Suchergebnisse

when necessary so that the office can provide effective services. Archives are needed in administration because archives are the center of memory for every activity in an office. Without archives, it is impossible for an archivist to remember all records and documents completely. The data analysis technique in this study uses inductive logic. The analysis will move from something specific or specific, namely those obtained in the field, towards a finding that is general in nature and can draw a conclusion. The results show that the implementation of the Republic of Indonesia Government Regulation Number 28 of 2012 concerning Archives at the Region II Higher Education Service Institution has not been carried out properly, the archives are still partially stored, this is due to insufficient human resources and a special archive room is not yet available

Amendment of the 1945 Constitution brought significant shifting on the Indonesian government. Before amendment, the government was dominated by the enormous power of President (executive heavy). The amendment strengthens the DPR's power realizing the checks and balances between DPR and President. The amendment of the 1945 Constitution also brought the purification of presidential system. These two things make the dynamics of relationship between the DPR and the President. In post amendments, the government is characterized by an increasing controlling function of DPR. But the combination of presidential system and the multi-party still brings problem related to government instability. Relationship between the DPR and the President was strongly influenced by the presence of opposition parties, which in the previous was regarded as "a taboo" in Indonesian democracy. On the other hand, the elected president also became a strong magnet to get the support of political parties in DPR. Therefore, certain parties that previously became the government's opposition crossed and supported government. Thus, the presumption that the elected President would find difficulties in implementing his policies because of the lack of support in the DPR was not proven.

Amendment of the 1945 Constitution brought significant shifting on the Indonesian government. Before amendment, the government was dominated by the enormous power of President (executive heavy). The amendment strengthens the DPR's power realizing the checks and balances between DPR and President. The amendment of the 1945 Constitution also brought the purification of presidential system. These two things make the dynamics of relationship between the DPR and the President. In post amendments, the government is characterized by an increasing controlling function of DPR. But the combination of presidential system and the multi-party still brings problem related to government instability. Relationship between the DPR and the President was strongly influenced by the presence of opposition parties, which in the previous was regarded as "a taboo†in Indonesian democracy. On the other hand, the elected president also became a strong magnet to get the support of political parties in DPR. Therefore, certain parties that previously became the government's opposition crossed and supported government. Thus, the presumption that the elected President would find difficulties in implementing his policies because of the lack of support in the DPR was not proven.

Pergeseran dari Era Orde Baru ke Era Reformasi yang dikuti amandemen terhadap UUD 1945 telah membawa pergeseran yang cukup signifikan dalam hubungan tata kerja antara DPR dan Presiden. Pergeseran tersebut di antaranya berkenaan pelaksanaan fungsi pengawasan DPR terhadap kebijakan Presiden. Apabila di Era Orde Baru hubungan antara DPR dan Presiden lebih diwarnai oleh kompromi politik DPR terhadap kebijakan pemerintah, di Era Reformasi tampak sebaliknya. Pengawasan DPR terhadap kebijakan pemerintah tampak lebih intensif, bahkan hampir tidak ada kebijakan pemerintah yang lepas dari sorotan DPR. Secara formal pengawasan tersebut diwujudkan dalam penggunaan hak-hak DPR, terutama adalah hak interpelasi dan hak angket. Selama reformasi banyak usulan penggunaan hak-hak interpelasi dan hak angket dari sekelompok anggota DPR, walaupun banyak di antaranya tidak berlanjut karena tidak mendapat persetujuan dalam sidang paripurna DPR. Interpelasi dan angket yang disetujui oleh DPR dan diajukan kepada pemerintah pun tidak mesti ada tindak lanjut yang jelas. Usulan penggunaan hak interpelasi dan hak angket kadang-kadang juga hanya didasarkan pada kepentingan politik sesaat dari sekelompok anggota DPR.Â

Latar belakang penelitian ini adalah peningkatan kekerasan aktual dan simbolis pada wanita.Tujuan penelitian ini menggambarkan kekerasan personal dan struktural pada perempuan dalam pro-gram televisi anak-anak seperti Ronaldowati, Jagoan Si Pitung, Ben7 dan Baim Anak Sholeh. Teori strukturasi gender sebagai turunan dari pendekatan media politik ekonomi pada paradigma kritis digunakan untuk menganalisis fenomena ini. Teori tersebut mencoba menjelaskan proses produksi dan reproduksi hubungan gender dalam masyarakat melalui optimalisasi aturan dan sumber daya yang diduduki oleh aktor laki-laki dan perempuan dalam interaksi sosial. Aktor dinegosiasikan dalam skema interpretatif, yang melibatkan interaksi aturan dan berbagai fasilitas yang ada . Dalam negosiasi, aktor laki-laki memiliki posisi sosial yang lebih unggul dari aktor perempuan. Pengaruh situasi tersebut menciptakan sebuah relasi gender asimetris dalam masyarakat.Aktor laki-laki mengalahkan aktor perempuan dalam setiap lembaga-lembaga sosial. Media adalah salah satu lembaga dimana keunggulan aktor laki-laki dimuliakan. Aktor perempuan tidak bisa memberdayakan posisi mereka untuk mengatasi struktur laki-laki dalam industri media. Analisis wacana kritis telah diterapkan untuk membingkai studi ini. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekerasan struktural pada perempuan terkait stereotip gender. Tulisan ini direkomendasikan untuk menghasilkan program yang menggambarkan peran gender secara berimbang.

Negara menyelenggarakan Sistem Jaminan Sosial Nasional sebagai sistem penyelenggara program negara dan pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial agar setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup layak. Jaminan sosial kesehatan bertujuan memberi kepastian perlindungan kesejahteraan sosial kesehatan agar setiap penduduk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya menuju terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah, hambatan, dan tantangan yang berkaitan dengan sistem pembiayaan dan skema kelembagaan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang sudah dikembangkan selama ini. Penelitian ini merupakandesain studi kasus menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis kebijakan retrospektif. Analisis kebijakan ini berorientasi pada aplikasi dengan melakukan identifikasi masalah dalam sistem pembiayaan dan skema kelembagaan. Hasil penelitian meliputi, pertamasistem pembiayaan yang digunakan pemerintah kota belum sepenuhnya menerapkan prospective payment system, tetapi dikombinasikan dengan sistem retrospective payment. Jamkesda Kota Yogyakarta belum sepenuhnya mengadopsi sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat,pembiayaan sepenuhnya bersumber pada Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah (APBD). Skema kelembagaan menghadapi kendala pengelolaan keuangan oleh pihak Unit Pelaksana Teknis Penyelenggara JaminanKesehatan Daerah (UPT PJKD). Kewenangan mengelola dana belum bersifat otonom sehingga mekanisme pencairan klaim lambat. Keterbatasan jumlah personil berimplikasi pada efektivitas lembaga melayani penerima manfaat.Kata kunci: Jaminan kesehatan daerah, sistem pembiayaan, skema kelembagaanAbstractState using national health insurance system as a state system and government to give social protection so that each people can fullfil human basic needs. Health social insurance to give protect ensurement health social welfare so that each people can fullfil life need for social welfare Indonesian people. To identify the problems, obstacle, and challenge withcost system and scheme of institution Local Health Insurance which has develop to day. This research is case study using qualitative method with retrospective policy analyzed approach. This analyzed policy oriented to aplicationwith identify the problems in cost system and scheme of institution. Show that, first in cost system which used by local government not yet application prospective payment system fullfily but combine with retrospective payment. Local Health Insurance in Yogyakarta not yet adopt maintenance of public health insurance (JPKM) system. Cost sourcees from local revenue and expenditure budget (APBD). Second, scheme of institution still have problems to control money by technical implementation unit of local health insurance providers (UPT PJKD). The authority managing of money not yet autonom so that impact to slowly of the claim getting mechanism. Limitation human resources implicated to effectiveless intitution to serve acceptener. Key words: Local health insurance, cost system, scheme of institution

Abstrak Kemiskinan adalah fenomena yang bukan saja terjadi di sebagian besar negara-negara berkembang di dunia. Kemiskinan telah menjadi fenomena sosial yang selalu berkembang dan menjadi masalah multidimensional yang melibatkan berbagai aspek kehidupan. Pembangunan ekonomi merupakan upaya yang dilakukan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Berbagai upaya pemerintah juga sudah banyak dilakukan pelatihan untuk menunjang perekonomian masyarakat agar bisa mengembangkan usaha dan agar bisa menjadikan masyarakat lebih mandiri. Selain program yang dilakukan pemerintah masyarakat pun ikut andil dalam pembangunan ekonomi. Seperti halnya di desa Serangan Kecamatan Sukorejo menyelenggarakan Pelatihan Ketrampilan Pembuatan Kue dan Keripik untuk memberdayakan masyarakat. Penelitian ini mengambil fokus pada pelaksanaan pemberdayaan pelatihan ketrampilan pembuatan kue dan keripik di jama'ah Fatayat-Muslimat NU Desa Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dan efektifitas pelatihan dalam penanggulangan kemiskinan di Desa Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo.Jenis penelitian deskriptifkualitatif. Teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari penelitian yang dilaksanakan penulis menemukan bahwa pelaksanaan pelatihan ketrampilan bagi jama'ah Fatayat-Muslimat Desa Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo dengan tujuan utama menanggulangi kemiskinan dengan meningkatkan produktivitas usaha anggota jama'ah telah terlaksana dengan baik. Selain itu efektivitas pelatihan pemberdayaan dan pengembangan dakwah islam di jama'ah Fatayat Muslimat telah berjalan baik dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dengan adanya pelatihan ketrampilan pembuatan kue dan keripik berdampak pada meningkatnya produktivitas, pendapatan dan sumber daya manusia sehingga dapat meningkatkan tarap hidup anggota jama'ah serta mempermudah pengembangan dakwah islam pada jama'ah Fatayat-Muslimat Desa Serangan Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. Kata kunci: pelatihan ketrampilan, memberdayakan , pembuatan kue dan kripik Abstract Poverty is a phenomenon that not only occurs in most developing countries in the world. Poverty has become a social phenomenon that is always growing and becomes a multidimensional problem that involves various aspects of life. Economic development is an effort made by the state to improve the welfare of the people throughout Indonesia. Various government efforts have also carried out many trainings to support the community's economy so that they can develop businesses and make people more independent. In addition to programs carried out by the government, the community also takes part in economic development. As is the case in Serangan village, Sukorejo sub-district, the Cake and Chips Making Skills Training is held to empower the community. This study focuses on the implementation of empowerment training in cake and chip making skills in the Fatayat-Muslimat NU congregation, Serangan Village, Sukorejo District, Ponorogo Regency and the effectiveness of training in poverty alleviation in Serangan Village, Sukorejo District, Ponorogo Regency. This type of research is descriptive qualitative. The techniques used by researchers in data collection are observation, interviews and documentation. From the research conducted, the authors found that the implementation of skills training for the Fatayat-Muslimat congregation in Serangan Village, Sukorejo District, Ponorogo Regency with the main objective of reducing poverty by increasing the business productivity of members of the congregation has been carried out well. In addition, the effectiveness of empowerment training and development of Islamic da'wah in the Fatayat Muslimat congregation has been going well in efforts to reduce poverty. With the training of cake and chip making skills, it has an impact on increasing productivity, income and human resources so that it can improve the standard of living of members of the congregation and facilitate the development of Islamic da'wah in the Fatayat-Muslimat congregation, Serangan Village, Sukorejo District, Ponorogo Regency. Keywords: skills training, empowering, cake and chips making

AbstractGovernment of the people) implies a government that is legitimate and guarantees in the eyes of the people. Legitimate and recognized government, which means democracy that gets recognition and gives people. The regional head as not in the organization responsible for activities related to rules or norms is based on regional autonomy, Article 10.12., 13 and 14 Paragraph (1) and (2) of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government, Government Regulation Number 38 of 2007 concerning the Division of Government Affairs, between Provincial Governments and Regency and City Regional Governments and Regulations Number 7 of 2008 concerning Deconcentration and Co-Administration. The authority of the government in matters that can be carried out by the regional head in the framework of work in accordance with Article 18 Paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.Keyword : Democracy, Good Governance, DeconcentrationAbstrakPemerintahan dari rakyat (goverment of the people ) mengandung pengertian dengan pemerintahan yang sah dan diakui di mata rakyat. Pemerintahan yang sah dan diakui (legitimate goverment) berarti suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan yang diberikan rakyat. Kepala daerah sebagai unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan kepala pemerintahan daerah otonom yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat atas prakarsa dan inisiatif daerah telah sesuai dengan kaidah atau norma norma berlandaskan asas otonomi daerah, Pasal 10,12.,13 dan 14 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahanan, antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota serta Peraturan-Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Kewenangan pemerintah daerah dalam hal mengatur dan mengurus yang dimiliki oleh kepala daerah dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan sesuai dengan otonomi daerah merupakan atribusi kewenangan sesuai dengan Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Kata kunci : Demokrasi, Good Governance, Dekonsentrasi

This research is based on the implementation of a national vaccination campaign to prevent the transmission of Covid-19 in Indonesia, and the presence of social media can shorten the government's target in achieving the national target of 181.5 million people in Indonesia. This study uses qualitative research with a systematic literature review in uncovering research questions. The results of the study conclude that social media plays a very important role in campaigning for the government's national Covid-19 vaccination program and the form of delivery on social media using images of officials including the president plays a very important role in influencing the public to participate in the national vaccination program.

In the 13th century, the mobilization of the Middle East and Ottoman Turk merchants brought Islam to Indonesia. Besides trading, these traders also spread the Islamic religion. They used several da'wah mediums, such as economics, politics, arts, and humanities. Recent debates and literature reviews note the central role of traders from the Middle East in Islamization in Indonesia. There are few resources that give explanations about the role of traders from Turkey. Whereas Turkey was instrumental in Islamization and political support for Indonesia. Turkey has given a strong influence on Sufism in Indonesia. Ottoman Turkey with Sufism from Mevlana Jalaluddin Rumi has introduced music to Indonesia, which includes poetry sung, Turkish musical instruments, and the Whirling Darvish of Tarekat Mevlevi of Jalāl ad-Dīn Muhammad Rūmī. The influence is noticeable among Javanese and Malay-speaking Sumateranese.

ABSTRACTHealth is one of the concurrent affairs that must be fulfilled by the government. Based on the Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 of 2016, minimum service standards (SPM) are provisions regarding the type and quality of basic services which are mandatory government affairs that are entitled to be obtained by every citizen minimally. SPM has 12 indicators where all these indicators should ideally reach the target of 100% as a minimum, but not all indicators can achieve 100% results. This can be caused by non-financial resource factors that have not been fulfilled. The aim of this study is to compare the factors of non-financial resources at the Puskesmas Salaman 1 and Puskesmas Gamping 1 in the implementation of the SPM in the health sector. The study was conducted with qualitative methods with a case study approach. The result show that the factors of non-financial resources in the Puskesmas Gamping 1 and Puskesmas Salaman 1 have been adequately fulfilled, but there are some obstacles experienced, namely excessive workload so that one person holds several programs, the quality of human resources is different, not all drug stocks and reagents provided so that it must procure itself, and so forth. This obstacle indirectly affected the achievement of minimum health service standart in Gamping 1 Puskesmas and Salaman 1 Puskesmas so that they could not reach the target.

This study aims to understand the meaning and find the cultural concept of "Feng Shui" in the concept of spatial planning practices of Chinese communities in Indonesia. This study uses a phenomenological approach regarding the meaning and cultural values of "feng shui" in the spatial planning practices of Chinese communities in Indonesia. The research findings indicate that there is symbolic interaction in interpersonal communication between consultants and service users (patients). In this study, researchers collected data using observation and in-depth interviews to obtain research results. The research results obtained by researchers are the symbolic interactions that occur in the "feng shui" culture in the spatial practice of Chinese community buildings in Indonesia which have several stages, namely actions, namely consultant service users accept the presence of "feng shui" in their midst because it brings damage positive for the community, gestures that is, people interpret the movements of the practice of "feng shui" when possessed by spirits from gods who are trusted to provide solutions, significant symbols, namely symbols contained in the practice of "feng shui" which can be seen from the tools used during practice, mind in the process of consulting the practice of "feng shui" is closely related to symbols and language reflected in how the symbols and language that "feng shui" consultants use to service users and vice versa, self is the ability to self-reflect each individual from the assessment of the point of view or opinion of others.

Jakarta garbage volume increases every day. Each person produces 2.97 liters of waste per day from totally 1,849 tons in East Jakarta. According to State Minister for the Environment of The Republic of Indonesia Regulation local community is asked to involve in the waste management. This means the process of management can be taken under the communicative action according to local community lifeworld. This article will delve with communicative action as practiced by Pulo Kambing Garbage Community in East Jakarta in three sections: the first section is dealing with Juergen Habermas' concept of communicative action which is based on lifeworld; the second discusses the Pulo Kambing Garbage Community in East Jakarta; the third is dealing with theoretical and practical implications of the communicative action in dealing with the problem of waste management. The article concludes that the key success of reducing waste starts from the household participation. Any garbage community is rooted in such kind of household participation.

The realization of Riau Province as the center of Malay economy and culture in religious, physically and spiritually prosperous community in Southeast Asia in 2020 is a quotation from the vision and missions of Riau Provincial Government. This vision and missions were sparked by the reasons that there is Malay culture that is growing very rapidly in Riau Province which has become the identity and tradition of the local community. The Malay culture which is still loved, maintained, and continuously developed, is the music of Baoguang which is found at Jaya Village, Central Kuantan District, Kuantan Singingi Regency, Riau Province. This research was conducted with the aim of discussing the Form, Meaning, and Function in the Context of Art Education in Baoguang music performance. The method used was descriptive qualitative research method, it means that to obtain the data, in-depth observation and interviews were done. The results of the study show as follows; 1) The presentation form of Baoguang music is presented with rhythm, harmony, timbre, tempo, dynamics as well as traditional musical instruments such as gong 1 and gong 2 which are harmoniously intertwined each other; 2) The meaning in performance of Baoguang music always involves symbols that are rich in meanings, the existence of symbols attempt to present the part of Malay culture; 3) The function of Baoguang music performance as an accompaniment for the ceremony is to carry out the traditional ceremonies send the "pancar" children (marriage), batobo and circumcision. The realization of Riau Province as the center of Malay economy and culture in religious, physically and spiritually prosperous community in Southeast Asia in 2020 is a quotation from the vision and missions of Riau Provincial Government. This vision and missions were sparked by the reasons that there is Malay culture that is growing very rapidly in Riau Province which has become the identity and tradition of the local community. The Malay culture which is still loved, maintained, and continuously developed, is the music of Baoguang which is found at Jaya Village, Central Kuantan District, Kuantan Singingi Regency, Riau Province. This research was conducted with the aim of discussing the Form, Meaning, and Function in the Context of Art Education in Baoguang music performance. The method used was descriptive qualitative research method, it means that to obtain the data, in-depth observation and interviews were done. The results of the study show as follows; 1) The presentation form of Baoguang music is presented with rhythm, harmony, timbre, tempo, dynamics as well as traditional musical instruments such as gong 1 and gong 2 which are harmoniously intertwined each other; 2) The meaning in performance of Baoguang music always involves symbols that are rich in meanings, the existence of symbols attempt to present the part of Malay culture; 3) The function of Baoguang music performance as an accompaniment for the ceremony is to carry out the traditional ceremonies send the "pancar" children (marriage), batobo and circumcision.

The research aims to analyze the positive and negative implications of the omnibus law on job creation on the development of the forestry sector. In writing, this article is normative juridical. Based on this method, this research is conducted by examining and analyzing theories, doctrines, and laws and regulations that are relevant to the issues discussed. Based on research results, the main points of amendments to regulations in the forestry sector include affirmation of forest areas, forest areas, changes in forest area designation and function, utilization of production forests and protected forests, business permits, non-tax state revenues in the forestry sector, utilization of forest areas outside forestry activities, the authority of the central and regional governments in forest protection, prohibiting activities that cause forest destruction, and imposing sanctions and procedural law on criminal acts of forest destruction. These changes have implications for forest protection in Indonesia, including increasing forest area conversion, limiting community participation in forest management plans, and weakening sanctions (eliminating absolute responsibility). Therefore, in policy formulation, it is necessary to pay attention to forest protection to harmonize human and environmental interests. Based on the results of the research, it is therefore recommended that the government be firm and concrete in regulating forest protection efforts in future implementing regulations.