Pemilihan Umum langsung merupakan pilar pertama dalam ber Demokrasi di Indonesia , dengan menganut sistem one man, one vote dimana mengharuskan siapapun yang menginginkan kursi politik dipemerintahan harus mendapat suara pemilih terbanyak. Kehadiran relawan menjadi penting bagi massa yang mendukung salah satu calon baik di Pilkada maupun Pilpres. Fenomena kemunculan deklarasi relawan ini mulai bermunculan setidaknya bisa kita lihat dari berbagai pemberitaan dimedia massa dan media sosial. Kehadiran relawan politik sebagai manifestasi dari meningkatnya partisipasi aktif warga masyarakat dalam berdemokrasi substantial.Relawan politik yang bergerak secara offline maupun online mampu meningkatkan partisipasi masyarakat yang menjadi kunci kehadiran model pemerintahan demokrasi ekstra parlementer. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, peneliti bermaksud menggambarkan bagaimana peran relawan politik dalam konstelasi politik Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan Fenomena relawan politik Dalam Konstelasi Politik Indonesia seolah-olah telah menjadi pilar utama pelembagaan demokrasi dengan caranya masing-masing bergerak sendiri untuk mendukung candidat masing-masing sehingga dapat menjadi titik awal dari dinamika transformasi nilai-nilai politis yang bernuasa patrimonial, oligarkis menuju volunterisme dan partisipatoris.
Abstract The Covid-19 Handling Drama is a national leadership test event. On the other hand, society will depend on its leader and as a leader, he must meet the high expectations of himself. The Covid-19 pandemic is a threat in itself for the Government of Indonesia, if it cannot balance between encouraging economic activity (political interests) and public health (an urgent situation). This article explores the phenomenon of the central role of adaptive leadership in dealing with the Covid-19 pandemic based on constitutional rights taken to save people's lives, but the potential for corruption by using the Normative Juridical approach that prioritizes secondary data. The conclusion that can be drawn from this article is that there is no single best cure for winning this battle because the "opponent" of the current government is a growing virus. In handling the covid-19 virus pandemic, an adaptive leader is needed, namely a Leader who has authority as a consequence of the President's authority as head of state and head of government. President Joko Widodo uses his constitutional right to issue Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) number 1 year 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the 2019 Corona Virus Disease (COVID-19) Pandemic and / or in the Context of Facing Threats that Endanger the National Economy and / or Financial System Stability. Adaptive Leadership is a form of Adaptive Governance in Handling Covid-19 but is prone to corruption. Keywords: Adaptive Leadership and the Constitutional Rights of the President of the Republic of Indonesia, Prone to Corruption Abstrak Drama Penanganan Covid-19 adalah ajang uji kepemimpinan Nasional. Disisi lain, masyarakat akan sangat tergantung pada pemimpinnya dan sebagai seorang pemimpin, dia harus memenuhi tingginya ekspektasi terhadap dirinya. Pandemi Covid-19 merupakan ancaman tersendiri bagi Pemerintah Indonesia, bila tidak dapat menyeimbangkan antara mendorong aktivitas perekonomian (kepentingan politik) dan kesehatan public (keadaan mendesak). Artikel ini menelusuri fenomena peran sentral kepemimpinan adaptif dalam menangani pandemic covid-19 berdasarkan hak konstitusional yang diambil untuk menyelamatkan jiwa masyarakat, namun potensi korupsinya dengan menggunakan pendekatan Juridis Normatif yang mengutamakan data sekunder. Kesimpulan yang dapat ditarik dari artikel ini bahwa tidak ada satu obat yang paling mujarab untuk memenangkan pertempuran ini sebab 'lawan' pemerintah kali ini adalah virus yang terus berkembang. Dalam melakukan penanganan pandemic virus covid-19 dibutuhkan seorang pemimpin yang adaptif yaitu Leader yang mempunyai Otoritas sebagai konsekwensi dari kewenangan Presiden sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan .Presiden Joko Widodo menggunakan hak konstitusionalnya untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Adaptive Leadership ini merupakan bentuk Adaptive Governance dalam Penanganan Covid-19 namun rawan terjadinya korupsi. Kata kunci: Adaptive Leadership dan Hak Konstitusional Presiden RI, Rawan Korupsi ; Drama Penanganan Covid-19 adalah ajang uji kepemimpinan Nasional . Disisi lain, masyarakat akan sangat tergantung pada pemimpinnya dan sebagai seorang pemimpin, dia harus memenuhi tingginya ekspektasi terhadap dirinya. Pandemi Covid-19 merupakan ancaman tersendiri bagi Pemerintah Indonesia, bila tidak dapat menyeimbangkan antara mendorong aktivitas perekonomian (kepentingan politik) dan kesehatan public (keadaan mendesak) . Artikel ini menelusuri fenomena peran sentral kepemimpinan adaptif dalam menangani pandemic covid-19 berdasarkan hak konstitusional yang diambil untuk menyelamatkan jiwa masyarakat, namun potensi korupsinya dengan menggunakan pendekatan Juridis Normatif yang mengutamakan data sekunder . Kesimpulan yang dapat ditarik dari artikel ini bahwa tidak ada satu obat yang paling mujarab untuk memenangkan pertempuran ini sebab 'lawan' pemerintah kali ini adalah virus yang terus berkembang. Dalam melakukan penanganan pandemic virus covid-19 dibutuhkan seorang pemimpin yang adaptif yaitu Leader yang mempunyai Otoritas sebagai konsekwensi dari kewenangan Presiden sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan .Presiden Joko Widodo menggunakan hak konstitusionalnya untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu ) nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan . Adaptive Leadership ini merupakan bentuk Adaptive Governance dalam Penanganan Covid-19 namun rawan terjadinya korupsi.
The Covid-19 Handling Drama is a national leadership test event. On the other hand, society will depend on its leader and as a leader, he must meet the high expectations of himself. The Covid-19 pandemic is a threat in itself for the Government of Indonesia, if it cannot balance between encouraging economic activity (political interests) and public health (an urgent situation). This article explores the phenomenon of the central role of adaptive leadership in dealing with the Covid-19 pandemic based on constitutional rights taken to save people's lives, but the potential for corruption by using the Normative Juridical approach that prioritizes secondary data. The conclusion that can be drawn from this article is that there is no single best cure for winning this battle because the "opponent" of the current government is a growing virus. In handling the covid-19 virus pandemic, an adaptive leader is needed, namely a Leader who has authority as a consequence of the President's authority as head of state and head of government. President Joko Widodo uses his constitutional right to issue Government Regulation in Lieu of Law (Perpu) number 1 year 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the 2019 Corona Virus Disease (COVID-19) Pandemic and / or in the Context of Facing Threats that Endanger the National Economy and / or Financial System Stability. Adaptive Leadership is a form of Adaptive Governance in Handling Covid-19 but is prone to corruption. Keywords: Adaptive Leadership and the Constitutional Rights of the President of the Republic of Indonesia, Prone to Corruption Abstrak Drama Penanganan Covid-19 adalah ajang uji kepemimpinan Nasional. Disisi lain, masyarakat akan sangat tergantung pada pemimpinnya dan sebagai seorang pemimpin, dia harus memenuhi tingginya ekspektasi terhadap dirinya. Pandemi Covid-19 merupakan ancaman tersendiri bagi Pemerintah Indonesia, bila tidak dapat menyeimbangkan antara mendorong aktivitas perekonomian (kepentingan politik) dan kesehatan public (keadaan mendesak). Artikel ini menelusuri fenomena peran sentral kepemimpinan adaptif dalam menangani pandemic covid-19 berdasarkan hak konstitusional yang diambil untuk menyelamatkan jiwa masyarakat, namun potensi korupsinya dengan menggunakan pendekatan Juridis Normatif yang mengutamakan data sekunder. Kesimpulan yang dapat ditarik dari artikel ini bahwa tidak ada satu obat yang paling mujarab untuk memenangkan pertempuran ini sebab 'lawan' pemerintah kali ini adalah virus yang terus berkembang. Dalam melakukan penanganan pandemic virus covid-19 dibutuhkan seorang pemimpin yang adaptif yaitu Leader yang mempunyai Otoritas sebagai konsekwensi dari kewenangan Presiden sebagai kepala Negara dan kepala pemerintahan .Presiden Joko Widodo menggunakan hak konstitusionalnya untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Adaptive Leadership ini merupakan bentuk Adaptive Governance dalam Penanganan Covid-19 namun rawan terjadinya korupsi. Kata kunci: Adaptive Leadership dan Hak Konstitusional Presiden RI, Rawan Korupsi
Pada tataran normatif, semua agama tentu mengajarkan pemeluknya agar tidak menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi. Agama juga menitahkan agar kita tak mengambil hak orang lain. Namun, realitas menunjukkan negara dengan mayoritas umat beragama tidak ada yang lepas dari praktik korupsi. Bahkan, kasus-kasus korupsi akut banyak ditemukan di negara yang memiliki identitas agama kuat, apa pun agama itu.Dorongan beragama, beserta pemahaman tentang Tuhan di dalamnya, sudah tertanan di dalam struktur pikiran maupun syaraf manusia. Namun ketika dorongan tersebut tidak menjadi kenyataan, tanpa dukungan keadaan yang sesuai misalnya pengaruh kekuasaan politik maupun ekonomi. Penelitian kualitatif ini menggunakan sikap rasionalitas dan kritis, tidak berpijak pada iman atau agama apa pun, dengan mengutamakan data sekunder, untuk menjawab pertanyaan penelitian bagaimana agama dalam pelukan para koruptor? Apakah Agama berada dalam pelukan erat para koruptor? Karena Secara logis dan ideal, seseorang yang taat beragama dan menjalankan agama dengan baik akan terhindar dari korupsi. Dari berbagai literature dalam penelitian ini tampak bahwa agama dalam pelukan koruptor hanya sebagai formalitas saja pada tataran dimensi ritual belum mampu berefek pada tingkat perilakunya pada dimensi tataran moralitas, yang berdampak adanya pemisahan antara ibadah yang sifatnya hubungan langsung dengan Allah SWT dengan ibadah yang bersifat hubungan dengan sesama manusia. Agama dalam pelukan koruptor,baru tercermin pada praktek ritual agama semata, masih menjadi kesalehan individu, belum tercermin dalam perilaku anti korupsi secara sosial. Ketika beragama menjadi koruptor karena pengaruh politik maupun ekonomi, maka ia ditinggalkan.
Political Dynasty and Corruption are like two inseparable things. In Indonesia, political dynasty has been growing since the era of reformation, right after the implementation of regional autonomy system which enables the continuation of local politics succession directly. At 2018 regional election, there were five provinces with candidates from political dynasties such as: Banten, South Sumatera, West Java, East Java, and West Kalimantan.As a causality relation, corruption is the outcome and permissive behavior is the cause. In the Province of Banten, corruption occurs due to the permissive behavior stemmed socially ad structurally in the society. One of the influence of the permissive behavior towards corruption is the level of education. The lower it is, the higher the level of poverty, thus more permissive they are towards corruption, as well as the society's lack of knowledge about negative effects of political dynasty. The people in Banten seems don't fully acknowledge that political dynasty is degrading the essence of democracy and prone to corruption practice. In 2016, Banten helds sixth position in Indonesia in their level of poverty, and the second lowest in Java. Based on statistical data, until 2017 the amount of people with poverty in the cities and rural areas has increased.This research used qualitative research method in explanative manner, where the target of this research was to explain the social permissive reasoning phenomenon in the society of Banten as an inherited poverty of a political dynasty which prone to corruption, with several facts that supported data and research analysis which can be used to understand issues derived from such phenomenon.
The number of people who have died from COVID-19 has also continued to increase, as has the number of people infected with the Corona virus (Covid-19). Until May 2021, which coincides with the Eid al-Fitr 1442 H, which is the custom of the people of Jakarta, to go home to stay in touch with family in the area. At that time, Jakarta was still in the red zone due to the spike in the spread of Covid-19 cases. The state, in this case the Government, must be present to protect its people, both those infected with COVID-19 and so that they are not infected with Covid-19. This protection is in the form of the issuance of a regulation in the form of a Covid-19 Handling Task Force Circular Number 13 of 2021 concerning the Elimination of Homecoming for Eid Al-Fitri in 1442 Hijri and efforts to control the spread of Covid-19 during the holy month of Ramadan 1442 Hijri to change the ignorance of the people towards the Covid-19 pandemic. This study uses a qualitative approach by prioritizing secondary data, to find out the background of the issuance of the telemudik policy. The conclusion drawn from this literature research is that the background behind the birth of the telemudik policy is the ignorance of the community towards the covid pandemic itself. The right solution for carrying out homecoming during the Covid-19 pandemic is telemudik not to reduce the essence of friendship and sharing and prepare the community for the New Normal. in the midst of the Corona pandemic. Keywords: Public Ignorance, State Protection, Telemudik Abstrak Jumlah masyarakat yang meninggal dunia akibat covid-19 juga terus meningkat begitu pula dengan jumlah masyarakat yang terinfeksi virus corona (Covid-19). Sampai dengan bulan Mei 2021 bertepatan menjelang hari raya Idul Fitri 1442 H, yang secara adat kebiasaan masyarakat Jakarta, melakukan mudik untuk bersilahturahmi dengan keluarga di daerah. Pada saat itu, Jakarta masih dalam zona merah karena lonjakan sebaran kasus Covid-19. Negara dalam hal ini Pemerintah harus hadir melindungi masyarakatnya baik yang terinfeksi covid-19 maupun agar tidak terinfeksi Covid-19. Perlindungan tersebut berupa diterbitkannya Regulasi berupa Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 nomor 13 tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari raya idul fitri tahun 1442 Hijriah dan upaya pengendalian penyebaran covid-19 selama bulan suci Ramadhan 1442 Hijriah untuk mengubah perilaku ignorance masyarakat terhadap pandemic Covid-19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengutamakan data sekunder, untuk mengetahui apa latar belakang terbitnya kebijakan telemudik tersebut. Kesimpulan yang ditarik dari penelitian kepustakaan ini bahwa yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan telemudik adalah perilaku ignorance masyarakat terhadap pandemic covid itu sendiri Solusi yang tepat untuk melaksanakan mudik pada masa Pandemi Covid-19 adalah dengan telemudik untuk tidak mengurangi esensi bersilahturahmi dan berbagi dan mempersiapkan masyarakat menuju New Normal ditengah Pendemi Corona
