Suchergebnisse

This study examines the performance of the regional council in serving of channeling aspirations of the people in West Java, Indonesia. This is possible because West Java province is an autonomous regional authority to regulate and manage the interests of the community and Government Affairs at its own initiative based on the aspirations of the people. The study uses a qualitative approach in order to get the natural settings in which there were many behaviors and events occurred. This study also uses an institutional theory (institutionalism), because the theory could lead the researchers on the structure, regulation and institutional procedures which could have a significant impact on a public policy and it should not be ignored in policy analysis. This study finds that in order to carry out their functions as elected representatives, the members of the provincial representative council always make themselves available for the community. To that end, the members of the provincial parliament, among others, absorb and collect the aspirations of the constituents through regular working visits; accommodate and follow up the aspirations and complaints; and give morally and politically accountable to the constituencies. In addition to receiving complaints that come to the Parliament's office, public aspiration was performed on working visits on a regular basis by members of Regional Representative Council for each electoral district at the time of recess. In terms of transparency, all the services were conducted in a transparent manner. Even so, some people still doubt the veracity of such transparency.

Penelitian ini membahas kinerja dewan daerah dalam melayani penyaluran aspirasi masyarakat di Jawa Barat, Indonesia. Demikian karena Provinsi Jawa Barat merupakan daerah otoritas otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dan urusan pemerintah berdasarkan aspirasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pengaturan alam di mana ada banyak perilaku dan peristiwa terjadi. Penelitian ini juga menggunakan teori institusional (institusionalisme), karena teori ini dapat membimbing peneliti pada struktur, regulasi dan prosedur kelembagaan yang bisa memiliki dampak yang signifikan pada kebijakan publik dan tidak boleh diabaikan dalam analisis kebijakan. Studi ini menemukan bahwa dalam rangka untuk melaksanakan fungsi mereka sebagai wakil-wakil terpilih, para anggota dewan provinsi selalu menyempatkan diri untuk masyarakat. Untuk itu, para anggota dewan provinsi, antara lain, menyerap dan mengumpulkan aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja biasa; menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan; dan memberikan dorongan moral dan politik secara akuntabel kepada konstituen. Selain menerima keluhan yang datang ke kantor DPR, aspirasi masyarakat dilakukan pada kunjungan kerja secara teratur oleh anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk setiap daerah pemilihan pada saat reses. Dalam hal akuntabilitas, semua layanan dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Meski begitu, beberapa orang masih meragukan kebenaran akuntabilitas tersebut.