Suchergebnisse

Abstract: The purpose of this study is to describe 1) the implementation of the 12-year compulsory education policy in Kolaka Regency; 2) obstacles encountered in implementing the 12-years compulsory education policy in Kolaka Regency; 3) the efforts of schools and the government in overcoming problems encountered in the implementation of 12-year compulsory education in Kolaka Regency. The type of research used is descriptive qualitative. Informants in this study are: a) Secretary of the Kolaka Regency Education Office; b) head of the primary and secondary education division of Kolaka Regency; c) the principal; d) parents of students, and e) students. Data collection techniques are interviews, observation, and documentation. Stages of data analysis are data reduction, data presentation, and conclusions. To check the validity of the data using the triangulation of data and sources. Research result; 1) the implementation of the 12-year compulsory education policy in Kolaka Regency consists of 3 main elements, namely implementing the policy. the program, target group. 2) the constraints to implementing the 12-year compulsory education in Kolaka Regency are the lack of budget, zoning system, lack of parents' understanding of education and lack of children's interest in school, a weak economy, lack of facilities and infrastructure, lack of teachers in remote areas. 3) efforts made on the implementation of 12-year compulsory education namely the Department of Education prioritize the more important and urgent, schools accept according to the capacity of the class and students can register outside the zoning area, provide understanding to the community about the importance of education, conduct socialization to the community to participate free of charge and provide scholarships for underprivileged children, submit proposals for the procurement of facilities and infrastructure, appoint contract teachers to remote areas.Keywords: Policy, Implementation, Compulsory Education Abstrak:Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 1) implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kolaka; 2) kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kolaka; 3) upaya sekolah dan pemerintah dalam mengatasi masalah yang dihadapi dalam implementasi wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kolaka.Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Informan dalam penelitian ini yaitu: a) Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kolaka; b) kepala bagian pendidikan dasar dan menengah Kabupaten Kolaka; c) kepala sekolah; d) orang tua siswa; dan e) siswa. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Tahapan analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Untuk mengecek keabsahan data menggunakan triangulasi data dan sumber. Hasil penelitian; 1) implementasi kebijakan wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kolaka terdiri dari 3 unsur utama yaitupelaksana kebijakan. adanya program, sasaran kelompok. 2) kendala implementasi wajib belajar 12 tahun di Kabupaten Kolaka yaituminimnya anggaran, sistem zonasi, kurangnya pemahaman orang tua tentang pendidikan dan kurangnya minat anak untuk sekolah, ekonomi lemah, sarana dan prasarana yang kurang, kekurangan guru pada daerah terpencil. 3) upaya yang dilakukan pada implementasi wajib belajar 12 tahun yaitu Dinas Pendidikan memperioritaskan yang lebih penting dan mendesak, sekolah menerima sesuai dengan daya tampung kelas dan peserta didik boleh mendaftar di luar wilayah zonasi, memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar ikut berpartisipasi tanpa dipungut biaya dan memberikan beasiswa bagi anak yang kurang mampu, mengajukan proposal pengadaan sarana dan prasarana, mengangkat guru kontrak pada daerah terpencil.Kata kunci: Kebijakan, Implementasi, Wajib Belajar

This discursive article based on secondary sources attempts a discourse analysis of a recently proposed legislation in Indonesia to delineate the contours of ideological contestation between the proponents of the Statist Ideology of Pancasila, and the revival of challenges to it from religious radicalism. By tracing the history of the confrontation between contending ideological conceptions of the Indonesian State, and contextualizing it, through the sociological jurisprudential approach, to the recently proposed, and subsequently postponed, Pancasila Guidelines Bill, 2020, an attempt has been made to decipher the undercurrents of the struggle for sociopolitical hegemony that drive the imperatives in Indonesian polity. The implicit negotiation of interests between the Statist political elites, the civil nationalist religious clergy and the couched praetorian military about the relevance and status of Pancasila as the State Ideology of Indonesia, as outlined in the proposed statute, is taken to be reflective of the challenges confronting, and choices available to the future direction of democracy and inclusivity in Indonesia in the face of growing religious radicalism threatening democratic stability.

ABSTRAKPemerintah dalam upaya pembangunan nasional terutama dalam aspek sumber daya manusia, pemerintah menerbitkan UU nomor 40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional (SJSN) dan UU nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial (UU BPJS). Sehingga pemerintah membentuk BPJS kesehatan, diharapkan agar seluruh warga negara Indonesia mendapat jaminan sosial kesehatan. Akan tetapi didalam masyarakattimbul persepsi-persepsi dalam program yang digalang oleh pemerintah ini, yang mana persepsi tersebut dapat mempengaruhi minat masyarakat untuk mendaftar menjadi peserta BPJS. Berdasarkan hal tersebut peneliti mengulas dengan melakukan penelitian mengenai "Partisipasi Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Publik tetang BPJS Kesehatan di Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan". Berdasarkan hal tersebuttujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan mengenai BPJS kesehatan ini beserta apa hambatan dan solusinya.Adapun lokasi penelitian ini adalah di kantor cabang BPJS kesehatan kabupaten Pasuruan dan di kelurahan Purwosari kabupaten Pasuruan. Dengan sample penelitiannya adalah 3 (tiga) orang dari pihak BPJS kesehatan cabang Pasuruan dan 5 (lima) orang dari masyarakat kelurahan Purwosari. Alat pengumpul data yang di gunakan adalah berupa data primer dan data sekunder. Teknik analisa data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitiannya yaitu: (1) Partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan publik mengenai BPJS Kesehatan di wilayah Kelurahan Purwosari sangat baik hingga mencapai angka 40% dari keseluruhan penduduk Kelurahan Purwosari. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Tilaar (2009:287) partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (button-up) dengan mengikut sertakan masyarakat dalam proses perencanaandan pembangunan masyarakatnya. (2) hambatan-hambatan yang di dapat yaitu kurangnya komunikasi antara pemerintah dan juga masyarakat. Serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak BPJS kesehatan. (3) untuk memperbaiki komunikasi masyarakat dan juga pemerintah agar setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dapat diterima dalam masyarakat dan juga agar masyarakat mempunyai kesadaran bahwa program BPJS kesehatan ini memang benar-benar dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat.Kata Kunci : Partisipasi, Implementasi, Kebijakan Publik, BPJS KesehatanABSTRACTGovernment in national development efforts , especially in the aspect of humanresources , the government issued Law No. 40 of 2004 on national social security system (Navigation) and Law No. 24 of 2011 concerning the social security agency (BPJS) . So the government formed BPJS healthy , it is expected that all Indonesian citizens receive social security health . But in public perceptions arise in a program at the girder by this government , which can affect the perception of public interest to register as a participant BPJS . Based on that review by researchers to conduct research on "Public Participation in the Implementation of Public Policies on BPJS of Healhty at Purwosari Village Pasuruan Regency". Based on the purpose of this study was to determine how much public participation in the implementation of policies on health and its BPJS obstacles and solusinya.Adapun location of this research is in the district health BPJS branch office and in the village Purwosari Pasuruan Pasuruan . With the research sample is three members of the health BPJS Pasuruan branches and five members of the village community Purwosari . Data collection tool that is in use is a form of primary data and secondary data. Data analysis technique used was qualitative. The results of the research are: (1) Public participation in the implementation of public policies on BPJS in the Village Purwosari very well until reaching 40% of the total population of the Village Purwosari. This is consistent with the opinion of Tilaar (2009:287) participation is a manifestation of the desire to developdemocracy through the decentralization process which sought, among others, the need for planning from below (button-up) by including the public in the process of planning and community development. (2) obstacles in the can that is the lack of communication between the government and communities. And lack of socialization conducted by the health BPJS. (3) to improve public communication and also the government that any government policies can be accepted in the society and also so that people have no awareness that health BPJS program is indeed done for the welfare of the community.Keywords: Participation, Implementation, Public policy, Health insurance

Abstract: The study aims to 1) describe the implementation of point system policies to form students with character; 2) describe the effectiveness of the point system policy to form students with character; 3) describe the constraints and solutions in implementing the point system policy. This research uses descriptive qualitative method, with a qualitative approach. The results showed that: 1) The implementation of the point system policy of planning, implementation, and evaluation had been carried out according to stages and had an impact on changing the character of students, but the results obtained were not optimal because it was influenced by the existence of supporting resources that did not meet; 2) The effectiveness of the point system policy is seen based on the results of the policy performance which includes the tasks of the implementing component, the achievement of policy objectives, the implementation of policy rules, and the achievement of results, which are already quite effective. This is measured through the achievement of policy program objectives that have been achieved, such as a decrease in the number of violators each semester and changes in the character of students, although not all character values are met through a point system policy; 3) Constraints faced by schools in implementing policies, namely: the lack of concern for some teachers towards disciplinary violators, the lack of supporting resources, the existence of a number of guardians of students not supporting them, weak coordination between teachers, and weak supervision. The solutions made by the school, by giving direction to the teacher through regular meetings, making maximum use of available resources, giving direction to the guardians of students, making evaluation studies by holding special meetings and requiring each board of teachers involved to make a report.Keywords: Violation Points System, Effectiveness, Character Abstrak:Tujuan Penelitian ini adalah 1) Mendeskripsikan implementasikebijakansistem poin dapat membentuk siswa berkarakter; 2) Mendeskripsikan efektivitas kebijakan sistem poin membentuk siswa berkarakter; 3) Mendeskripsikan kendala dan solusi dalam mengimplementasikankebijakan sistem poin.Penelitian ini menggunakan metodedeskriptifkualitatif, dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Implementasi kebijakan sistem poin dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sudah terlaksana sesuai tahapan serta berdampak terhadap perubahan karakter siswa, namun hasil yang diperoleh belum maksimal hal tersebut dipengaruhi keberadaan sumber daya pendukung yang kurang memenuhi; 2) Efektivitas kebijakan sistem poindilihat berdasarkan hasil kinerja kebijakan yang meliputi tugas dari komponen pelaksana, ketercapaian tujuan kebijakan, keterlaksanaan aturan kebijakan, dan pencapaian hasil, sudah cukup efektif. Hal tersebut diukur melalui pencapaian tujuan program kebijakan yang sudah tercapai, seperti penurunan jumlah pelanggar setiap semesternya serta perubahan karakter pada diri siswa, meskipun tidak semua nilai karakter terpenuhi melalui kebijakan sistem poin; 3) Kendala yang dihadapi sekolah dalam menjalankan kebijakan yaitu: kurang pedulinya sebagian guru terhadap pelanggar tata tertib, minimnya sumber daya pendukung, adanya beberapa wali murid kurang mendukung, lemahnya koordinasi antar guru, dan lemahnya pengawasan. Solusi yang dilakukan sekolah, dengan memberikan arahan terhadap guru melalui rapat rutin, memberdayakan sumber daya yang ada secara maksimal, memberikan pengarahan terhadap wali murid, membuat kajian evaluasi dengan mengadakan rapat khusus dan mewajibkan setiap dewan guru yang terlibat membuat laporan.Kata kunci: Sistem Poin Pelanggaran, Efektivitas, Karakter.

AbstrakUpacara Larungan merupakan salah satu tradisi peninggalan leluhur yang diwujudkan dengan melarungkan sesaji ke Telaga Ngebel. Tradisi ini dilaksanakan setiap satu tahun sekali pada tanggal 1 Suro atau 1 Muharram. Tujuan dilaksanakannya larungan ini adalah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah yang telah diberikan. Upacara larungan tersebut memiliki makna mendalam bagi masyarakat Ngebel, karena masyarakat percaya akan datangnya malapetaka apabila tidak melaksanakannya.Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) partisipasi masyarakat dalam upacara larungan, (2) kearifan lokal upacara larungan dapat mewujudkan harmonisasi sosial masyarakat, (3) peran pemerintah desa dalam mencegah konflik dengan memanfaatkan kearifan lokal upacara larungan.Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah Pemerintah Desa Ngebel, tokoh masyarakat Desa Ngebel dan masyarakat Desa Ngebel. Pengumpulan data dikumpulkan dengan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Hasil penelitian menunjukkan (1) partisipasi masyarakat Desa Ngebel dalam upacara larungan tergolong aktif dibuktikan dengan keikutsertaan masyarakat dalam rangkain kegiatan yang sudah disusun oleh panitia pelaksana; (2) nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam upacara larungan antara lain: nilai religi, nilai hiburan, nilai kekerabatan, nilai keindahan dan nilai simbolik. Kearifan lokal dalam upacara larungan memiliki kekuatan untuk menumbuhkan rasa persatuan sehingga membuat persaudaraan masyarakat semakin kuat yang menjadikan masyarakat dapat hidup damai dan harmonis; (3) nilai kearifan lokal dalam upacara larungan yang menjunjung semangat persatuan dimanfaatkan pemerintah desa dan stakeholders dalam menyelesaikan konflik yang timbul di masyarakat. Kata Kunci: Kearifan Lokal, Upacara Larungan, dan Harmonisasi AbstractUpacara Larungan is one of the ancestral heritage that is realized by washed away the offerings to Telaga Ngebel. this tradition is carried out once every year on the 1st of Suro or 1st Muharram. The purpose of doing this ban is as an expression of gratitude to the all-powerful God for the blessings that have been given. The upacara larungan has deep meaning for Ngebel society, because people believe it will come disastrous if not implement it.This study aims to describe: (1) community participation in upacara larungan, (2) local wisdom of upacara larungan can realize social harmonization of society, (3) role of village government in preventing conflict by exploiting local wisdom of upacara larungan.This research uses qualitative research with descriptive method. The data sources used are Ngebel Village Government, Ngebel village community leaders and Ngebel Village community. Data collection was collected by interview, documentation and observation techniques. Data analysis techniques used are data reduction, display data, and conclusion drawing/verification.The results of the study showed (1) the participation of Ngebel Village communities in the upacara larungan is classified as actively evidenced by the participation of the community in the series of activities that have been prepared by the organizing committe; (2) the values of local wisdom contained in the upacara larungan include: religious value, entertainmen value, kinship value, beauty value and siymbolic value. Local wisdom in the upacara larungan has the power to foster a sense of unity that makes the community fraternity stronger that makes the people can live in peace and harmony; (3) the value of local wisdom in the upacara larungan that upholds the spirit of unity utilized by the village government and stakeholders in resolving conflicts arising in the community. Keywords:Local Wisdom, Upacara Larungan, and Harmonization