Metode diskusi dalam pembelajaran dapat membangkitkan minat, motivasi, dan karakter siswa sehingga metode diskusi dipandang lebih efektif untuk meningkatkan hasil belajar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana karakter siswa yang muncul pada pembelajaran kimia berbasis teknologi informasi menggunakan metode diskusi kompetensi konsep mol siswa SMK. Penelitian dilakukan di suatu SMK swasta di Pati tahun pelajaran 2013/2014. Populasi penelitian ini siswa kelas X Teknik Mesin Otomotif. Desain yang digunakan yaitu one group design. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik sampling jenuh/ sensus karena semua anggota populasi merupakan sampel dan sampel kurang dari 30 orang. Sampel penelitian ini terdiri dari 22 orang. Metode pengumpulan data adalah observasi. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan hasil rata-rata skor diskusi dan psikomotorik sebesar 18 dan 13 yang termasuk dalam kategori tinggi. Nilai rata-rata karakter sebesar 21 dengan kategori baik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ada delapan karakter siswa muncul selama pembelajaran berbasis teknologi informasi dengan metode diskusi. Enam karakter yang muncul berada dalam kategori baik dan dua karakter dalam kategori cukup. Nilai karakter yang muncul yaitu aktif, bekerjasama, rasa ingin tahu, tanggung jawab, kritis, percaya diri, demokratis, dan terampil.
Abstrak – Proyek reklamasi teluk Jakarta adalah proyek yang dilakukan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta. Proyek ini menuai permasalahan di masyarakat. Permasalahan reklamasi teluk Jakarta mencakup aspek lingkungan, aspek sosial, aspek ekonomi, aspek pertahanan dan keamanan. Melihat perkembangan lingkungan strategis yang dinamis senantiasa membawa perubahan terhadap spektrum ancaman yang kompleks dan berimplikasi terhadap pertahanan dan keamanan negara. Berdasarkan latar belakang masalah ditemukan adanya gap antara pemerintah dan masyarakat terkait dengan proyek reklamasi. Selain itu, perencanaan proyek reklamasi dinilai pro investor dapat dilihat sebagai suatu potensi ancaman terhadap pertahanan keamanan negara dan persatuan bangsa. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pengaruh reklamasi teluk Jakarta yang merupakan kebijakan pemerintah terhadap aspek keamanan maritim di Ibu Kota Jakarta dan kaitannya dengan keamanan nasional. Penelitian menggunakan metode kualitatif fenomenologi dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan studi pustaka yang dianalisis dengan pendekatan Miles and Huberman. Teori yang digunakan adalah konsep keamanan nasional, teori seapower dan teori keamanan maritim. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat tentang reklamasi teluk Jakarta berbeda-beda. Ada yang mendukung (pro) dan ada yang menolak (kontra). Adanya isu politik terkait dengan pemilihan Gubernur DKI Jakarta memberikan pengaruh terhadap persepsi masyarakat tentang reklamasi teluk Jakarta. Reklamasi teluk Jakarta juga berpengaruh terhadap keamanan maritim yaitu pada aspek lingkungan, sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan. Adapun saran yang diberikan oleh peneliti yaitu dalam pembuatan perencanaan reklamasi teluk Jakarta harus melibatkan seluruh aspek dan multistakeholder yang bertujuan untuk kepentingan umum. Selain itu, pentingnya aspek pertahanan keamanan khususnya keamanan maritim dalam perencanaan reklamasi teluk Jakarta.Kata Kunci: reklamasi teluk Jakarta, keamanan maritim, keamanan nasional Abstract - Jakarta's Coastal Reclamation Project is one of projects which undertaken by the local government of DKI Jakarta. This project leads an issue among communities. The issue impacts to several aspects such as environmental, social, economic and defense and security aspect. The geopolitics and geostrategic condition could give complex threats to the states. Based on the background of the problems, researcher has founded a gap between the government and the communities associated with this reclamation project. In addition, this project is also considered as pro investor and would be a potential threat for state's defense and national unity. The purpose of this study is to examine the effect of reclamation of Jakarta's Coastal from maritime security's perspective. Researcher used qualitative methods by using data collecting, interviewing, and literature study tehnique by using Miles and Huberman approached. The theory which being used are concept of national security, seapower, and maritime security. As a coclusion, this thesis figured out that there are vary perceptions regarding this reclamation issue, some of it are pros and cons. This vary perceptions is related to the election of the Governor of DKI Jakarta. Jakarta's coastal reclamation also impacts to maritime security, such as environmental, social, economic and defense and security aspect. Suggestion from this study is about reclamation plan making have to be more transparant and involve all aspects and multistakeholder which aim for public interest. In addition, the importance of defense and security aspect, especially maritime security for reclamation plan.KeyWords: Jakarta's bay reclamation, maritime security, national security
Abstrak -- Situasi politik global cenderung bersifat dinamis. Setiap negara di dunia dituntut untuk selalu siap dalam mengambil tindakan demi memperjuangkan kepentingan nasionalnya. Tindakan setiap negara cenderung mengikuti tren dan situasi tataran global yang tengah terjadi. Untuk itu setiap negara dituntut untuk selalu siap dalam menghadapi segala tantangan, termasuk potensi ancaman. Bentuk ancaman pun kini menunjukkan pergeseran, dari ancaman tradisional yang bersifat militer, menjadi ancaman nontradisional yang lebih kompleks. Dalam menyikapi bentuk ancaman-ancaman tersebut Indonesia memiliki sistem pertahanan semesta, yang berarti memadukan segala sumber daya nasional sebagai unsur kekuatan pertahanan. Tidak hanya kekuatan militer saja yang diperlukan, kekuatan nirmiliter juga memiliki peran tersendiri dalam sistem pertahanan negara. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran IACS yang merupakan program tahunan Kementerian Luar Negeri RI sebagai kekuatan pertahanan nirmiliter, dapat mendukung upaya pencapaian kepentingan nasional. Disamping itu, analisis pada kontribusi terhadap pertahanan negara, khususnya pertahanan nirmiliter yang diberikan program IACS ini juga menjadi tujuan penelitian ini. Penelitian ini disusun menggunakan metode kualitatif, sementara data yang dibutuhkan diperoleh melalui rangkaian wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa IACS mendukung pencapaian kepentingan nasional dengan membentuk citra positif negara, mempererat bahkan membangun hubungan bilateral maupun multilateral, hingga mendukung upaya perwujudan perdamaian dunia. Dari perspektif pertahanan negara, IACS berkontribusi melalui aktifitas people to people contact yang meningkatkan kesepahaman antara Indonesia dengan negara-negara lain, sehingga meminimalisir terjadinya konflik. Selain itu, aktifitas people to people juga meningkatkan CBM yang dimiliki Indonesia dengan pihak internasional, serta membantu terciptanya kerjasama. Meski begitu, masih diperlukan adanya koordinasi dan sinergitas antara Kemenlu dengan stakeholder terkait agar program ini lebih efisien, efektif, dan tepat sasaran.Kata kunci: CBM, Diplomasi, IACS, Kebudayaan, Kemenlu, Kepentingan Nasional, Pertahanan Abstract -- The global politic that we're having is always dynamic. Thus, every single nation should be very prepared in taking any action in order to defend its national interest. Moreover, each nation must be able to face any form of challenges, including the potential threat. A shifting in terms of threat is also found, where a traditional threats that mostly come up in a form of military threats, turn into a non-traditional threats which are more complex if it's compared to the other one. As a response to this reality, Indonesia uses its total defense system, which involving all the national resources as their defense force essential. Aside from military force, nonmilitary force holds a significant role for the national defense system as well. Therefore, this research is conducted to see how IACS, an annual program brought by the Ministry of Foreign Affair of Indonesia, takes role as a non-military defense force in supporting the national interest. Other than that, this research aims to reveal how IACS contributes in the national defense, specifically as a non-military force. The method used in this study is qualitative, while numbers of interviews and literature studies are have been taken in order to obtain the data. The result shows that IACS supports Indonesia's national interest by constructing positive image of Indonesia to worldwide, strengthening and even creating the bilateral and multilateral affair, and also the embodiment of world peace. From the perspective of national defense, people to people contact activity resulted by IACS increases better understanding among nations, which minimizes the potential of conflicts. Furthermore, people to people contact activity contributes in escalating Indonesia's CBM, which led to international cooperation. Nevertheless, the writer thinks that a better coordination and synergy between the Ministry of Foreign Affair of Indonesia and related stakeholders are needed, so that this program could run more efficiently, effectively, and hit the target perfectly. Keywords: CBM, Culture, Defense, Diplomacy, IACS, MoFA, National Interest
The Port of Bitung area has a number of potentials that can impact the structure of national security and national defense, because it has a strategic concept for the Indo-Pacific Region. The Bitung Port area as an international hub port, stated in the Minister of Transportation Decree Number 54 of 2002 concerning the Implementation of Sea Ports. The method in this study used a qualitative descriptive approach and data analysis techniques used an interactive of model analysis. This study analyzes the Geostrategy concept for the Port of Bitung Region as part of a national security strategy to strengthen national defense based on the maritime security side and the economic implications of the Indo-Pacific Region. The results show that in general the analysis of the strategy of the Bitung port area in maritime security studies for national national security and national defense shows several things: 1) the strategic conditions of the Bitung Port area need to be supported by strategic and integrated policies between the Central government and the North Sulawesi Province Bitung City; 2) the development of special economic zones (KEK) requires accelerated implementation of policies in a sustainable manner with full support from the budget side, this is to strengthen the territorial basis in the geostrategic concept; and 3) there needs to be an approach towards the community in supporting the realization of the strategic area of Bitung City, North Sulawesi. The fulfillment of these requirements has made the Bitung Port area capable of supporting geostrategy through strategic maritime security studies and economic implications, because it is located in the Indo-Pacific Region as a center for political and economic defense so as to strengthen national security and national defense.Keywords: geostrategy, port area, Bitung Harbor, Indo-Pacific region
Kawasan Pelabuhan Bitung memiliki sejumlah potensi yang dapat berdampak pada struktur keamanan nasional dan pertahanan negara, dikarenakan memiliki konsep gesotrategi bagi Kawasan Indo – Pasifik. Kawasan Pelabuhan Bitung sebagai international hub port, hal ini tertuang pada Kepmenhub Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut. Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan teknik analisis data menggunakan interctive of model analysis. Penelitian ini menganalisis konsep Geostrategi Kawasan Pelabuhan Bitung sebagai bagian dari strategi keamanan nasional guna penguatan pertahanan negara berdasarkan sisi keamanan maritim Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum analisis Gesotrategi kawasan Pelabuhan Bitung dalam kajian keamanan maritim untuk keamanan nasional nasional dan pertahanan negara, menunjukan beberapa hal: 1) kondisi strategis kawasan Pelabuhan Bitung perlu didukung dengan kebijakan strategis dan terintegrasi antara pemerintah Pusat dengan Provinsi Sulawesi Uatara dan pemerintah Kota Bitung; 2) pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK) memerlukan akselerasi pelaksanaan kebijakan secara berkelanjutan dukungan penuh dari sisi anggaran, hal ini untuk memperkuat basis kewilayahan dalam konsep geostrategi; dan 3) perlu ada upaya pendekatan terhadap masyarakat dalam mendukung terwujudnya wilayah strategis Kota Bitung, Sulawesi Utara. Terpenuhinya persyaratan tersebut, menjadikan kawasan Pelabuhan Bitung mampu mendukung geostrategi melalui kajian keamanan maritim yang strategis dan implikasi ekonomi, karena berada di Kawasan Indo – Pasifik sebagai pusat pertahanan politik dan ekonomi sehingga mampu memperkuat keamanan nasional dan Pertahanan negara. Kata Kunci: geostrategi, kawasan pelabuhan, Pelabuhan Bitung, kawasan Indo – Pasifik
Abstrak - Faktor yang mempengaruhi mengapa negara sangat bergantung dengan lautan adalah kurang lebih 70% wilayah di dunia adalah laut. Kedua 90% jalur perdagangan menggunakan transportasi laut. Ketiga, pada garis pantai banyak terdapat kota dan pemukiman besar dalam radius 200 km. keempat Hukum internasional memberikan kebebasan untuk mengelola sumber daya laut. Jika Indonesia tidak segera mambangun kemampuan sea power akan mengakibatkan ketidakmampuan negara untuk menjaga dan mengendalikan perairan laut Indonesia, seperti ancaman sengketa perbatasan laut, gangguan keamanan laut, pelanggaran hukum laut, perebutan sumber daya alam dan mineral. Salah satu upaya meningkatkan pertahanan dan keamanan dilaut membutuhkan industri perkapalan yang mandiri untuk memenuhi kebutuhan Alutsista matra laut. Pertanyaan penelitian (1) Bagaimana hubungan kerjasama industri perkapalan dan industri pendukung perkapalan. (2) Bagaimana konsep industri perkapalan nasional untuk meningkatkan daya saing dalam mendukung keamanan maritim Indonesia. Teori dan konsep penelitian menggunakan Teori Daya Saing, Teori Pemberdayaan, Konsep Maritime Security Sector Reform dan Konsep Klaster Industri Perkapalan. Metodologi penelitian kualitatif dengan metode deskriktif. Hasil Penelitian, (1) Kerjasama industri perkapalan dan industri pendukung perkapalan memerlukan perubahan regulasi terkait pengelolaan manajemen industri perkapalan. Perubahan tersebut untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah dan produsen industri perkapalan. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan dan Perpres. Komite Kebijakan Industri Pertahanan, ditekankan pemanfaatan industri nasional dalam pemenuhan Alutsista. Sehingga memerlukan pengelolaan menejemen industri pertahanan dengan industri pendukung lainnya. (2) Konsep pengembangan klaster terbagi dua berdasarkan jenis kepemilikannya yaitu industri swasta dengan konsep pengeloalan klaster industri perkapalan. Sedangkan industri BUMN menggunakan konsep holding industri National Shipbuilding and Heavy Indrustries.Kata Kunci : Industri Perkapalan, Klaster Industri Perkapalan, Keamanan Maritim. Abstract - The factor that affects why the country depends heavily on the oceans is that approximately 70% of the world's territory is the sea. Second, 90% of trade routes use sea transportation. Third, on the coastline there are many cities and large settlements within a 200 km radius. the four international Laws provide freedom to manage marine resources. If Indonesia does not immediately develop the ability of sea power will result in the inability of the state to maintain and control the marine waters of Indonesia, such as the threat of sea border disputes, maritime security disturbances, violations of the law of the sea, the seizure of natural resources and minerals. One effort to improve the defense and security of the sea requires an independent shipping industry to meet the needs of marine Alutsista. Research Questions (1) What is the relationship of shipbuilding industry and shipping support industry. (2) What is the concept of the national shipping industry to enhance competitiveness in supporting Indonesian maritime security. Theory and concept of research using Competitiveness Theory, Empowerment Theory, Maritime Security Sector Reform Concept and Concept of Cluster of Shipping Industry. Qualitative research methodology with descriptive method. Research Result, (1) Shipbuilding industry cooperation and shipping support industry require regulation change related to management of shipping industry management. The change is to address the problems faced by the government and shipping industry manufacturers. In Undang-undang No. 16 of 2012 on Defense Industry and Perpres. Defense Industry Policy Committee, emphasized the utilization of national industry in the fulfillment of Alutsista. So it requires management of defense industry management with other supporting industries. (2) Cluster development concept is divided into two types based on the type of ownership that is private industry with the concept of cluster of shipping industry. While the state-owned industry uses the concept of industrial holding National Shipbuilding and Heavy Industries.Keywords: Shipbuilding Industry, Shipbuilding Industry Cluster, National Shipbuilding and Heavy Industries, and Maritime Security
