Abstrak Dinamika keberadaan partai politik Islam dalam pentas sejarah demokrasi di Indonesia mengalami dinamika perpolitikan yang belum stabil. Hal ini tidak terlepas dari pluralnya masyarakat Indonesia yang bukan hanya berisi orang Islam saja, melainkan majemuk dengan keberagaman agama lainnya. Dinamika tersebut dapat dilihat pada track record keikutsertaan partai politik Islam dalam perjalanan pemilihan umum di Indonesia. Perolehan suara parpol Islam yang cenderung menurun sejak era reformasi menjadi catatan dan pekerjaan rumah untuk segera diselesaikan. Banyak faktor yang tentunya menjadi penyebab suara partai politik Islam kecil. Karakteristik dan ideologi partai menjadi pertaruhan penilaian masyarakat terhadap keberadaan partai-partai politik Islam. Kata Kunci: parpol islam, karakteristik, strategi
Abstrak Setelah berakhirnya Perang Dingin , globalisasi menjadi masalah besar , terutama dalam hubungan internasional . Globalisasi sudah menjadi bentuk baru dari sistem dunia yang mempengaruhi setiap bagian dari umat manusia . Secara otomatis , globalisasi akan mempengaruhi Dan bentuk masyarakat dunia ke dalam " sistem utama tunggal " . Masalah Perdagangan Perempuan umumnya menganggap sebagai masalah kecil yang tidak memiliki pengaruh yang besar dalam hubungan antara negara-negara . Masalah ini sering dimasukkan ke dalam nomor dua setelah isu-isu yang dianggap sebagai politik seperti ekonomi , perang , dan perdamaian . Di sisi lain, Perdagangan Perempuan masalah di dalam pengembangan lebih lanjut menjadi lebih kompleks . Perdagangan perempuan tidak terjadi di wilayah penghalang lagi tapi sudah tanpa batas . Dalam beberapa tahun terakhir , kasus perdagangan perempuan lebih intensif terjadi dan beralih ke isu global . Itu ada hampir di seluruh dunia , termasuk Indonesia . Saat ini, Indonesia tidak hanya menjadi negara transit, tetapi juga pengirim dalam perdagangan perempuan . Diperkirakan bahwa setiap tahun ada sekitar 700-1.000 perempuan dari Indonesia yang dikirim ke luar negeri secara ilegal . Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh globalisasi terhadap perdagangan perempuan di Indonesia dan juga untuk mengetahui hubungan antara perdagangan perempuan dan pengembangan Hubungan Internasional . Kata Kunci: Globalisasi, Perdagangan, Perempuan
Abstrak Pada prinsipnya setiap negara mempunyai suatu tatanan organisasi atau pemerintahan yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya. Keputusan-keputusan ini antara lain berbentuk undang-undang dan peraturan-peraturan lain. Dalam hal ini pemerintah bertindak atas nama negara dan menyelenggarakan kekuasaan dari negara. Bermacam-macam kebijaksanaan kerap kali dibuat kearah tercapainya tujuan-tujuan masyarakat dilaksanakannya sambil menertibkan hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat. Penguasa pemerintah dihampir setiap negara percaya bahwa tugas tama dari setiap pemerintahan apakah demokratis atau otoritarian adalah untuk menjamin agar negara dan bangsanya tetap hidup dan berjaya. Kejayaan dan kehidupan suatu negara mencakup dua tugas fundamental yang harus tetap dijalankan. Dua tugas fundamental itu antara lain: mempertahankan kemerdekaannya dari ancaman musuh dari luar, dan kedua mengendalikan dan mengelola konflik internal agar tidak berlarut-larut menjadi perang saudara. Kata Kunci: Desentralisasi, Pelayanan Publik, Pemerintah
Abstrak Ada ungkapan setiap zaman pasti memiliki pemikir yang disebut sebagai anak zaman, dan dari tiap pemikir tersebut pasti akan menghasilkan berbagai konsepsi yang berbeda-beda, bukan tidak mungkin kita yang ada pada saat ini, hanya suatu saat nanti akan menjadi tokoh terkemuka dalam dunia perpolitikan Islam, seperti halnya Al-Farabi dengan konsepnya yang sama dengan "Negara Sempurna" Plato atau Muhammad Abduh yang menganut pemikiran sekularistik, tapi jelas yang diharapkan bukan pemikiran-pemikiran yang sifatnya mem-plagiat pendapat orang lain ataupun yang keluar dari koridor Islam, melainkan bentuk pemikiran "Otentik Islamiyyah" yang mampu menjawab segala permasalahan yang terjadi pada masyarakat kita.Kata Kunci: Pemikiran, Politik, Klasik, Kontemporer
AbstractThe Covid-19 outbreak has had an impact on many aspects, including social and economic aspects. One of the government's efforts to overcome these economic and social impacts is through a social assistance program for the affected communities. The provision of social assistance funds in a pandemic situation opens gaps in corruption, where supervision and openness are weak and lacking because speed and wide affordability are prioritized, and are suspected of various irregularities and abuse of authority by irresponsible authorities. For this reason, the KPK as an agency in charge of preventing corruption, plays an active role in overseeing the allocation and use of Covid-19 social assistance funds at the Central and various regions. Through qualitative methods with literature studies, it can be identified and explained that the role of the KPK in overseeing the allocation of social assistance funds during the Covid-19 pandemic can be seen through the prevention, prosecution and education approach which is the implementation of KPK's duties based on Law Number 19 of 2019.Keywords: Role, KPK, Guarding, Allocating, Social AssistanceAbstrakWabah Covid-19 berdampak pada banyak aspek, antara lain pada aspek sosial dan ekonomi. Salah satu upaya pemerintah menanggulangi dampak ekonomi dan sosial tersebut adalah melalui program bantuan sosial bagi masyarakat yang terkena dampak tersebut. Pemberian dana bansos di situasi pandemi membuka celah korupsi, dimana pengawasan dan keterbukaan itu menjadi lemah dan kurang karena yang diutamakan kecepatan dan keterjangkauan yang luas, serta ditengarai oleh adanya berbagai penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak berwenang yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu KPK sebagai lembaga yang bertugas melakukan pencegahan tindak korupsi, berperan aktif mengawal pengalokasian dan penggunaan dana bansos Covid-19 di Pusat berbagai daerah. Melalui metode kualitatif dengan studi literatur, dapat diidentifikasi dan dijelaskan bahwa peran KPK dalam mengawal pengalokasian ...
This study aims to determine the role of the level of follow up TLRHP in moderating the factors that influence the weaknesses of the district / city local government's internal control system in Central Java Province in 2014-2016. The population in this study are total of 35 districts / cities. This study uses secondary data obtained by documentation studies. The sampling technique used in this study is a saturated sample technique. This study uses descriptive statistical techniques, classic assumption tests, and moderation regression analysis with absolute difference value test models processed using IBM SPSS 23 applications. Government size, local income, capital expenditure, the level of completion of the follow-up of the audit results and moderation result together influence the weaknesses of the internal control system. The level of completion of the follow-up of the audit results has a significant negative effect on the weaknesses of the internal control system, the completion level of follow-up recommendations results in moderating the relationship of capital expenditure with the weaknesses of the internal control system
Recruitment of regional head candidates is part of the political process in the internal party in dealing with the General Election. Candidate selection is a "secret garden" for each party, besides the selection process is sometimes easily influenced by other forces outside political parties. Likewise, what happened in the selection process of candidates for regional head candidates in the DPD PKS at the Regional Election in Tasikmalaya City in 2017. This study was to answer the research question "What is the selection method in political recruitment of regional head candidates by the Prosperous Justice Party at the Regional Election in Tasikmalaya City 2017, What factors influence changes in the decision making of prospective regional heads by PKS ". This study aims to describe, analyze the selection of candidates, and explain the factors that influence the decision making of prospective regional head candidates from PKS. The results of this study explain the selection of PKS determined by party elites. At the local level the selection looks democratic while at the level of the DPW and DPP is strongly influenced by the party elite with a closed selection model. in general the candidate selection process at PKS shows non-democratic degrees.
