Suchergebnisse

Pemilihan kepala desa merupakan pemilihan tingkat bawah yang menyentuh masyarakat sebagai implementasi sistem demokrasi. Sehingga warga negara mempunyai hak yang bebas untuk mengemukakan pendapatnya serta bebas untuk memilih. tetapi tidak lepas dengan kaidah undang-undang yang sudah ada. Cara memilih seorang kepala desa dapat dilakukan di desa tersebut secara langsung, damai, dengan warga desa yang sudah siap untuk memilih calon kepala desanya. Namun, pada saat pemilihan kepala desa sedang berlangsung kerap kali dibarengi dengan politik identitas di dalamnya. Hal tersebut dilakukan supaya calon kepala desa bisa mencapai tujuannya untuk memperoleh suara terbanyak di pemilihan calon kepala desa. Seperti yang terjadi pada saat pemilihan kepala desa rumpin pada tahun 2019. Tidak hanya politik identitas saja yang ada di balik panggung pemilihan kepala desa, tetapi politik identitas etnikpun dihadirkan dalam panggung pemilihan kepala desa tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memakai metode deskriptif. Teknik pengumpulan data sendiri menggunakan teknik wawancara yang mendalam kepada berbagai sumber. Penelitian ini juga menggunakan data yang sekunder dengan melalui studi literatur dari sebuah jurnal serta media online yang dijadikan sebagai bahan rujukan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa politik identitas warga yang ada di desa rumpin di landasi dengan adanya sebuah agama dan etnik dalam budaya politik yang warga desanya memiliki sebuah kepercayaan kepada calon kepala desanya sehingga bisa terjadi sebuah nepotisme di desa Rumpin.

Produk batik memiliki peran penting bagi pertumbuhan ekonomi negara Indonesia. Sektor yang didominasi oleh industri kecil dan menengah (IKM) ini mampu menyumbang devisa negara. Data dari Kementrian Koperasi dan UMKM tahun 2017 menunjukan tingginya devisa negara dari para pelaku IKM mencapai Rp 88,42 miliar. Untuk itu penting dikaji terkait dengan pola diplomasi budaya Indonesia dalam meningkatkan ekspor batik ke Jepang. Mengingat pola diplomasi yang dikembangkan saat ini lebih kearah soft diplomacy. Jenis penelitian pola diplomasi budaya melalui batik ini merupakan penelitian kualitatif. Data yang digunakan melalui data pustaka yang kemudian ditelaah dan ditarik kesimpulan. Analisis data menggunakan model analisis deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa diplomasi kebudayaan sebagai sarana untuk memperjuangkan kebijakan politik luar negeri Indonesia ditunjukkan melalui kegiatan gelar Batik Nusantara, konsistensi menggunakan produk batik dalam kegiatan formal (ekspor) dan informal (seminar) serta kegiatan Kedutaan Besar Indonesia di Jepang bekerjasama dengan Kemenpora RI mengadakan Future Leader Camp Batik Festival (FLCBF) yang diselenggarakan di Kyoto, Jepang. Kegiatan tersebut sebagai strategi soft diplomacy Indonesia untuk meningkatkan eksport non migas.

Pilkada serentak ini bertepatan dengan terjadi pandemi covid-19 yang terjadi di seluruh dunia. Aktoraktor politik dan partai politik harus berfikir luas mengenai kampanye politik yang harus ia lakukan dalam mempengaruhi partisipasi politik masyarakat di Pilkada 2020 Tangerang Selatan. Saat terjadinya pandemi covid-19, teknologi internet dalam penggunaannya terjadi peningkatan dalam penggunaan media sosial, pada proses pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon walikota dan walikota. Media sosial menjadi suatu instrumen yang penting dalam kampanye politik untuk mempengaruhi partisipasi politik masyarakat guna memberikan informasi terkait rancangan program kerja yang akan diusung pasangan calon walikota dan wakil walikota. Artikel ini menyimpulkan bahwa media sosial mempunyai peran penting dalam mempengaruhi partisipasi politik masyarakat. dikarenakan dalam penggunaannya media sosial sangat mudah dan terjangkau bagi masyarakat dalam mengakses media sosisal. Disamping iitu pun para peserta calon walikota dan wakil walikota bisa menjadikan media sosial sebagai suatu sarana kampanye politik yang dimana pandemi covid-19 ini mengharuskan masyarakat untuk berada di rumah saja. Tujuan artikel ini dibahas untuk mengetahui masyarakat dalam berparitsipasi politik yang dipengaruhi oleh penggunaan media sosial dalam Pilkada 2020 Tangerang Selatan.

Riset tentang pemikiran politik Islam merupakan bahasan yang sangat menarik bagi para sarjana studi politik di dunia Islam. Hal tersebut tak lepas dari pandangan kaum Muslim bahwa Islam dan politik merupakan sesuatu yang tak bisa dilepaskan, sebuah keyakinan yang berakar pada pribadi Nabi Muhammad sebagai panutan umat Islam yang memiliki peran ganda sebagai seorang rasul yang menarima wahyu dari Allah dan pemimpin politik yang berpusat di Madinah. Riset ini bertujuan untuk memetakan kecenderungan atau trend-trend dalam studi pemikiran politik Islam di Indonesia, yang berguna untuk melihat aspek-aspek yang terlalu mendapatkan porsi tinggi dan mana aspek yang tidak terlalu diperhatikan. Selain itu, riset ini juga bertujuan untuk menjawab pertanyaan implikasi trend pemikiran politik. Data diperoleh dengan memanfaatkan software Publish Or Perish dan dipetakan dengan software Vosviewer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa studi tentang pemikiran politik Islam di Indonesia telah berkembang dengan sangat pesat, dimulai sejak tahun 1954. Namun demikian karya-karya utama di bidang ini masih didominasi oleh karya dari penulis luar negeri yang tertarik dengan perkembangan politik Islam di Indonesia. Para penulis juga masih belum banyak melakukan kerjasama dalam penelitian, sehingga kebanyakan karya masih bersifat individual. Hal ini wajar mengingat karya-karya yang terindeks di google scholar kebanyakan berupa buku.

This study examines the role of Islamic Civil Society Organizations (ICSOs), specifically Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama (NU), in addressing COVID-19 in Indonesia. In contrast to previous works, it focuses on their constructive criticism against the Indonesian government, which has undergone political absolutism leading to misguided policies in addressing COVID-19 Pandemics. Drawing on theoretical frameworks from Civil Society Organizations, this study shows that the two ICSOs constructively criticized the state for its inadequate, inconsistent, and contradictory policies on handling Covid 19 pandemics caused by political absolutism in the parliament. The results enriched the debate on Islamic Civil Society theories, shedding light on their voluntary and inclusive nature and their intricate relationship with government.