Suchergebnisse

Since forming into independent provinces, apart from West Java, Banten political life was marked by the strengthening of the symptoms of a political dynasty, both at the provincial and district and city. At the provincial level, the dominance of the local strongmen, Tb. Chasan Sochib in political of Banten very prominent and managed to put his son, Ratu Atut Chosiyah the governorship for almost two periods (2006-2011 and 2011-2014). Post success in occupying the post of governor, hypothetically Ratu Atut successfully build and develop a political dynasty to the various arenas of public life. This research was carried out on the object of governance and practices of government power governor of Banten province, with the aim to identify and explain how the practice of political dynasties or political kinship in Banten province in the era of the leadership of Governor Ratu Atut Chosiyah proliferate (distribution, diasporic) in various arenas of public life. This study used a qualitative approach, the method of collecting data and information through interviews, triangulation, literature and documents. The results showed that the practice of political dynasties in the era of the leadership of Governor Ratu Atut Chosiyah in Banten show any symptoms of the spread (proliferation, diasporic), not only in the realm of executive and legislative power, but also spread in many arenas of life of society, such as the arena business life, socio-cultural, educational, and organizational.

Since forming into independent provinces, apart from West Java, Banten political life was marked by the strengthening of a political dynasty, both at the provincial and district and city. At the provincial level, the dominance of the local strongmen, Tb. Chasan Sochib in political of Banten is very prominent and managed to put his son, Ratu Atut Chosiyah the governorship for almost two periods (2006-2011 and 2011-2014). Post successes in occupying the post of governor, hypothetically Ratu Atut successfully builds and develop a political dynasty to the various arenas of public life. This research was carried out on the object of governance and practices of government power governor of Banten province, with the aim to identify and explain how political dynasties role this province or political kinship in Banten province in the era of the leadership of Governor Ratu Atut Chosiyah proliferate (distribution, diasporic) in various arenas of public life. This study used a qualitative approach, the method of collecting data and information through interviews, triangulation, literature and documents. The results showed that the role of political dynasties in the era of the l Governor Ratu Atut Chosiyah in Banten show any symptoms of the spread (proliferation, diasporic), not only in the realm of executive and legislative power, but also spread in many arenas of life of society, such as the arena business life, socio-cultural, educational, and organizational.

Salahsatu aspek yang masih menyisakan problematika dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah sejak paradigma barunya digulirkan pada awal tahun 2000 silam adalah menyangkut isu desentralisasi dalam bidang politik, atau yang secara teoritik lazim disebut sebagai devolusi politik (devolution of power). Pokok problematikanya terletak pada gejala dimana partai politik ditingkat lokal secara hierarkis diciptakan sedemikian rupa menjadi sangat bergantung pada kekuasaan partai ditingkat pusat. Hal ini berbeda, paling tidak sampaibatas tertentu, dengan pranata-pranata kepemerintahan dalam kerangka pelaksanaan otonomi yang secara tegas diberikan kewenangan (authority) berdasarkan aturan perundang-undangan. situasi yang demikian ini melahirkan implikasi politik antara lain, bahwa politik ditingkat lokal tidak berdaya,bahkan ketika menyangkut urusan yang benar-benar merupakan persoalan kebutuhan atau kepentingan lokal. Misalnya dalam konteks pemilukada, dimana para calon kepala daerah yang idealnya dipersiapkan dan ditentukan oleh pengurus partai di daerah yang secara hipotesis lebih mengetahui figur-figur calon pemimpin lokal (baik dari internal maupun eksternal partai). faktanya selalu sangat bergantung pada kendali dan keputusan pada DPP partai politik. Tulisan ini merupakan kajian mengenai problematika yang dihadapi partai politik ditingkat lokal dalam kerangka relasi hierarkis dengan institusi partai di tingkat pusat ditinjau dari perspektif politik (Political decentralization perspektif) yang mendefinisikan desentralisasi politik sebagai devolusi kekuasaan. Kajian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, data dihimpun secara kombinatif dari sumber-sumber pemberitaan di media massa dan fakta empirik yang dapat diamati

Persaingan untuk meraih dukungan publik dalam kancah kepolitikan,khususnya event pemilu yang semakin kompetitif telah membuat partai politik danpara kandidat, baik dalam pemilu legislatif maupun eksekutif, berusaha kerasmengadopsi berbagai metode dan teknik kampanye. Marketing politik (politicalmarketing) adalah salah satu metode yang sejak era reformasi dan demokratisasibergulir mulai banyak digunakan sebagai metode dan teknik untuk meraihdukungan pemilih dalam kampanye-kampanye Pemilu di Indonesia. Tulisan inimerupakan telaah teoritik sederhana mengenai pendekatan marketing politik yangkemudian digunakan sebagai perspektif untuk menjelaskan kegagalan PDIPerjuangan dan Partai Demokrat dalam mempertahankan posisi sebagai partaipemenang Pemilu.Kajian ini menggunakan metode kualitatif, dengan sumber data diperolehmelalui studi kepustakaan dan pengamatan fenomenologis terhadap dinamikaperjalanan partai politik, khususnya PDIP dan Partai Demokrat dari Pemilu kePemilu dalam kepolitikan Indonesia mutakhir melalui berbagai saluran media yangdapat diakses. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan marketing politikpada umumnya memiliki potensi yang efektif sebagai metode untuk memperkenalkandan memasarkan produk politik (partai, kandidat, program dll), meraih simpatipublik, dan akhirnya memperoleh dukungan pemilih dan merawat loyalitas mereka;dengan catatan prinsip-prinsipnya dipraktekkan secara utuh, baik dan tepat, sertadidukung oleh riset dan tim yang handal. Sebaliknya, ketidakutuhan penerapanprinsip-prinsip marketing politik dapat mengakibatkan kegagalan partai politikdalam menjaga stabilitas partai dan mempertahankan kemenangannya dalam suatu Pemilu pada Pemilu berikutnya seperti dialami oleh PDIP dan Partai Demokrat

Salahsatu aspek yang masih menyisakan problematika dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah sejak paradigma barunya digulirkan pada awal tahun 2000 silam adalah menyangkut isu desentralisasi dalam bidang politik, atau yang secara teoritik lazim disebut sebagai devolusi politik (devolution of power). Pokok problematikanya terletak pada gejala dimana partai politik ditingkat lokal secara hierarkis diciptakan sedemikian rupa menjadi sangat bergantung pada kekuasaan partai ditingkat pusat. Hal ini berbeda, paling tidak sampaibatas tertentu, dengan pranata-pranata kepemerintahan dalam kerangka pelaksanaan otonomi yang secara tegas diberikan kewenangan (authority) berdasarkan aturan perundang-undangan. situasi yang demikian ini melahirkan implikasi politik antara lain, bahwa politik ditingkat lokal tidak berdaya,bahkan ketika menyangkut urusan yang benar-benar merupakan persoalan kebutuhan atau kepentingan lokal. Misalnya dalam konteks pemilukada, dimana para calon kepala daerah yang idealnya dipersiapkan dan ditentukan oleh pengurus partai di daerah yang secara hipotesis lebih mengetahui figur-figur calon pemimpin lokal (baik dari internal maupun eksternal partai). faktanya selalu sangat bergantung pada kendali dan keputusan pada DPP partai politik. Tulisan ini merupakan kajian mengenai problematika yang dihadapi partai politik ditingkat lokal dalam kerangka relasi hierarkis dengan institusi partai di tingkat pusat ditinjau dari perspektif politik (Political decentralization perspektif) yang mendefinisikan desentralisasi politik sebagai devolusi kekuasaan. Kajian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, data dihimpun secara kombinatif dari sumber-sumber pemberitaan di media massa dan fakta empirik yang dapat diamati

Tulisan ini merupakan kajian literatur yang membahas isu peningkatan political literacy (melekpolitik) sebagai salah satu prasyarat penting untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas dengan partisipasi yang juga berkualitas dalam konteks agenda besar mengkonsolidasikan dan mengembangkan kehidupan demokrasi, khususnya di kalangan pemilih pemula (pelajar danmahasiswa) melalui pendekatan pembelajaran kontekstual (contextual teaching and learning). Kajian dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara kritis urgensi literasi politik dalam kontekspemilu dan demokratisasi, serta mempromosikan gagasan-gagasan konseptual model pembelajaran kontekstual untuk meningkatkan derajat kualitasnya terutama di kalangan pemilih pemula. Metode kajian yang digunakan dalam tulisan ini adalah analisis kepustakaan.Melalui metode ini rujukan konseptual, data dan informasi dihimpun dari pelbagai sumberliteratur seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian dan dokumen literatur lainnya; kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran kontekstual memiliki potensi sangat efektif untuk digunakan sebagai instrumen pendidikan kewarganegaraan dalam rangka meningkatkan literasi politik para pemilih pemula.Kata Kunci: political literacy, pembelajaran kontekstual, demokratisasi, pemilih pemula

Tulisan ini merupakan kajian literatur yang membahas isu peningkatan political literacy (melekpolitik) sebagai salah satu prasyarat penting untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas dengan partisipasi yang juga berkualitas dalam konteks agenda besar mengkonsolidasikan dan mengembangkan kehidupan demokrasi, khususnya di kalangan pemilih pemula (pelajar danmahasiswa) melalui pendekatan pembelajaran kontekstual (contextual teaching and learning). Kajian dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara kritis urgensi literasi politik dalam kontekspemilu dan demokratisasi, serta mempromosikan gagasan-gagasan konseptual model pembelajaran kontekstual untuk meningkatkan derajat kualitasnya terutama di kalangan pemilih pemula. Metode kajian yang digunakan dalam tulisan ini adalah analisis kepustakaan.Melalui metode ini rujukan konseptual, data dan informasi dihimpun dari pelbagai sumberliteratur seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian dan dokumen literatur lainnya; kemudian dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan pembelajaran kontekstual memiliki potensi sangat efektif untuk digunakan sebagai instrumen pendidikan kewarganegaraan dalam rangka meningkatkan literasi politik para pemilih pemula.

Since forming into independent provinces, apart from West Java, Banten political life was marked by the strengthening of a political dynasty, both at the provincial and district and city. At the provincial level, the dominance of the local strongmen, Tb. Chasan Sochib in political of Banten is very prominent and managed to put his son, Ratu Atut Chosiyah the governorship for almost two periods (2006-2011 and 2011-2014). Post successes in occupying the post of governor, hypothetically Ratu Atut successfully builds and develop a political dynasty to the various arenas of public life. This research was carried out on the object of governance and practices of government power governor of Banten province, with the aim to identify and explain how political dynasties role this province or political kinship in Banten province in the era of the leadership of Governor Ratu Atut Chosiyah proliferate (distribution, diasporic) in various arenas of public life. This study used a qualitative approach, the method of collecting data and information through interviews, triangulation, literature and documents. The results showed that the role of political dynasties in the era of the l Governor Ratu Atut Chosiyah in Banten show any symptoms of the spread (proliferation, diasporic), not only in the realm of executive and legislative power, but also spread in many arenas of life of society, such as the arena business life, socio-cultural, educational, and organizational.

Since forming into independent provinces, apart from West Java, Banten political life was marked by the strengthening of the symptoms of a political dynasty, both at the provincial and district and city. At the provincial level, the dominance of the local strongmen, Tb. Chasan Sochib in political of Banten very prominent and managed to put his son, Ratu Atut Chosiyah the governorship for almost two periods (2006-2011 and 2011-2014). Post success in occupying the post of governor, hypothetically Ratu Atut successfully build and develop a political dynasty to the various arenas of public life. This research was carried out on the object of governance and practices of government power governor of Banten province, with the aim to identify and explain how the practice of political dynasties or political kinship in Banten province in the era of the leadership of Governor Ratu Atut Chosiyah proliferate (distribution, diasporic) in various arenas of public life. This study used a qualitative approach, the method of collecting data and information through interviews, triangulation, literature and documents. The results showed that the practice of political dynasties in the era of the leadership of Governor Ratu Atut Chosiyah in Banten show any symptoms of the spread (proliferation, diasporic), not only in the realm of executive and legislative power, but also spread in many arenas of life of society, such as the arena business life, socio-cultural, educational, and organizational.

Since the 1999 elections electoral democracy Indonesia is marked by drastic changes in the party system implementation, from simple multi-party system in the New Order era to the extreme multiparty system. Judging from the election as the most massive space is provided to facilitate the political participation of the people, multiparty phenomenon is certainly a sign that democracy was growing. But in terms of the need to realize the importance of a stable and effective government, multiparty phenomenon is actually not a wise choice. Scott Mainwaring comparison study results conclude that the application of a multi-party system with a presidential system is a bad combination. That is why since the 2004 elections simplification efforts of party system in Indonesia is done through various policy strategy. This paper is a study about the application of extreme multiparty system and its impact on the election, the behavior of political parties in Parliament, and the relation of Parliament-President; and political strategy or policy simplification of party system that has been taken in Indonesia after the reform to realize a simple multiparty system. Permalink/DOI: http://dx.doi.org/10.15408/sd.v2i2.2816