Suchergebnisse

Supervision and control of utilization of water resources for irrigation in Sleman regency is vital in realizing fair use of water resources. This descriptive-qualitative study finds that preventive-internal supervision has been consistent with those set forth in the working procedures and that repressiveinternal supervision is present in the form of sanctions. The locals enjoy preventive and repressive eksternal supervisionary role, which is manifested in local gatherings and public reporting system. We also find that the government exerts control by licensing, reprimands, advocacy, direction, and conflict resolution mechanisms. Practical problems include the absence of provincial irrigation commission and specific agencies that supervise the enforcement of mediation. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi di Kabupaten Sleman sangat penting dalam mewujudkan penggunaan sumber daya air yang adil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan internal-preventif telah sesuai dengan yang dimandatkan oleh tugas pokok dan fungsi dan bahwa pengawasan internal-represif telah dilaksanakan dalam bentuk sanksi. Masyarakat melakukan pengawasan preventif dan represif dalam bentuk sarasehan/musyawarah dan sistem pelaporan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pemerintah mengendalikan penggunaan sumber daya air dengan menyelenggarakan sistem perizinan, teguran, pembinaan, dan penyelesaian sengketa. Beberapa masalah yang ditemukan di lapangan antara lain adalah tidak adanya komisi irigasi provinsi dan lembaga pengawas khusus yang mengawasi pelaksanaan putusan mediasi.

This study will discuss the implementation of General Principles of Good Governance (AUPB) in the One Stop Licensing System in the city of Yogyakarta. Some things that would be an important consideration in this study were changes to Local Government Law No. 22 of 1999 as Law No. 32 of 2004 and its consequence, the issuance of Government Regulation No. 84 of 2000 governing the organization's guidelines in the area of technical authority in issuing permits and Ministerial Decree No. PAN 63/KEP/M.PAN/7/2003 On Implementation Guidelines for Public Service and Administrative Reform Decree No. 26/KEP/M.PAN/2/2004 About Help Technical Transparency and Accountability. Penelitian ini akan membahas penerapan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam Sistem Perijinan Satu Pintu di Kota Yogyakarta. Beberapa hal yang akan menjadi pertimbangan penting dalam penelitian ini adalah Perubahan UU Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 1999 menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 beserta konsekuensinya. Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 yang mengatur tentang pedoman organisasi perangkat daerah dalam kewenangan teknisnya mengeluarkan ijin di daerah serta Kepmen PAN Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP/M. PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas.