POLITIK HUKUM KEIMIGRASIAN INDONESIA: STUDI PENDEKATAN SEJARAH DAN KONTEMPORER
Paradigms or perspectives on immigration issues are not limited to population movements between countries which are only seen from the element of movement but also include all aspects that accompany them both regionally and globally. A holistic understanding of the immigration paradigm and its changes causes the arrangement of immigration law to be carried out in a direct manner which is a political elaboration of national immigration law and becomes more appropriate. The political development of immigration law in Indonesia is divided into two parts, namely (1) Politics of the National Immigration Law which consists of: Legal Politics in the Field of Immigration during the Dutch East Indies (1913-1949), Legal Politics in Immigration in 1950-1992, Politics Law on Immigration in 1992-2011, Legal Policy in Immigration in 2011 - Now. With the issuance of Law No. 6 of 2011 concerning Immigration which was promulgated on May 5, 2011, then based on Chapter XV Article 142, Law No. 9 of 1992 concerning Immigration and its related provisions are declared null and void. When compared, the material of Law No. 6 of 2011 concerning Immigration, basically does not substantially change the politics of immigration law in principle which is contained in the previous immigration law. (2) Politics of International Immigration Law. The development of legal politics in the field of immigration globally has undergone many changes, which if we look at the post-World War II period, in order to accommodate and accommodate the problems that arise as a result of large-scale exodus (exodus), especially the state- countries directly involved in World War II. Problems faced globally at that time both concerning the country of origin, transit country and destination country have different problems that can be categorized in several ways, such as poverty, income level per capita, quality of education, age, culture, race, religion, and several other problems. ; Paradigma atau cara pandang terhadap masalah imigrasi bukan sebatas pada perpindahan penduduk antar negara yang hanya dilihat dari unsur pergerakan tetapi juga meliputi segala aspek yang menyertainya baik secara regional maupun global. Pemahaman yang holistik mengenai paradigma imigrasi dan perubahannya menyebabkan penataan hukum keimigrasian harus dilakukan secara terarah yang merupakan penjabaran politik hukum keimigrasian nasional dan menjadi lebih tepat. Perkembangan politik hukum keimigrasian di Indonesia dibagi dalam dua bagian, yaitu (1) Politik Hukum Keimigrasian Nasional yang terdiri dari: Politik Hukum di Bidang Keimigrasian pada Masa Hindia Belanda (1913-1949), Politik Hukum di Bidang Keimigrasian pada Tahun 1950-1992, Politik Hukum di Bidang Keimigrasian pada Tahun 1992-2011, Politik Hukum di Bidang Keimigrasian pada Tahun 2011- Sekarang. Dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang telah diundangkan pada tanggal 05 Mei 2011, maka berdasarkan Bab XV Pasal 142, Undang-Undang No 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengannya dinyatakan tidak berlaku lagi. Bila dibandingkan, maka materi Undang-Undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pada dasarnya secara prinsip tidak banyak mengubah politik hukum keimigrasian dimana termuat di dalam undang-undang keimigrasian yag terdahulu. (2) Politik Hukum Keimigrasian Internasional. Perkembangan politik hukum di bidang keimigrasian secara global telah banyak mengalami perubahan-perubahan, yang apabila kita melihat pada periode pasca Perang Dunia ke II, guna menampung serta mengakomodaksikan masalah-masalah yang timbul akibat pengungsian yang dilakukan secara besar-besaran (eksodus) terutama negara-negara yang terlibat langsung Perang Dunia II. Masalah yang dihadapi secara global saat itu baik yang menyangkut negara asal, negara transit maupun negara tujuan memiliki persoalan yang berbeda dapat dikategorikan dalam beberapa hal, seperti kemiskinan, tingkat income perkapita, kualitas edukasi, usia, kultur, ras, agama, dan beberapa masalah lainnya.