Suchergebnisse

Since the implementation of the decentralization policy in education management in 2001, many local governments (PEMDAs) have decided to teach English as a local content (Mulok) at the elementary school level (or even in kindergarten). This local government initiative is problematic because the implementation of this mulok is not accompanied by special efforts to prepare some important aspects such as English teachers to teach in elementary schools and some supporting facilities. This research was conducted within 2 months (from January - February 2022). They were an English teacher at MI Tahfidz Nurul Huda Japuralor and some students of MI Tahfidz Nurul Huda Japuralor. The subjects were selected using Purposive Sampling techniques. This article discusses an overview of teaching English to children in MI Tahfidz Nurul Huda Japuralor, teachers' perception toward teaching English to Young Learners, and Parents' persepectives on learning English.

This study aims to determine the description of the case and the judge's considerations in deciding divorce cases due to infidelity in Case Study Number: 14/Pdt.G/2021/PA.Plp, narrative of the legal basis of judges' considerations in deciding divorce cases due to infidelity regarding Case Study Number:14 /Pdt.G/2021/Pa.Plp, and views of Islamic law regarding judges' considerations in deciding divorce cases due to infidelity in Case Study Number:14/Pdt.G/2021/PA.Plp.Based on the type of data used in this study, the authors using this type of qualitative research. Data collection techniques used are documentation, observation and interviews. Data analysis techniques used are data reduction, data presentation, and verification. Sources of data used are primary data and secondary data. The results showed that the judge's consideration in deciding the divorce case was due to infidelity during the Covid-19 pandemic at the Palopo City Religious Court (Case Study Number: 14/Pdt.G/2021/PA.Plp). The decision of the case for the judge has stages and rules. The presiding judge always puts mediation first, then if mediation is not successful then the final decision will be the last step. However, before that, the judges looked at the case with the reasons brought by the defendant or the plaintiff, if the reasons are strong, the judge will make a decision according to the results of negotiations with the panel of judges. The legal basis used by judges in deciding divorce cases due to infidelity during the Covid-19 pandemic at the Palopo City Religious Court (Case Study Number: 14/Pdt.G/2021/PA.Plp). The legal basis used by judges in deciding cases is based on Article 19 letter (f) of Government Regulation no. 9 of 1975 in conjunction with Article 116 letter (f) Compilation of Islamic Law which is supported by analysis of problems and the basis of Islamic law.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mempelajari, menganalisis dan memahami strategi komunikasi politik calon legislatif perempuan Kota Makassar dalam memenangkan Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019, dan untuk mengetahui, mempelajari, menganalisis dan memahami faktor yang mendukung dan menghambat strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh calon legislatif perempuan Kota Makassar dalam memenangkan Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitataif. Dengan cara pengumpulan data menggunakan teknik wawancara langsung dengan semua anggota legisltaif perempuan yang telah memenangkan pemilihan legislatif 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi politik calon legislatif perempuan Kota Makassar dalam memenangkan Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 dilakukan dalam bentuk iklan di media, memasang baliho/spanduk di tempat strategis yang mudah dilihat masyarakat, dan melalui tatap muka langsung dengan para pemilih. Adapun faktor yang mendukung dan menghambat strategi komunikasi politik yang dilakukan oleh calon legislatif perempuan Kota Makassar dalam memenangkan Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019, adalah: faktor pendukung yaitu adanya dukungan dana, penyediaan waktu untuk melakukan komunikasi politik dan mempengaruhi pilihan masyarakat serta adanya evaluasi terhadap stategi yang telah dilakukan sehingga dapat mengetahui efektif tidaknya suatu strategi yang telah dilakukan. Sementara, faktor penghambat yaitu masih kentalnya budaya patriarki dan budaya politik maskulin di tengah-tengah masyarakat Kota Makassar sehingga kipra perempuan dalam dunia politik masih dianggap kurang perlu.

Purpose
This study aims to examine how board gender diversity and foreign directors influence the sector-wise corporate philanthropic giving (donation) of Islamic banks in Bangladesh.


Design/methodology/approach
Unbalanced panel data were extracted from the annual reports of Islamic banks in Bangladesh over 11 years, from 2010 to 2020.


Findings
The findings indicate that gender diversity significantly improves corporate philanthropic giving for the education sector but insignificantly influences corporate philanthropic giving for health and humanitarian and disaster relief sectors. In contrast, the results show that foreign directors significantly and positively affect the banks' corporate philanthropic giving for the three sectors.


Research limitations/implications
This paper used only secondary data extracted from the annual reports of Islamic banks in Bangladesh between 2010 and 2020. Besides, only three sectors of corporate social responsibility activities were considered. Hence, the findings could not be generalized, as the study used only data from one country.


Practical implications
The findings can be useful to policymakers and regulators to provide policies and regulations that ensure the appointment of women and foreign directors to boards that can competently promote Islamic banks' charitable donations.


Social implications
Inducing Islamic banks to provide corporate donations for activities related to education, health and humanitarian and disaster relief can contribute directly to achieving sustainable development goals (SDGs) like SDG-3 (good health and well-being) and SDG-4 (quality education) and impliedly support attaining some indicators of SDG-1 (no poverty), SDG-2 (zero hunger) and SDG-10 (reduced inequality).


Originality/value
This study contributes to the literature by investigating how board gender diversity and foreign directors influence sector-wise corporate donations for the education, health and human and disaster relief sectors instead of aggregate donations studies concentrated by previous studies.

Tujuan penelitian tindakan kelas ini untuk mengetahui efektivitas penerapan metode pemberian tugas dengan variasi media pembelajaran dalam pembelajaran PKn terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Penelitian dilaksanakan di SD Negeri Kreo Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo semester II Tahun Pelajaran 2016/2017. Penelitian tindakan kelas ini menggunakan desain yang benrebtnuk siklus. Setiap siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Hasil pelaksanaan penelitian tindakan kelas yang berlangsung dalam 2 siklus penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan metode pembelajaran pemberian tugas pada mata pelajaran PKn dalam materi Politik Luar Negeri Indonesia dapat meningkatkan nilai siswa. Hal ini dapat di lihat dari nilai rata-rata siswa yang terus meningkat dari kondisi awal hingga siklus II. Pada kondisi awal nilai rata-rata 60,75. Pada siklus I rata-rata 73,75 dan pada siklus II nilai rata-rata 78,25.

UMAR. A C1D1 11 096 Komunikasi Antar Budaya Rumpun Bugis Enrekang Dan Suku Bugis Dalam Interaksi Sosial Budaya (Desa Polenga Kabupaten Kolaka). Pembimbing l Ibu Marsia Sumule G, S.Sos., M.I.Kom dan pembimbing II Bapak Asrul Jaya, S.Sos,. M.Si. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Halu oleo 2016 Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Komunikasi Antar Budaya Rumpun Bugis Enrekang dan Suku Bugis dalam Interaksi Sosial Budaya. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui Komunikasi Antar Budaya Rumpun Bugis Enrekang dan Suku Bugis dalam Interaksi Sosial Budaya. Penelitian ini dilakukan di Desa Polenga, Kabupaten Kolaka, Kecamatan Watubangga.Penelitian ini di laksanakan di Desa Polenga, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka Pemilihan lokasi ini dipilih dengan pertimbangan bahwa peneliti menemukan adanya beberapa suku dan berbeda adat dan budaya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori pertukaran social,Thibaut, Kelley dan Homans. Informan dalam penelitian berjumlah empat orang, yang terdiri dari informan kunci. Data penelitian dikumpulkan melalui Observasi, Wawancara, Dokumentasi dan studi Pustaka dengan metode deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan adalah teori Pertukaran Sosial menurut George Caspar Homans dalam Prof. Dr. Muhammad Budyatna, M.A 2015 Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Polenga sangat harmonis dan saling memahami dalam berkomunikasi namun dalam adat istiadat antara kedua suku hanya mengikuti satu adat saja Suku Rumpun Bugis Enrekang sejak awal berdirinya Desa Polenga Suku Rumpun Bugis Enrekang sudah sepakat bahwa ketika melakukan pesta perkawinan di dalam Desa Polenga adat yang di pakai yaitu kedua adat antara Bugis dan Suku Rumpun Bugis Enrekang dan sampai sekarang adat Suku Bugis yang selalu di ikuti tetapi di dalam system pertanian dan perdagangan masing – masing menjalankan dengan cara mereka sendiri.Kata kunci : Antar Budaya, Rumpun Bugis Enrekang Dan Suku Bugis, Interaksi Sosial Budaya

Purpose
This paper aims to establish whether Jaiz Bank Nigeria, Plc (JBNP) adopts the corporate social responsibility (CSR) practice and disclosure of Islami Bank Bangladesh (IBBL) as the latter provided managerial and technical assistance to the former.


Design/methodology/approach
The data were extracted from the annual reports and accounts of the banks from 2013 to 2017.


Findings
The study established that over the period, IBBL had clearly disclosed sector-wise CSR expenditures and the number of beneficiaries, such as humanitarian and disaster relief, education, health and environment, among others, for the welfare of the poor and the needy in the country. However, the CSR practice and disclosure of IBBL have not yet been adopted by JBNP. It only discharges CSR activities through its foundation called Jaiz Foundation, with unlawful income based on the doctrine of necessity, as approved by the Financial Regulation Advisory Council of Experts (FRACE) of the Central Bank of Nigeria (CBN). Further, the total amount to expend for CSR activities is located in the statement of sources and uses of charity funds.


Research limitations/implications
The study covered only two Islamic Banks. Besides, only CSR aspects for the community service and development over five years were examined.


Practical implications
It is suggested that JBNP should adopt the CSR practice and disclosure of IBBL for the welfare of the poor and the needy in Nigeria.


Social implications
Adopting the IBBL CSR practice and disclosure by JBNP would contribute to the minimization of the incidence of poverty in Nigeria.


Originality/value
This study, to the best knowledge of the researchers, is among the few of its kind that deeply evaluated the CSR expenditure of Islamic banks solely for the welfare of the poor and the needy of the society.

Bagi para penganutnya, agama berisikan ajaran-ajaran mengenai kebenaran tertinggi dan mutlak tentang eksistensi manusia dan petunjuk-petunjuk untuk selamat di dunia dan akhirat, yaitu sebagai manusia yang bertaqwa terhadap Tuhannya, beradab, dan manusiawi, yang berbeda dari cara-cara hidup hewan atau makhuluk lainnya.Agama sebagai sistem keyakinan dapat menjadi bagian dan inti dari sistem-sistem nilai yang ada dalam kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan dan menjadi pendorong atau penggerak serta pengontrol tindakan para anggota masyarakat tersebut untuk tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan, pranata sosial masyarakat yang bersangkutan, maka nilai pranata sosial itu terwujud sebagai simbol suci dan maknanya bersumber pada ajaran-ajaran agamanya yang menjadi kerangka acuannya.Di sebuah negara yang pluralis dalam kehidupan agama seperti Indonesia ini, pemerintah tidak bisa tinggal diam, ikut sertanya pemerintah dalam urusan agama didukung oleh tiga macam motif. Pertama, motif historis, bahwa menurut sejarah, bangsa Indonesia dari zaman ke zaman urusan hidup beragama menjadi urusan pemerintah pusat. Kedua, ikut sertanya pemerintah dalam urusan agama dalam bentuk lembaga kenegaraan dimaksud juga untuk memenuhi keingginan golongan Islam yang merupakan mayoritas dan menurut keyakinan golongan ini agama tidak bisa dipisahkan dari negara. Ketiga, motif politik, pemerintah mempunyai jaminan yng kuat bahwa dengan ikut sertanya dalam masalah ini akan dapat diciptakan kerukunan dan keamanan nasional yang merupakan syarat mutlak untuk keberhasilan pembangunan bangsa dan negara.

"Killed the pilgrims and persecuted them with all kinds of cruelties": Portuguese Estado da India's encounters with the hajj in the sixteenth century / Mahmood Kooria -- "The infidel piloting the true believer": Thomas Cook and the business of the colonial hajj / Michael Christopher Low -- British colonial knowledge and the hajj in the Age of Empire / John Slight -- French policy and the hajj in late-nineteenth-century Algeria: Governor Cambon's reform attempts and Jules Gervais-Courtellemont's pilgrimage to Mecca / Aldo d'aAostini -- Heinrich Freiherr von Maltzan's "My pilgrimage to Mecca": a critical investigation / Ulrike Freitag -- Polish connections to the hajj in the nineteenth century: mystical and imaginary travels to Mecca and the Polish cultural tradition / Boguslaw R. Zagorski -- On his donkey to the mountain of 'Arafat: Dr. Van der Hoog and his hajj journey to Mecca / Umar Ryad -- "I have to disguise myself": orientalism, Gyula Germanus, and pilgrimage as cultural capital, 1935-1965 / Adam