Suchergebnisse

Tujuan penelitian menganalisis putusan nomor 1481/Pid.sus/2020/PN-mks tentang pencemaran nama baik melalui media sosial dan Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik Menurut Ketentuan Perundang-Undangan.Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian penulis Analisis Hukum Putusan nomor 1481/Pid.sus/2020/PN-mks tentang pencemaran nama baik melalui media sosial dengan terpeuhinya unsu Pasal 27 UU ITE mempunyai unsur-unsur yang hampir sama dan UU ITE ini merupakan lex specialis dari Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang telah lebih dulu diatur dalam KUHP secara lebih luas. Pasal tersebut, bukan melarang, hanya ia memiliki tujuan agar setiap orang yang ingin mengunggah informasi, gambar di media sosial, mendistibusikan maupun mentransmisikan, ia harus memikirkan terlebih dahulu apakah hal yang akan di upload di media sosial tersebut dapat menimbulkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik yang dalam Undang-undang Informasi dan tranksaksi elektronik. The research objective to analyze the decision number 1481/Pid.sus/2020/PN-mks regarding defamation through social media and to find out and analyze the criminal liability of the perpetrators of defamation according to the provisions of the legislation. The type of legal research conducted is normative juridical research. . Based on the results of the author's research on Legal Analysis of Decision number 1481/Pid.sus/2020/PN-mks regarding defamation through social media with the fulfillment of the elements of Article 27 of the ITE Law, the elements of the ITE Law have almost the same elements and this ITE Law is a lex specialis of criminal acts. Defamation which has already been regulated in the Criminal Code more broadly. The article does not prohibit it, only that it has the aim that everyone who wants to upload information, pictures on social media, distribute or transmit, he must first think about whether the things that will be uploaded on social media can lead to the fulfillment of the elements of a criminal act. defamation in the Information and Electronic Transaction Law.

Tujuan penelitian menganalisis pertimbangan para penegak hukum pada perkara Tindak Pidana pencurian serta penerapan Diversi pada perkara Nomor: 235/Pid.Sus-anak/2015/PN.Mks dan yang kedua, untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Diversi pada perkara Nomor : 235/Pid.Sus-anak/2015/PN.Mks. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum Empiris. Hasil penelitian bahwa pertimbangan para penegak hukum dalam mengambil langkah Diversi pada Penetapan hakim dalam perkara No. 235/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Mks telah sesuai dengan perundang-undangan dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dalam mengambil langkah Diversi Hakim telah memberikan pertimbangan-pertimbangan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat tentang pelaksaan Diversi. The research objective is to analyze the considerations of law enforcers in the criminal act of theft and the application of Diversion in case Number: 235 / Pid.Sus-anak / 2015 / PN.Mks and secondly, to determine the efficiency and effectiveness of the implementation of Diversion in case Number: 235 / Pid. .Sus-children / 2015 / PN.Mks. The research method uses empirical legal research. The results showed that the consideration of law enforcers in taking diversion steps in the determination of the judge in case No. 235 / Pid.Sus-Anak / 2015 / PN.Mks is in accordance with the legislation in this matter regulated in Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System and in taking the Diversion step the Judge has given considerations in accordance with the provisions and terms regarding implementation of Diversion.

Tujuan penelitian menganalisis penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Peneltiian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terdapat perbedaan perspektif terhadap kewenangan untuk memeriksa dan memutus unsur menyalahgunakan kewenangan dalam tindak pidana korupsi, yang mengakibatkan proses peradilan tindak pidana korupsi tidak lagi memenuhi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya murah, sehingga menghambat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Rekomendasi penelitian ini bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sudah seharusnya dapat menjadi patokan bagi penegak hukum, mengingat kewenangan pejabat negara yang menjalankan tugasnya apabila melakukan pelanggaran maka kepada yang bersangkutan terlebih dahulu menunggu keluarnya putusan TUN yang berkekuatan hukum tetap. The research objective is to analyze the abuse of power in criminal acts of corruption according to Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration. This research uses a normative legal research type. The results show that the abuse of power in criminal acts of corruption according to Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, there are different perspectives on the authority to examine and decide elements of abusing authority in criminal acts of corruption, which results in the judicial process for criminal acts of corruption no longer fulfilling the principles simple, fast, and low cost judiciary, thus hindering efforts to eradicate corruption. The recommendation of this research is that the existence of Law Number 30 of 2014 should be able to become a benchmark for law enforcers, given the authority of state officials who carry out their duties if they commit violations, the concerned must first wait for the issuance of the TUN decision which has permanent legal force.

Paradigma baru dalam undang-undang nomor 23 tahun 23 tahun 2014 tetang pemerintahan daerah menghendaki hubungan yang sejajar antara DPRD dengan pemerintah daerah. Hubungan sejajar tersebut menandakan bahwa posisi DPRD dan pemerintah daerah adalah menempati posisi yang sama kuat. Hal itu di perlakukan guna mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Government) yang di imbangi system pengawasan yang efektif dan efesien melalui mekanisme Check and Balance. Pemerintahan baik Good Government adalah pemerintahan yang di jalankan berdasarkan pada norma atau peraturan perundang-undangan yang mengaturnya secara konsisten dan bertanggung jawab dalam rangka mencapai tujuan negara yang di landasi prinsip transparan, angkutabel, bersih, jujur dan amanah. Untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang baik, maka fungsi Dewan Perwakilan Rakyar Daerah di dalam melakukan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah adalah sangat penting. Pengawasan DPRD ini termasuk keputusan yang sanagt umum di luar peraturan perundang-undangan seperti kebijkan kepala daerah. The new paradigm in law number 23 of 23 of 2014 regarding regional governance requires an equal relationship between the DPRD and local governments. This parallel relationship indicates that the position of DPRD and local government is in the same strong position. This is done in order to create a good government (Good Government) which is balanced by an effective and efficient monitoring system through the Check and Balance mechanism. Good governance Good Government is a government that is run based on the norms or laws and regulations that regulate it consistently and responsibly in order to achieve the country's goals which are based on the principles of transparency, transportation, cleanliness, honesty and trustworthiness. To realize good regional governance, the function of the Regional People's Representative Council in supervising the implementation of regional government affairs is very important. This DPRD oversight includes decisions that are very general ...

Penelitian bertujuan untuk untuk mendeskripsikan kedudukan anak dalam perkawinan poligami, dan untuk mendeskripsikan perlindungan hukum hak anak dalam keluarga poligami. Tipe penelitian ini adalah normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan dan pendekata konseptual, kemudian dilakukan analisis deskripsi, argumentasi, interpretasi dan sistematisasi. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Kedudukan anak dalam perkawinan poligami berdasarkan hukum islam adalah melekatnya hak radla yakni hak anak untuk mendapatkan pelayanan, hak hadlanah yakni hak anak untuk diasuh serta didik sejak bayi, hak walayah yakni hak perwakilan yang diberikan sampai anak tumbuh dewasa balig, hak nafkah yakni hak berhubungan langsung dengan kedua orangtua (nasab). Sedangkan menurut undang-undang perkawinan adalah kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kawajiban yang dimaksud disini, berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Didalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia pemberian perlindungan hak anak dalam izin poligami belum diatur secara khusus, namun ada beberapa pasal yang terkait dengan perlindungan hak anak dalam izin poligami diantaranya, Pasal 55 Ayat 2 sampai Ayat 3 Kompilasi Hukum Islam. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 4 dan 5 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juga membahas mengenai poligami. The study aims to: describe the position of a child in a polygamous marriage, and to describe the legal protection of children in polygamous families. This type of research is a normative approach used in this study is the approach of legislation and and pendekata conceptual, then analysis the description, argumentation, interpretation and systematization. Results The study authors found that: The position of the child in a polygamous marriage under the laws of Islam are sticking right radla the child's right to get the service, right hadlanah the rights of children to be raised as well as ...

Tujuan penelitian menganalisis penerapan Asas Legalitas dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 terkait penjatuhan sanksi dibawah batas minimum khusus, dan; menganalisis konsekuensi hukum terhadap putusan hakim yang memutuskan perkara pidana narkotika dengan sanksi di bawah minimum. Penelitian ini menggunakan data primer dengan melakukan kajian pustaka yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Serta Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Berdasarkan Asas Legalitas sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu nullapoena sine lege memberikan makna bahwa setiap sanksi pidana haruslah ada peraturan hukum yang mengatur sebelumnya, sedangkan penafsiran hukum yang melahirkan penemuan hukum oleh hakim tersebut tidaklah diperlukan bilamana telah ada aturan yang secara jelas dan tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan, agar mewujudkan tujuan hukum yakni rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, dan; (2) Adanya penjatuhan pidana di bawah minimum menurut penulis memberikan konsekuensi hukum yang mana bertentangan dengan asas legalitas, jika mendasarkan pada penafsiran peraturan perundang-undangan yang telah ada yang melahirkan penemuan hukum oleh hakim, yang menyebabkan tidak adanya kepastian hukum. The research objective is to analyze the application of the Legality Principle in Law no. 35 of 2009 regarding the imposition of sanctions below the special minimum limit, and; analyze the legal consequences of the judge's decision that decides on narcotics criminal cases with sanctions below the minimum. This study uses primary data by conducting a literature review, namely the Criminal Code, the Criminal Procedure Code and Law no. 35 of 2009 on Narcotics. The results of this study indicate that: (1) Based on the principle of legality as referred to in Article 1 paragraph (1) of the Criminal Code, namely nullapoena sine lege, it means that every criminal sanction must have a legal regulation that regulates it beforehand, while the interpretation of the law that gives birth to legal findings by the judge is not needed if there are rules that are clearly and firmly regulated in the legislation, in order to realize the legal objectives, namely a sense of justice, legal certainty and expediency, and; (2) The existence of a criminal sentence below the minimum according to the author provides legal consequences which are contrary to the principle of legality, if it is based on the interpretation of existing laws and regulations that give birth to legal findings by judges, which causes the absence of legal certainty.

Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 92 Tahun 2015 tentang pelaksanaan KUHAP berkaitan dengan naiknya besaran ganti kerugian dapat dilaksanakan dengan proses mudah sesuai degan prinsip kemudahan dan keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis (sosiological jurisprudence). Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), mengamati berbagai reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat .Penelitian ini dikategorikan sebagai hukum doctrinal tentang hukum in concerto dengan sumber data primer melalui teknik wawancara dengan pihak terkait yang serta data sekunder berupa teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dengan mengkaji bahan-bahan hukum dan dianalisis dengan menggunakan logika deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa proses pelaksanaan upaya ganti rugi berkaitan dengan biaya ganti kerugian belum bisa terlaksana dengan mudah karena masih harus mengacu pada keputusan Menteri Keungan No. 983/KMK.01/1983 yang memang sudah perlu direvisi karena terlalu banyak tahapan yang mengakibatkan prosesnya menjadi lama tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintahan No. 92 Tahun 2015 yang mensyaratkan pada pasal 11 ayat 2 yang berbunyi " Pembayaran ganti kerugian dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan ganti kerugian diterima oleh menteri yang menyelenggarakan". This research aims to find out whether the issuance of Government Regulation No. 92 of 2015 concerning the implementation of the Criminal Procedure Code relating to the increase in the amount of compensation can be carried out with an easy process in accordance with the principle of convenience and justice. This research is a sociological juridical study (sociological jurisprudence). This research is based on normative jurisprudence (laws and regulations), observing various reactions and interactions that occur ...

Tujuan penelitian menganalisis bentuk perlindugan hukum terhadap proses penyidikan tindak pidana kekerasaan fisik yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resort Takalar serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Hasil penelitian bahwa Perlindungan hukum terhadap proses penyidikan tindak pidana kekerasaan fisik yang dilakukan oleh anak di kepolisian resort takalar masih kurang maksimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap proses penyidikan tindak pidana kekerasaan fisik yang dilakukan oleh anak di kepolisian resort takalar yaitu; keluarga, ketiadaan balai pemasyarakatan dan keterbatasan sarana dan prasarana. Perlu ditingkatkan Koordinasi dan Kerjasama antara Pihak Kepolisian, Balai Pemasyarakatan, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri dan Pemerintah dalam penanganan kasus/perkara yang berhubungan dengan Anak pada tahap penyidikan sesuai UU Sistem Peradilan Pidana Anak. The Research objective to analyze the form of legal protection against the process of investigating crimes of physical violence committed by children at the Takalar Police Resort and to find out the factors that influence it. This study uses the type of empirical research. The results of the study that legal protection against the process of investigating crimes of physical violence committed by children at the Takalar resort police is still not optimal. The factors that influence the legal protection of the process of investigating crimes of physical violence committed by children at the Takalar Resort Police are; family, the absence of a correctional center and limited facilities and infrastructure. It is necessary to improve coordination and cooperation between the Police, Correctional Centers, District Prosecutors, District Courts and the Government in handling cases/cases related to children at the investigation stage in accordance with the Juvenile Criminal Justice System Act.