Suchergebnisse

Bali memiliki bentuk pemerintahan desa yang unik dan kompleks. Selain ada dua bentuk desa yaitu desa dinas (menangani urusan administrasi formal) dan desa adat (menangani urusan dengan adat, agama, dan budaya), ada juga desa Bali Kuno yang memiliki sistem pemerintahan yang relatif otonom dari intervensi kekuasaan negara. Artikel ini membahas bagaimana desa Bali Kuno Tenganan Pegringsingan, Kabupaten Karangasem, Bali, dalam mempertahankan otonominya dan melakukan negosiasi dengan regulasi pemerintahan. Kajian difokuskan pada dampak dari regulasi pemerintah pusat dan daerah seperti UU Desa 6/2014 dan Perda Provinsi Bali 4/2019 tentang desa adat di Bali. Data diambil dari studi etnografi yang dilakukan dari dua kali penelitian lapangan tahun 2003 dan 2010. Kajian ini menyimpulkan bahwa Desa Tenganan Pegringsingan melakukan negosiasi terus-menerus sebagai bentuk penguatan identitas dan mengharmoniskan hubungan formal dengan negara melalui pemerintah daerah. Artikel ini berkontribusi dalam pemahaman kita tentang kekayaan sekaligus kerumitan kehidupan tradisi, sosial, dan budaya di Bali di era modern ini.

Bali possesses a unique and complex form of village governance. In addition to the two village forms of desa dinas (handling formal administration affairs) and desa adat (handling customary, religious, and cultural affairs), an Old-Balinese village possesses a governance system that is relatively autonomous from state authority intervention. This article discusses how the Old-Balinese village of Tenganan Pegringsingan in Karangasem Regency, Bali maintains its autonomy and conducts negotiations with government regulations. The study is focused on the impact of central and regional government regulations such as Villages Law 6/2014 and Bali Provincial regulation 4/2019 on customary villages in Bali. Data were taken from an ethnographic study conducted through field research in 2003 and 2010. The study concludes that the Tenganan Pegringsingan village conducts continuous negotiation as a form of strengthening its identity and harmonizing the formal relationship with the state through the regional government. This article contributes to the understanding of the rich and complexity of traditional, social, and cultural living in the modern Bali. ; Bali memiliki bentuk pemerintahan desa yang unik dan kompleks. Selain ada dua bentuk desa yaitu desa dinas (menangani urusan administrasi formal) dan desa adat (menangani urusan dengan adat, agama, dan budaya), ada juga desa Bali Kuno yang memiliki sistem pemerintahan yang relatif otonom dari intervensi kekuasaan negara. Artikel ini membahas bagaimana desa Bali Kuno Tenganan Pegringsingan, Kabupaten Karangasem, Bali, dalam mempertahankan otonominya dan melakukan negosiasi dengan regulasi pemerintahan. Kajian difokuskan pada dampak dari regulasi pemerintah pusat dan daerah seperti UU Desa 6/2014 dan Perda Provinsi Bali 4/2019 tentang desa adat di Bali. Data diambil dari studi etnografi yang dilakukan dari dua kali penelitian lapangan tahun 2003 dan 2010. Kajian ini menyimpulkan bahwa Desa Tenganan Pegringsingan melakukan negosiasi terus-menerus sebagai bentuk penguatan ...

AbstrakArtikel ini membahas kemunculan keamanan lokal (kelompok) dalam menanggapiotonomi daerah, dalam konteks globalisasi di Bali, Indonesia. Perkembanganotonomi daerah di Indonesia pasca reformasi telah mempengaruhi kondisisosial, politik dan budaya daerah-daerah dan kabupaten-kabupaten di Indonesia,termasuk Provinsi Bali. Otonomi daerah saat ini diidentifikasi sebagai faktoryang mendorong perubahan sosial, politik dan budaya pada masyarakat Bali.Hal tersebut mengakibatkan peningkatan isu-isu keamanan lokal dalam kontekspelestarian budaya, ketegangan antar-kelompok etnis dan keamanan pariwisata.Berangkat dari situasi tersebut, artikel ini membahas bagaimana isu-isu otonomidaerah diinterpretasikan oleh aktor-aktor lokal dalam isu-isu keamanan bersamapada masyarakat Bali; dan melihat bagaimana kesadaran politik dan politikkepemilikan yang dikembangkan oleh aktor-aktor lokal untuk merekonstruksiidentitas kebalian orang Bali. Politik kepemilikan adalah bentuk denaturalisasiperan aktor-aktor lokal untuk mengkonstruksi apa yang mereka sebut "rumah"dan rasa aman dari sudut pandang orang Bali.

AbstractThe study of colonialism and its legacies have mostly left the category of memory studies. However, for the colonised subject, what they experienced in the past inevitably forms their present and future discourse. This study focuses on how the museum's visual order articulates colonial memory. By looking at the work of representation, in this context museum's visual order, this study investigates how memory lives on through the circulation of colonial memory that the museum simulates. Museum's visual order translates how colonial memory should be remembered and celebrated as public knowledge. Although research on how museums affect society knowledge have been part of both memory and museum studies, those two studies barely touch upon museums' role in translating colonial memory in the postcolonial nation. Memory lives on through its circulation in media forms. However, premeditation and mediation are made possible through articulating social and cultural sites, in this case, museums practice. In order to achieve its purposes, this research investigates public museums in different parts of Java, Indonesia which have colonial memory objects. The combination of field observation, document review, and visual method followed by focus group discussion between stakeholders and researchers are conducted to propose the research conclusion. This research argues that the museum's visual order translates interrelated colonial memories to be accepted as a part of the history that forms the "existence" of the nation and to be appreciated as public knowledge that is shared and forms the national identity. In doing so, museum practice roams into the area of political visibility which decides the legibility of the narrative related to colonial memory. In addition, as museum practice is basically a colonial legacy, this research concludes that it is essential to deconstruct the practice from the perspective of the colonised.

The research attenots to analysis the historical genealogy and press movement and Javanese public sphere in the colonial age, 1915-1950. By focusing the site of Boekhandel Tan Khoen Swie (TKS) in Kediri - East Java during the colonial period, this research is specifically to explore the roles of TKS and Tan Khoen Swie's ideas (as a person) in the press movement in East Java over 35 years. The research used qualitative research with historical-discourse perspectives. It combines the archeology/genealogy methods proposed by Michel Foucault, historical and archives study. Through a historical archive investigation, both of material and ego documents, the study mapped on how the production of the public sphere in colonial age happened. The result of this study shows that the works and ideas published by through Boekhandel Tan Khoen Swie (TKS) are full meaning of spiritual and culture values. TKS has encouraged the transformation of Javanese values to the wider community. We argue that the idea and efforts of the public sphere in Javanese community during the colonial era, especially through it controversial publications. As an individual, Tan Khoen Swie established himself as the cosmopolitan elite in the fight against the colonialism. In other words, the study is success to showed the importance roles of Tan Khoen Swie inspiring the emergence of press movement in East Java and it also supports for creating the alternative public sphere for Javanese.