts as part of the treasury of education. There are certain strategies that are owned by innovators and there are various challenges and problems in the process of curriculum innovation faced by innovators in their implementation. Keywords: strategy, education, curriculum, educational innovation Abstrak Kurikulum pendidikan merupakan salah satu bagian penting dari sistem pendidikan nasional. Hal ini telah diatur dalam beberapa regulasi negara/pemerintah yang pada dasarnya merupakan kebijakan publik. Inovasi pendidikan, khususnya kurikulum diperlukan agar selalu sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Dengan metode penelitian yuridis normatif dan kajian kepustakaan, diketahui bahwa kurikulum pendidikan Islam telah ditetapkan dan tersusun sebagai bagian dari sistem kebijakan pendidikan melalui berbagai regulasi negara/pemerintah. Kebijakan ini merupakan produk dan otoritas lembaga negara/pemerintah dalam merespon kepentingan publik berupa kurikulum yang selalu selaras dengan perkembangan jaman. Konsep inovasi secara umum dan inovasi pendidikan, khususnya inovasi kurikulum diuraikan oleh para ahli sebagai bagian dari khasanah ilmu pendidikan. Ada strategi tertentu yang dimiliki para inovator serta terdapat berbagai tantangan dan permasalahan dalam proses inovasi kurikulum yang dihadapi para inovator dalam implementasinya. Kata kunci : strategi, pendidikan, kurikulum, inovasi pendidikan
Covid 19 that has hit the Indonesian nation has had a multidimensional impact on people's lives. The formation of the Task Force for the Acceleration of Handling Covid 19 is a concrete step for the government in response to this problem. The Task Force has certainly faced various obstacles, challenges and problems in carrying out its duties and functions. One of them will be related to the arrangement of the various dimensions of the Task Force organization in several laws and regulations that govern it. The research method used is descriptive and juridical normative with the aim of obtaining a complete and comprehensive description and evaluation of the organizational dimensions of the Task Force that have been stipulated in several laws and regulations as a product of public policy. The results showed that the Task Force as the operating core of government policies / programs dealing with Covid 19 was an ad hoc institution that was a political organization. Regulations for several structural and contextual dimensions are contained in Presidential Decree No. 7/2020, Presidential Decree No. 9/2020, Presidential Regulation No. 82/2020, and Decree of the Chair of the Task Force No. 16/2020, namely formalization, specialization, hierarchy of authority, organizational goals and organizational size. ; Covid-19 having hit the Indonesian nation has multidimensionally impacted on people's lives. The formation of the Task Force for Accelerating the Handling of Covid-19 is a concrete policy of the Indonesian Government to respond the problem. The Task Force in carrying out its duties has certainly faced various obstacles, challenges and problems. One of them can be related to the arrangement of various organizational dimensions of the Task Force in several laws and regulations. The aim of this research is to describe the organizational dimensions of the Task Force. This research uses descriptive method combined with the juridical-normative approach where the laws and regulations arranging the Task Force can be viewed as public policy. Result of this research shows that the Task Force is an ad hoc organization as an operating core of the government policy in handling Covid-19. Some structural and contextual organizational dimensions of the Task Force, namely formalization, specialization, hierarchy of authority, organizational goal, and organizational size, are contained in (a) Presidential Decree No. 7/2020, (b) Presidential Decree No. 9/2020, (c) Presidential Regulation No. 82/2020, and (d) Decree of the Chair of the Task Force No. 16/2020, namely formalization, specialization, hierarchy of authority, organizational goals and organizational size.
