Suchergebnisse

This study identifies steps taken by Muhammadiyah in the political arena during the Parliamentary Democracy period which was established through its proximity with Masyumi. Muhammadiyah was known as a special member of Masyumi at that time. This political phenomenon occurred both at national and local levels, in this case in Banyumas. The breakthrough was conducted by important figures such as K.H.A. Dardiri and S. Notosuwiryo. Muhammadiyah of Banyumas district had played an important role in establishing the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia which was finally granted by the government. By Masyumi as its political articulation, Muhammadiyah figures in Banyumas had a lot to perform among political matters, mainly in Temporary Regional Houses Representatives of Banyumas (DPRDS) in 1950 which were quite dominant. The study used a historical approach to explore sources as evidence to strengthen the argument that Muhammadiyah and Masyumi in Banyumas had played an important role in social, economic, and community culture. It addresses the stigma that Muhammadiyah is very identical to Masyumi, if it is examined further then they have the same goal, namely a modernist movement. This step gives an affirmation that Muhammadiyah becomes a strong religious organization. Muhammadiyah embodies its goal by focusing on developing social, religious, and educational fields, while Masyumi's goal was purely in developing political parties. However, it is found that the number of human resources owned by Muhammadiyah is getting less. If the situation still occurs, then the majority of educational institutions experience teacher limitations.

Kajian yang ada atas fenomena sosial kontemporer "The GÜlen Movement" (selanjutnya disingkat dengan GM) dengan jutaan partisipan dan institusi pendidikan hampir disetiap benua, belum bisa memberikan gambaran total yang akurat tentang efektifitas mobilisasi dan daya tahan gerakan tersebut. Dikarenakan hanya melihat satu aspek saja, serta dilakukan oleh peneliti outsider yang bukan ahli dibidangnya dalam memahami tindakan kolektif atau gerakan sosial, dan mengesampingkan diskursus pandangan para pengikut gerakan itu sendiri. Terlebih lagi beragam teori dan pendekatan terkait diskursus gerakan sosial kontemporer tidak bisa melengkapi perangkat konseptual yang dibutuhkan secara utuh. Untuk menganalisa GM, Cetin menggunakan general framework and approach: Resource mobilization Theory, Political Opportunity Structure Theory dan Frame Theory sebagai landasan teoritis kritis atas teori-teori social movements and collective action. Dasarnya adalah guna lebih mendapatkan perangkat yang lebih baik untuk menganalisa fenomena sosial kontemporer nan kompleks berdasarkan realitas kontemporer daripada sekedar berdasarkan geografis, politis ataupun budaya, sehingga dengan tegas bisa dikatakan bahwa lahirnya gerakan sosial tersebut sebagai wujud protes atau berposisi sebagai penantang terhadap sistem yang mapan

This article discusses the birth of Muhammadiyah from a hermeneutic perspective, especially from Gadamer. Ahmad Dahlan founded Muhammadiyah on 18 November 1912 based on the knowledge of the idea of modern Islamic reform and understanding and concern about the real condition of Muslims who was hit by poverty, ignorance and backwardness. Ahmad Dahlan has a high historical awareness to change the traditions of society which were covered by the syncretic Islamic tradition that produces superstitious culture and traditionalist Islam that produces heretical and khurafat cultures towards Islamic purification and the dynamism of Islamic society. Ahmad Dahlan's historical awareness was sustained by his strong temperament, firm stance and his courage to break the tradition of perverts.

ABSTRACT This study aims to analyze the vilages financial management system based on the aspects of planning, implementation, administration, reporting to village financial accountability according to applicable regulations to determine the supporting and obstacles factor in the village financial management.This study taken place at 5 village that is Batuanten, Cipete, Karanglo, Karangtengah, and Pernasidi villege in sub-distric Cilongok, distric Banyumas, West Java Province. This study can be categorized as descriptive qualitative research using case study method. Deep interview and direct observation on village financial management activities are used on this study. The reruslt are showed that generaly village financial management on Cilongok sub-district is good enough, but there is still room on improvement in administration, reporting, and accountability phase. The support from Cilongkok sub-district team, Banyumas district government assist and the performance of village financial management are the supporting factor in good village financial management at Cilongok sub-district. While the limitations of human resource, inadequate of information system, and the incomplete of village financial management regulations are the obstacle factor. ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme pengelolaan keuangan desa dari aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban keuangan desa sesuai regulasi yang berlaku, sehingga dapat diketahui faktor pendukung dan hambatan dalam pengelolaan keuangan desa. Penelitian ini dilakukan pada 5 (lima) desa di Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah yaitu Desa Batuanten, Desa Cipete, Desa Karanglo, Desa Karangtengah, dan Desa Pernasidi. Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Sumber data yang digunakan adalah data primer, yang dilakukan dengan wawancara secara mendalam dan observasi langsung pada kegiatan pengelolaan keuangan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Cilongok sudah cukup baik, meskipun masih terdapat kekurangan terutama pada tahap penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Faktor pendukung terciptanya pengelolaan keuangan desa yang baik pada Kecamatan Cilongok antara lain: dukungan tim dari Kecamatan Cilongok, dukungan dari Pemerintah Kabupaten Banyumas, dan kinerja pengelola keuangan desa. Sedangkan faktor yang menghambat pengelolaan keuangan desa pada Kecamatan Cilongok antara lain: keterbatasan sumber daya manusia, sistem informasi yang belum memadai, dan regulasi terkait pengelolaan keuangan desa yang belum lengkap. JEL Classification: M41, G18

Berbicara mengenai kebijakan pendidikan tidak dapat dilepaskan dengan keadaan politik. Keterkaitan pendidikan dan politik yang ada pada suatu negara hampir sulit untuk dipisahkan, karenapendidikan mempunyai peran yang besar terhadap Negara, karena lembaga pendidikan adalah tempat untuk mendidik warga negara agar dapat berguna dan berhasil bagi negara tersebut. Pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam sistem sosial politik di setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Keduanya sering dilihat sebagai bagian-bagian yang terpisah yang satu sama lain tidak memiliki hubungan apa-apa. Padahal keduanya bahu membahu dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat di suatu negara. Kebijakan publik merupakan suatu proses yang amat kompleks, bersifat analitis dan politis yang tidak mempunyai awal atau akhir dan batas-batas dari proses tersebut pada umumnya tidak pasti. Kadangkala rangkaian kekuatan-kekuatan yang kompleks yang disebut pembuatan kebiajakan itu menghasilkan suatu akibat yang dinamakan kebijakan. Keberhasilan dalam pembuatan kebijakan adalah langkah pertama dengan mencakup identifikasi dari bidang umum, analisis, penyusunan sasaran, memutuskan bidang-bidang pelaksanaan, menjelajahi administrasi secara luas, politik dan dimensi masyarakat, negosiasi dan konsultasi, dan akhirnya formulasi akhir serta pelaksanaan kebijakan. Efektivitas pembuatan kebijakan adalah kesamaan dari sasaran pada semua level untuk meningkatkan peluang pencapaian sasaran organisasi dan tidak menghamburkan energi dalam konflik.

This study aims to reveal the pattern of Muhammadiyah relations with three political parties, namely Masyumi, Parmusi and PAN. In this study, the author fully used the historical research method, which can be divided into four steps. First, heuristics or collection of primary and secondary sources that will be centered in the Muhammadiyah Central Leadership Library (PP), Yogyakarta Regional Library, and Yogyakarta Regional Archives. Second, source criticism includes external criticism to test authenticity and internal criticism to find out the credibility of the source. Third, interpretation or interpretation of historical facts generated from the second step by carrying out analysis and synthesis. Fourth, historiography or writing of historical works. The results of the study indicate the similarity of the relationship between Muhammadiyah and Masyumi, Parmusi and PAN. This equation appears in the equal as a midwife who gave birth to the three parties. However, there is a slight difference. In the birth of Masyumi and Parmusi, Muhammadiyah acted as a midwife formally or directly. On the contrary in the birth of PAN, Muhammadiyah's position as an indirect or informal midwife in the birth of PAN. Meanwhile, the relationship between Muhammadiyah and Masjumi shows a pattern of ideological and organizational relations because Muhammadiyah is a special member of Masyumi. The pattern of Muhammadiyah's relationship with Parmusi shows only organizational and not ideological. Then the pattern of Muhammadiyah and PAN relations is not ideological and organizational because it is only informal. Thus, the pattern of Muhammadiyah and PAN relations follows a historical pattern - psychological, or only has cultural ties

This study aims to examine the effect of earnings management and earnings persistence on earnings response coefficient. The sample of research is consumer sector company period 2013 - 2016 which listed in Indonesia stock exchange. The results showed that earnings management had a negative effect not significant on the income response coefficient. The earnings management will reduce the quality of earnings that will negatively reacted investors. While earnings persistence positive effect on earnings response coefficient.

The policy model strategy in empowering MSMEs in this study uses the Balanced Scorecard as an analysis method. The first stage begins with a SWOT analysis. The SWOT analysis aims to find out how the position of MSMEs is in quadrant positions one, two, three, or four. From the analysis results, it is known that the position of the UMKM batik in Kediri is currently in good condition but faces challenges that must be faced in the future so the strategy that must be carried out is a horizontal integration strategy. The second stage, after the selection of strategic recommendations using the SWOT method, will be measured based on the perspective of the Policy Model that can be implemented in the work program. The four perspectives are Customer Perspective, Financial Perspective, Learning and Growth Perspective, and Internal Business Perspective. The perspective of the policy model covers aspects of venture capital, markets, product quality, marketing, and human resources. Every indicator in the existing policy model must be implemented by applying it in the government policy program. ; Strategi model kebijakan dalam memberdayakan UMKM dalam penelitian ini menggunakan Balanced Scorecard (BSC) sebagai metode analisis. Adapun tahap pertama diawali dengan analisis SWOT. Analisis SWOT bertujuan untuk mengetahui bagaimana posisi UMKM berada pada posisi kuadran satu, dua, tiga atau empat. Dari hasil analisis diketahui posisi UMKM batik Kediri saat ini berada pada kondisi baik namun menghadapi tantangan yang harus dihadapi kedepannya sehingga strategi yang harus dilakukan adalah strategi integrasi horizontal. Tahap kedua, setelah terpilihnya rekomendasi strategi dengan menggunakan metode SWOT, akan diukur dengan berlandaskan perspektif Model Kebijakan yang dapat diimplementasikan pada program kerja. Adapun keempat perspektif tersebut adalah Perspektif Pelanggan, Perspektif Finansial, Perspektif Pembelajaran dan pertumbuhan, serta Perspektif Bisnis Internal. Perspektif model kebijakan tersebut mencakup aspek modal usaha, pasar, kualitas produk, pemasaran, dan SDM. Setiap indikator dalam model kebijakan yang ada harus dilaksanakan dengan mengaplikatifkan dalam program kebijakan pemerintah.

The purpose of this study is to explore the relationship between human resource development in order to improve the 2014-2018 human development index in Kadiri City. Previous studies state that there is no significant relationship between economic growth and the process of human development. Economic growth does not contribute to human development. However, this is not the case in Kediri City. By using descriptive research methods documentation and literature. Data obtained using the method of documentation from formal government sources that have been published so that it can be categorized as valid and responsive data. The analysis was carried out by describing human resource development policies in terms of education, health, income level, employment, and other aspects that could increase the human development index (HDI) in Kediri City. Based on the results of the study revealed that the human resource development policy in the City of Kediri in the context of increasing the human development index (HDI) has been going very well, it is proven, the HDI of the City of Kediri for the last five years has always been above the East Java and National average. The success of the City of Kediri in increasing the HDI is due to the seriousness of the local government in increasing participation rates and the level of public education. Local governments are also serious in improving public health. In addition, the city government of Kediri also increased community income, poverty alleviation, increased GRDP, and various other businesses that were simultaneous and continued to manage. Furthermore, new findings from this study can contribute to stakeholders in taking strategic policy steps and suggesting that local governments increase the human development index (HDI) in their region by encouraging the development of human resources.

Recently, a lot of students have participated in demonstrating against government policies. Even though, they do not know the detailed contents of the government policies they are about. In fact, in practicing democracy, it is not uncommon for them to violate the law by committing acts of anarchy, destroying public facilities, and other acts of fandalism. The purpose of this research is to describe qualitatively about the role of Citizenship Education in increasing legal awareness and awareness of democracy. The method used is descriptive qualitative. The research was conducted at SMAN 7 Kediri City. The research subjects were school principals, students, Civics teachers and Guidance and Counseling Teachers. Data were collected using participatory observation methods and in-depth interviews. Data relating to documents owned by the school were collected using the library documentation method. The data that has been collected is analyzed using methods of: 1) data collection, 2) data classification, 3) data filtering, and 4) drawing conclusions. To improve the accuracy and consistency of the data, triangulation methods in the form of snowballing were used, prolonged stay at the research location, and made temporary conclusions until data saturation was reached. The results showed that, Citizenship Education was able to increase legal awareness and was able to increase democratic awareness among students of SMAN 7 Kota Kediri.

The purpose of this study describes: 1) the social role of the school committee in improving the quality of education, and 2) the form of instilling democratic values in schools through cooperation of school and school committee. This research uses a descriptive study with a qualitative research approach. Data were collected using participatory observation techniques, in-depth interviews, and documentation. Data analysis using four steps of qualitative research includes data collection, data reduction, data classification, and drawing conclusions. Based on the process of data collection and analysis, it can be concluded that the school committee's social role is as a liaison between the school and the community in all matters. School committees can instill democratic values in schools through sharing meetings since the formation of the board, program formulation, implementation, monitoring, and program evaluation all emphasize deliberation to reach consensus.

AbstractDecentralization era brings more slice economy cakes to the local/regional level. However, the authority which given to the local government does not directly enhance local investment. Local bureaucracy still hampers the investment, but several local governments can reform their bureaucracy affecting the easiness of doing business at the local level. This paper presents the best practices of local government to initiate innovation in their business license office according to local needs. At least, those innovations come up with the thesis that there is no one size fits all. Decentralization is about to bring policy close to the most in need and come up with the variation. Keywords: Regional Bureaucratic Reform, Decentralization, Local Investment, Innovation, Business License Office Abstrak Era desentralisasi membawa lebih banyak memangkas lebih ekonomi ke tingkat lokal/regional. Namun, kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah tidak secara langsung meningkatkan investasi daerah. Birokrasi daerah masih menjadi penghambat investasi, tetapi beberapa pemerintah daerah dapat melakukan reformasi birokrasi yang berdampak pada kemudahan berbisnis di tingkat daerah. Makalah ini menyajikan praktik terbaik untuk pemerintah daerah untuk memulai inovasi di kantor izin usaha sesuai kebutuhan daerah. Setidaknya, inovasi itu muncul dengan tesis bahwa tidak ada satu ukuran yang cocok untuk semua. Desentraslisasi akan membawa kebijakan mendekati yang paling dibutuhkan dan menghasilkan variasinya. Kata Kunci: Reformasi Birokrasi Daerah; Desentralisasi; Investasi Lokal; Inovasi; Kantor Izin Usaha

This paper describes how Indonesia's presidents have delt with Islamist and secular nationalist political contestation since the preparation of Indonesian independence and how the current president compares. Soekarno's initial reliance on civil discourse ended in his autocratic decree that banned the Indonesia's most powerful Islamic party (Masyumi). Soeharto's initial iron-fist approach ended up meeting some Islamic demands. B.J. Habibie helped transformed Indonesia through a democratic election in 1999, but the leader of the winning party, Megawati was defeated in the parliament that elected a pluralist Muslim cleric, Gus Dur. Gus Dur's administration, ended by the central axis, suggests that liberal democratic processes cannot be applied in an increasingly conservative Muslim majority country. Megawati lost, partly because she is a female president unpopular among the Islamists, while SBY was sympathetic toward the Islamist's demands, enhancing the "conservative turn." Jokowi has used discursive and legal approaches to promote Pancasila in challenging the hardline Islamic demands, enabling him to ban HTI and FPI and to implement the speech freedom-limiting laws, leading to criticisms and the decline in the 2020 Indonesia's Democracy Index. Jokowi's expansion of these laws to maintain unity and stability may be deemed an "authoritarian turn," but I argue that it may be more appropriately called "the Pancasila turn." In framing and analyzing Jokowi's laws as a Pancasila turn, I am arguing in this paper that this lays the foundation for a more equal, civil, and democratic contestation.

Palm oil industry in Indonesia is currently facing a major challenge which began with the European Union Parliamentary Resolution on Palm Oil and Deforestation of Rainforest. Later, the European Commission ratifying the Delegated Regulation No. C (2019) 2055 Final on High and Low ILUC Risk Criteria on Biofuels. It was accused as a form of discrimination against palm oil and contained political motives as well as business competition considering the Indonesia's palm oil products are in accordance with international regulations and sustainable development goals. Therefore, a strategy for palm oil diplomacy is needed to counter this discrimination. For this reasons, Indonesian diplomacy need to provide an explanation to stakeholders in Europen Union and to carry out a regional and multilateral economic diplomacy. This paper will use qualitative methods to describe Indonesia's economic diplomacy in facing the European Union's efforts to reduce palm oil imports.