Suchergebnisse

Big cities in Indonesia, including in West Java, such as Bandung, are attractive markets for both national and international drug dealers and dealers. With the condition of the rapid growth and development of drug distribution in the city of Bandung, including on campuses today, campuses are competing to create and carry out drug prevention and eradication programs, with the aim of cleaning campuses from the influence of psychotropic substances. Of course, this spirit will be carried out with a handling that combines all the potential of both the BNN, the campus/ARTIPENA, the Central and Regional Government, the Media, the Ministry of Defense, Advocates/PERADI, the police and NGOs such as GRANATE by jointly coordinating and develop strategies in the prevention and treatment of drug addicts both physically and psychologically, what is the most appropriate strategy in realizing a drug-free campus on campuses in the city of Bandung. Eradicating drugs is not an easy thing, it is important but requires the cooperation of many parties synergistically which is then referred to as the pentahelix synergy. The goals to be achieved include: Describing the motives of the pentahelix synergy phenomenon through online media in realizing a clean drug campus in Bandung City, Identifying Actions for the pentahelix synergy phenomenon through online media in realizing a clean drug campus in Bandung City, Identifying the Meaning of the pentahelix synergy phenomenon through social media in realizing a clean campus for drugs in the city of Bandung. The research method used is a qualitative method with a phenomenological research approach from Alfred Schutz. This study will identify what are the phenomena in the handling of drug eradication on campuses in the city of Bandung. The results of the research and discussion in this study are to produce five categories of pentahelix synergy so that the realization of a drug-free campus in the city of Bandung is as follows: Law Enforcement / Tightening of Rules, Soft skills / training on motivation, Spiritual Touch / using Islamic boarding school education or mentoring, Having a Fun Approach / Social Approach and Persuasion Through Social Media.

Modernitas secara esensial membawa risiko dalam praktiknya, begitu pula demokrasi. Dalam konteks menangani wabah Covid19 kita menyaksikan kehidupan masyarakat moderen yang berisiko secara global dihadapkan pada banyak kerumitan. Kenyataannya hampir tidak ada negara yang mampu lolos dari serangan wabah Covid19. Ukuran pembangunan moderen sebuah negara seakan menjadi kurang relevan. Konsep masyarakat berisiko mengajak untuk mengenali moral kemanusiaan sebagai nilai dan perangkat untuk merespon realitas sosial dan transformasinya. Secara epistemologis, kesulitan merekonstruksi moral kemanusiaan terletak pada kredo modernitas itu sendiri. Metode analisis wacana digunakan dalam artikel ini sebagai dialog rekonstruksi 'perdamaian' antara ilmu pengetahuan dan agama sebagai basis kemanusiaan. Jadi dapat disimpulkan upaya untuk membongkar mitos mengenai modernitas pasca wabah Covid19 ditujukan untuk membuka ruang-ruang dialogis yang bersifat partisipatoris untuk mereduksi risiko modernitas yang dapat mengabaikan kemanusiaan itu sendiri.

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pelaksanaan pendidikan keaksaraan dasar, (2) Hasil dari pendidikan keaksaraan dasar, dan (3) Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaaan pendidikan keaksaraan dasar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini adalah pengelola PKBM Bina Sekar Melati, tutor pendidikan keaksaraan dan warga belajar pendidikan keaksaraan dasar. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi, Teknik analisis data menggunakan miles dan huberman. Hasil penelitian yaitu (1) Pelaksanaan Pendidikan keaksaraan dasar di Desa Triharjo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul berjalan dengan baik, (2) Hasil dari pendidikan keaksaraan dasar ialah warga belajar mampu membaca, menulis dan berhitung sederhana setelah diberikan pembelajaran, dan (3) Faktor pendukung pelaksanaan pendidikan keaksaraan dasar ialah (a) Kemampuan tutor, (b) dukungan dari pemerintah pusat, (c) dukungan dari pemerintah setempat, (d) motivasi dari warga belajar, dan (e) sarana dan prasarana yang memadai . Sedangkan faktor penghambatnya ialah (a) daya tangkap warga belajar berbeda-beda, (b) Kegiatan di desa seperti arisan PKK, Membantu tetangga yang mempunyai hajatan serta mati listrik membuat warga belajar tidak berangkat pembelajaran Basic Literacy Learning PKBM Bina Sekar Melati in Triharjo Village, Pandak District, Bantul AbstractThis study aims to determine (1) Implementation of basic literacy education, (2) Results of basic literacy education, and (3) Supporting and inhibiting factors in implementing basic literacy education. This study uses qualitative research methods with a qualitative descriptive approach. The subjects of this study were the manager of PKBM Bina Sekar Melati, literacy education tutors and residents learning basic literacy education. Data collection methods used were interviews, observation and documentation, data analysis techniques using miles and Huberman. The results of the study are (1) The implementation of basic literacy education in Triharjo Village, Pandak Subdistrict, Bantul Regency is going well, (2) The results of basic literacy education are the people learning to be able to read, write and count simple after learning, and (3) Factors supporters of the implementation of basic literacy education are (a) Tutor ability, (b) support from the central government, (c) support from local government, (d) motivation from learning citizens, and (e) adequate facilities and infrastructure. While the inhibiting factors are (a) the different learning capacities of the residents of learning, (b) Activities in the village such as the PKK social gathering, helping neighbors who have a celebration and power outages make learning residents not go to learning.

Efektivitas perencanaan penganggaran merupakan kunci utama sebuah perencanaan penganggaran dalam pencapaian tujuan strategis atas apa yang telah direncanakan, termasuk didalam upaya mendukung program pembangunan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan daerah perlu melaksanakan prinsip-prinsip kebersamaan, partisipasi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan daerah dan kesatuan Nasional. Perencanaan pembangunan yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan akan memberikan pengaruh pada efektivitas perencanaan penganggaran dalam program pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk; mendiskripsikan faktor-faktor yang secara dominan memberikan pengaruh pada efektifitas perencanaan penganggaran, mendiskripsikan indikator-indikator terkait dengan perencanaan penganggaran, serta mendiskripsikan kompetensi kualitas sumber daya manusia perencana pada Bappeda Kabupaten Tulungagung. Dari sisi manfaat penelitian ini berguna untuk; 1) Bagi penulis dalam mengimplementasikan kaidah-kaidah keilmuan dalam mengidentifikasikan permasalahan, melakukan analisa komprehensif dan sekaligus merumuskan alternatif pemecahan permasalahan dalam bentuk saran-saran. 2) Hasil penelitian ini juga memberikan informasi yang akurat, aktual dan obyektif tentang sistim perencanaan dan penganggaran yang telah dilakukan serta faktor-faktor dominan yang mempengaruhinya sebagai dasar bagi pimpinan organisasi dalam menetapkan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang efektif. 3) Untuk tingkat pelaksana, hasil penelitian ini mampu memberikan manfaat dalam memberikan informasi terkait dengan kompetensi dan kualifikasi SDM yang dibutuhkan dalam perencanaan dan penganggaran yang efektif. 4) Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat memberikan referensi yang aktual dalam rangka mewujudkan sistem perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam pelaksanaan program pembangunan dan pencapaian hasil-hasil pembangunan yang telah ditetapkan. 5) Hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi salah satu referensi dan pedoman bagi peneliti-peneliti lainnya yang memfokuskan kajian analisisnya pada upaya mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam pelaksanaan program pembangunan daerah. Dengan menggunakan metode analisa kualitatif yang memfokuskan pada teknik pengambilan data melalui suvey atas ruang lingkup penelitian, pengamatan empirik secara langsung pada obyek penelitian, serta wawancara pada pihak yang berkompeten, sehingga mampu dibangun asumsi-asumsi teknokratik yang mendasarkan pada landasan teoritis serta referensi hasil penelitian lainnya. Wawancara dilakukan kepada responden yakni personil di seluruh level manajemen perencanaan penganggaran pada Bappeda Kabupaten Tulungagung dengan menggunakan beberapa pertanyaan yang merupakan indikator-indikator dari variabel yang ada. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dengan penjelasan hasil penelitian yang telah ditunjukkan pada bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut; 1) Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perencanaan penganggaran dalam program pembangunan pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung yaitu kompetensi sumberdaya manusia, kemampuan anggaran/APBD dan dokumen-dokumen perencana lainnya, teknologi informasi sebagai alat bantu proses perencanaan serta hubungan koordinasi dan komunikasi dengan legislatif. 2) Berdasarkan indikator perencanaan dan penganggaran program pembangunan Pemerintah Kabupaten Tulungagung telah dilaksanakan secara tepat waktu, sistimatis, integratif, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 3) Kompetensi sumber daya aparatur yang dimiliki Bappeda adalah baik sehingga memberikan pengaruh yang positif terhadap efektifitas perencanaan dan penganggaran pada kabupaten Tulungagung. Sedangkan saran yang dapat diberikan adalah; 1)Perlunya pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak dalam sistim perencanaan penganggaran program pembangunan pada Pemerintah Kabupaten Tulungagung. 2) Tidak melakukan mutasi karyawan/ pegawai yang telah memiliki kompetensi tinggi pada sistim perencanaan dan penganggaran ke bidang lain diluar perencanaan dan penganggaran. 3) Meningkatkan kompetensi dan integritas SDM Perencana agar dapat melakukan proses perencanaan penganggaran secara bertanggungjawab. 4) Membangun koordinasi dan komunikasi politik untuk menjamin terwujudnya perencanaan penganggaran yang tepat waktu dan tepat kualitas

The aims of this study to educate themembers on comprehension about enhancement cooperative values (self-help, self-responsibility, democracy, equality, equity, solidarity) at the KSU Makmur Sejati Malang and Credit cooperative of Sangosay Ngada,East Nusa Tenggara. Informants consisted of members, organizational devices (Management and Supervisory) and a support device in the cooperative organization. Sampling technique used is purposive sampling. Aspects of a method and inductive analysis are considered in the study with a qualitative approach. Informative cooperative devices (Management and Supervisors) and employees role as the parts of triangulation analysis. The growth of an understanding of the values of the cooperative members through education, both directly and indirectly. KSU Makmur Sejati and Sangosay Credit Cooperative considers that the annual meeting of members turns into a great media to instil the value of the cooperative. The presence in the meeting members gives pride for the members. Pride grows because success is the success of the cooperative members. Self-help value grows on this aspect.

The aims of this study to educate themembers on comprehension about enhancement cooperative values (self-help, self-responsibility, democracy, equality, equity, solidarity) at the KSU Makmur Sejati Malang and Credit cooperative of Sangosay Ngada,East Nusa Tenggara. Informants consisted of members, organizational devices (Management and Supervisory) and a support device in the cooperative organization. Sampling technique used is purposive sampling. Aspects of a method and inductive analysis are considered in the study with a qualitative approach. Informative cooperative devices (Management and Supervisors) and employees role as the parts of triangulation analysis. The growth of an understanding of the values of the cooperative members through education, both directly and indirectly. KSU Makmur Sejati and Sangosay Credit Cooperative considers that the annual meeting of members turns into a great media to instil the value of the cooperative. The presence in the meeting members gives pride for the members. Pride grows because success is the success of the cooperative members. Self-help value grows on this aspect.

Wakaf was originally done by oral means intended for worship activities such as mosques,mosques, madrassas or tombs. The existence of such representation has been running since theentry of Islam in the Nusantara. After Indonesia's independence, the rules on the procedure ofregulation began to be arranged as proven by the issuance of Government Regulation Number28 Year 1977 regarding Ownership of Land Ownership. The provisions in this regulation governthe representation of the land as well as procedures and procedures written endowments pouredin the Deed of Pledge Wakaf. Then followed by the issuance of Presidential Instruction No. 1of 1991 on the Compilation of Islamic Law which regulates the wakaf of moving goods or notmoving. The research approach used in this research is sociological legal method or socio-legalresearch approach. The result of research indicates that one of the causes of empowerment ofwaqf land managed by foundations is not based on the value of justice due to the low level ofhuman resources and professionalism of individual Nadzir in the management of wakaf land atthis time get less attention and also special coaching from BWI and Kemenag. So that the numberof unproductive, abandoned and even lost wakaf land and one weakness of empowerment ofwakaf land managed by the foundation now is Nadzir, Waqf Board of Indonesia and Ministry ofReligious Affairs have little active role in carrying out their respective duties as specified in theLaws and Regulations, Invite waqf.

Perempuan dan politik, dua kata yang dapat dimaknai beragam oleh siapapun. Ada dua sisi mata uang ketika membicarakan kaitan perempuan dan politik. Sisi pertama yang melihat tidak ada kekhasan tertentu dalam kiprah perempuan di dunia politik. Artinya perempuan dan laki-laki sama-sama "manusia politik" yang ketika masuk dalam persaingan politik akan bertindak untuk menjaga dan mempertahankan kepentingannya. Politik adalah dunia pertarungan dan persaingan, siapa yang kuat dialah yang menang. Politik adalah proses tawar-menawar kepentingan maka siapa yang kuat bisa menawar dengan "harga" yang pas, dialah yang memperoleh keuntungan. Intinya, tidak ada perbedaan perempuan dan laki-laki ketika masuk dunia politik sepanjang masing-masing memiliki kemampuan memengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai keinginannya. Provinsi Aceh menjadi daerah yang memiliki dimensi politik yang berbeda dibandingkan daerah lain. Anatomi perbdaan politik Aceh tersebut diwarnai dengan kehadiran Parpol Lokal, penyelenggaraan Pemilu yang berbeda–dalam hal seleksi Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan BawasluAceh, dan masih rentannya tindakan kekerasan politik. Keseluruhan faktor-faktor ini menjadi hambatan dan sekaligus tantangan bagi keterlibatan perempuan Aceh dalam ranah politik praktis sebagai kader partai politik dan berpartisipasi aktif dalam proses pemenuhan hak-hak perempuan di Aceh.

AbstrakPengembangan tanaman mangrove merupakan usaha yang sangat komplek untuk dilaksanakan, karena kegiatan tersebut sangat membutuhkan sifat akomodatif masyarakat sekitar pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat pesisir dan partisipasi masyarakat pesisir dalam pengembangan tanaman mangrove di Kabupaten Pati. Metode penelitian menggunakan deskriptif dengan sumber data primer berasal dari survei terhadap 282 responden petani yang terlibat langsung dalam kegiatan pengembangan tanaman mangrove, data sekunder diambil dari dokumen yang relevan, adapun analisis data menggunakan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Peranan pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pengembangan tanaman mangrove memperoleh skor rata-rata 49,94 termasuk kategori cukup, (2) Partisipasi masyarakat dalam pengembangan tanaman mangrove memperoleh skor rata-rata 41,81 termasuk kategori cukup. AbstractDevelopment of mangrove plants is a very complex effort to implement, because the activity needs accommodative nature of the community around the coastal. This study aims to determine the government's role in the empowerment of coastal communities and public participation in the development of coastal mangrove plant in Pati regency. The research used descriptive approach with primary data was obtained from survey toward 282 respondents whom directly involved in mangrove development, while secondary data were obtained from relevant documents. The data were analyzed using descriptive method. The results of research are: (1) The score of government's role on coastal community empowerment and mangrove development is 49.94 (categorized as enough). (2) Community empowerment on mangrove development get score 41.81 (categorized as enough).

This paper aims to explain dharar as a reason for divorce in the legislation of five Muslim countries, namely Indonesia, Bahrain, Sudan, Qatar, and Morocco. The five countries were chosen with consideration of representing the Sunni Islamic School and one Shia Islamic School. The approach used is a normative approach combined with a comparative method of the law. Primary legal materials are acts and other legislation relevant to the topic of discussion. The results show that the five countries equally provide room for divorce for the wife if she is experiencing dharar, the judge or hakam is obliged to reconcile the two disputing spouses, dharar includes physical and psychological, and the accusation must be proven using evidence generally applicable in procedural law. As for the difference, only Indonesia emphasizes cruelty and physical abuse, while other countries are general. Morocco is the most complete in regulating dharar as a reason for divorce and has several specifics such as violating the marriage agreement which is categorized as dharar. Morocco also regulates compensation due to ḍarar suffered by the wife, while the other four countries do not discuss it in their family law.TRANSLATE with x EnglishArabicHebrewPolishBulgarianHindiPortugueseCatalanHmong DawRomanianChinese SimplifiedHungarianRussianChinese TraditionalIndonesianSlovakCzechItalianSlovenianDanishJapaneseSpanishDutchKlingonSwedishEnglishKoreanThaiEstonianLatvianTurkishFinnishLithuanianUkrainianFrenchMalayUrduGermanMalteseVietnameseGreekNorwegianWelshHaitian CreolePersian // TRANSLATE with COPY THE URL BELOW Back EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster PortalBack//

Industrial districts face challenges after the advent of information technology (on line), which considersthat places are not important but for some industry players and consumers to determine. Research aims to offer practical and implementable solutions for industry players so that their performance is at a minimum before or after moving to an industrial district. Journal research methods are used in this study with journal sources originating from reputable international journals and scopus indexed. The concept of the model of knowledge of communication adaptation is our finding. The concept model is derived from the industrial district theorem and organizational knowledge typology. Knowledge of communication adaptation is a mediating alternative between government perceptions and industry players. Concept definitions are explained in this study.

This paper aims to explore opportunities and challenges of women becoming legislative members in the 2014-2019 election in the Gayo highlands covering Central Aceh, Bener Meriah, and Gayo Lues. Our research find is the political dynasty became main factor cause opportunities of women's election as members of the legislature in the three regions. Even political figures, party cadres and NGO activists who are generally another major factor supporting women's electoral opportunities in electoral politics are not a factor supporting women's election to legislative members in the Gayo highlands. This phenomenon indicates that the quality and quantity of women representation in DPRK Aceh Tengah, Bener Meriah, and Gayo Lues were decreased, besides the strengthening of the paradigm of a society that still highly uphold the culture of patriarchy within the Islamic Shari'ah region of Aceh. Qualitative research methods are used in assessing the opportunities and challenges of women's political election to obtain in-depth data through in-depth observation and interviews as well as library studies in support of the general picture through related references. The phenomenon of women's election in the legislature concludes that the strengthening of patriarchal culture through the edict law that regulates the taboo (sumang) merges with the understanding of women and Islamic sharia which is the main challenge that causes women's election to become legislative members.

The frequent occurrence of conflicts of interest between shareholders and management, causing agency problems. One way to overcome this issue is to include managerial ownership (Jensen and Meckling, 1976). The purpose of this research is to examine the effect of ownership structure on agency costs. The structure of ownership consists of managerial ownership, institutional ownership, government ownership,and foreign ownership. The population in this research is manufacturers listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) with a sample of 102 companies taken by purposive sampling method. To test the hypothesis, the research uses multiple regression analysis with a significance level of 0.05. The results show that managerial ownership and institutional ownership have no significant effect on agency costs. Likewise, government ownership and foreign ownership also have no significant effect on agency costs.

Norms or rules are a code of conduct for human life including legal norms that are strict and direct sanctions. One of the legal products made by legislative drafters is regeling, for example laws that are made, discussed, and agreed upon between the Presidentand the House of Representatives. Legislation must be made to have a purpose. This has the understanding that a statutory regulation is a joint goal between the Government and the people represented by the House of Representatives. Another aspect is that regulations are expected to be effective. In connection with norms in the constitution referred to as the rule of law, this means that all forms of community and government behavior must be in accordance with and must not violate the laws and regulations. One of the rule of law in Indonesia is that the actions of the government must be in accordance with the laws and regulations. If we look at research in villages in SekaranSubdistrict, there are resources and potentials at a local scale that can be increased to increase village empowerment and economy. On the other side, there are laws and regulations related to this matter. This happens due to lack of socialization related to the regulation (village and intellectual property rights) so that the implementation cannot be carried out optimally. So the socialization of a regulation so as to increase the realization of the purpose of the regulation is made important. This research uses descriptive analytical method.

ABSTRACT The presence of women and their contribution on company boards has become a concern. Many countries have issued policies that require the presence of woman on boards. Political connection is a familiar phenomenon in the business world. According to resource dependency theory, political connection is a way for firms to reduce the uncertainty of the external environment. This study aims to examine the effect of women on the board of commissioners (BOC), women on the board of directors (BOD), and political connection on firm value. The samples used were 109 firms listed in Indonesia Stock Exchange in the sectors of Infrastructure, Utilities, and Transportation; Miscellaneous Industry; Consumer Goods Industry; Property, Real Estate, and Building Construction. This study used multiple linear regression analysis method which shows the result that women on BOC has a significant negative effect on firm value while women on BOD has a significant positive effect, and political connection has no significant positive effect on firm value. Keywords: women on boards; political connection; firm value; leverage ABSTRAKKehadiran wanita dan kontribusi mereka dalam dewan komisaris dan direksi perusahaan telah menjadi perhatian. Banyak negara telah memiliki kebijakan yang meminta kehadiran wanita dalam dewan perusahaan. Koneksi politik merupakan fenomena yang sering dijumpai dalam dunia bisnis. Menurut resource dependency theory, koneksi politik merupakan cara perusahaan untuk mengurangi risiko ketidakpastian lingkungan eksternal. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh wanita dalam dewan komisaris dan dewan direksi, dan koneksi politik terhadap nilai perusahaan. Sampel yang digunakan adalah 109 perusahaan yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia yang termasuk dalam sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi; Aneka Industri; Industri Barang Konsumsi; Properti, Real Estate dan Konstruksi Bangunan. Penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda yang menunjukkan hasil bahwa kehadiran wanita dalam dewan komisaris memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan, kehadiran wanita dalam dewan direksi berpengaruh positif signifikan, dan koneksi politik tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan.Kata kunci: wanita dalam dewan; koneksi politik; nilai perusahaan; leverage