Suchergebnisse

Abstract: The tradition of pre-Islamic Arabian society known as the position of women as imperior. Prophet as a feminist fight for equality derarat (egalitarian) between men and women. The struggle of the Prophet raise the dignity of women is very opposite to trasidi Arab society. Many traditions and fi'li qauli recommending that treat women well. Even at the time of the Prophet women taking a role in the public sphere-sphere were previously considered taboo for women. As in politics known Aisha, Umm Salama, Safia Bint Abdul Muttalib and others, in the field of education known in economics Aisha and Khadija bint Khuwalid known. Abstrak : Tradisi masyarakat Arab pra-Islam yang dikenal sebagai posisi perempuan sebagai imperior. Nabi sebagai pertarungan feminis untuk kesetaraan derarat (egaliter) antara laki-laki dan perempuan. Perjuangan Nabi mengangkat harkat dan martabat wanita sangat berlawanan dengan trasidi masyarakat Arab. Banyak tradisi dan qauli fi'li merekomendasikan bahwa memperlakukan wanita dengan baik. Bahkan pada saat perempuan Nabi mengambil peran dalam masyarakat lingkup-lingkup yang sebelumnya dianggap tabu bagi perempuan. Seperti dalam politik dikenal Aisha, Ummu Salamah, Safia Binti Abdul Muthalib dan lain-lain, di bidang pendidikan yang dikenal dalam ilmu ekonomi Aisha dan Khadijah binti Khuwalid dikenal.

This paper reveals that the public administration of Tomanurung at Kedatuan Luwu that appeared in the XI-XV century has been implementing democracy model of government. Despite the model of that democratic government was not exactly same with democracy right now, but it's interesting that people in the government as supporting traditional communities have been able to devise a system of government where the people have a hand in determining the model or system of government. Supporting community has reached the stage of thinking that people have the right communities in making decisions that can change their lives through the representation of all groups. Community of Tomanurung at Kedatuan Luwu without the outside influences hase dispensing system of democratic governance. Democracy interpreted to allow citizens to participate, either directly or through representatives in formulating and developing the system of government. So, democracy of kedatuan Luwu take the last model of democracy that democracy is understood to allow citizens to participate through representatives.

Crusade represents the war that happened between Muslims and Cristians in the past. This fight is called Crusade, which is by Cristian people referred as holy war, because the expedition of Christian military hence the Cross sign as unifier attribute and as holy war symbol in attacking to Islamic world. According to writer analysis, the magnifier of Cristian people is understood thouroghly as religious emotion of the Cristian people. With the the Cross sign symbol, they would easily inspired the religious emotion of Cristian people. Provenly, in three period of attacks, some Cristians took a great participation in the the war. In a period of that war, winning and fail was coming exchangeably between the legion of Islam and Cristian people. ; Perang Salib merupakan peperangan yang pernah terjadi antara orang-orang Muslim dan Kristen pada masa lalu. Perang tersebut disebut "Perang Salibâ€, yang diklaim orang Kristen sebagai perang suci karena ekspedisi militer Kristen maka tanda Salib sebagi atribut pemersatu dan sebagai symbol perang suci dalam menyerang dunia Islam. Menurut analisa penulis, penanda besar yang dipakai orang Kristen sepenuhnya dipahami sebagai emosi keagamaan masyarakat Kristen. Dengan simbol Salib, orang Kristen akan memahami sesama orang Kristen. Terbukti selama tiga periode peperangan itu, orang-orang Kristen dan orang-orang Islam menagn dan kalah silih berganti di antara dua kelompok tersebut.

Artikel ini membahas mengenai perdebatan di seputar ideologi dasar negera yang mula-mula menjadi fokus perhatian menjelang kemerdekaan Indonesia sampai hasil akhir pergularan dasar Negara tersebut. Sidang BPUPKI mengalami perdebatan hangat saat dasar negara disentuh, iklim politik. dua kubu Islam dan nasionalis (atau kadang disebut Nasionalis Islam dan Nasionalis Sekuler) mengkristal menjadi kekuatan yang saling berhadapan. Dibentuklah "Piagam Jakarta", yang pada dasarnya merupakan penerimaan Pancasila sebagai dasar negara dengan sila pertama "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk- pemeluknya. Akan tetapi, seorang pejabat angkatan laut Jepang datang ke Hatta dan melaporkan bahwa orang-orang Krisiten (yang sebagian besarnya berdomisili di wilayah timur Nusantara) tidak akan bergabung dengan Republik Indonesia kecuali jika beberapa unsur dari Piagam Jakarta (yakni dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, Islam sebagai agama negara dan pernyataan bahwa presiden harus seorang Muslim) dihapuskan. Pandangan mereka kerangka konstitusi nasional semacam itu akan mengundang diambilnya langkah- langkah yang diskriminatif. Muhammad Hatta menyarankan (beberapa sumber menyebut "mendesak") kelompok Islam agar dibuat penyesuaian-penyesuaian tertentu atas Piagam Jakarta dan batang tubuh UUD 1945 untuk menjamin keutuhan dan kesatuan negara nasional Indonesia yang baru saja diproklamirkan. Hasil pertemuan tersebut menhasilkan perubahan sila "Ketuhana Yang Maha Esa".